Author: PPID Perhubungan

BANDA ACEH – Pemantapan rencana aksi penyelenggaraan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXXI terus diupayakan. Rapat sinergisitas kembali digelar di Aula Dishub Aceh yang dipimpin oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh, Iskandar, didampingi oleh Kadishub Aceh, T. Faisal, Kamis, 17 Maret 2022. Pertemuan ini fokus membahas pelayanan transportasi dan rekayasa lalu lintas yang menjadi tanggung jawab Dishub Aceh. Tentunya, penyelenggaraan ini harus direncanakan secara detail supaya lalu lintas saat acara berlangsung tetap lancar. Iskandar menginstruksikan supaya lalu lintas jalan di Banda Aceh saat tetap berjalan kondusif. Ia juga memperkirakan bahwa akan ada beberapa titik yang mengalami lonjakan volume lalu lintas. Sehingga akan menyebabkan kemacetan pada beberapa ruas jalan. “Hal ini harus menjadi perhatian khusus agar tidak menimbulkan anomali negatif pada masyarakat,” sebutnya. Sementara itu, T. Faisal juga menyampaikan bahwa ada beberapa titik simpul transportasi khusus yang menjadi prioritas pengaturan lalu lintas, diantaranya, Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh Convention Hall, dan Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya. Ketiga titik ini menjadi pusat kegiatan Muktamar IDI XXXI. Pada pertemuan tersebut, Deddy Lesmana, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Aceh, memaparkan skenario rute lalu lintas yang akan dilalui oleh konvoi kendaraan. Kerjasama dengan pihak terkait sangat diharapkan agar acara ini berjalan tertib dan lancar. Mengingat agenda ini sebuah event besar dimana konflik kemacetan tidak dapat terelakkan. “Upaya kita hanya bisa meminimalisir kemacetan yang terjadi,” sebutnya. Rapat ini dihadiri beberapa instansi Pemerintah Aceh dan Panitia dan Event Organizer (EO). Instansi yang ikut serta diantaranya, Kepala Biro Organisasi Setda Aceh, Kepala Biro Umum Setda Aceh dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Kepala Bidang LLAJ Dishub Aceh, Kepala Bidang Penerbangan Dishub Aceh, Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Koetaradja, Perwakilan Dinas Budaya dan Pariwisata Aceh, Satpol PP Aceh, Dinas Pemuda dan Olah Raga, serta Dinas Pangan Aceh. (AM)

BANDA ACEH – Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T Rizki Fadhil menerima kunjungan personil Humas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh di ruang Innovation Centre Room (ICR), Kamis, 17 Maret 2022. Pertemuan ini menjadi ajang silaturrahmi dengan instansi vertikal dan diskusi santai mengenai strategi dan produk publikasi di lingkungan pemerintahan. T. Alamsyah, Kasubbag Umum dan Humas Kanwil BPN Provinsi Aceh, menyampaikan bahwa kita perlu melakukan sharing dan belajar bersama agar publikasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat tersampaikan dengan baik dan berkualitas kepada masyarakat. Sementara itu, T. Rizki Fadhil juga mengungkapkan strategi publikasi yang selama ini dilakukan oleh Dishub Aceh. Peralihan penyebaran informasi, sebut Rizki, dari media cetak ke media sosial berbasis internet karena lebih mudah dan murah, serta diminati oleh seluruh lapisan masyarakat. Rizki menyebutkan pula bahwa ada lima aspek yang harus dipenuhi agar pengelolaan medsos ini lebih optimal, yaitu ruang kerja, SDM, peralatan, pendanaan dan komitmen pimpinan. “Yang terpenting dari seluruh aspek ini adalah komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan, karena tanpa dukungan tersebut, pengelolaan medsos tak akan berjalan optimal,” sebutnya. Memang tak bisa dipungkiri bahwa publikasi informasi terkait kebijakan pemerintah menjadi sangat penting saat ini. Sebab, banyak informasi yang ada pada instansi perlu diketahui masyarakat. Di samping itu, partisipasi masyarakat dalam penggunaan media sosial juga sangat dibutuhkan untuk mengawal kinerja dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. (DA)

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal menggelar pertemuan dengan para Koordinator Terminal Tipe B dan Pelabuhan Penyeberangan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Aceh di Aula Dishub Aceh, Rabu, 16 Maret 2022. Silaturrahmi ini untuk menyamakan persepsi demi terciptanya kualitas pelayanan transportasi yang lebih baik. Koordinator pelabuhan penyeberangan dan terminal tipe B yang tersebar di seluruh Aceh ini, sebut Kadishub Aceh, merupakan perpanjangan tangan dari Dishub Aceh di daerah serta ujung tombak pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di samping itu, Kadishub Aceh menekankan perlunya pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggarakan pelayanan di pelabuhan penyeberangan maupun terminal. “Pengembangan kompetensi petugas di lapangan sangat penting supaya pelayanan transportasi lebih profesional dan optimal,” ujarnya. Kadishub Aceh juga mengajak para koordinator untuk berkerja lebih kreatif, dan harus mampu menerapkan Program BEREH di tempatnya masing-masing. Sebab, saat ini pelabuhan dan terminal bukan hanya dikunjungi oleh masyarakat yang ingin melakukan keberangkatan saja, tetapi juga menjadi objek wisata. “Oleh karena itu, kebersihan harus tetap terjaga karena penilaian masyarakat menjadi sebuah tolak ukur kualitas pelayanan Dishub Aceh,” ungkapnya. (DA)

Banda Aceh – Selepas acara Rapat Sinergisitas Rencana Kerja Perhubungan Aceh Tahun 2022, Dinas Perhubungan Aceh melalui Bidang Penerbangan juga menggelar rapat koordinasi terkait pengusulan rute angkutan udara perintis Tahun 2023, Selasa, 15 Maret 2022. Muhammad Dahlan, Kepala Bidang Penerbangan Dishub Aceh, yang memimpin langsung koordinasi ini menyebutkan bahwa dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya daerah yang memiliki bandara, sangat dibutuhkan agar pelayanan penerbangan perintis di Aceh dapat terus berjalan. Dahlan juga menyebutkan, untuk tahun 2023, Kuasa Pengguna Anggara (KPA) Angkutan Udara Perintis Korwil Sinabang telah menyusun 21 usulan rute penerbangan perintis untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Harapannya, sebut Dahlan, usulan tersebut dapat diterima seluruhnya atau minimal 75 persen dari total keseluruhan usulan rute. “Kita harapa dapat meningkatkan konektivitas udara di Aceh dan mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2024 yang akan berlangsung di Aceh,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Bona Simamora, Kepala Bandar Udara (Bandara) Lasikin sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Angkutan Udara Perintis Korwil Sinabang, mengungkapkan bahwa surat dukungan dari kepala daerah sangat berguna sebagai data dukung saat Rakor pembahasan usulan rute ke depan. Di samping itu, Bona menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Aceh yang telah memberi perhatian besar terhadap operasional angkutan udara perintis di Aceh. (AM)

Banda Aceh – Aceh memiliki potensi alam dan pariwisata yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun sayangnya, aksesibilitas yang kurang memadai dan belum terintegrasi dengan baik menjadi penghambat tumbuhnya perekonomian Aceh. Penjelasan tersebut diutarakan oleh Safuadi, ST., M.Sc., Ph.D., Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh/Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh, saat memberi materi tentang Membangun Aceh melalui Sinergi Strategi dan Kebijakan Bidang Transportasi di Aceh dalam Rapat Sinergisitas Rencana Kerja Perhubungan Aceh Tahun 2022 di Amel Hotel and Convention Hall, Selasa, 15 Maret 2022. Pada acara yang dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Aceh beserta Kepala Sub Bagian Perencanaan ini, Safuadi menekankan pentingnya mengintegrasikan program kerja setiap instansi di berbagai level pemerintahan. Sebab, sebutnya, pembangunan sarana maupun prasarana transportasi di Aceh harus dikerjakan bersama-sama untuk mencapai satu tujuan bersama. Safuadi mengilustrasikan kehadiran angkutan barang perintis/tol laut yang ditujukan untuk memudahkan distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia. Data tol laut yang ada sama perhubungan, misalnya, harus diintegrasikan dengan stakeholder yang bergerak di bidang perdagangan. “Berikan datanya ke Disperindag supaya mereka meneruskan ke kawan-kawan pengusaha yang ada di Aceh,” ujarnya. Di samping itu, Safuadi menyebutkan pula bahwa penghambat utama ekonomi Aceh tumbuh tinggi adalah infrastruktur yang kurang memadai, terutama terkait konektivitas antar wilayah. Makanya, kolaborasi yang baik sangat diperlukan agar pembangunan sarana dan prasarana transportasi benar-benar berdampak bagi pertumbuhan ekonomi Aceh. Selain Safuadi, acara ini juga menghadirkan pemateri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, yaitu Muhammad Iqbal, ST., M.Si, selaku Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Pengembangan Wilayah Bappeda Aceh. (AM)

Mulai tahun 2023, dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang akan diterima hanya tinggal 1 persen dari Dana Alokasi Umum Nasional atau hanya 50 persen dari yang diterima tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, akan menjadi kendala sekaligus tantangan dalam penyusunan program dan kebijakan untuk pembangunan Aceh. Fakta tersebut diungkap oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T Faisal saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Sinergisitas Rencana Kerja Perhubungan Aceh Tahun 2022 di Amel Hotel and Convention Hall, Senin malam, 14 Maret 2022. Kehadiran Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tambah Faisal, telah memilah urusan perhubungan sesuai kewenangannya. “Hal ini menjadikan semakin pentingnya sinergi program dan kebijakan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,” tambahnya. Faisal juga mengungkapkan bahwa dengan sinergi yang baik di sektor transportasi akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama program dan kebijakan yang berdampak terhadap ekonomi. Sebab, transportasi memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Di samping itu, Faisal juga menyoroti pentingnya menjaga semangat kolaborasi antara Dinas Perhubungan dengan mitra kerja perhubungan. Dengan kolaborasi yang baik tentu akan memudahkan penyelesaian berbagai persoalan ataupun kendala yang dihadapi. “Kolaborasi yang baik juga membuat kita lebih adaptif dalam menghadapi kendala maupun tantangan di masa yang akan datang,” ujar Faisal. Pembukaan Rapat Sinergisitas Rencana Kerja Perhubungan Aceh tahun ini turut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Aceh, General Manajer PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Ketua DPD Organda Aceh, General Manajer PT ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh, Kepala KSOP Kelas IV Malahayati, Kepala PT Jasa Raharja Aceh, Kepala Perum Damri Banda Aceh, serta seluruh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Aceh. (AM)

BANDA ACEH – Sebanyak enam pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Aceh dilantik di Aula Badan Kepegawaian Aceh, Senin 14 Maret 2022. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Aceh Abdul Qohar atas nama Gubernur Aceh. Para pejabat yang dilantik itu yakni dua orang dari Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh dan empat lainnya dari Dinas Perhubungan Aceh. Prosesi pelantikan itu sendiri disaksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Akmil Husen, Kepala Biro Umum Setda Aceh T. Adi Darma dan Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal. Abdul Qohar saat membacakan sambutan Gubernur Aceh menyebutkan, pelantikan itu merupakan momen penting yang harus dimaknai sebagai upaya pemantapan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Aceh. Hal itu juga sekaligus untuk mendorong keberhasilan reformasi birokrasi di Aceh. “Untuk tujuan itulah, kita dituntut senantiasa melakukan berbagai langkah strategis guna mendapatkan sosok aparatur yang berkualitas, yang mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya,”ujar Abdul Qohar. Kepada pejabat yang dilantik, Qohar juga mengingatkan agar terus meningkatkan semangat dan prestasi kerja atas dasar kemampuan yang dimiliki. Mereka diminta terus mengupayakan penyempurnaan dan perbaikan, sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal. Selain itu para pejabat juga diminta menjaga diri agar tidak terjebak dalam sebuah situasi yang dapat merugikan Pemerintah Aceh, yang secara psikologis akan berpengaruh terhadap kurang baiknya pencapaian kinerja. Qohar juga menyebutkan, penunjukan para pejabat itu telah didasari pada kemampuan dan kapasitas yang Saudara miliki, disamping telah terpenuhinya kriteria kompetensi, profesionalisme dan integritas terhadap tugas yang dijalankan selama ini. “Penempatan Saudara-Saudara dalam jabatan ini, tentu sudah melalui pencermatan mendalam oleh Baperjakat. Dengan pemenuhan kriteria tersebut, saya menaruh harapan besar, kiranya Saudara-Saudara dapat melakukan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat Aceh. Teruslah berupaya meningkatkan prestasi dan kinerja, guna menjalankan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini,” ujar Qohar membacakan sambutan Gubernur. Selain itu, kepada para pejabat yang dilantik juga diminta untuk mulai bekerja keras melaksanakan percepatan pelaksanaan APBA 2022 untuk triwulan pertama ini. “Termasuk penanganan COVID-19 yang sampai saat ini masih terjadi di daerah kita. Dalam hal ini kita tidak boleh berhenti untuk terus mengampanyekan gerakan disiplin protokol kesehatan, baik itu di lingkungan kerja dan lingkungan tempat tinggal. Terus perketat protokol kesehatan di instansi masing-masing,” ujar Qohar. Kemudian mereka juga diingatkan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan program BEREH (Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau), dan pelaksanaan zikir dan doa bersama di instansi masing-masing. “Apa yang sudah berjalan selama ini, agar bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Saudara-saudara juga saya ajak untuk membuat inovasi-inovasi baru, berani melakukan sesuatu yang berbeda dan memiliki nilai lebih, agar kita semua dikenang dengan bangga oleh rakyat melalui karya kita dalam membangun daerah.” Sumber: Humas Aceh

Banda Aceh – Peran terminal yang optimal mesti diampu oleh manajemen yang baik. Terkhusus, sumber daya manusia (SDM) juga harus memiliki kompetensi dalam pelaksanaan operasional di Terminal. Oleh karenanya Dishub Aceh melalui UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B bekerjasama dengan Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali melaksanakan Diklat Pengelola Terminal Angkatan I dimulai tanggal 14 sampai 20 Maret 2022. Dalam pembukaan Diklat yang dilaksanakan secara daring, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, yang diwakili Kepala UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B, Erizal menyampaikan bahwa insan perhubungan terkhusus dalam pengelolaan terminal harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. “Dengan diklat ini diharapkan personil terminal bisa mencapai standar kompetensi untuk menghadirkan kelancaran mobilitas orang maupun barang serta menjamin keterpaduan intra dan antar moda transportasi dalam terminal sehingga bisa mengoptimalkan kinerja dan pelayanan terminal,” ujarnya. Efendhi Prih Raharjo, Direktur Poltrada Bali juga memotivasi peserta diklat agar terus bersemangat dan aktif selama diklat ini berlangsung serta segera mengimplementasikan dalam pelaksanaan di lapangan. Sinergisitas antara ketersediaan sarana dan prasarana terminal serta SDM yang kompeten menjadi kunci sukses pengelolaan terminal. Ikut hadir dalam acara ini Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Aceh, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang, pejabat struktural di lingkungan Dishub Aceh, dan peserta diklat dari seluruh Terminal Tipe B Aceh. (AM)

Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes., didampingi Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., dan Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Abdul Qahar, S.Kom., MM., menyerahkan SK Kenaikan Pangkat dan Purna Bakti/pensiun kepada 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Aceh di Banda Aceh, Senin, 14 Maret 2022. Dalam penyerahan SK yang berlangsung di depan Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh ini, sebanyak 20 ASN Dishub Aceh menerima SK kenaikan pangkat, sedangkan 1 ASN lainnya yaitu Muhammad Ali menerima SK pensiun. Selepas acara penyerahan SK, Plt Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T Rizki Fadhil menyampaikan ucapan terima kasih kepada Muhammad Ali atas pengabdian selama ini, serta telah menjadi bagian dari Keluarga Besar Dinas Perhubungan Aceh. (AM)

Oleh Diana Devi, S.T., M.T.* Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan diperlukan sebuah peta perjalanan yang direncanakan agar setiap kebijakan yang diambil lebih terarah dan berdampak bagi pemerintah dan masyarakat. Tata kelola Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah memanfaatkan segala aspek potensi yang ada guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 363 disebutkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama yang dimaksud dalam pasal tersebut meliputi kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga dan lembaga pemerintah di luar negeri. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah menyebutkan bahwa Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga meliputi kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik, kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah, kerja sama investasi dan kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1990an, Henry Etzkowitz dan Loet Leydesdorff pertama kali mengungkapkan teori tentang kolaborasi pemerintah, universitas dan industri yang mereka sebut sebagai triple helix pada publikasi mereka yang berjudul “The Triple Helix, University-Industry-Government Relations: A Laboratory Knowledge – Basic Economic Development”. Triple Helix disebutkan sebagai sebuah konsep kolaborasi kerjasama sinergitas Pemerintah, Universitas dan Industri yang bersinergi dimana Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, Universitas sebagai pusat pengembangan penelitian, dan industri sebagai penyedia kebutuhan layanan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Konsep Triple Helix inilah yang dituangkan oleh Pemerintah Aceh dengan Universitas Syiah Kuala (USK) dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tanggal 29 Maret 2019. Hal ini kemudian ditindaklanjuti Dinas Perhubungan Aceh dan Fakultas Teknik USK dengan menandatangani Nota Persetujuan Kerjasama pada tanggal 29 Maret 2019 sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan; penelitian dan inovasi dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama yang telah dilaksanakan dengan Fakultas Teknik USK antara lain adalah penyediaan tenaga ahli dalam melaksanakan kajian dan sebagai pendamping teknis kegiatan pada Dinas Perhubungan Aceh, serta dalam pembuatan aplikasi SAPA (Siaga Pantau Aceh) Mudik pada tahun 2020 sebagai langkah dari penanganan Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 Dinas Perhubungan Aceh juga bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK dalam melakukan Kajian Potensi Kerjasama pada Infrastruktur Perhubungan yang berfokus pada dua lokasi yaitu terminal Tipe B Sigli dan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Kajian ini bertujuan untuk memetakan potensi kerjasama serta pendapatan pada kedua infrastruktur perhubungan tersebut.  Dalam pelaksanaannya, Tenaga Ahli menentukan metode penelitian, melakukan survey lapangan serta menganalisa data yang diperoleh sehingga dapat memberi gambaran terkait pemanfaatan fasilitas dan juga potensi pendapatan dan Kerjasama yang ada di terminal dan Pelabuhan, agar kedua infrastruktur tesebut tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi tetapi juga sebagai pusat perekonomian masyarakat. Dari hasil kajian tersebut beberapa jenis industri yang dapat dikembangkan di terminal maupun pelabuhan adalah penyediaan sarana pergudangan, perhotelan, bengkel mobil, perawatan kapal dan sentral UMKM. Sesuai dengan hasil kajian di atas, konsep Triple Helix pada terminal maupun pelabuhan diterapkan dengan langkah yaitu: akademisi (Universitas) menganalisis potensi pemanfaatan fasilitas yang ada, selanjutnya pemerintah menerbitkan regulasi terkait pemanfaatan fasilitas terminal dan pelabuhan, serta peran industri sebagai penyedia jasa yang memanfaatkan fasilitas terminal dan pelabuhan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Penerapan konsep triple helix yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh sangat penting dalam melakukan inovasi, pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia serta dalam pengambilan kebijakan yang keseluruhannya akan memberikan dampak positif pada pelayanan masyarakat khususnya pada bidang transportasi.   *Kepala Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda (PSM) Dinas Perhubungan Aceh