Category: Berita

Untuk terciptanya lalu lintas transportasi darat yang aman, nyaman dan selamat tentunya harus memperhatikan beberapa aspek. Salah satu aspek yang penting yaitu memastikan kendaran yang melakukan perpindahan di jalan raya memenuhi persyaratan laik jalan, kelengkapan dokumen administrasi dan kelengkapan teknis kendaraan. Dinas Perhubungan Aceh dalam menjalankan fungsinya sebagai Pengawas Sistem Transportasi untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi di Aceh, salah satunya melakukan penertiban Angkutan Umum plat hitam. Dikatakan Angkutan Plat Hitam yaitu Angkutan Umum yang difungsikan sebagai mobil penumpang, tetapi tidak memilki ijin untuk beroperasi sebagai Angkutan Umum yang biasanya ditandai dengan plat kuning ataupun dengan ijin operasi tertentu. Pelaksanaan Penertiban (Razia) Angkutan Umum untuk Plat Hitam dilaksanakan pada hari Selasa hingga Kamis tanggal 26 – 28 Februari 2019, dengan titik lokasi  pada hari pertama  di Terminal Batoh dan Lueng Bata, hari kedua di depan Polsek Leupung Aceh Besar dan hari ketiga di daerah Samahani Aceh Besar. Pelaksanaan Penertiban Angkutan Umum dilakukan oleh Tim Gabungan Dinas Perhubungan Aceh, Ditlantas Polda Aceh, POMDAM Iskandar Muda, Dinas Pehubungan Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan Kab. Aceh Besar  dan DPD Organda Aceh. Razia dilakukan dengan menempatkan petugas disepanjang jalan + 25 meter, petugas yang berada di awal menggunakan stick lamp memberi aba-aba untuk memperlambat laju kendaraan, khusus kendaraan plat hitam diintruksikan untuk menyalakan lampu mobil kabin bagian dalam agar dapat terlihat jumlah penumpang dan kemudian di periksa untuk memastikan kesesuaian peruntukkan kendaran. Untuk kendaraan yang terbukti merupakan Angkutan Umum Plat Hitam ilegal maka, akan dikarantina untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dirazia. Selama 3 hari pelaksanaan kegiatan Penertiban Angkutan Umum, terdapat 32 Angkutan Umum yang telah di tertibkan. Berdasarkan hasil penertiban, dapat dilihat banyaknya Angkutan Plat Hitam yang merupakan milik perusahaan tetapi tidak memiliki ijin sebagai angkutan umum yang beroperasi setiap harinya di dalam terminal. Adapun angkutan plat hitam yang beroperasi secara mandiri memiliki jenis mobil minibus avanza, Innova, kijang kapsul dan beberapa jenis lainnya yang beroperasi pada beberapa lintasan di Aceh. Kepala Bidang LLAJ Dishub Aceh melalui Kasie Lalin dan Kesematan Jalan M. Hanung Kuncoro, S.SiT, MT mengatakan “kita hanya menginginkan persaingan itu sehat, karena kalau mobil plat hitam ini terus kita biarkan mengambil penumpang, maka yang dirugikan teman-teman yang berplat resmi atau kuning”. Melihat hal ini, diharapkan dengan dilaksanakannya Penertiban Angkutan Umum dapat memberikan efek jera kepada seluruh pengendara maupun perusahaan angkutan umum untuk dapat tertib dalam urusan administrasi dan memastikan kelaikan jalan angkutan. “Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat lebih cerdas memilih angkutan agar tidak beresiko terhadap keselamatan selama perjalanan” harap Hanung di sela-sela kegiatan penertiban. (S9)  

Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah (Polda) Aceh yang dilansir oleh Merdeka.com mencatat sebanyak 738 orang meninggal dunia di jalan raya akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang 2018. Ditambah korban luka berat sebanyak 327 orang dan luka ringan mencapai 3.293 orang yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas. Dari sekian banyak korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas, didominasi oleh korban yang berusia 16 tahun hingga 30 tahun dengan jumlah sebanyak 1.350 kasus. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang didominasi usia pelajar disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya ketidakpahaman pelajar mengenai peraturan lalu lintas, minimnya etika dalam berkendara dan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya, kurangnya pemahaman tentang rambu-rambu, dan lain-lain. Melihat fenomena tersebut, Dinas Perhubungan Aceh menilai perlu untuk melakukan sosialisasi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target utama adalah pelajar sekolah. Sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun di Dinas Perhubungan Aceh yang dilaksanakan oleh Seksi Lalu Lintas Keselamatan Jalan di Bidang LLAJ. Kegiatan sosialisasi yang mengambil tema Keselamatan dalam Berlalu Lintas ini diadakan selama 3 hari (19 s.d 21/02/2019) di beberapa sekolah antara lain; SMAN 2 Kota Banda Aceh, SMAN 4 Kota Banda Aceh, dan SMPN 6 Kota Banda Aceh. Materi sosialisasi disampaikan oleh M. Ismail Ramdhani, Amd. LLAJ dari Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Aceh. Penyampaian materi lebih difokuskan tentang peraturan-peraturan dalam berlalu lintas, pemahaman mengenai rambu-rambu, serta dampak dari pelanggaran dalam berlalu lintas. Pengetahuan tersebut perlu disampaikan agar pelajar mematuhi peraturan di jalan raya sehingga tidak membahayakan dirinya dan juga orang lain.   Dalam acara sosialisasi ini juga dibuka sesi tanya jawab dengan pelajar. Ternyata rasa keingintahuan mereka mengenai rambu-rambu lalu lintas sangat besar, itu terlihat dari antusiasnya pelajar dalam mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum dipahami. Di akhir sesi, Tim Dinas Perhubungan Aceh mengadakan kuis. Pelajar yang mampu menjawab pertanyaan yang diajukan akan mendapatkan hadiah menarik berupa pin, buku, dan juga helm.   Dengan kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang transportasi dan tata cara berlalu lintas yang baik bagi pelajar sekolah guna terciptanya generasi taat berlalu lintas, dan juga dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas di jalan raya khususnya bagi kaum pelajar. Salah satu guru SMPN 6 Banda Aceh (Yuniati, S.Si) yang sempat diwawancarai oleh Tim Multimedia Dishub menyampaikan bahwa acara sosialisasi seperti ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, karena anak-anak kebanyakan tidak memahami aturan-aturan yang ada. Dan Ibu Yuniati juga berharap kedepan acara sosialisasi semacam ini dapat terus dilanjutkan sehingga anak-anak lain yang belum mengikuti dapat mengikuti. (AM)

Banda Aceh–UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja akan menghapus sistem Transfer Penumpang antar bus di halte hilir perjalanan (halte akhir) di tiap koridor Trans Koetaradja. Hal ini dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat mengenai keterlambatan tiba bus Trans Koetaradja di tiap halte. Sebelumnya, UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja telah menurunkan Tim Respon Cepat (TRC) untuk melakukan pengawasan langsung di halte akhir tiap koridor, Rabu (20/2/2019). Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bus yang berhenti terlalu lama sehingga membuat penumpang lama menunggu di halte. Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja, T. Robby Irza, S.SiT, MT saat dijumpai di halte akhir Koridor 2A, Blang Bintang, Aceh Besar mengatakan berdasarkan laporan dari masyarakat melalui nomor pengaduan (Call Center) Trans Koetaradja dan media sosial, banyak bus dilaporkan terlihat ‘ngetem’ di beberapa halte hilir perjalanan (halte akhir). Kendati demikian, banyaknya laporan dari masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat sudah berperan aktif dalam mengawasi pelayanan Trans Koetaradja. “Hal ini tentunya sangat membantu UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja dengan keterbatasan jumlah SDM untuk mengawasi puluhan bus setiap harinya. Artinya masyarakat sangat care terhadap fasilitas publik ini,” imbuhnya. Dinas Perhubungan Aceh melalui Kepala UTPD Angkutan Massal Trans Kutaraja mengundang rekanan dari Perum Damri dan PO. Harapan Indah selaku operator dari koridor Trans Koetaradja untuk membahas kebijakan yang akan diambil guna mengatasi keterlambatan tiba bus tersebut, Kamis (21/2/2019). Pertemuan yang dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan itu kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan untuk dilakukan. Kesepakatan tersebut diantaranya halte yang terindikasikan bus berhenti terlalu lama atau ‘ngetem’ yaitu Halte Keudah, Halte Kuburan Massal Ulee Lheue, dan Halte Masjid Jami’ Darussalam tidak lagi melakukan kegiatan transfer penumpang, bus boleh berhenti di halte akhir (hilir perjalanan) selama 10 menit atau jika bus selanjutnya telah tiba harus segera jalan. Demi terlaksananya kesepakatan tersebut di lapangan, UPTD Angkutan Massal Trans Koetaradja bekerja sama dengan tiap operator koridor akan menurunkan tim untuk melakukan pengawasan di tiap halte hilir perjalanan selama beberapa hari kedepan. “Selama seminggu ini kita akan melakukan pengawasan langsung di tiap halte hilir, hasil yang kita harapkan dari ini (dengan ditiadakan transfer penumpang–red) serta jumlah armada yang telah bertambah dari 30 menjadi 40 armada semoga dapat menurunkan keluhan mengenai keterlambatan tiba bus Trans Koetaradja di halte,” tutupnya. (RM)

Peran sumber daya manusia (SDM) dalam sebuah organisasi sangatlah penting dan sangat berpengaruh besar terhadap jalannya atau lancarnya kegiatan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Sehingga kualitas sumber daya manusia yang baik sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Sebagai muslim, sumber daya manusia yang ada dalam islam adalah semua sumbar daya yang dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah SWT, bukan untuk yang lainnya. Dengan adanya rasa menerima amanah dari Allah SWT maka kemampuan yang dimiliki akan ditingkatkan dan dilakukan dalam rangka menjalankan amanah yang diemban. Sifat yang akan tercermin dari sumber daya manusia islami yang baik adalah Siddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh. Keempat sifat ini adalah tolak ukur yang riil untuk mengukur keunggulan sumber daya manusia islami. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani, Rasulullah SAW bersabda :   ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ (رواه الطبراني Artinya : Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang mu’min yang giat bekerja. (HR. Thabrani) Oleh karena itu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang baik, berintegritas dan memiliki ketaqwaan kepada Allah SWT, Sekretariat Dinas Perhubungan Aceh mengadakan pengajian agama rutin untuk seluruh Dharma wanita dan karyawati. Pengajian rutin ini diadakan setiap hari Jum’at pagi yang sebelumnya diawali dengan senam pagi bersama di halaman kantor Dinas Perhubungan Aceh. Pengajian yang dilaksanakan di mushalla Dinas Perhubungan Aceh ini diisi oleh dua ustadzah yang berbeda yaitu Ustadzah Fauziah dan Ustadzah Khamisah. Materi yang disampaikan pun cukup bervariasi yang berisi tentang praktik ibadah sehari-hari (Fiqh), kepribadian muslimah, dan seputar masalah dalam keluarga dan tempat kerja. Sehingga anggota Dharma wanita dan karyawati Dinas Perhubungan mendapatkan bekal duniawi dan ukhrawi yang seimbang. Dengan pengajian agama ini diharapkan anggota Dharma wanita dan karyawati Dinas Perhubungan Aceh mendapatkan pengetahuan agama yang luas sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Diharapkan pula dapat menghasilkan etos kerja yang lebih baik, meningkatkan moral etis, lebih amanah dalam bekerja, dan tentunya pelayanan terhadap masyarakat semakin meningkat. (AM)

Setelah berhasil menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Aceh beberapa hari yang lalu (Baca berita Diklat Pemberdayaan Masyarakat Aceh 2019), Dinas Perhubungan Aceh bekerjasama dengan Politeknik Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan (SDP) Pelembang kembali mengadakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Aceh tentang Pengatur Lalu Lintas dan Dasar Operasional Peralatan Survey Sungai. Diklat yang diikuti oleh 180 peserta tersebut diadakan selama 6 hari dimulai hari ini Senin 11 s.d 16 Februari 2019 bertempat di Hotel Sultan Peunayong Banda Aceh. Pembukaan Diklat ini dihadiri oleh Direktur Poltrans SDP Palembang Bapak Hartanto, M.H, M. Mar.E, Kepala Dinas Perhubungan Aceh yang diwakili oleh Kepala Bidang LLAJ Bapak Nizarli, S.SiT. MT, dan  Kasatlantas Polrestas Banda Aceh. Dalam sambutannya Direktur Poltrans SDP Palembang menyampaikan bahwa Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan salah satu program unggulan Kementerian Perhubungan yang merupakan bentuk konkrit dari Nawacita dan mendukung Program Pemerintah Aceh yaitu Aceh Carong.  Dalam upaya Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, disiplin, tanggungjawab, dan integritas serta kualitas sumber daya manusia  Aceh yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan transportasi dengan tujuan terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang selamat, teratur, lancar, tertib, nyaman, aman dan efisien, serta menjadikan lebih banyak masyarakat yang produktif dan memiliki daya saing tinggi sehingga mampu mewujudkan kemandirian ekonomi. Pada saat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Aceh berkesempatan menyampaikan sambutannya, Nizarli berharap para peserta dapat memanfaatkan diklat ini dengan sebaik mungkin untuk belajar dan meningkatkan kualitas diri agar menjadi pribadi yang produktif dan memiliki daya saing tinggi. Sebagaimana DPM sebelumnya, tidak ada pemungutan biaya apapun untuk mengikuti diklat tersebut. Selama mengikuti pendidikan, peserta mendapat beberapa fasilitas cuma-cuma berupa tas, kaos, topi, alat tulis, kartu peserta, dan sertifikat. (AM)

Dinas Perhubungan Aceh bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat, menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) STTD yang merupakan kegiatan Tahunan Kementerian Perhubungan yang diselanggarakan sekolah di bawah BPSDM Kementrian Perhubungan melalui kerja sama dengan SKPD di seluruh Provinsi di Indonesia. Diklat Pemberdayaan Masyarakat Aceh ini terdiri dari beberapa Diklat antara lain, Diklat Orientasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Diklat Keselamatan Lalu Lintas, Diklat Perparkiran, dan Diklat Pengemudi Angkutan dan Diklat Rambu dan Marka. Pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini selama 3 hari mulai tanggal 6 s.d 8 Februari 2019 yang bertempat pada 3 lokasi berbeda yaitu, Diklat Orientasi LLAJ, Pengemudi Angkutan dan Rambu dan Marka berada di ITLC (Gedung Garuda); Diklat Keselamatan Lalu Lintas berada di Aula Dinas Perhubungan Aceh dan Diklat Perparkiran berada di Aula Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Pembukaan dilaksanakan di ITLC (Gedung Garuda) Aceh dan secara resmi dibuka oleh Ketua STTD yang diwakili oleh Bapak Asrizal. ATD, MT. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Perhubungan Aceh yang diwakili oleh Kepala Bidang LLAJ, Bapak Nizarli, S.S.iT, MT. Dalam sambutannya Bapak Nizarli menyampaikan bahwa diklat ini sangat diperlukan oleh masyarakat karena memberikan informasi dan ilmu transportasi sehingga masyarakat memiliki ketrampilan teknis di bidang transportasi. Diklat ini juga sebagai bentuk usaha Pemerintah Aceh untuk lebih mengenalkan peran transportasi kepada masyarakat. Diklat dilaksanakan sebanyak 30 JP dengan penyajian materi berupa kuliah/ceramah, diskusi dan tanya jawab, praktek dan survey serta adanya evaluasi untuk melihat tingkat pemahaman peserta terhadap diklat yang telah dilaksanakan. Diharapkan penyajian materi yang dilakukan 2 arah mampu menciptakan suasana diklat yang lebih interaktif dan menarik. (S8)  

Melihat pertumbuhan penumpang melalui Bandara Sultan Iskandar Muda  (SIM) Blang Bintang yang semakin hari semakin meningkat, terlebih lagi jumlah penumpang dari/ke negeri jiran, sehingga diperlukan adanya upaya-upaya untuk terus meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada penumpang, ditambah jema’ah umroh yang melakukan penerbangan internasional ke Jeddah langsung melalui Bandara SIM juga telah dimulai beberapa waktu yang lalu. Sedangkan fasilitas eksisting masih belum memenuhi standar pelayanan minimal. Maka peran Pemerintah Aceh bersama PT. Angkasa Pura II Bandara SIM dibutuhkan dalam menyediakan sarana dan prasarana di Bandara Sultan Iskandar Muda secara maksimal. Salah satunya adalah Asset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh dibawah Dinas Perhubungan yaitu Gedung VIP Bandara Sultan Iskandar Muda. Rabu (06/02), Dinas Perhubungan Aceh berkoordinasi dengan Direksi PT. Angkasa Pura II Bandara SIM Aceh Besar membahas upaya-upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan Gedung VIP Bandara SIM. Pertemuan yang berlangsung di ruang Kepala Dinas dipimpin langsung oleh Kadishub Aceh Junaidi, ST. MT, GM PT. Angkasa Pura II Bandara SIM Yos Suwagiyono dan jajarannya serta para pejabat struktural Dishub Aceh. Junaidi, ST, MT menyampaikan keinginannya untuk mengoptimalkan pelayanan serta operasional Gedung VIP Bandara dengan pihak-pihak terkait. Upaya optimalisasi ini dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, khususnya fasilitas yang ada di area gedung VIP “Beberapa fasilitas yang tersedia, dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kepada penumpang, tentu saja harus sejalan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku” ungkap Junaidi. Disela-sela pertemuan tersebut  Yos Suwagiyono juga mengusulkan agar Ruang VIP di gedung terminal (area kedatangan) dipindahkan ke Gedung VIP Bandara SIM milik Pemerintah Aceh agar lebih maksimal, karena Aceh merupakan salah satu bandara yang ada di Indonesia yang telah menyediakan gedung untuk VIP, sedangkan bandara Internasional Kuala Namu saja sampai dengan saat ini belum tersedia gedung khusus layanan VIP ini. Dramaqu adalah situs untuk menonton drama Korea dan drama China dengan subtitle bahasa Indonesia. Nikmati pengalaman menonton yang menghibur dengan koleksi drama terbaru dan terpopuler DramaQu menyediakan subtitle dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan pemirsa dalam memahami cerita yang disajikan. Tersedia pilihan drama Korea dan drama China dengan berbagai genre yang dapat memenuhi selera penonton. Dengan Dramaqu, Anda dapat menikmati drama-drama favorit Anda dengan kualitas video yang baik dan terjemahan yang akurat. Saksikan drama-drama menarik di Dramaqu sekarang! Pihak PT. Angkasa Pura II Bandara SIM juga telah melakukan upaya re-layout fasilitas yang ada, seperti area kantin/cafe yang telah direlokasi sehingga untuk ruang tunggu menjadi lebih nyaman. “Rencana re-layout ini juga tidak mengindahkan kebiasaan masyarakat Aceh, kami tetap mempertahankan etnik namun dengan sentuhan modern” jelas Yos pada pertemuan itu. Selain optimalisasi fasilitas di dalam bandara, pada pertemuan ini juga membahas upaya percepatan pembangunan halte Trans Koetaradja di area bandara, sehingga pelayanan transportasi antar moda dapat lebih dirasakan oleh masyarakat, hal ini juga merupakan tujuan sasaran Pemerintah Aceh yaitu untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Sehingga diharapkan penumpang yang mendarat di Bandara SIM, dapat melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Bus Trans Koetaradja menuju Pelabuhan Ulee Lheue untuk menyeberang ke  Sabang. Harapan percepatan halte di area dalam bandara SIM ini juga sangat dinantikan oleh masyarakat Aceh yang disampaikan baik melalui SMS pengaduan Trans Koetaradja maupun media sosial Dishub Aceh.  (AM)

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna Trans Koetaradja di Tahun 2019, UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja melakukan perekrutan awak pengemudi dan pramugara baru yang akan melayani perjalanan penumpang Trans Koetaradja kedepan. Proses seleksi ini telah dimulai sejak bulan Januari dan dilakukan dalam beberapa tahap; dimulai dengan Seleksi Administrasi, Tes Kesehatan Umum, Tes Narkoba, Tes Mengemudi, Wawancara, dan Psikotes. Tim seleksi terdiri dari Assessor Assessment, Behavior Analyst, Dinas Kesehatan Banda Aceh, Dirlantas Banda Aceh, dan BNN Provinsi Aceh. Seleksi administrasi telah selesai dilaksanakan pada Senin (04/02) yang lalu, sebanyak 87 awak pengemudi dan 98 pramugara dinyatakan lulus seleksi berkas administrasi. Kandidat yang telah lulus seleksi administrasi akan mengikuti tahap berikutnya. Pada hari ini, Rabu(06/02) UPTD Trans Koetaradja sedang melakukan Tes Kesehatan Umum di aula Dinas Perhubungan Aceh bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Banda Aceh. Tes Kesehatan Umum ini meliputi tensi darah, berat badan proporsional, kemampuan warna, dan kemampuan fisikal. Selanjutnya seleksi Tes Mengemudi akan dilaksanakan pada hari Kamis (07/02) bekerja sama dengan Ditlantas Banda Aceh. Lalu dilanjutkan dengan Tes Narkoba bersama BNN Provinsi Aceh pada hari Jum’at (08/02) dan proses seleksi akan diakhiri dengan Wawancara dan Psikotes pada hari berikutnya. Semua kandidat wajib mengikuti proses seleksi sampai akhir, begitu pula dengan supir dan pramugara lama harus mengikuti proses seleksi tersebut dikarenakan kontrak kerja yang lama telah selesai. Untuk mengantisipasi pelayanan transportasi pada saat seleksi, Kepala UPTD Trans-K (T. Robby Irza) menghimbau kepada para supir dan pramugara yang bertugas untuk mengikuti proses seleksi pada sore hari sehingga pelayanan transportasi Trans Koetaradja kepada masyarakat tidak berhenti. Dari seleksi tersebut diharapkan ada perubahan dalam pelayanan masyarakat pengguna Trans Koetaradja, bahkan pada Tahun 2019 Trans Koetaradja ditargetkan dapat beroperasi sampai malam hari dengan system shift. “Seleksi ini merupakan proses evaluasi kandidat potensional yang akan menjadi awak pengemudi Trans-K 2019. Harapannya kita akan memastikan awak pengemudi Trans-K yang terbaik dalam melayani masyarakat pengguna Trans Koetaradja,” ungkap Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Koetaradja T. Robby Irza disela-sela proses seleksi. Kepala Dinas Perhubungan Aceh juga menyampaikan harapannya saat berkunjung ke lokasi tes,  “Semangatnya terus memperbaiki kualitas pelayanan, setelah kita perbaiki infrastruktur; sarana mobilnya juga diperbaiki, SDM-nya juga harus kita perbaiki, sehingga akhir dari semua perbaikan ini adalah Kualitas Pelayanan” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh Bapak Junaidi, ST. MT. (AB)

Kapal KMP. BRR yang dibangun oleh BRR NAD-NIAS melalui anggaran APBN pada Tahun 2007-2008 sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh yang luluh lantak akibat musibah gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004. Kapal KMP. BRR merupakan jenis kapal penyeberangan (Ro-Ro) dengan berkapasitas 377 orang (penumpang) dan 25 unit kendaraan (kombinasi) serta dapat beroperasi dengan kecepatan 12 knot. Setelah selesai dibangun, asset KMP BRR pada saat itu tercatat sebagai Barang Milik Negara di bawah Kementerian Perhubungan sedangkan untuk operasionalnya diserahkan oleh Menteri Perhubungan kepada Pemerintah Aceh melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan untuk dipergunakan dalam tugas-tugas operasional pada Tahun 2009. Dengan adanya serah terima operasional tersebut maka Pemerintah Aceh melalui PT. ASDP Indonesia Ferry sebagai BUMN yang bergerak dibidang jasa angkutan penyeberangan, mengoperasikan KMP BRR untuk lintasan Ulee Lheue – Balohan hingga saat ini. Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan KMP BRR kepada masyarakat, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengalihkan kepemilikan aset kapal KMP BRR melalui mekanisme hibah kepada Pemerintah Aceh. Proses hibah asset dengan nilai perolehan Rp. 26.426.603.700,- Milyar ini telah berlangsung beberapa lama dan dengan terbitnya surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-500/MK.6/2018 Tanggal 12 Nopember 2018 perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara kepada Pemerintah Daerah, maka dilaksanakan penandatanganan naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 11 Januari 2019 antara Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Dr. Ir. Djoko Sasono, M. Sc (Eng) dengan Plt. Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT di Kementerian Perhubungan Jakarta. Acara penandatanganan naskah hibah tersebut turut dihadiri Kadishub Aceh, Junaidi, Kepala BPKA Jamaluddin dan ketua komisi IV DPRA Tgk Anwar. Dari Kementerian Perhubungan turut dihadiri Sekditjen Perhubungan Darat, Kepala Biro Perencanaan dan jajaran pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenhub. Dalam sambutannya Sekjen Kemenhub Djoko Sasono menyampaikan bahwa dengan dihibahkannya kapal KMP BRR kepada Pemerintah Aceh, dapat menambah semangat untuk membangun masyarakat di wilayah kepulauan di Aceh. Pada kesempatan ini, Plt. Gubernur Aceh menyampaikan rasa terima kasih kepada Kemenhub atas hibah KMP BRR ini, karena kehadiran kapal tersebut sangat dirasakan langsung manfaatnya bagi masyarakat. “Semoga Kementerian Perhubungan dapat terus melanjutkan dan memperluas subsidi perintis angkutan penyeberangan, serta mendukung dan mengarahkan program Pemerintah Aceh dalam penyediaan angkutan massal perkotaan berbasis rel di beberapa kota yg berkembang di Aceh, dimulai dari Kota Banda Aceh”. harap Nova dalam sambutannya. Plt. Gubernur juga menilai bahwa selama ini sinergitas antara Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh dengan Kementerian Perhubungan berjalan sangat baik, untuk itu diharapkan sinergisitas dan kolaborasi tersebut dapat terus ditingkatkan. Dengan beralihnya status kepemilikan aset KMP BRR menjadi milik Pemerintah Aceh, maka Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dan keleluasaan dalam pemanfaatan kapal tersebut sehingga akan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah. (QQ)

Kabupaten Simelue merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki kondisi geografis kepualauan yang terdiri dari 41 pulau besar dan kecil dengan Pulau Simeulue sebagai pulau terbesarnya. Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Simeulue merupakan salah satu wilayah wisata bahari dan ekologi dalam kawasan pengembangan kebudayaan dan pariwisata Aceh. Keindahan wisata bahari Simeulue tidak hanya dinikmati oleh wisatawan lokal, tapi saat ini juga sudah menjadi tujuan bagi wisatawan asing. Potensi Simeulue yang juga menjadi primadona adalah potensi kelautan dan perikanan. Kekayaan laut seperti lobster, ikan kerapu, masih menjadi sumber daya unggulan yang menjadikan Simeulue terkenal di nasional maupun mancanegara, disamping potensi sumber daya alam lainnya. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Simeulue ini, pengelolaan dan pemanfaatannya harus didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai. Sebagai daerah kepulauan, transportasi laut maupun penyeberangan berkembang seiring dengan kebudayaan maritime di wilayah ini. Pelabuhan rakyat merupakan salah satu infrastruktur dasar yang berfungsi dalam membuka akses masyarakat di sekitar. Melalui pelabuhan rakyat, fungsi pelabuhan juga diharapkan mampu meningkatkan efesiensi aktifitas perekonomian, antara lain bagi kegiatan distribusi komoditi unggulan melalui pelaksanaan yang tepat. Lamerem adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue yang pada awalnya telah dibangun dermaga tambat serdehana yang beraktifitas untuk melayani kapal-kapal rakyat di jalur pelayaran dalam wilayah Kabupaten Simelue. Namun dengan semakin berkembangnya fungsi dermaga sebagai salah satu infrastruktur dasar yang berfungsi dalam membuka akses masyarakat disekitar, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan melakukan upaya peningkatan infrastruktur dermaga, diantaranya talud/tebing dermaga, pengerukan kolam, pelebaran kolam dermaga, pengecoran jalan, dan pemasangan bolder. Peresmian Dermaga Rakyat Desa Lamerem Kabupaten Simeulue dilaksanakan pada Sabtu (5/01) oleh Plt. Gubernur Aceh, Ir H Nova iriansyah, MT di pulau Sinabang, yang turut dihadiri oleh Asisten II Aceh dr. Taqwallah, Bupati Simeulue Erly Hasyim, Kadishub Aceh Junaidi,ST,MT,  Forkompimda di lingkungan Kabupaten Simeulue. Peningkatan infarstruktur ini diharapkan mampu meingkatkan perekonomian Kabupaten Simeulue dengan peningkatan kegiatan distribusi komoditi unggulan melalui pelaksanaan yang tepat dengan pembentukan pengelolaan pelabuhan rakyat yang teroganisir dan mengedepankan unsur masyarakat sebagai pengelola. Bapak Plt Guberbur Aceh juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa Pelabuhan ini dikatakan sebagai dermaga rakyat karena sistem pengolahan akan diserahkan kepada masyarakat Desa Lamerem dan sekitarnya, serta kedepannya nanti masyarakat desa dapat menyusun sistem pengolahan yang bijaksana agar aktivitas ekonomi local semakin berkembang serta mudah bagi masyarakat untuk memanfaatkan sarana pelabuhan ini. Sehingga kedepan investor dapat melirik daerah ini untuk melakukan investasi yang berkembang sehingga mampu memperkuat pertumbuhan masyarakat Kabupaten Simeulue. Kadishub Aceh Junaidi,ST,MT dalam laporannya menjelaskan “pembangunan Dermaga Rakyat Lamerem Aceh yang menggunakan dana Otsus Kabupaten/Kota Tahun 2018, meliputi docking seluas 30X10 meter yang mampu menampung 10 perahu nelayan dalam waktu bersamaan, selain itu dermaga juga diperluas, diperdalam, pembuatan talud, serta membangun tempat sandaran perahu”. Pembangunan Dermaga Rakyat Desa Lamerem Kabupaten Simeulue ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan memberikan semangat baru bagi warga desa Lamerem dalam melaksanakan aktifitas pelayaran yang menjadi rutinitas sehari-hari, sebagai dampak lanjutan diharapkan aktifitas perekonomian rakyat akan semakin berdenyut, yang pada akhirnya memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.(S9)