Category: ACEH TRANSit

Di era kecanggihan teknologi saat ini, dunia sedang bersiap menyambut hadirnya model transportasi baru bernama Hyperloop. Di laman Grid.id disebutkan, Hyperloop mampu memindahkan penumpang menggunakan lonjakan magnet lebih dari 700 mil per jam. Hyperloop digadang-gadang menjadi salah satu transportasi terhebat pada era ini. Euforia kecanggihan teknologi pada ilustrasi di atas masih jauh dari realita yang dihadapi sebagian masyarakat Aceh saat ini. Alih-alih berbicara tentang kemajuan teknologi transportasi, sebagian masyarakat pedalaman dan wilayah terluar Aceh masih harus bergumul dengan pelbagai permasalahan klasik yang lazimnya jadi isu hangat di era 90-an ke belakang. Seperti tidak tersedianya layanan transportasi, susahnya melakukan perjalanan, hingga sulitnya mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Permasalahan itu hanya contoh kecil dari problematika transportasi yang dialami masyarakat, khususnya mereka yang mendiami wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Masyarakat di pedalaman Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur misalnya, untuk mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja menghabiskan waktu perjalanan (pulang-pergi) sehari ke ibukota kabupaten, Idi Rayeuk. Menurut cerita warga setempat pada 2019 yang lalu, mereka terpaksa menginap di rumah famili di Kuala Simpang bila perjalanan pulang sudah tidak memungkinkan karena takut kemalaman di tengah jalan. Atau contoh lainnya tidak usah jauh-jauh, Pulo Aceh, pulau yang cukup dekat dengan ibukota provinsi, juga masih minim akses transportasi. Keadaan ini tentu menyulitkan masyarakat untuk memperoleh layanan publik yang sudah menjadi hak mereka. Lihat saja berapa kasus orang sakit yang dirujuk paksa dari Pulo Aceh ke Banda Aceh menggunakan boat nelayan yang tidak ramah orang sakit. Belum lagi berita pahit yang sering kita dengar tentang ketidakhadiran guru di kelas disaat dia harusnya mengajar anak-anak di sekolah. Itulah sederet fakta menyedihkan di sekitar kita yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah saat ini. Pekerjaan rumah yang saban tahun tak terselesaikan, namun tentu ada progres yang dilakukan karena masalah ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita tentu sepakat, transportasi merupakan urat nadi pembangunan suatu daerah. Melalui transportasi, intensifitas pembangunan dan konektivitas wilayah pun akan terjadi. Dinamika ini, secara langsung maupun tidak, akan membuka keterisoliran wilayah, lalu akan berdampak dengan sendirinya pada pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, serta mempermudah akses layanan publik. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah, salah satunya menyediakan layanan angkutan perintis sebagai bentuk kehadiran negara bagi masyarakat di wilayah 3T. Layanan angkutan perintis berupa penyediaan jasa transportasi yang dioperasikan oleh perusahaan swasta, dan operasionalnya dibiayai oleh pemerintah. Layanan angkutan perintis diharapkan benar-benar berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Bukan hanya mempermudah mobilitas dan distribusi barang, tapi pada hakikatnya, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi lebih baik. (Amsal Bunaiya) Download Tabloid Aceh TRANSit Edisi 9 Selengkapnya: https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Pembangunan Aceh berlangsung sangat dinamis sejak awal k e m e r d e k a a n Indonesia. Nuansa dan paradigma pembangunan diwarnai oleh suasana konflik tanpa jeda yang berkepanjangan dan silih berganti. Kondisi ini menyebabkan struktur pembangunan di Aceh tidak memiliki pondasi yang kokoh dan cenderung menimbulkan kerawanan ekonomi dan sosial. Di sektor transportasi misalnya, program-program peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Aceh terhambat oleh suasana konflik yang mencekam. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa konflik Aceh berpengaruh negatif secara keseluruhan terhadap kinerja ekonomi, di mana angka pertumbuhan ekonomi Aceh periode 1990-2005 yaitu -2,5% pertahun dengan laju inflasinya mencapai 17,7% per tahun. Kondisi ini telah memperburuk tingkat kesejahteraan rakyat di mana pelayanan sektor kemiskinan, pendidikan dan kesehatan terus memburuk terutama di wilayah konflik. Pada masa-masa konflik tersebut, cita-cita pembangunan untuk sampai ke pelosok rimba, kawasan terpencil, dan wilayah kepulauan bak angan semata. Namun, qadarullah musibah besar pada akhir tahun 2004 berupa gempa bumi dan tsunami yang meluluhlantakkan Aceh secara fisik, psikologis, dan kelembagaan ternyata telah menghadirkan hikmah yang besar berupa perdamaian yang dihitam-putihkan dalam sebuah Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang kemudian dikenal sebagai MoU Helsinki. Saat ini, kesepakatan damai telah menjadi semangat dan inspirasi dalam membangun Aceh. Bahkan secara eksplisit dicantumkan pada poin pertama dalam diktum pertimbangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) pada periode 2012-2017 dan 2017- 2022. Sektor perhubungan merupakan salah satu fokus layanan urusan wajib non-dasar yang diamanatkan sebagai satu misi RPJMA periode 2017-2022, yaitu pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan. Isu strategis pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah (Aceh Seumeugot) diharapkan dapat menurunkan kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh sesuai dengan RTRW Aceh, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Aceh. Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh mengambil peran dalam pencapaian misi ke-10 tersebut sebagai salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap sektor transportasi Aceh, sehingga Visi Gubernur Aceh Terpilih yaitu “Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani” dapat terwujud. Dishub Aceh juga merupakan salah satu perangkat daerah terkait pada misi ke-1 “reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih, dan melayani”, serta misi ke-8 “membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif” khususnya mendukung Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Aceh. Dishub Aceh berupaya meningkatkan konektivitas antarwilayah melalui strategi peningkatan dan pengembangan subsektor perhubungan darat, laut, dan udara. KMP. Aceh Hebat 1, KMP. Aceh Hebat 2, KMP. Aceh Hebat 3, Angkutan Massal Trans Koetaraja, peningkatan layanan pelabuhan penyeberangan dan terminal tipe B, penataan sistem dan standar pelayanan, serta keterbukaan informasi, merupakan puzzle-puzzle kecil dari cita-cita besar pelayanan transportasi yang berkeadilan untuk memajukan wilayah Aceh secara berimbang. “Tak Ada yang Tak Mungkin” dan “Tak Ada yang Sempurna” adalah dua kalimat yang sering dihadapkan ketika berbicara tentang suatu harapan dan capaian. Pemahaman pemangku kepentingan dan kebijakan terhadap arti pentingnya peran transportasi akan melahirkan dukungan dalam bentuk regulasi, anggaran dan sumber daya manusia, hingga pada akhirnya semua sasaran menjadi logis dan mungkin untuk diimplementasikan. Namun sebaik apapun sebuah rencana, upaya dan kesungguhan pelaksanaannya, tetap saja tidak akan sampai pada hasil yang sempurna. Semua capaian maksimal kita hanyalah pada titik optimal, itupun sebuah titik yang masih akan diperdebatkan berdasarkan perspektif dan kepentingan masing-masing. Lalu bagaimana sikap kita? Menurut kami, suatu capaian yang diraih dengan kesungguhan dan segala keterbatasan harus diapresiasi sebagai sebuah kebanggaan agar setiap orang mendapat reward atas peran dan pengabdiannya. Dan atas keterbatasan dan kegagalan pencapaian titik optimum yang dicita-citakan, maka permohonan maaf adalah upaya terakhir untuk meminta pemakluman atas berbagai kondisi yang perlu dipahami. Wallahuálam (Diana Devi) Download Tabloid Aceh TRANSit Edisi 8 Selengkapnya cek di: https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Kehadiran bus di Aceh tak lepas dari kebiasaan m a s y a r a k a t n y a . Sebelum pesawat dan kapal penyeberangan berkembang pesat, menggunakan bus menjadi pilihannya. Moda ini dianggap mengeluarkan biaya yang lebih murah ketimbang lainnya. Meskipun membutuhkan waktu lebih lama, tetapi tetap diminati masyarakat untuk menggunakannya. Dahulu awal mula adanya angkutan bus di Aceh pertama kali adalah PO PMTOH, seperti diceritakan Ramli, Ketua DPD Organda Aceh kepada Aceh Transit. Mereka dan lainnya seperti ALS (Antar Lintas Sumatera), Kurnia Grup, dan Tramindo merupakan pionir perusahaan otobus yang sangat berperan waktu itu. “Karena dari dulu, masyarakat Aceh banyak melakukan perjalanan ke Medan, baik membawa dagangan maupun berbelanja hingga kemudian muncul rute-rute lain yang dilayani dari dan ke Banda Aceh,” ujarnya. Saat ini, perusahaan otobus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) banyak yang melayani rute lintas Sumatera seperti ke Pekanbaru dan Palembang serta ke Pulau Jawa mulai Jakarta, Bandung, hingga Semarang. Sementara untuk lintas Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) menyebar hampir di seluruh Aceh, mayoritas terpusat dari Banda Aceh. Simak Video Fatal Jika Tidak Tata Lalu Lintas Meski demikian, persebaran antar rute di Aceh masih terdapat ketimpangan dengan banyaknya rute yang tidak seimbang antara permintaan dan penawarannya yang lazim dinamakan dengan rute gemuk dan rute kurus. Rute di Aceh sendiri terbagi menjadi tiga lintasan utama, yaitu lintas timur, tengah, dan barat yang mana lintas timur sering disebut rute gemuk dengan supply angkutan umumnya paling banyak. Sebaliknya lintas barat diistilahkan sebagai rute kurus karena armada yang melayani lebih sedikit. Dampak dari kondisi ini adalah tidak meratanya cakupan wilayah yang dilayani angkutan. Tidak seimbangnya jumlah penumpang dengan jumlah angkutan yang melayani menjadikan persaingan yang tidak sehat serta tingkat keterisian penumpang (load factor) rata-rata makin menurun menyentuh angka 40 persen, bahkan pada kondisi tertentu tak jarang para operator ini kesulitan untuk sekedar menutup biaya operasional kendaraan atau yang biasa kita kenal dengan tutup setoran. Baca Juga Tak Sekadar Melayani, Juga Demi Keselamatan Tiga Detik Berharga, Selamatkan Jiwa Saat Berkendara Kepala Seksi Sarana dan Angkutan, Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Aceh, Renny Anggeraeni menyampaikan, sebagian besar angkutan umum yang ada di Aceh beroperasi secara legal namun proses pengajuan izin trayek baru untuk sementara dibatasi persetujuannya karena perlu diatur kembali penataan trayeknya. “Operator angkutan yang sudah memiliki izin trayek beroperasi secara resmi, meski tetap ada kendaraan yang izin trayek dan kartu pengawasannya telah mati dan termasuk ilegal dalam pengoperasiannya.” tambahnya. Saat ini, Dishub Aceh sedang menyusun Peraturan Gubernur tentang Jaringan Trayek AKDP. Pergub ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan AKDP terkait Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) dan sistem perizinan sekarang yang telah up to date / terintegrasi dengan sistem digital sehingga dapat memetakan pelayanan angkutan umum di Aceh agar semua masyarakat dapat merasakannya. (Reza Ali Ma’sum) Download Tabloid Aceh TRANSit Edisi 8 Selengkapnya: https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Pemandangan pelajar berjubel hingga ke atap labi-labi, ataupun rombongan ibu-ibu yang bercanda ria di bak belakang kendaraan pick-up, merupakan hal yang lazim terlihat di Aceh. Tidak hanya di jalan-jalan kampung, pemandangan seperti ini, sesekali juga terlihat di ruas jalan nasional, bahkan di kawasan perkotaan. Padahal, kedua kebiasaan ini sangat bertentangan dengan prinsip keselamatan berlalu lintas. Tapi, orang-orang di perkampungan ini tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Selain karena kurangnya pengetahuan tentang keselamatan di jalan raya, di beberapa tempat kebiasaan ini belum hilang karena kurang tersedianya angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan, untuk membawa rombongan ke tempat tujuan mereka. Untuk diketahui, labi-labi adalah nama yang diberikan masyarakat Aceh untuk angkutan umum sejenis angkot (angkutan kota). Pada masanya, atau sebelum tsunami menerjang Aceh akhir tahun 2004 lalu, labi-labi menjadi angkutan umum paling populer di Aceh. Tidak hanya melayani warga di perkotaan, labi-labi juga melayani warga hingga ke pelosok-pelosok desa di pedalaman. Peran labi-labi mulai terasa tergerus setelah tsunami, seiring dengan semakin banyaknya warga yang memiliki kendaraan pribadi. Namun demikian, labi-labi masih menjadi andalan bagi warga di pedalaman, terutama para pelajar dan bagi orang-orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Seiring dengan semakin menghilangnya angkutan umum jenis labi-labi, pemerintah daerah di Aceh, melalui Dinas Perhubungan di masing-masing daerah, mengambil alih tugas ini dengan menyediakan bus-bus khusus untuk mengangkut pelajar dan warga. Di ibukota provinsi, Dishub Aceh menginisiasi kelahiran angkutan massal Trans Koetaradja untuk melayani warga kota. Angkutan massal yang dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Aceh periode 2012-2017, Zaini Abdullah, terus berkembang dan kini telah melayani hampir semua koridor di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar. Terkait Trans Koetaradja ini, Kabid Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Aceh, Deddy Lesmana yang ditemui Aceh TRANSit akhir November 2021 lalu mengatakan, sebenarnya armada Trans Koetaradja belum cukup mengakomodir kebutuhan masyarakat akan transportasi umum. Peran swasta tentu sangat diharapkan munculnya angkutan umum jarak dekat lainnya semacam angkot di perkotaan atau angkutan pedesaan (angdes) di tingkat kabupaten dan kecamatan. Namun dengan segala keterbatasan, wewenang, anggaran, dan personel, ke depan Dishub Aceh akan terus membenahi kebutuhan jasa transportasi masyarakat menjadi lebih baik. “Saat ini memang masih banyak kekurangan, kami berharap dukungan dan doa masyarakat, Insyaallah ke depan kebutuhan transportasi masyarakat akan semakin lebih baik,” ungkap Deddy. Ketersediaan angkutan massal yang melayani warga di perkotaan hingga ke pedalaman, tidak hanya sekedar melayani, tapi juga demi menjaga keselamatan warga di jalan.(Rizal Syahisa) Download Tabloid Aceh TRANSit Edisi 8 Selengkapnya: https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Kendaraan ramah lingkungan mulai dilirik banyak kalangan saat ini. Mulai dari pemerintah, produsen, pengamat otomotif, peneliti, bahkan masyarakat umum. Hal ini didorong harapan besar untuk menciptakan kendaraan yang hemat energi, dan mampu mengatasi problematika efek gas rumah kaca. Bus listrik adalah salah satu solusi terhadap persoalan tersebut. Kendaraan ramah lingkungan ini telah melalui proses kajian yang mendalam, ditambah lagi dengan sistem pengujian berkala yang telah dikembangkan oleh pemerintah. Kehadiran bus listrik ini sekaligus menjadi pertanda semakin majunya teknologi dan elektrifikasi kendaraan di Indonesia. Untuk layanan Trans Koetaradja, bus listrik direncanakan sebagai bus feeder untuk menghubungkan koridor utama Trans Koetaradja dengan rute feeder yang menjangkau wilayah yang belum terlayani angkutan umum. Kehadiran feeder ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat pengguna angkutan umum di Kota Banda Aceh. Bus listrik ini memiliki ukuran yang relatif lebih kecil, sehingga bisa memaksimalkan fungsinya sebagai bus feeder yang dapat menjangkau kawasan padat penduduk. Bus ini dapat beroperasi pada ruas jalan cenderung sempit dan tidak terlalu lebar yang selanjutnya dapat menjadi penghubung dengan koridor-koridor utama Trans Koetaradja. Sebelum beroperasi, diperlukan adanya pengujian yang bertujuan untuk mengetahui kinerja dari bus listrik tersebut. Setiap Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) yang berbasis baterai yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyarat teknis dan laik jalan seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis baterai (Battery Electrical Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Dalam regulasi tersebut juga disebutkan persyaratan teknis dan laik jalan tersebut harus melalui pengujian kendaraan berbahan bakar listrik di jalan. Uji Coba di Lima Rute Pada tanggal 13 Januari – 6 Februari 2021, Dinas Perhubungan Aceh bekerjasama dengan PT. Bakrie Autoparts untuk melakukan kerja sama uji coba bus listrik pada rute feeder Trans Koetaradja. Uji coba ini dilaksanakan di lima rute feeder dengan panjang rute yang berbeda, yaitu rute feeder 1 Darussalam (4,61 Km), rute feeder 2 Lampineung – Pango (9,17 km), rute feeder 3 Sp. Jambo Tape – TPI Lampulo (7,8 Km), rute feeder 5 Sp. Rima – Ulee Lheue (9,9 Km) dan rute feeder 6 Sp. PU – Sp. Rima (9,15 Km). Dari hasil uji coba tersebut didapatkan bahwa bus listrik dinilai lebih ekonomis dibanding dengan bus yang menggunakan BBM, baik dari sisi operasional harian maupun perawatan rutin. Bus Trans Koetaradja konvensional yang menggunakan bahan bakar diesel rata-rata membutuhkan biaya operasional hingga Rp. 266,010/kendaraan/hari. Sedangkan untuk bus listrik rata-rata biaya operasional yang dibutuhkan hanya Rp. 103,624/kendaraan/hari dengan asumsi biaya listrik per kilometer sebesar Rp. 1.400/hari. Selain ekonomis, bus listrik juga diharapkan dapat mengurangi gas buang CO2 kendaraan bermotor. Dari hasil uji coba yang dilakukan di lima rute feeder, bus listrik mampu menurunkan gas buang CO2 sebesar 17,6% – 36,2% dibandingkan dengan penumpang yang menggunakan kendaraan roda 4. Uji coba bus listrik ini merupakan tindak lanjut dari program Aceh Green, yaitu program pemerintah yang mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. Bus listrik yang diklaim rendah emisi ini diharapkan dapat membangkitkan animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum dalam aktivitas sehari-hari serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan demi mengurangi pencemaran udara dari aktivitas transportasi masyarakat terutama di perkotaan Banda Aceh. (Nia Robiatun J) Download Tabloid Aceh TRANSit Edisi 8 Selengkapnya: https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Mengabdi kepada bangsa melalui pelayanan pada fasilitas publik bisa dilakukan oleh siapa saja. Asalkan memiliki kemauan dan ketekunan untuk melakukannya dengan sepenuh hati dalam melayani masyarakat. Bekerja pada fasilitas publik pun bisa dilakukan oleh siapa saja, baik mereka yang “normal” secara fisik, maupun bagi mereka penyandang disabilitas. Sebab, bekerja pada sektor ini tidak memandang bentuk fisik, tapi kemauan, keterampilan, dan keikhlasan yang menjadi nilai penting dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pak Jalin adalah salah satu contoh penyandang disabilitas tunawicara yang bekerja pada sektor pelayanan publik. Ia merupakan tenaga kebersihan di Terminal Tipe B Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Ia menjadi pegawai Dinas Perhubungan Aceh sejak terminal Abdya, sebelumnya dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Abdya, dialihkan pengelolaannya ke Pemerintah Provinsi Aceh pada tahun 2018. Di terminal Abdya, pria paruh baya ini telah bekerja sejak tahun 2016 sebagai pramu bakti. Setahun setelahnya, ia diangkat menjadi tenaga honorer/kontrak di bawah Dinas Perhubungan Kabupaten Abdya. Pada Agustus yang lalu, Tim Aceh TRANSit sengaja mendatangi Pak Jalin di Abdya untuk mengetahui keluh kesahnya selama bekerja sebagai tenaga kebersihan di Terminal Tipe B Abdya. Saat bertemu dengannya, Tim Aceh TRANSit ditemani oleh rekan Pak Jalin yang sering berkomunikasi dengannya menggunakan bahasa isyarat. Meskipun, rekan-rekannya di terminal sedikit kesulitan berkomunikasi dengannya karena Pak Jalin sendiri kurang menguasai bahasa isyarat yang lumrah digunakan oleh tunawicara lainnya. Menurut cerita Pak Jalin, yang dibantu terjemahkan oleh rekannya, selama bekerja ia mendapat perlakuan baik dari rekan sesama pegawai terminal maupun masyarakat yang beraktifitas di terminal. Masyarakat menyambut kehadirannya di terminal dengan tangan terbuka. Membantunya berkomunikasi dengan yang lain hingga ikut bercengkerama dengannya yang terkenal santun. Pak Jalin juga dikenal dengan sosok yang periang dan lucu. Tidak pernah merasa berbeda saat berada di tengah-tengah rekan kerja yang lain. Ia merupakan pribadi yang sungguh-sungguh dalam melakukan tugasnya. Selepas subuh, ia sudah berangkat dari rumahnya yang berjarak 15 kilometer dari terminal Abdya. Walaupun menyandang disabilitas, Pak Jalin masih menjadi tulang punggung bagi keluarga. Ia memiliki istri dan dua anak yang menjadi tanggung jawabnya di rumah. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, ia menyempatkan diri untuk bertani di desanya yang terletak di Gampong rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee. Pegawai Terminal Tipe B Abdya memang mempersilahkan Pak Jalin untuk mengurusi sawahnya di sela waktu luang bekerja. Mengingat bahwa ia adalah tulang punggung bagi anak-anak yang masih menduduki bangku sekolah. Meski begitu, Pak Jalin tidak meninggalkan kewajibannya terhadap kebersihan terminal. Ia tetap bekerja dengan tekun sejak pagi hari, lalu menjelang siang, sore dan pukul 10 malam sebelum jam operasional terminal berakhir. Kesungguhan dan ketekunannya dalam bekerja di Terminal Tipe B Abdya terbukti dengan dinobatkannya terminal tersebut sebagai terminal terbaik dan terbersih pada tahun 2019 oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh. Kala itu, Dinas Perhubungan Aceh membuat penilaian internal terhadap pelayanan fasilitas publik yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Saat ditanya mengenai keluh kesah selama bekerja, Pak Jalin menggelengkan kepalanya lalu mengangkat jempol. lebih kurang, dari isyaratnya tersebut ia ingin menyampaikan bahwa ia senang-senang saja selama bekerja. Sosok ini memang terkenal pantang menyerah dengan keadaan. Menurut penuturan salah satu petugas keamanan terminal, Jailani, Pak Jalin tetap bekerja meskipun cuaca sedang terik atau hujan. “Bapak ini kalau kerja gak kondisi, kadang malah kita suruh berhenti karena lagi hujan, tapi dia gak mau sampai kerjaannya selesai,” ungkap Jailani. Pegawai terminal lainnya turut memberi kesan positif terhadap kinerja Pak Jalin. Salah satunya adalah Bisra Isma, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Terminal Tipe B Abdya sudah melihat kinerja Pak Jalin sejak dirinya masih bekerja di bawah Pemerintah Kabupaten Abdya. Ia sudah bersama Pak Jalin di terminal sejak tahun 2016. M e n u r u t pengakuannya, pada tahun 2016, Pak Jalin tidak memperoleh gaji dari pemerintah karena statusnya sebagai pramu bakti. Namun, melihat kinerja yang ditunjukkan oleh Pak Jalin sangat bagus, petugas terminal membuat patungan untuk membayar jerihnya. “Kami merasa berhutang budi sama dia, makanya saat itu petugas di sini patungan dari gaji bulanan untuk dikasih ke Pak Jalin,” kenang Bisma saat ditanya Tim Aceh TRANSit. Kisah singkat tentang Pak Jalin ini menjadi cerminan bagi pegawai Dinas Perhubungan Aceh lainnya. Bekerja dan mengabdi kepada bangsa haruslah diniatkan dengan ikhlas dan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, segala kekurangan maupun hambatan yang dihadapi bukanlah suatu alasan untuk tidak memberikan kinerja yang optimal bagi masyarakat. Semoga menginspirasi! (Amsal Bunaiya) Download Tabloid Aceh Transit Edisi 8 Selengkapnya cek di: https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Secara geografis Indonesia adalah negera kepulauan yang luas lautannya lebih besar dari pada luas daratan. Indonesia juga tercatat memiliki pulau sebanyak 16.771 pada tahun 2020, setelah sebelumnya pada tahun 2019  jumlah pulau yang didaftarkan ke PBB sebanyak 16671 pulau.   Kehadiran transportasi dalam menghubungkan  satu pulau dengan pulau lainnya bertujuan untuk meratanya pembangunan. Pemerataan pembangunan turut mendukung keadilan tanpa pengecualian, sesuai dengan yang tercantum dalam pancasila dan pembukaan UUD 1945. Berbicara masalah transportasi kepulauan sama halnya dengan bericara banyak hal yang saling berkaitan.Transportasi berperan sekali dalam pendistribusian logistik, ekonomi, pendidikan, kesehatan,  bahkan pariwisata. Mudahnya akses menuju wilayah kepulauan tersebut membuat wilayah kepulauan tersebut tidak menjadi terisolir. Masayarakat yang berada dalam wilayah kepulauan tersebut dengan mudah dapat pendidikan di  kota-kota yang lebih besar. Pemerataan transportasi akan semakin memajukan perkembangan ekonomi. Pendistribusian  logistik akan lebih merata. Akses menuju pulau lain dalam kepentingan yang terkait dengan kesehatan masyarakat semakin mudah dijangkau, sebagai upaya mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Sama halnya dengan wilayah kepulauan lain, Aceh sendiri merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa pulau yang sudah sejak lama ditempati oleh warga Aceh itu sendiri maupun pendatang. Kehadiran armada-armada transportasi kepulauan tentunya memberikan efek yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Tidak terkecuali warga di Kabupaten Simeulue. Salah satu kabupaten yang letaknya berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh. Posisi geografisnya yang jauh dari pulau Sumatera mengharuskan armada tranportasi yang semakin baik dan mumpuni. Untuk itulah kehadiran KMP Aceh Hebat 1 dianggap perlu. Kehadiran KMP Aceh Hebat 1 yang menghubungkan Pulau Simeulue dengan wilayah Aceh lainnya, yang secara geografis berada di pulau Sumatera. memberi banyak hal positif bagi masyarakat sekitar. Seperti yang dikemukakan oleh Irwan Suharmi, selaku ketua DPRK Simeulue dalam pernyataannya, “Armada yang telah disediakan oleh pemerintah Provinsi Aceh tentu sangat membantu dalam hal melakukan perjalanan luar daerah dari Simeulue menuju Calang, Meulaboh , dan sekitarnya”. Irwan juga menegaskan bahwa berbicara mengenai kehadiran KMP Aceh Hebat 1 ini bukan hanya sebatas berbicara masalah tranportasi,  namun adanya dampak yang menyeluruh yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di Simeulue. Simeulue adalah pulau yang memiliki jarak yang jauh dari Pulau Sumatera, perlu waktu khusus untuk mencapai Simeulue, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti iklim tentunya dapat menghambat dan memperlambat ekonomi yang ada di pulau tersebut. Irwan menganggap, Kehadiran Aceh Hebat 1, akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Simeulue menjadi semakin baik. Bupati Simeulu, Erli Hasim, mengakui bahwa ketersediaan beberapa moda transportasi sudah sangat membantu Simeulue sebagai daerah Kepulauan. Erli Hasim menambahkan kehadiran KMP Aceh Hebat 1 dianggap sebagai salah satu fasilitas yang merupakan dukungan sekaligus perhatian dari Pemerintah Aceh  kepada masyarakat Simeulue. Bupati Simeulue juga menambahkan bahwa hal tersebut dalam rangka membebaskan Simeulue sebagai daerah yang terisolasi. Kehadiran moda transportasi lain yang menghubungkan Simeulue dengan wilayah Aceh lainnya memang telah ada sebelum KMP Aceh Hebat 1 hadir, namun jadwal keberangkatan moda transportasi  lain  masih sangat terbatas. Seperti kapal lain yang jadwal keberangkatan dan tujuannya masih kurang variatif.  Selain itu, perjalanan dengan jalur udara dengan pesawat perintis atau komersil  yang ada di Simeulue masih dianggap lebih mahal oleh masyarakat dibandingkan dengan perjalanan jalur laut. Itupun jika tidak ada kendala pada iklim udara. Sedangkan untuk kapal lain jadwal keberangkatan dari dan ke Simeulue masih sangat tebatas. Bisa dibayangkan, jika adanya gangguan mesin pada armada yang lain, distribusi logistik dari dan ke pulau Simeulue menjadi terhambat. Jika kapal lain mengalami kerusakan mesin maka akan adanya keterlambatan dan  kerusakan hasil pertanian yang akan didistrubusikan dari atau ke Simeulue. Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi, imbas yang terjadi  yaitu adanya peningkatan harga pasar dan bahkan juga kerugian ekonomi. Jika transportasi lancar dan adanya pilihan moda transportasi yang variatif maka imbasnya bukan hanya terbatas di perekonomian saja, namun juga pendidikan, kesehatan,  dan pariwisata. Apalagi pesona keindahan alam Simeulue tidak bisa dianggap sebelah mata.  Selain itu adanya perkembangan pendididikan dan sosial kultural masyarakat Simeulue  dapat menjadi lebih baik. Kemudahan transportasi di Simeulue memunculkan banyak potensi yang ada dalam pulau yang indah itu. (*) Download 

Banyak pihak yang terlibat dalam pembangunan sebuah kapal. Hal ini guna memastikan pembangunan kapal berjalan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. Salah satu aspek penting yang harus dipenuhi sebelum kapal dapat beroperasi adalah laik laut, dibuktikan dengan adanya sertifikat klasifikasi yang akan menjadi dasar penerbitan sertifikat keselamatan kapal. Kewenangan untuk menerbitkan sertifikat klasifikasi kapal di Indonesia berada pada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan BKI. BKI adalah badan klasifikasi nasional yang secara resmi ditunjuk oleh Pemerintah RI untuk melakukan klasifikasi terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia ataupun kapal-kapal asing yang beroperasi di wilayah NKRI, serta melakukan survei periodik untuk kapal yang telah beroperasi guna mengevaluasi status laik laut kapal tersebut. Proses sertifikasi KMP Aceh Hebat 1, 2 dan 3 yang dibangun di tiga galangan yang berbeda, diawali dengan dilakukannya evaluasi teknis terhadap dokumen rencana desain kapal oleh surveyor BKI guna mengecek kesesuaian dokumen tersebut dengan standar dan peraturan teknis perkapalan yang berlaku. Evaluasi ini ditindaklanjuti dengan survei lapangan ke lokasi pembangunan kapal untuk memastikan konstruksi komponen utama kapal, terutama bagian permesinan, kelistrikan, dan lambung kapal. Setelah proses pembangunan kapal selesai, langkah selanjutnya adalah melawati serangkaian pengujian (test) teknis dan percobaan (trial) untuk memastikan keamanan kapal saat dioperasikan. Pengujian dan percobaan tersebut meliputi pemeriksaan material, percobaan dock (dock trial), uji stabilitas kapal (inclining test), dan official sea trial. Pemeriksaan material berguna untuk mengecek material yang terpasang di kapal sudah tersertifikasi oleh BKI. Percobaan dock meliputi uji komponen sistem dan perlengkapan utama kapal, seperti mesin induk dan mesin bantu (auxiliary engine), kemudi, dan uji beban (load test). Uji stabilitas kapal (inclining test) bertujuan untuk mengetahui kondisi setimbang kapal pada saat muatan kosong sehingga diperoleh bobot kapal saat kondisi tanpa muatan. Percobaan terakhir yang dilalui oleh KMP Aceh Hebat 1,2, dan 3 adalah official sea trial, yang berguna untuk memastikan seluruh sistem dan komponen kapal berfungsi dengan baik pada kondisi yang sebenarnya sebelum kapal dioperasikan. Setiap tahapan dari seluruh rangkaian pengujian tersebut disaksikan oleh perwakilan BKI dan hasil dari setiap pengujian dicatat dengan cermat sebagai dasar penerbitan sertifikat klasifikasi kapal bagi ketiga kapal Aceh Hebat. Tentu saja peran BKI tidak berhenti sampai di sini. BKI masih berwenang untuk melakukan survei periodik terhadap KMP. Aceh Hebat 1, 2, dan 3 baik pada saat pemeliharaan maupun jika terdapat perombakan konstruksi kapal untuk memastikan kondisi kapal tetap sesuai dengan syarat dan ketentuan klasifikasinya. (Mellita Nadya) Download   

Berita ini dimulai dari sebuah ruang kemudi kapal. Ruang yang berada di bagian paling atas biasanya diisi oleh para lelaki tangguh pengarung lautan, yang terus memantau kondisi kapal agar tetap berlayar dengan nyaman dan aman. Namun, kali ini ada kisah menarik di ruang kemudi KMP. Aceh Hebat 3. Seperti kisah Laksamana Malahayati yang merupakan panglima angkatan laut perempuan pertama yang memimpin 2.000 pasukan untuk melawan Belanda. Namun, kali ini bukan bercerita tentang strategi kapal perang. Inilah sebuah kisah tentang seorang mualem III di KMP. Aceh Hebat 3 yang merupakan Malahayati masa kini. Biasanya, profesi pelaut diisi oleh kaum adam. Pasalnya, para pelaut pasti berkutat dengan ganasnya lautan di atas kapal. Sangat jarang mendengar seorang mualim kapal adalah perempuan. Apalagi di Indonesia, aneh ketika wanita memutuskan menjadi pelaut karena dia akan meninggalkan keluarganya berbulan-bulan bahkan tahunan. Namun, dibalik berlayarnya KMP. Aceh Hebat 3 di perairan Laut Singkil, ada seorang mualim perempuan yang selalu siap siaga dalam bertugas sebagai pengatur, memeriksa, memelihara semua alat keselamatan kapal dan juga bertugas sebagai pengatur arah navigasi di anjungan masing-masing selama 4 jam sebelum pergantian shift jaga dengan perwira lainnya, Dialah yang akrab disapa Maria. Gadis ini memiliki nama lengkap Maria Guadalupe Pasaribu berkelahiran tahun 1997. Seorang gadis yang masih sangat muda telah mengambil keputusan terbesar menjadi seorang pelaut.  Dia merupakan salah satu perempuan Indonesia yang menjadi mualim kapal. Jika berbicara tentang kehidupan pelaut, film One Piece memberikan gambaran bagaimana seorang pelaut setia bersama bahteranya, mereka tidur dan menghabiskan waktu luang di kapal. Kapal adalah rumah mereka sekarang. Aceh TRANSit pun berkesempatan bertemu Maria usai ia bertugas di Pulau Banyak, Aceh Singkil. Maria membagi kisah ketika memutuskan melaut dan harus rela meninggalkan keluarganya serta menjadikan kapal sebagai rumahnya. Faktanya bagi pelaut, kapal adalah rumah, karena kehidupan sehari-hari dihabiskan di atas kapal dan kru kapal adalah keluarga baru. Simak Video Dukungan Infrastruktur Transportasi untuk Pengembangan Kawasan Pulau Banyak Maria telah menyabet beberapa sertifikat keahlian yang menjadikannya sebagai mualim 3 di KMP Aceh Hebat 3, Salah satunya International Safety Management (ISM) dan masih banyak lainnya. Di Tahun 2018, Maria juga sempat bergabung bersama kru KMP. Wira Victory yang berkapasitas 4028 GT dan KMP. Wiraglory berkapasitas 1805 GT. Pada kesempatan tersebut, Maria juga merupakan satu-satunya kru perempuan sebagai Deck Cadet yang membantu Perwira dek/Mualim dalam semua kegiatan di kapal. “Dulu sebelum lulus untuk bekerja di KMP. Aceh Hebat 3 yang merupakan pengalaman kerja saya pertama, saya sempat magang juga di KMP. Wira dan saya sendiri perempuannya. Awalnya merasa sangat canggung, karena di kapal semua awaknya adalah laki-laki. Seiring waktu berjalan, lebih terbiasa dengan kehidupan di kapal, teman-teman di kapal juga saling menjaga dan sudah dianggap jadi saudara,” ujarnya. Kemudian, lanjutnya, awal-awal berlayar dulu memang harus beradaptasi dulu dengan lingkungannya, karena namanya ombak kalau kita manja ya akan mabuk. Tapi lama-lama kan akan mulai bersahabat. Apalagi cuaca kita nggak bisa tebak, bisa jadi pagi cuaca cerah dan sorenya mulai hujan dan badai. Kondisi seperti itu sudah jadi makanan sehari-hari pelaut. “Memimpin dan memerintah para lelaki ada kendala tersendiri. Apalagi kita perempuan yang sering dianggap lemah, apalagi pandangan orang-orang kalau perempuan sebagai mualim itu sering dipandang sebelah mata, kan kita bertugas sepenuh hati. Kadang, pas diinstruksikan mereka ada ngeyel-nya, saya sabar aja. Mungkin itulah bentuk candaan mereka saat bekerja. Sejauh ini, mereka sangat suportif,” tuturnya.(Misqul Syakirah) Download 

Siang itu cuaca cukup cerah di Pelabuhan Singkil, Aceh Singkil. Terlihat KMP. Aceh Hebat 3 sedang bersandar. Ada sejumlah anak buah kapal yang sedang sibuk mengecek kelengkapan kapal dan administrasi kapal untuk berlayar ke Pulau Banyak. Pelabuhan Singkil menjadi satu-satunya pintu masuk ke Pulau Banyak, pulau yang telah diakui keasrian pantainya dan merupakan kawasan konservasi. Tampak pula masyarakat dan para wisatawan yang datang secara berkelompok. Ada yang mengajak anggota keluarganya, ada pula yang datang bersama teman-temannya. Mereka mendekati kapal-kapal tersebut, lalu sesekali mengambil foto bersama dengan latar belakang laut dan jejeran pepohonan yang hijau sepanjang garis pantai. Di depan sebuah kapal, ada seorang pria sedang mengawasi suasana pelabuhan beserta para pengunjung yang lalu lalang di hadapannya pada siang itu. Pria itu Capt. Laode Mat Salim. Usianya kini 51 tahun. Dialah nakhoda kapal KMP. Aceh Hebat 3. Sebelumnya, beliau merupakan kapten kapal KMP. Teluk Singkil yang melayani rute Singkil ke Pulau Banyak lalu ke Nias. Simak Video KMP. Aceh Hebat 3 Hadir untuk Wiswata Pulau Banyak Baik di laut, darat, dan udara, peran kapten moda transportasi memang vital. Dalam sebuah perjalanan, mereka adalah pemegang kendali agar perjalanan nyaman dan tertib. Peran itu tak main-main, bahkan di banyak negara termasuk Indonesia, didukung dalam konstitusi. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, nakhoda kapal adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. “Ada sembilan belas orang (yang bekerja) termasuk saya di kapal ini,” ujar  Capt. Laode saat diwawancarai Aceh TRANSit, Rabu (19/5/2021). Anak buah kapal menghabiskan waktunya bekerja di kapal dan mengarungi lautan berhari-hari. Tidak jarang bahaya mengancamnya, misalnya saat angin kencang datang pada malam hari ketika berada di tengah laut. Bagaimanapun juga,  Capt. Laode menganggap itu sudah menjadi risiko pekerjaannya. Konsekuensi yang harus dia jalani sebagai seorang pelaut. Belum lagi, kita harus meninggalkan keluarga. “Sejauh ini nggak ada keluhan dari keluarga, karena dari awal sudah dibicarakan juga kebijakan dari perusahaan. Perusahaan juga memberikan cuti,” jawabnya. Selama pelayaran dengan KMP. Aceh Hebat 3 berjalan lancar, namun Pelabuhan Singkil ini kebetulan terbuka. Artinya, kalau pasang surut ada benturan antara kapal dan dermaga, karena arus yang terus beralun. Sudah pernah dipasang ban kecil biasa dari pihak pelabuhan, tapi sering terjadi hentakan, tali ban fender-nya putus. Kondisi ini terjadi berulang, karena memang besar hentakannya, meski kapal dalam posisi sandar di dermaga. Hal ini berdampak pada hancurnya lambung kapal. “Jika keluhan dari masyarakat minta jadwal operasionalnya rutin, dengan adanya KMP. Aceh Hebat 3 sekarang jadwal operasional sudah dilakukan tiap hari dengan dua trip. Masyarakat sangat bersyukur. Jumlah penumpang di akhir pekan sangat banyak hampir mendekati 100 persen dari kapasitas kapal. Meskipun pada hari biasa jumlah okupansi masih berkisar 30 hingga 35 persen,” tuturnya lagi. Pengangkutan bahan pokok ke kepulauan juga lancar. Dengan tarif kapal perintis ini sangat membantu masyarakat. Sehingga, harga jual di kepulauan masih berimbang dengan di daratan. Jika dari segi pariwisata agak terkendala mengingat lagi kondisi pandemi. “Jika untuk kebutuhan masyarakat sangat menguntungkan, karena kapan pun mereka butuh jasa transportasi untuk mengangkut barang, sudah bisa langsung karena beroperasi tiap hari. Perputaran ekonominya juga berjalan lancar. Masyarakat pun menanti-nanti kehadiran kapal ini,” pungkasnya. (Misqul Syakirah) Download