Author: PPID Perhubungan

Kunjungan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah ke Terminal tipe B Bener Meriah kali ini untuk memastikan operasional terminal ini berjalan lancar dan pelayanan bagi penumpang maupun angkutan lebih optimal, Sabtu (12/2/2022). Sebagai kawasan strategis Pariwisata Nasional, Dataran Tinggi Gayo Alas memang harus siap dengan segala pelayanannya, terutama pada sektor transportasi, yang merupakan eleman pertama sebagai penunjang dalam pengembangan kawasan baik lini ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan aspek makro serta mikro lainnya. Bentuk dukungan dan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan potensi daerah di Aceh. Revitalisasi dengan tampilan baru ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh setelah beralih status pengelolaan terminal dari Dinas Perhubungan (Dishub) Bener Meriah ke Dishub Aceh. Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggara Terminal Tipe B Aceh, Plt. Kadishub Aceh, T. Faisal menyebut perubahan ini sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Dishub Aceh untuk mengubah stigma terminal yang terkesan kumuh, kini tidak adalagi. Dalam kunjungan ini, Nova ikut berbincang-bincang dengan petugas terminal. Ia ikut meninjau setiap fasilitas yang ada di terminal. Diantaranya loket petugas, musala, kamar mandi, ruang tunggu penumpang, dan mess yang baru selesai dibangun akhir tahun lalu. Selain itu, Nova ingin memastikan bahwa upaya revitalisasi ini dilakukan untuk mengubah stigma terminal yang selama ini kesannya kurang terawat menjadi diminati pengunjung. “Terminal ini perlu kita rawat agar tetap bersih, budaya ini yang patut kita jaga,” ujarnya. (MR)

Kunjungan ke Dataran Tinggi Gayo melalui Bandar Udara Rembele, Bener Meriah dalam seminggu belakangan hingga hari ini, Jumat (11/2/2022) semakin diminati penumpang. Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Rembele, Faisal, ST. MT. Kedatangan penumpang dari Bandara Kualanamu, Medan dengan pesawat Wings Air ATR 72-600, dengan nomor penerbangan IW-1410 ke Bener Meriah sudah mulai ramai. Faisal juga menyebut load factor penumpang di atas 50 persen. Dalam masa pandemi Covid-19 ini, pihaknya juga mewajibkan setiap penumpang memindai Aplikasi PeduliLindungi dan memenuhi hasil screening kesehatan sebelum memasuki area check-in bandara. “Mulai 28 Januari 2022, Bandara Rembele kembali melayani penerbangan komersil pesawat Wings Air setiap Rabu, Jumat, dan Minggu dengan rute Rembele – Kualanamu dan sebaliknya,” sebut Iwan, Kepala Tata Usaha UPBU Rembele. Dilanjutkannya, untuk penerbangan perintis, Bandara Rembele juga melayani pesawat Susi Air dengan rute Bener Meriah – Banda Aceh setiap hari Rabu. Berbeda dengan penerbangan komersil, penerbangan perintis tidak diwajibkan pemeriksaan Antigen maupun RT-PCR. (MR)

Kesan terminal yang kurang tertata kini telah berubah. Hal ini nampak pada suasana dan kondisi Terminal Tipe A Paya Ilang Takengon, Aceh Tengah, telah mempunyai wajah baru sejak mulai dioperasikan 7 Januari 2022. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban terminal yang telah beralih status aset dari Dishub Aceh Tengah ke Kemenhub RI melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah I Aceh sejak 2019 silam. Terminal yang terletak di Kampung Lemah Burbana, Bebesan kini ramai didatangi pengunjung maupun penumpang. Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) Terminal Tipe A Paya Ilang, Irwansyah menyebutkan keramaian ini memuncak di hari Sabtu dan Minggu, maupun saat liburan tiba. “Kita ingin memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang. Karena itu, kami juga mengajak masyarakat pengguna jasa terminal bersama-sama menjaga kebersihan demi kenyamanan bersama”, ungkapnya Jumat, 11/2/2022. Dikatakan Irwansyah, terminal yang telah beroperasi sejak tahun 2011, telah memiliki konsep terminal terpadu. Konsep ini memadukan terminal bagi AKAP, AKDP, hingga Angkutan Desa (Angdes). Sejak peralihan pengelolaan, kini terminal dengan fasad bangunan yang terlihat unik serta nuansa lebih dinamis dari model bangunan yang dibuat berlekak-lekuk. Selain itu telah tersedia pula fasilitas loket terpadu, loket ekspedisi, ruang ibadah, ruang ibu dan anak, ruang menyusui/laktasi, hingga ruang ruang tunggu yang nyaman. Irwansyah dibantu 44 petugas terminal juga menghimbau kepada masyarakat yang akan berangkat tetap membeli tiket pada loket resmi, tidak membeli pada calo, dan pilihlah angkutan umum yang memiliki izin trayek yang masih berlaku. Bagi Rakan Moda yang akan berangkat atau tiba di terminal ini, di sudut depan gedung dan belakang tersedia spot foto yang instagramable. Berminat mencobanya? Yuk ke Terminal Paya Ilang! (MR)

Tim teknis Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh bersama Marine Inspectore dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah 1 Aceh lakukan pemeriksaan dan penilaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada KMP BRR di Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Sabang, Kamis, 10 Februari 2022. Pemeriksaan SPM ini merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang standar pelayanan minimum (SPM) angkutan penyeberangan. Di samping itu, pemeriksaan ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya angkutan penyeberangan yang selamat, aman, dan nyaman bagi pengguna jasa di Provinsi Aceh. Tujuan ini juga selaras dengan komitmen pemerintah dalam menyediakan transportasi penyeberangan yang handal. Agar standar pelayanan minimum tercapai, kapal yang dioperasikan oleh ASDP Banda Aceh ini wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, tersedianya alat keselamatan yang mudah dijangkau dan berfungsi dengan baik, seperti pelampung, sekoci, alat pemadam api ringan (APAR), speinkler, dan alarm pendeteksi asap. Selain itu, fasilitas keamanan untuk mencegah tindak kriminal seperti kamera pemantau juga wajib tersedia. Permenhub juga mensyaratkan tersedianya fasilitas kapal yang dapat membuat penumpang merasa nyaman, seperti pendingin ruangan, area yang bersih, sirkulasi udara yang baik, mushalla, ruang menyusui, dan sejumlah fasilitas lainnya. Selain pemeriksaan fasilitas kapal, Tim pemeriksa juga melakukan seatrial, yang termasuk dalam rangkaian kegiatan penilaian, pada kapal berkapasitas 340 penumpang ini. (AM) Baca Juga Usai Sea Trial, KMP. Aceh Hebat 2 Kembali Layani Penumpang  Baca Juga  Angkutan Peringis, Memudahkan Mobilitas 

Penerbangan perintis dari Bandara Alas Leuser menuju Banda Aceh menjadi primadona bagi masyarakat Aceh Tenggara. Bagaimana tidak, angkutan udara perintis yang dilayani oleh Maskapai Susi Air ini mempersingkat perjalanan ke ibukota Provinsi Aceh mencapai 12 jam lebih. Berdasar informasi yang diperoleh dari Kepala Satuan Pelayanan (Kasatpel) Bandar Udara Alas Leuser, Salim, S.Kom, kepada AcehTRANSit melalui percakapan seluler, kursi penumpang pesawat selalu penuh sejak penerbangan perdana di awal januari lalu. Kehadiran pesawat Cessna C208 berkapasitas 12 penumpang ini, sebutnya lagi, memang sangat mempermudah perjalanan masyarakat maupun pegawai pemerintahan Aceh Tenggara. Kondisi tersebut terlihat pada aktivitas penerbangan hari ini, Selasa (8/2), di mana Bupati Aceh Tenggara, Raidin Pinim menjadi salah satu penumpang pesawat bertipe Grand Caravan. Masih berdasar informasi dari Kasatpel Bandara Alas Leuser, pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah melakukan komunikasi dan menyurati salah satu perusahaan penerbangan agar dapat beroperasi di Bandara Alas Leuser dengan pesawat berbadan lebih besar, seperti ATR72. Di samping itu, Salim juga mengungkapkan bahwa Bandara Alas Leuser mampu didarati pesawat ATR72 karena memiliki landasan pacu/runway sepanjang 1.650 m dengan lebar 29.6 m. Bupati Raidin, saat berada di bandara, menyampaikan bahwa tingkat keterisian penumpang yang tinggi menjadi peluang untuk meningkatkan layanan transportasi udara di Kabupaten Aceh Tenggara ke depan. Harapannya, tentu saja agar perekonomian masyarakat tumbuh dan transportasi di daerah ini menjadi lebih mudah.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia resmi menyatakan Indonesia memasuki gelombang ketiga virus corona (Covid-19) sejak Senin, 1 Februari 2022. Kondisi ini ditandai dengan mulai naiknya kasus Covid-19 termasuk varian Omicron dalam sepekan terakhir. Dari data yang dirilis oleh Satgas Covid-19, penambahan jumlah kasus positif Covid-19 pada hari Minggu, 6 Februari 2022 mencapai 36.057 kasus baru. Mengantisipasi penyebaran virus varian SARS-CoV-2 B.1.1.529 atau Omicron di Aceh, Plt Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T Faisal melakukan koordinasi dengan manajemen PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Senin, 7 Februari 2022. Ia ingin memastikan Bandara SIM sebagai pintu masuk Aceh telah siap memfilter setiap pelaku perjalanan dari luar Aceh yang terindikasi positif. Menanggapi hal tersebut, General Manager AP2 Bandara SIM, yang diwakili oleh Manager Operasional Bandara, Surkani menyebutkan bahwa pihaknya sudah mulai melakukan antisipasi terkait peningkatan jumlah kasus virus corona varian Omicron di Pulau Jawa. Terkait penerapan aturan baru bagi pelaku perjalanan, sebutnya, masih menunggu Surat Edaran dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pemerintah Aceh. “Kita masih menunggu edaran terbaru terkait aturan perjalanan untuk mencegah penyebaran Omicron. Saat ini kita masih menerapkan aturan sesuai Surat Edaran (SE) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),” ungkapnya. Di samping membahas kesiapan Bandara SIM dalam mencegah penyebaran virus varian baru ini, keduanya juga membahas kesiapan bandara dalam menghadapi berbagai event nasional di Aceh, salah satunya adalah Muktamar IDI ke-31 yang akan digelar di Banda Aceh pada Maret mendatang. Selain itu, Surkani juga melaporkan jumlah pergerakan orang melalui Bandara SIM yang mengalami penurunan cukup signifikan selama beberapa pekan terakhir. Akan tetapi, pengiriman kargo/barang justru menunjukkan tren peningkatan yang sangat tinggi. “Jumlah penumpang turun mencapai 60 persen. Tapi kargo justru meningkat bahkan mencapai 250 persen dari sebelum-sebelumnya,” ungkapnya. (AM)

Jakarta – Perjanjian kesepakatan Re-alignment Flight Information Region (FIR) atau Penyesuaian Area Layanan Navigasi Penerbangan antara Indonesia dengan Singapura yang dilakukan pada 25 Januari 2022 lalu telah dipersiapkan dengan matang oleh Pemerintah Indonesia, sehingga dapat memberikan manfaat yang positif bagi Indonesia. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara kunci pada kegiatan Webinar Forum Diskusi Salemba 75 dengan tema “Menakar Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura, Bermanfaatkah untuk Indonesia?”, yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni UI (ILUNI UI) dan Masyarakat Hukum Udara (MHU), pada Minggu, 6 Februari 2022. Menhub mengatakan, upaya Indonesia untuk mengakhiri status quo ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna telah dilakukan sejak tahun 1995, dan dilakukan lebih gencar lagi pada tahun 2015 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. “Presiden berpesan upaya ini harus dipersiapkan serapih dan secepat mungkin, dalam melakukan perundingan dengan pihak Singapura. Dan kepemimpinan Indonesia di kancah Internasional memiliki wibawa, sehingga sejumlah pertemuan secara bilateral dengan Singapura, maupun secara multilateral dengan negara anggota ICAO dan secara internasional, walaupun berjalan alot, tetapi akhirnya bisa memberikan hasil yang baik bagi kedua negara dan juga bagi internasional,” kata Menhub. Menhub juga menegaskan, dengan adanya kesepakatan penyesuaian FIR yang merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan ini, memberikan sejumlah manfaat yang positif bagi Indonesia. Salah satunya yaitu bertambahnya luasan FIR Indonesia sebesar 249.575 km2, yang diakui secara internasional sebagai bagian dari FIR Jakarta, yang merupakan salah satu FIR Indonesia selain FIR Ujung Pandang/Makassar. “Upaya ini tidak kami lakukan sendiri, tetapi berkat upaya bersama dari berbagai Kementerian/Lembaga terkait diantaranya: Kemenkomarinvest, Kemenlu, Kemenhan, TNI, Setneg, Setkab, dan unsur terkait lainnya. Saya menaruh rasa hormat atas diplomasi internasional yang luar biasa yang sudah dilakukan,” ujar Menhub. Menhub mengungkapkan, penyesuaian FIR ini merupakan aspek yang tak bisa dipisahkan antara Indonesia dan Internasional. Pengamatan secara komprehensif menjadi kunci, khususnya terkait aspek teknis, keselamatan, kepatuhan internasional, dan praktik terbaik/best practice secara internasional. Menhub mencontohkan, Brunei Darussalam didelegasikan kepada FIR Malaysia, begitu juga Christmas Island di Australia didelegasikan kepada FIR Jakarta. Setidaknya terdapat 55 negara di dunia ini yang melakukan pendelegasian pengelolaan FIR kepada negara lain demi keselamatan penerbangan. Menhub mengatakan, pemerintah menerima dengan terbuka adanya perbedaan pandangan dari sejumlah kalangan yang menimbulkan pro dan kontra terkait perjanjian kesepakatan FIR. Ke depan, Menhub mengungkapkan akan membentuk tim kecil yang akan melibatkan sejumlah pihak baik dari para pakar, akademisi, praktisi, dan unsur terkait lainnya untuk melakukan diskusi konstruktif tentang FIR. “Ini dilakukan agar ada suatu pandangan yang sama tentang FIR, dan kami bisa mendapatkan masukan yang positif untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan kedaulatan Indonesia dengan kepentingan keselamatan penerbangan yang sudah diatur dan disepakati oleh aturan internasional,” ucap Menhub. Ketua Umum ILUNI UI Andre Rahadian menilai perjanjian bilateral Flight Information Region (FIR) bersama Singapura merupakan sesuatu yang penting dan strategis untuk Indonesia. “Pengaturan FIR merupakan salah satu dari tiga perjanjian yang ditandatangani saat Leaders Retreat 2022. Dua perjanjian lainnya yaitu perjanjian latihan militer dan esktradisi. ILUNI UI melihat ketiga perjanjian ini adalah hal strategis dalam hubungan bilateral Indonesia dan Singapura,” ungkap Andre. Selain itu, menurut Andre, pengaturan FIR juga dinilai sebagai suatu kemajuan signifikan. Dari segi militer, Indonesia tidak perlu lagi ada laporan dan meminta clearence ke Singapura. “Dan juga dari segi safety ini pelayanan tetap bisa ditingkatkan karena dari MHU melihat bahwa ini adalah hal pelayanan keamanan penerbangan,” imbuh dia. Apalagi sebagai Ketua MHU yang telah terlibat soal FIR sejak 2006, perjanjian trilateral antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia merupakan sebuah pencapaian yang baik. Meski begitu, Andre menilai perlu ada pembahasan ratifikasi dan peran dari ICAO. “Namun masih panjang untuk tahap implementasi, ada proses ratifikasi melalui Kepres dan juga ICAO. Sehingga hal ini harus terus dikawal agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi indonesia,” pungkasnya. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Singapura Suryopratomo mengatakan, pertemuan kedua kepala negara yang dilakukan pada 25 Januari 2022 lalu adalah bagian dari agenda pertemuan rutin tahunan kedua negara, sebagai bentuk hubungan yang baik antar kedua negara yang telah terjalin selama 55 Tahun. Ia mengungkapkan, pertemuan tersebut sejatinya dilangsungkan pada tahun 2020, namun akibat pandemi Covid-19 maka pertemuan baru bisa dilakukan pada Januari 2022. Pertemuan kedua kepala negara membahas berbagai bidang mulai dari keuangan, ekonomi, lingkungan, dan bidang lainnya. “Pembahasan soal FIR, esktradisi, dan kerja sama pertahanan antara kedua negara sudah dilakukan sejak tahun 2007 dan tidak pernah bisa diselesaikan. Dengan berhasilnya dilakukan kesepakatan tersebut, tentunya menjadi pencapaian yang luar biasa yang dicapai pemerintah Indonesia, karena isunya sensitif dan tidak mudah,” ungkapnya. Menurutnya, kesepakatan penyesuaian FIR ini akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi Indonesia. Pakar Politik Luar Negeri dan Pertahanan Negara Dr. Connie Rahakunidi Bakrie mengatakan, mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia yang berhasil melakukan kesepakatan penyesuaian FIR dengan Singapura. Ia menjelaskan, FIR berkaitan erat dengan kedaulatan, pertahanan negara yang juga memiliki wilayah ruang udara yang disebut Air Defence Identification Zone (ADIZ). Ia berharap, pemerintah dapat membuka ruang diskusi khususnya terkait masih adanya pendelegasian sebagian kecil ruang udara kepada Singapura. “Seharusnya kita bisa mengelola secara penuh seluruh FIR yang ada, karena kedaulatan di ruang udara sangat penting,” ucapnya. Pada kesempatan yang sama, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto membeberkan sejumlah manfaat positif bagi Indonesia dengan adanya kesepakatan penyesuaian FIR. Selain bertambahnya luasan cakupan FIR, manfaat lainnya diantaranya yaitu: mendapatkan pengakuan internasional bahwa FIR di atas Kepri dan Natuna akan menjadi wilayah FIR Jakarta, memiliki independensi mengatur kegiatan lalu lintas pesawat komersil maupun kenegaraan, dapat menempatkan anggota Otoritas Pelayanan Navigasi Penerbangan/ATC sipil dan militer di ATC Singapura, dan sejumlah keuntungan lainnya, yang sebelum adanya perjanjian tidak didapatkan oleh Indonesia. Menjawab adanya pertanyaan dari sejumlah kalangan terkait wilayah udara yang masih didelegasikan pelayanannya kepada ATC Singapura, Novie mengatakan, hal tersebut semata-mata dilakukan demi keselamatan, agar tidak terjadi fragmentasi atau gangguan frekuensi yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Walaupun didelegasikan, Novie mengatakan, akan ditempatkan petugas ATC Indonesia di ATC Singapura, sehingga Indonesia masih memiliki andil besar untuk mengatur lalu lintas khususnya untuk pesawat Indonesia. “Dengan adanya penyesuaian ini, yang tadinya pergerakan pesawat yang melintas di atas Kepri dan Natuna tidak dikenakan biaya (charge), ke depannya bisa mendatangkan pendapatan bagi

Program kerja yang disusun harus mengarah dan mendukung pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA). Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah saat hadir mendengarkan pemaparan Buku Kerja pejabat struktural dan fungsional Dinas Perhubungan Aceh, Jumat, 4 Februari 2022. Taqwallah mengingatkan, setiap pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) perlu kiranya menaruh komitmen yang tinggi terhadap apa yang telah ditulis di dalam buku kerja. Di samping itu, ia juga meminta pejabat di lingkungan Dishub Aceh untuk terus meningkatkan etos kerja. Buku kerja pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh merupakan salah satu indikator kinerja yang di antaranya berisi target-target yang direncanakan, dan harus dicapai pada tahun 2022. “Buku kerja ini harus dibayangkan prosesnya. Apa yang ada dalam pikiran kita, kita sistematiskan, itulah buku kerja,” sebut Taqwallah. Plt Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T Faisal, saat membuka acara menyebutkan, pemantapan buku kerja ini diharapkan mampu meningkatkan realisasi program kegiatan tahun 2022 di Dinas Perhubungan Aceh dibanding tahun sebelumnya. Di samping pemantapan buku kerja, kehadiran Taqwallah juga untuk memantau penerapan program Bersih, Rapi, Estetis, dan Hijau atau BEREH di Dishub Aceh. (AM) Baca Juga Menakar Capaian Pembangunan Transportasi Aceh Baca Juga Kerja Keras Membangun Kepercayaan

Akses transportasi, walau bukan termasuk kebutuhan dasar, namun harus diakui merupakan salah satu kebutuhan penting yang harus dipenuhi. Masyarakat membutuhkan transportasi untuk mencapai pelayanan kesehatan, keuangan, pendidikan, dan pusat perekonomian. Biasanya, pengelolaan transportasi diserahkan kepada pihak swasta. Pihak pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan penyediaan prasarana untuk mengatur ketertiban arus transportasi. Namun, penyelenggaraan transportasi oleh swasta tentu dilakukan dengan perhitungan cost and benefit. Pihak operator akan menghitung terlebih dahulu proyeksi pendapatan yang akan diterima jika memutuskan untuk mengambil salah satu lintasan atau rute transportasi, lalu membandingkannya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan rute tersebut. Tentu saja jika proyeksi biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada proyeksi pendapatan yan diterima, pihak operator akan enggan untuk menjalankan rute tersebut. Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan. Walau bagaimanapun, masyarakat di rute yang diproyeksikan rugi tersebut tetap butuh terhadap transportasi. Namun pihak operator enggan untuk mengambil rute tersebut karena tidak menguntungkan. Di kondisi inilah pemerintah kemudian berhadir untuk menjembatani permasalahan yang timbul dengan memberikan subsidi kepada rute tersebut sehingga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh operator, dan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap transportasi yang dibutuhkan. Rute ini kemudian dikenal rute atau lintasan perintis. Rute perintis adalah rute tranportasi yang menghubungkan dua wilayah yang belum tersedia atau belum cukup tersedia moda tranportasi. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis, PM No. 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, kriteria terhadap penetapan rute perintis adalah: 1. Menghubungkan wilayah terisolasi dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani moda transportasi, 2. Menghubungkan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan wilayah yang sudah terbangun di wilayah Indonesia, 3. Melayani daerah yang terkena dampak bencana alam, dan 4. Menghubungkan daerah yang secara komersil belum menguntungkan untuk dilayani oleh penyedia jasa angkutan. Untuk tahun 2022, Pemerintah Aceh telah mengusulkan rute dan lintasan perintis untuk angkutan udara dan angkutan penyebarangan di Aceh. Untuk rute penerbangan perintis, terdapat 11 usulan rute dengan rincian Banda Aceh – Sinabang, Banda Aceh – Kutacane, Banda Aceh – Gayo Lues, Banda Aceh – Takengon, Banda Aceh – Blang Pidie, Banda Aceh – Singkil, Banda Aceh – Tapak Tuan, Medan – Blang Pidie, Medan – Gayo Lues, Takengon – Singkil, dan Takengon – Sabang serta sebaliknya, dengan frekuensi penerbangan 1-3 kali seminggu. Untuk lintasan penyeberangan, terdapat 4 rute lintasan penyeberangan perintis, yaitu Singkil – Pulau Banyak, Ulee Lheue – Lamteng, Ulee Lheue – Seurapong, dan Calang – Sinabang serta rute sebaliknya. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Utara telah membangun prasarana perkeretaapian yang akan menghubungkan Aceh dan Sumatera Utara. Di samping itu juga, pemerintah telah mengimplementasikan program angkutan barang tol laut untuk mengurangi disparitas harga antar wilayah. Menakar Tingkat Kepentingan Rute Perintis Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat empat kriteria penetapan rute perintis. Penetapan empat kriteria tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Jika ditelisik lebih dalam, terdapat dua alasan utama dalam penetapan rute perintis. Alasan pertama adalah untuk membuka keterisoliran daerah. Hal tersebut terlihat dari kriteria penetapan lintasan yang menyasar rute yang belum dilayani oleh moda transportasi, menghubungkan wilayah yang tergolong dalam kategori 3T, serta menjangkau wilayah yang terkena bencana alam. Wilayah 3T umumnya memiliki kendala terhadap akses terhadap pelayanan, baik pelayanan dasar, pelayanan kesehatan, lembaga keuangan, serta pasar dan aktivitas ekonomi. Sebenarnya, daerah terdepan dan terluar mempunyai potensi sumber daya alam dan pariwisata yang cukup melimpah. Namun potensi sumber daya alam tersebut masih tidak bisa dimaksimalkan karena sulitnya proses pengiriman hasil sumber daya alam ke wilayah lain. Hal tersebut juga berlaku terhadap potensi wisata yang dimiliki daerah. Dengan bentangan alam yang luas dan indah, potensi ini belum dapat dikembangkan secara optimal akibat sulitnya akses bagi masyarakat luar dan pendatang. Melalui penyediaan subsidi kepada rute perintis, diharapkan wilayah 3T dapat diakses dengan mudah. Hal ini sesuai dengan visi misi pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan menguatkan sisi sosial, ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia. Dengan kemudahan akses ke daerah, maka alasan kedua pengembangan ekonomi kawasan menjadi terpenuhi. Diharapkan setelah terbukanya keterisoliran daerah, maka aksesibilitas akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian. *** Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembukaan rute perintis penting untuk dilakukan, demi mendukung percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan daerah. Pemerintah terus berupaya untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan konektivitas, integrasi, dan pemerataan wilayah. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sinergi dan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan seluruh stakeholder terkait agar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. (Putra Randa) Download Tabloid Aceh TRANSit Edisi 9 Selengkapnya:

Setiap hulu akan berujung pada hilir, begitu pun hilir akan bertemu dengan lembah ataupun samudera. Langkah pertama menjadi penentuan untuk hasil akhir. Semestinyalah percaya bahwa semua perjalanan akan ada rintangan yang memiliki dua pilihan : memulai dengan kanan ataukah kiri. Senja kala. Akhir selalu bertemu awal yang lain. Rasa takut menyelimuti Langkah berikutnya. Seperti gelap yang kemarin. Esok selalu ada harapan. (KMP. Aceh Hebat 2, 28 November 2021) Ujung tidak bermakna berakhir dan rampung, akan tetapi menjadi pangkal untuk langkah selanjutnya. Ada satu catatan penting dari sebuah awal, harus dirancang atau direncanakan sebaik mungkin hingga menyenangi tantangan terkecil sekalipun. Sesuatu yang tidak terpikirkan kebanyakan orang, terkadang dapat mendekatkan yang jauh, dengan demikian jangan menolak sesuatu yang tidak dimengerti. Memulai setiap perjalanan harus menyiapkan strategi, karena di tengah perjalanan akan dihadapkan oleh rintangan dan hambatan. Seumpama gangguan cuaca yang dihadapi seorang pilot saat menerbangkan pesawatnya, pastinya telah menyiapkan standar untuk menjadi pegangannya. Begitu pun jika sebuah kebijakan dijalankan di suatu wilayah, perlu diciptakan sebuah patron mendekatkan semua usaha pada sasaran yang ditetapkan, tujuan bahkan outputnya dalam jangka waktu tertentu yang selalu memiliki awal dan akhir. Gagasan selalu memperkuat sebuah permulaan yang kemudian bergerak dengan kecepatan dan arah untuk mancapai tujuan, seperti pesawat terbang yang berawal dengan take off untuk “mengejar” tujuan, pilot tentu sudah bersiap untuk landing dengan mulus. Seperti gangguan cuaca, realisasi ini penuh dengan guncangan yang keras. Jika tidak diperhitungkan sejak dini, guncangan itu akan berwujud menjadi titik retak yang dapat mencelakakan. Membahas titik retak, Buku Mr. Crack Dari Pare-pare karangan A. Makmur Makka menuliskan bahwa crack propagation yang amat penting dan serba sulit hasil penemuan BJ Habibie cukup memesonakan hati. Ia menemukan satu cara yang sebelumnya masih misterius untuk memprediksi umur material pesawat yang berpotensi mengalami “kegagalan” material akibat adanya retakan atau crack. Teori BJ Habibie atau Crack Progression Theory adalah teori yang menjelaskan tentang titik awal retakan pada sayap dan badan pesawat yang sering mengalami guncangan keras baik ketika take off maupun landing. Teori yang ia buat berhasil menghitung letak dan besar retakan pada konstruksi pesawat. Sebab, BJ Habibie membuat teorinya dengan sangat detail, bahkan hingga ke tingkat atom. sehingga pesawat jauh lebih aman meski ada gangguan cuaca, mengurangi kegagalan dan maintenance-nya jauh lebih mudah. Oleh sebab itu, Habibie dijuluki “Mr. Crack” dalam dunia penerbangan. Dalam aktivitas sosial, praktik teori keretakan sering mengakibatkan perselisihan dan perseteruan. Banyak yang tidak sependapat bahwa kemiskinan adalah satu titik retak, bahkan masih dikelola untuk “mengejar” kepentingan pada musim-musim tertentu. Kegagalan demi kegagalan kian menjadi catatan biografi yang diagungkan, keretakan semakin mewarnai pergolakan awal atau akhir sebuah langkah. Titik retak telah melemahkan serta menghancurkan sendi utama tatanan sosial. Akhirnya, berujung pada kegagalan strukur yang berakibat pada kerugian dan kehancuran kepercayaan. Belum ada keputusan agar keretakan harus dideteksi lebih awal, karena “keretakan” hanya untuk menakut-nakuti sesama. Sebenarnya kegagalan dapat diprediksi dari perancangan awal atau langkah pertama yang diambil. Antisipasi titik retak pertama pada pesawat yang begitu sulit dipecahkan kini telah menemukan resep mujarabnya. Namun, bagaimana dengan solusi terhadap keretakan sosial yang terjadi setiap harinya di depan pelupuk mata? Sengajakah ia diciptakan? Sebenarnya kita tahu sebab musabab dimana titik awal keretakan sosial terjadi. Berpangkal pada penodaan kepercayaan akibat kesenjangan yang terjadi terus menerus. Mr. Crack ikut buka suara bahwa kejujuran dan kepercayaan adalah pokok keberhasilan dan kesejahteraan, “Kalau kita saling percaya maka perjanjian dua hal saja cukup. Sebaliknya, kalau kita berdua tidak saling percaya perjanjian tertulis setebal buku pun tidak akan menolong”. Kejujuran dan kepercayaan akan mengisi ruang retak secara perlahan jika ia dilakukan pemeliharaan rutin. Seperti halnya pola retak, meski telah dipoles sedemikian rupa pasti meninggalkan jejak luka. Namun, jejak ini masih dapat berpucuk kegagalan maupun keberhasilan jika kendali di tengah perjalanan itu tetap pada poros hakikatnya. Poros itu akan membawa pada satu persimpangan menuju kemakmuran atau kemiskinan. Perjalanan pengembangan “mengejar” kesejahteraan, BJ Habibie mengarahkan pada sebuah kalimat sederhana yang disebut program “mulai dari akhir dan berakhir dari awal”. Terasa tidak mudah untuk memahami konsep ini atau tidak bersedia mengerti, akan tetapi beberapa konsep lain ternyata tidak juga menunjukkan keampuhannya sampai saat ini. (Junaidi Ali) Download Tabloid Aceh TRANSit Edisi 9 Selengkapnya cek di: https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/