Author: PPID Perhubungan

Pada akhir pekan ini, Sabtu, 5 Maret 2022, arus penumpang yang menyeberang dari Pulau Simeulue ke Meulaboh terpantau cukup ramai. Pada aktivitas penyeberangan sore tadi misalnya, KMP Teluk Sinabang mengangkut sebanyak 183 penumpang dan 63 kendaraan campuran menuju Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon. Berdasarkan informasi jadwal kapal yang dirilis oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil, kapal dengan bobot mati sebesar 750 GT (Gross Tonage) ini melayani penyeberangan dari Pulau Simeulue sebanyak 3 kali dalam seminggu. Dua kali ke Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, yaitu setiap hari Selasa dan Sabtu. Lalu ke Pelabuhan Penyeberangan Singkil setiap hari Kamis. Seperti diberitahukan sebelumnya, kini Pelabuhan Penyeberangan Sinabang yang berada di Kolok telah dikelola oleh Dinas Perhubungan Aceh. (AM)

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong Perguruan Tinggi membantu upaya percepatan transisi dari penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Hal tersebut disampaikan Menhub dalam Webinar bertema “Kendaraan Listrik Terintegrasi Dengan Energi Terbarukan/ Electrical Vehicle Integrated With Renewable Energy” yang diselenggarakan secara daring oleh Society of Renewable Energy Institut Teknologi Sepuluh Nopember (SRE ITS) dan Anargya, pada Sabtu (12/2). Penggunaan kendaraan listrik secara massal merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka menurunkan emisi karbon di sektor transportasi. Upaya ini dinilai signifikan membantu mengatasi masalah perubahan iklim dan pemanasan global. “Bicara tentang penanganan perubahan iklim, penurunan emisi (dekarbonisasi) sektor transportasi merupakan salah satu hal yang paling signifikan yang harus dilakukan,” kata Menhub. Menhub mengatakan, pemerintah terus berkomitmen melakukan penanganan perubahan iklim dan penurunan emisi pada sektor transportasi di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan. “Kami di Kemenhub menindaklanjutinya dengan mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik secara massal di Indonesia melalui berbagai kebijakan turunannya,” jelas Menhub. Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, sejumlah upaya telah dilakukan Kemenhub dalam mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik, diantaranya yaitu: menyusun Peta Jalan Transformasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai Kendaraan Operasional Pemerintahan dan Transportasi Umum untuk selanjutnya dapat dijadikan kebijakan (misalnya: Instruksi Presiden) tentang Penggunaan KBLBB di Instansi Pemerintah. Upaya lainnya yaitu, memberikan insentif penurunan tarif uji tipe untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Serta, pada 17 Januari 2021 lalu telah dilaksanakan perjalanan (touring) dari Jakarta menuju Jambi dengan menggunakan kendaraan listrik sebagai side event Gerakan Bangga Buatan Indonesia Tahun 2022. “Pada event G20 di Bali juga akan kami hadirkan kendaraan listrik. Serta diupayakan akan menghadirkan bus listrik buatan dalam negeri,” ucap Menhub. Ke depan, Menhub menjelaskan, semakin banyaknya pengguna kendaraan listrik juga dapat diikuti dengan pembangunan pembangkit listrik yang lebih bersih, sehingga tidak mengalihkan masalah emisi dari sektor transportasi ke pembangkit listrik. Menhub mengapresiasi hasil karya dari civitas akademika ITS, yang telah mampu membuat sejumlah karya kendaraan listrik seperti motor “Gesits” dan juga mobil balap Formula Listrik yang sudah dilombakan di negara Jepang. Pada kesempatan yang sama, Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan bahwa sektor pariwisata turut mendukung implementasi percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik di 5 (lima) destinasi wisata superprioritas, yakni di Danau Toba, Borobudur, Likupang, Labuan Bajo dan Mandalika. “Kendaraan listrik adalah suatu keniscayaan. Kita akan terus mendorong digunakannya kendaraan listrik menjadi sarana mobilitas utama masyarakat,” ujarnya. Rektor ITS Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari M.Eng menuturkan, pihaknya terus memotivasi dan memberikan wawasan kepada para mahasiswa/i generasi muda, tentang pentingnya upaya menurunkan emisi gas ruang kaca bagi lingkungan hidup, guna mengatasi masalah perubahan iklim dan pemanasan global. “Sesuai Paris agreement, dunia berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga 29 persen di tahun 2030. ITS turut mendukung komitmen ini dengan melakukan berbagai kegiatan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terkait kendaraan listrik serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan,” ucapnya. Webinar ini merupakan inisiatif yang dilakukan civitas akademika ITS yaitu SRE ITS dan Anargya. SRE ITS merupakan organisasi mahasiswa yang memiliki perhatian terhadap energi baru terbarukan. Sementara, Anargya adalah sebuah kelompok mahasiswa dari ITS yang memiliki fokus membangun dan mengembangkan mobil listrik inovatif dalam hal teknologi dan mobil balap masa depan. Turut menjadi narasumber dalam webinar tersebut ialah CEO Batex Mandiri Rina Wiji Astuti, Strategic & Technical Advisor PT. Pertamina Power Indonesia Adriel Simorangkir, dan Founder Questmotors (Ex. Tesla Engineer). Sumber : Kemenhub RI

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan kapal tol laut karena memiliki keuntungan yaitu biaya angkut yang lebih rendah. Hal itu disampaikan Menhub pada acara Webinar Bussiness Forum bertema “Kemudahan Distribusi Logistik Melalui Tol Laut Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)” yang diselenggarakan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub secara virtual di Jakarta, Kamis (10/2). Menhub mengatakan, pemerintah bahkan memberikan stimulus berupa potongan biaya angkut sebesar 50 persen dari biaya angkutan muatan berangkat, sehingga biaya untuk muatan balik kapal tol laut biayanya bisa lebih rendah lagi. “Stimulus ini bukan saja menjadi penyeimbang sistem pembiayaan logistik, namun juga penting untuk mendorong geliat pertumbuhan perekonomian di daerah,” kata Menhub. Menhub mengungkapkan, akan terus mensosialisasikan kemudahan-kemudahan angkutan distribusi barang kepada para pelaku usaha agar bisa memanfaatkannya. “Salah satu tantangan bagi para pelaku usaha lokal salah satunya adalah distribusi logistik yang masih dianggap sulit dan mahal,” ujar Menhub. Lebih lanjut Menhub menuturkan, kemudahan lainnya dari program tol laut ini yaitu, pemesanan dan pelacakan pengiriman barang dan untuk memantau disparitas harga antar wilayah di Indonesia, kini bisa diakses melalui platform aplikasi digital yang dibangun Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub bernama “SiTolaut”. Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan aplikasi BRI Store dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada kesempatan yang sama, Plt. Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha menjelaskan, kegiatan webinar ini dilakukan untuk berbagi informasi dan mempertemukan para pelaku logistik dengan pelaku UMKM dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). “Kita ingin mengoptimalkan pemanfaatan tol laut sekaligus juga dalam rangka mendorong geliat perekonomian, khususnya bagi sektor UMKM,” ujarnya. Program tol laut yang diluncurkan pada tahun 2015 terus mengalami peningkatan dan saat ini telah melayani 34 trayek. Dengan bertambahnya trayek, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan jumlah muatannya. Memasuki tahun ke-3 penyelenggaraan Gernas BBI yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Mei tahun 2020, hingga saat ini sudah mencapai 17,2 juta UMKM yang sudah onboarding atau merambah ke ekosistem digital, dari target 30 juta UMKM onboarding pada tahun 2023, dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 60%. Dengan semakin banyaknya pelaku UMKM yang memanfaatkan distribusi produknya melalui tol laut, diharapkan dapat semakin meningkatkan jumlah muatan dan semakin mengoptimalkan layanan tol laut. Dalam webinar ini, turut hadir sebagai narasumber Stafsus Menhub Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Buyung Lalana, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Capt. Mugen S. Sartoto, dan Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan. Serta hadir pula beberapa pihak yang menceritaka pengalamannya memanfaatkan program tol laut yakni: Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana dan Pembina Petani Milenial Merauke Ardian Simanullang. [] Sumber : Kemenhub RI

Jakarta – Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan rencana pembangunan sistem transportasi yang cerdas, terintegrasi, dan ramah lingkungan, sebagai bentuk dukungan sektor transportasi terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, telah menyampaikan kebutuhan penambahan anggaran untuk persiapan dan pembangunan sektor transportasi IKN tahun 2022 kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. “Total kebutuhan pendanaannya mencapai Rp. 582, 6 Miliar untuk tahun 2022,” jelas Menhub, di Jakarta, Kamis (27/1). Menhub menuturkan, dengan terbatasnya ruang fiskal pendanaan oleh APBN, pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta/badan usaha dan masyarakat, untuk turut berperan membangun sektor transportasi IKN melalui skema Pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Menhub mengatakan, sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa tujuan utama pembangunan IKN adalah untuk membangun kota baru yang cerdas, kompetitif di tingkat global, sebagai transformasi menuju negara yang berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau. “Untuk mendukung pembangunan di kawasan IKN, kami telah siapkan konsep Smart City, Smart Mobility,” kata Menhub Menhub mengungkapkan, penyiapan transportasi sangat penting dalam mendukung kelancaran aksesibilitas dan mobilitas manusia maupun barang di IKN. “Dalam membangun konektivitas dan aksesbilitas IKN, transportasi publik yang ramah lingkungan menjadi pilihan utama,” ucap Menhub. Adapun sistem transportasi yang akan dikembangkan di IKN yakni: di transportasi udara, akan dilakukan pengembangan bandara mengusung konsep Aerotropolis yang cerdas, terintegrasi, dan memperhatikan etika lingkungan. Di sektor transportasi laut, akan dikembangkan penggunaan kapal autonomous untuk kapal penumpang maupun barang, konsep smart port dan traffic separation scheme (TSS). Selanjutnya, di sektor transportasi darat akan dikembangkan fasilitas pejalan kaki, sepeda, kendaraan listrik berbasis baterai, dan kendaraan autonomous untuk angkutan bus. Saat ini di Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki sejumlah prasarana transportasi yang akan mendukung konektivitas di IKN, seperti: Bandara di Balikpapan dan Samarinda, Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT). “Kami akan optimalkan prasarana yang ada dan akan membangun sejumlah infrastruktur transportasi di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) maupun daerah sekitarnya, seperti: terminal tipe A, Bus Rapid Transit (BRT), Bandara khusus VVIP, Kereta Api Perkotaan dan antarkota (Trans Kalimantan), intelligent transport system (ITS), dan lain sebagainya,” ujar Menhub. Sejumlah penelitian dan kajian telah dilakukan sejak tahun 2020 oleh Kemenhub melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas Pengembangan Sistem Transportasi IKN dan telah menghasilkan dokumen perencanaan transportasi di IKN, baik itu Masterplan, Feasibility Study dan Detail Engineering Design (DED). Desain IKN mengusung konsep baru dalam tata kota, yang dirancang menjadi model kota maju secara teknologi, dan tetap berdampingan dengan lingkungan serta melindungi kebudayaan nasional. Pemindahan IKN akan menjadi tahap baru peradaban Indonesia yang maju, adil, dan makmur. (*) Sumber: Kemenhub

Dinas Perhubungan Aceh berhasil kumpulkan 79 kantong darah dalam kegiatan donor darah yang diselenggarakan hari ini, Selasa, 1 Maret 2022. Aksi ini bahkan melebihi target dari 55 kantong darah. Kegiatan kemanusiaan yang digelar di Depo UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja ini tidak hanya diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dishub Aceh, tapi juga oleh anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dishub Aceh, awak bus Trans Koetaradja, serta masyarakat umum. Saat kegiatan sumbang darah berlangsung, Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah didampingi Kadishub Aceh, T Faisal hadir memantau pelaksanaan donor darah Dishub Aceh. Taqwallah juga turut menyapa sejumlah pendonor serta menanyakan kondisi mereka setelah mendonor darah. Dishub Aceh juga membagikan doorprize berupa souvenir, sembako, dan tiket kapal bagi para pendonor yang beruntung. Kegiatan donor darah rutin yang digagas oleh Pemerintah Aceh sejak Mei 2020 yang lalu ini cukup antusias diikuti oleh ASN Pemerintah Aceh sesuai dengan jadwal jatah mendonor. Mengingat, saat ini begitu banyak masyarakat yang membutuhkan darah, bahkan ada sebagian orang yang hidupnya tergantung pada donor darah orang lain. (*)

Tantangan media sosial saat ini sangatlah berat, belum lagi, terkadang maksud dan tujuan informasi tidak tersampaikan dengan baik untuk masyarakat. Sehingga, untuk mencapai sasaran informasi yang dapat dipahami dengan mudah maka diselenggarakannya rapat koordinasi Publikasi Sektor Perhubungan Tahun 2022 di Sabang, Jum’at malam, 25 Februari 2022. Dalam sambutan Kadishub Aceh yang dibaakan oleh Diana Devi, Kabid. Pengembangan Sistem dan Multimoda bahwa Selama ini kita masih belum maksimal dalam mempublikasikan kegiatan yang telah dilaksanakan padahal ada banyak capaian kinerja positif kita selama ini yang perlu dipublikasikan. “Salah satu dampak negatif dari belum optimalnya publikasi ini adalah munculnya berita-berita hoaks terkait kinerja pemerintahan. Oleh karenanya, kita perlu terus  meng-update informasi guna menangkal berita hoaks tersebut yang telah beredar selama ini seperti yang terus digalakkan Pemerintah melalui kampanye lawan hoaks,” tambahnya. Acara ini turut mengundang narasumber yang telah lama berkecimpung di bidang kehumasan dan publikasi. Beliau Rizanna Rosemary, S.Sos., M.Si., M.Hc., PHD, selaku akademisi, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah. Materi yang disampaikan terkait Team Work Publikasi Bagi Pemerintahan. “Publikasi itu sangat penting, karena dengan demikian masyarakat akan tahu apa saja yang dilakukan Pemerintah atau instansi daerah. Karena jika tidak, pemerintah dianggap tidak bekerja meski sudah bekerja keras selama ini,” ujarnya kala itu. Beliau juga menyampaikan bahwa kehumasan bukan hanya untuk membangun citra positif pemerintah saja, akan tetapi yang lebih utama adalah pelayanan informasi kepada masyarakat. Terkhusus, sinergisitas antar pihak baik internal maupun eksternal yang terkait juga merupakan kunci sukses dalam memberikan kualitas informasi yang disampaikan. Karena penyajian informasi yang mudah dicerna oleh khalayak ramai menjadi tantangan tersendiri. Acara ini diikuti oleh Kepala Bidang dan UPTD di lingkungan Dishub Aceh beserta jajarannya. Komitmen dan rencana strategi publikasi tahun 2022 juga dipaparkan dalam acara ini. (MS)

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, atas nama Gubernur Aceh, melantik T Faisal sebagai Kepala Dinas Perhubungan Aceh serta T Adi Darma sebagai Kepala Biro Umum Setda Aceh. Prosesi pelantikan yang berlangsung terbatas karena mengikuti protokol kesehatan itu, di pusatkan di ruang Potensi Daerah Setda Aceh, Jum’at (25/2/2022) sore. Kedua pejabat yang baru dilantik hari ini merupakan Pelaksana Tugas (Plt) di masing-masing posisi, karena Junaidi yang sebelumnya menjabat sebagai Kadishub mendapat jabatan baru sebagai Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh. Dan, Akmil Husen yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Umum Setda Aceh, dipercaya menjabat posisi baru sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh Sekda Aceh, menyampaikan beberapa pesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk segera melakukan konsolidasi, agar upaya percepatan pembangunan yang saat ini sedang diupayakan Pemerintah Aceh bisa segera terlaksana. “Segera lakukan serah terima jabatan dengan pejabat lama. Segera lakukan konsolidasi internal. Kita sedang dalam tahap percepatan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022. Pastikan pelaksanaan kegiatan tahun ini berjalan sesuai janji dan komitmen yang Saudara tetapkan,” ujar Sekda. Selanjutnya, Sekda juga berpesan agar para pejabat yang baru dilantik untuk membaca kembali dokumen RPJMA, karena tahun ini adalah tahun terakhir untuk mencapai target-target RPJMA yang telah ditetapkan. Para pejabat juga diinstruksikan untuk membaca dan memahami kembali Pakta Integritas yang telah ditanda tangani. “Kita semua harus bergerak ke arah yang sama, dan arah itu ada pada dokumen-dokumen yang sudah ditetapkan dalam ketentuan kita. Pesan selanjutnya, jadilah pemimpin, bukan sekedar pejabat. Saudara-saudara ditetapkan sebagai pejabat, tapi tunjukkan bahwa Anda lebih dari sekedar pemegang jabatan. Anda adalah pribadi yang bisa dijadikan teladan dan dijadikan contoh,” kata Sekda berpesan. Selanjutnya, Sekda juga berpesan agar para pejabat yang baru dilantik untuk membangun tim kerja yang solid, dengan menciptakan iklim kerja bersama yang sehat. “Saya selalu pesankan pada semua, jangan takut mencoba sesuatu yang baru, dan jangan pernah takut salah, tapi takutlah mengulangi kesalahan. Bangun kerja kolaboratif di tempat anda memimpin dan kolaboratif secara horizontal dengan jajaran Pemerintah Aceh.” Sekda juga mengingatkan, bahwa jalannya Pemerintahan Aceh selalu menjadi pusat perhatian dan percakapan publik. Karena itu, para pejabat diingatkan untuk melaksanakan tugas dengan benar. “Nanti sejarah yang mencatat bahwa Saudara di tempat ini bekerja dengan baik dan profesional.” Untuk mencapai semua target kerja, Sekda juga mengingatkan para pejabat untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait. “Di tempat ini harus banyak bekerja, dan banyak berkomunikasi. Tidak cukup hanya banyak bekerja, namun kurang berkomunikasi. Kerjakan kedua itu dengan sebaik-baiknya.” Dalam sambutannya, Sekda juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik serta para hadirin terkait kerja-kerja penanganan Covid-19 yang masih membutuhkan atensi serius dari semua pihak. “Penanganan Covid-19 saat ini masih terus terjadi di daerah kita. Dalam hal ini kita tidak boleh berhenti untuk terus mengkampanyekan gerakan disiplin protokol kesehatan serta vaksinasi Covid-19. Jaga diri dan keluarga demi tercapai kinerja yang baik dan kehidupan yang sejahtera,” imbuh Sekda. Kesinambungan pelaksanaan Gerakan BEREH yang merupakan akronim dari Bersih, Rapi, Elok dan Hijau juga menjadi poin penting yang disampaikan oleh Sekda. Selain itu, kegiatan rutin harian seperti kegiatan donor darah dan dzikir dan do’a pagi juga diingatkan untuk tetap dijalankan. “Laksanakan amanah ini dengan sebuah kepercayaan, bahwa saudara mendapat titipan dari Allah SWT, yang dititipkan melalui proses seleksi dan proses pengambilan keputusan, yang akhirnya hari ini ada di pundak Saudara. Jalankan dengan sebaik-baiknya. Selamat bekerja, semoga kita dapat terus bekerja kolaboratif dan mencapai sukses bersama, dan semoga perjuangan kita mewujudkan Pemerintahan Aceh yang berkualitas, bersih, adil dan melayani, mendapat ridha Allah,” pungkas Sekda. Sebagaimana diketahui, proses pengisian Jabatan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Aceh ini, sudah melalui beberapa tahap, sebelum dilantik nama para pejabat ini masuk dalam tiga nama yang dinyatakan lulus oleh Ketua Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama dilingkup Pemerintahan Aceh yang juga menjabat sebagai Sekda Aceh Taqwallah. Tiga nama calon pejabat yang lulus pada seleksi terbuka untuk posisi Kepala Dinas Perhubungan Aceh, dan Kepala Biro Umum Setda Aceh, diterbitkan berdasarkan berita acara nomor: BA/PANSEL/006/II tanggal 18 Februari 2022, yang ditandatangani langsung oleh Ketua Pansel Taqwallah. Tiga besar yang lulus pada seleksi untuk kedua instansi tersebut adalah untuk posisi Kadishub Aceh yang lulus tiga besar adalah Dedy Fahrian, Mohammad Iqbal Bharata dan T Faisal. Sedangkan untuk posisi Kepala Biro Umum, yang lulus tiga besar adalah Almuniza Kamal, T Adi Darma dan Taufik. [] Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Pemerintah Aceh

Suara sirine ambulans meraung membelah siang. Beberapa pesepeda motor dengan ciri khas berjaket merah-hitam sigap memandu ambulans tersebut menembus semrawutnya lalu lintas. Mobil ambulans adalah salah satu kendaraan prioritas yang wajib diberi ruang di jalan raya dalam kondisi darurat. Tidak hanya itu, mobil ambulans juga bisa mendapatkan pengawalan dari aparat berwenang. Mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Pasal 65 Ayat 2, disebutkan bahwa mobil ambulans bisa memakai pengawalan dari petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain. Terlepas dari peraturan tersebut, saat ini sudah ada organisasi relawan yang aktivitasnya mengawal mobil-mobil ambulans yang memerlukan bantuan selama perjalanan. Salah satunya adalah ERPA. ERPA atau Emergency Relawan Patwal Aceh adalah sebuah komunitas yang pembentukannya berawal dari keprihatinan atas masih banyaknya pengguna jalan yang kurang peka, bahkan tidak tahu dan tidak bersedia memberikan ruang jalan bagi kendaraan prioritas seperti ambulans atau mobil pemadam kebakaran. Komunitas ini memiliki prinsip bekerja tanpa pamrih. Demi misi kemanusiaan, sekelompok pemuda yang tergabung dalam ERPA rela mengorbankan waktu dan materi untuk mengawal ambulans agar sampai dengan cepat dan selamat tiba di rumah sakit. Tak hanya ambulans, para relawan ERPA juga membantu mengawal armada pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran agar dapat bersegera memadamkan api. Sejak berdiri dua tahun lalu, tepatnya pada 17 Februari 2019, ERPA secara konsisten dengan sukarela mengawal kendaraan-kendaraan prioritas tersebut melaju di jalanan. Mereka juga membantu mengurai kemacetan. Bagi pihak rumah sakit dan pengemudi ambulans, kehadiran komunitas ini dirasakan sangat membantu karena kesigapan mereka dalam mengawal. Tak hanya pengawalan saja, bila ada kerusakan pada kendaraan atau lainnya, mereka juga siap membantu. Aksi ini dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Pada masa awal didirikan, ERPA hanya beranggotakan 13 orang. Seiring waktu berjalan, kini anggota dari komunitas ini sudah mencapai 100 orang. Relawan ERPA, tersebar di kabupaten dan kota di seluruh Aceh dengan latar belakang dan usia yang berbeda-beda. Meski pekerjaannya identik dengan pria, tapi ERPA juga telah memiliki 4 orang anggota wanita. Dibekali Pelatihan khusus Sebelum terjun ke lapangan, setiap anggota komunitas ERPA dibekali dengan pelatihan khusus. Tidak hanya itu, anggota relawan tersebut juga sering melakukan evaluasi dan simulasi untuk menghindari hal yang tak diinginkan dijalan. Tak jarang juga anggota kepolisian ikut memberikan arahan agar terhindar dalam laka lantas saat berkendara dengan kecepatan tinggi. Meski baru berdiri sekitar 2 tahun lalu, hingga saat ini relawan ERPA setidaknya sudah mengawal 4000-an ambulans. Dengan kata lain, dalam sehari, relawan ERPA mengawal 10 hingga 15 ambulans. Apabila ada ambulans dari kabupaten yang membawa pasien rujukan ke Banda Aceh, maka ERPA akan mengawal dengan sistem estafet, sehingga anggota yang ada tetap dapat bertugas kembali di kotanya masing-masing. Fahrul Razi, Humas DPP ERPA yang diwawancarai Aceh TRANSit melalui sambungan telepon pada Jumat, 5 November 2021 menuturkan, dibandingkan dua tahun yang lalu, saat ini masyarakat sudah jauh lebih peduli apabila ada kendaraan prioritas yang melintas. “Hal ini sangat berarti untuk membantu pasien yang membutuhkan penanganan medis dengan cepat,” ujarnya. Atas aksi kemanusiaan mereka melayani masyarakat, ERPA telah mendapat berbagai apresiasi. Salah satunya dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh yang memberikan penghargaan kepada ERPA sebagai komunitas yang memberi pelayanan publik. (Ireane)

Saat menyusuri sebuah proyek konstruksi maupun kegiatan pembangunan dan pelayanan sering didapati slogan yang ditulis pada spanduk yang terpampang jelas “Safety First, Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)”. Slogan ini bermakna mendalam, menegaskan serta mendesak petugas yang terlibat langsung maupun pemilik perusahaan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pekerjaan. Safety First, sebuah kata sentimental yang sering diabaikan, faktanya kata inilah yang mewakili ungkapan hati keluarga tersayang yang sangat khawatir bagi mereka yang bekerja di luar rumah. Sehingga slogan ini sering dipleseti menjadi “Hati-hati Bekerja Ayah, Bunda Tak Ingin Jadi Janda”. Terdengar frontal, tapi inilah faktanya, akibat seringnya mengabaikan K3 hingga kata-kata yang terdengar lelucon ini menjadi ungkapan kekesalan akibat pekerja sering mengesampingkan keselamatan dalam berkerja. Risiko yang terjadi dalam kegiatan di sektor perhubungan tekhusus pelayanan transportasi sering berhadapan dengan bahaya yang mengancam. Seperti yang didapati di pelabuhan, petugas timbangan salah satunya, saat kegiatan menimbang truk dengan muatan yang berton-ton sangatlah berisiko tertabrak truk atau terserempet kendaraan dengan postur tinggi, maka blind spot lebih luas serta posisi saat mengemudi truk, sang supir tidak bisa melihat dengan jelas orang yang berada sekitarnya atau terbatas. “Terkhusus di area timbangan kendaraan, memang sangat berisiko. Kita petugas di lapangan saja terkadang harus sangat berhati-hati saat kendaraan memasuki timbangan, apalagi jika posisi kendaraan yang tidak tepat, kendaraan harus maju dan mundur beberapa kali. Petugas yang mengarahkan truk tersebut berada di posisi sangat berbahaya, salah-salah, bisa terserempet atau tertabrak truk di belakang,” ujar Fahrul Rizal, salah satu petugas Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue yang sudah lama berkecimpung di bidang ini. Tambahnya lagi, saat hujan, kita harus segera lari ke pintu rampa atau moveable bridge (MB) saat kapal akan tiba. Pengoperasian MB ini juga butuh ketangguhan dan kecakapan. Belum lagi, kita harus menggerakkan pengait yang sangat berat. Pernah sekali kejadian, ungkap Fahrul, pengait MB jatuh ke laut dan untuk mengambilnya harus dilakukan oleh penyelam profesional agar moveable bridge-nya dapat difungsikan. “Kita sebagai petugas pelabuhan memang harus tanggap dan sigap, kalau tidak keselamatan penumpang akan jadi taruhan,” ujarnya penuh harap. Kata keselamatan dan kecelakaan menjadi timpang jika dikaitkan dalam moda transportasi Indonesia. Hampir setiap harinya yang terekam di media sosial tentang kabar kecelakaan moda-moda transportasi serta running text di televisi memberitakan tentang kejadian kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Seharusnya ini menjadi sirene peringatan bahwa tingkat keselamatan transportasi harus semakin diperkuat.   Sebaliknya, pemangku kepentingan transportasi juga masih meraba-raba dalam penerapan dan peningkatan keselamatan dan menekan kecelakaan transportasi sebagai upaya korektif. Namun jelas, jika menepuk sebelah tangan takkan berbunyi, masyarakat juga jangan “lepas tangan dan abai” pada keselamatan. Bukankah keselamatan ini tanggung jawab kita bersama? Perhatian kepada aspek keselamatan dan kesehatan kerja tentu menjadi prioritas. Keberpihakan Pemerintah dalam memberikan kebijakan dan dukungan dalam aspek keselamatan sungguhlah langkah konkrit yang harus ditempuh saat ini. Perlindungan bagi pekerja harus dilaksanakan seoptimalkan mungkin. Awalul Rizal, Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh menjelaskan saat ini bahwa belum mencapai dua belas persen pekerja baik formal maupun non-formal yang dilindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Faktanya, risiko yang dialami pekerja disaat bekerja tidak bisa terprediksi. Seperti halnya, kecelakaan yang terjadi saat supir angkutan umum yang mengalami kecacatan pada fisiknya perlu dukungan baik moral dan materil. Tentunya setiap perusahaan maupun instansi harus menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. “Sangat disayangkan memang, masih banyak pekerja kita yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Jika terjadi sesuatu yang berisiko, para pekerja harus berbuat apa? Dengan jaminan sosial ini, para pekerja dapat tertolong dan dapat diikutsertakan pada program return to work. Artinya, saat pekerja tersebut sembuh akan diberikan pelatihan kerja sehingga ia dapat bekerja dengan posisi yang sesuai dengan keahlian yang telah diajarkan tersebut,” ujar Awal. Tambahnya, sangat diharapkan setiap perusahaan dan instansi tidak mengabaikan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja. Pemangku kepentingan ini mau tidak mau, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga memberi rasa aman dan nyaman bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yang dapat memberikan konstribusi besar dalam pembangunan dan perekonomian terkhusus dalam bidang transportasi. Seluruh lapisan masyarakat juga berperan aktif membudayakan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan sehat. Peningkatan keselamatan kerja di Indonesia turut berperan dalam mewujudkan transportasi Indonesia yang berkeselamatan. Selain itu, para pemangku kepentingan di sektor transportasi diharapkan agar lebih mengoptimalkan seluruh sumber daya, meningkatkan aksi-aksi keselamatan, dan mendorong lingkungannya meningkatkan keselamatan transportasi. (Misqul Syakirah) Download Tabloid Aceh TRANSit Edisi 9 Selengkapnya: https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, T. Faisal serahkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Aceh tentang pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Penyeberangan Sinabang, di Banda Aceh, Senin, (14/2/2022). Faisal dalam arahannya menyebut, pengangkatan ini adalah tindak lanjut dari pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana, dan Prasarana serta Dokumen (P3D) Pelabuhan Penyeberangan Sinabang dari Pemerintah Kabupaten Simeulue ke Pemerintah Aceh. Oleh karena itu, petugas diharapkan menjaga wajah Pemerintah Aceh sebagai salah satu kepanjangan tangan di Simeulue. “Adanya P3D ini harusnya pelayanan lebih baik dari sebelumnya, jangan ada komplain dari masyarakat. Jagalah kebersihan pada setiap fasilitas pelabuhan,” sebut Faisal. Dilanjutkan, apa saja yang sudah berjalan baik selama ini harap dipertahankan dan ditingkatkan. Kekurangan-kekurangan dari segi fasilitas maupun pelayanan agar diperbaiki. Maka, untuk menyukseskan hal tersebut, menurut Faisal, kendala apapun di pelabuhan harap dilapor ke kantor induk. “Karena Pemerintah Aceh sangat concern tercapainya program BEREH sebagai salah satu program prioritas,” ujarnya lagi. Selain itu, supaya program ini berjalan maksimal, Bidang Pelayaran Dishub Aceh telah membentuk tim yang akan mengevalusi pelayanan setiap pelabuhan penyeberangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Di akhir pertemuan, Faisal berpesan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Dishub Simeulue, karena koordinasi di pelabuhan amatlah penting. Saat ini, Pelabuhan Penyeberangan Sinabang diisi oleh 16 Aparatur Sipil Negara (ASN). Diantaranya, sebanyak empat orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 12 orang Tenaga Kontrak (Tekon). Dalam waktu mendatang akan diserahkan SK Tekon, dengan persyaratan wajib, telah divaksinasi sebanyak dua kali dan disertai surat bebas narkoba. Baca Juga Kadishub Aceh Dampingi Bupati Simeulue Kunjungi Pelabuhan Ulee Lheue Baca Juga Tiga Pelabuhan Penyeberangan Kabupaten Dikelola Dishub Aceh