Author: PPID Perhubungan

Jakarta – Kementerian Perhubungan menerbitkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19. “Merujuk terbitnya Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang ketentuan penyesuaian protokol kesehatan, maka kami menerbitkan SE Kemenhub sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya di lapangan,” demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, Selasa (8/3). SE tersebut memuat sejumlah ketentuan baru untuk syarat perjalanan di dalam negeri menggunakan moda transportasi udara yakni sebagai berikut: 1. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen; 2. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan; 3. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19; atau 4. PPDN dengan usia dibawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Adapun ketentuan tersebut dikecualikan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing- masing. Selanjutnya, setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap PPDN. SE Kemenhub ini mulai berlaku mulai Selasa, 8 Maret 2022 dan akan dievaluasi sesuai perkembangan dinamika di lapangan. Dengan terbitnya SE No 21 ini maka SE sebelumnya No 96 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan para Kepala Kantor Otoritas Bandara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan SE. “Kami mengimbau kepada masyarakat yang melakukan perjalanan agar tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat, Yaitu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan baik dengan menggunakan sabun atau handsanitizer,” ucap Adita. (*) Sumber: Kemenhub RI

Permasalahan geografis sampai saat ini kerap dianggap sebagai salah satu penghambat terlaksananya pemerataan pembangunan, tak terkecuali di Aceh. Banyak daerah di Aceh yang masih terisolir dengan aksesibilitasnya yang sangat terbatas. Salah satu daerah yang telah lama terdengar adalah Terangun, sebuah kecamatan di kaki Pegunungan Leuser, Kabupaten Gayo Lues. Wilayah yang berada di perbatasan Gayo Lues dengan Aceh Barat Daya dihubungkan oleh ruas jalan lintas dari arah kota Blangkejeren hingga Simpang Ie Merah di Kecamatan Babah Roet, ruas jalannya memiliki kontur jalan yang berbukit, penuh dengan tikungan tajam, serta lembah yang curam. Kondisi ini diperburuk dengan kualitas jalan yang tak beraspal dan berbatu, dari kerikil hingga bongkahan batu besar, sangat berbahaya terlebih bagi pengendara yang tak terbiasa melintasi jalan ini. Sebelum tahun 2020 kemarin, untuk melintasi jalur penuh rintangan sepanjang hampir 120 kilometer ini diperlukan tak hanya kondisi kendaraan yang matang, tetapi juga kesiapan mental pengemudi. Abdul Rahman, Kasie Pengujian Sarana Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kab. Gayo Lues yang ditemui Aceh TRANSit menceritakan pengalamannya sekitar tahun 2017 ketika melintasi jalur tersebut. “Sangat melelahkan kalau orang mau melintas di sana, jalannya tidak bagus bahkan kami waktu pulang tidak berani lewat jalur itu lagi, karena jalannya yang curam, sepi, sehingga banyak kendaraan yang tidak kuat menanjak,” ujarnya. “Bahkan dulu sebelum berangkat harus sedia rantai dan saat akan menanjak ban mobil harus diikat rantai agar tidak selip,” tutur Abdul Rahman. Berkaca dari kondisi tersebut, Pemerintah Aceh mulai tahun 2020 melakukan peningkatan pada ruas jalan ini. Pantauan Aceh TRANSit pada November 2021, pada beberapa bagian telah teraspal, sedangkan bagian lain masih berupa jalan berbatu yang cukup ekstrem. Khususnya ruas sekitar perbatasan di antara Krueng Batee dan Tongra serta ruas sebelum memasuki wilayah Terangun. Adanya peningkatan jalan memberikan dampak positif terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat. Kini mulai bermunculan angkutan umum yang melewati jalur ini, walau tak dapat dipungkiri semua angkutan yang melintas masih bersifat tidak resmi tanpa izin. Ketika menyusuri sepanjang rute ini, akhirnya kami bertemu dengan Nasir, satu dari hanya dua sopir L-300. Ia menceritakan saat ini hanya dirinya dan saudaranya yang mengoperasikan angkutan umum melintasi rute ini. Banyak kendala yang dihadapi, termasuk sepinya penumpang. Akses ini menurut Nasir sangat dibutuhkan khususnya masyarakat lintas tengah menuju barat selatan dan sebaliknya. Saat ini rute ini didominasi oleh santri dayah dan mahasiswa yang harus menempuh empat jam perjalanan dari Blang Kejeren menuju Babahrot. Sebelumnya untuk melintasi rute ini membutuhkan waktu lebih dari enam jam perjalanan dengan kondisi jalan yang berbatuan dan lumpur. Selain kedua bersaudara ini, sebenarnya ada angkutan lain yang melintasi rute ini. Namun mereka menggunakan kendaraan berpelat hitam dan mobil bak terbuka. Hal ini tentu menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara Nasir dan angkutan ilegal ini yang membuat ia sering tidak dapat penumpang. “Harapannya agar saya dan adik saya bisa dibuatkan perusahaan yang resmi, supaya bisa jalan dengan tenang, dan angkutan ilegal yang ada bisa ditindak,” imbuhnya. Abdul Rahman membenarkan bahwa kedua sopir ini sempat menyampaikan permohonan rekomendasi pembukaan izin trayek, namun pihaknya belum dapat mengabulkannya karena melihat kondisi jalan dan fasilitas perlengkapan jalan yang belum sepenuhnya diperbaiki dan laik untuk dilalui. Nantinya pada saat peningkatan jalan ini telah selesai dilaksanakan, fasilitas perlengkapan jalan tentu sangat dibutuhkan untuk keselamatan berlalulintas seperti pagar pengaman jalan, rambu, marka jalan, dan lampu penerangan jalan. Pada saat ground breaking peningkatan jalan Blang Kejeren – Babahrot, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyampaikan, pembukaan akses pada jalan tersebut akan meningkatkan mobilitas masyarakat serta diharapkan ikut mendorong berkembang serta munculnya sentra ekonomi baru, dengan makin lancarnya arus pertukaran komoditas antar daerah.(Reza Ali Ma’sum)

Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkap sejumlah strategi pembangunan sektor transportasi yang akan dilakukan pada tahun 2022. Strategi tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan sektor transportasi akibat pandemi Covid-19, dan turut mendorong pemulihan ekonomi Indonesia. “Sudah banyak upaya dan capaian yang kami lakukan di sektor transportasi, termasuk saat pandemi, seperti pembangunan sejumlah bandara, pelabuhan, terminal, stasiun, juga sarana transportasi seperti MRT, LRT, dan kereta bendara. Namun kami tidak lantas berpuas diri dan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat,” demikian disampaikan Menhub saat membuka Rapat Kerja Sektor Transportasi Nasional Tahun 2022 bertema “Sinergi Dan Kolaborasi Bersama Mewujudkan Transformasi Struktural Sektor Transportasi Menuju Konektivitas Nasional Yang Handal, Profesional Dan Berkelanjutan”, yang digelar secara daring, pada Rabu (23/2). Menhub menyebut diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang ada di sektor transportasi, seperti: keterbatasan fiskal APBN, meningkatnya kebutuhan pendanaan infrastruktur transportasi, belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kurangnya tingkat kesadaran akan keselamatan transportasi, hingga pengembangan transportasai berkelanjutan yang ramah lingkungan guna menghadapi isu pemanasan global dan perubahan iklim. Sejumlah strategi yang akan dilakukan yaitu: mengoptimalkan penerapan pendanaan kreatif non APBN melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi, mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Badan Layanan Umum (BLU) sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif untuk percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong keterlibatan peran swasta dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan melakukan transformasi struktural dan digitalisasi dalam upaya meningkatkan layanan transportasi. “Upaya tersebut tentu tidak bisa dilakukan tanpa kerja sama yang baik. Antara pemerintah pusat dengan daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha swasta, media, dan masyarakat. Kolaborasi pentahelix ini harus dilaksanakan dengan baik,” ujar Menhub. Menhub menegaskan kepada jajarannya di Kemenhub untuk terus mengawal visi dan misi Presiden RI Joko Widodo bahwa dalam melakukan suatu pembangunan infrastruktur transportasi dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. “Lakukan pengerjaan proyek tidak sekedar memenuhi keinginan kita. Harus didukung dengan studi yang baik, tepat waktu, dan juga bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya. Menhub meminta jajarannya untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka meningkatkan minat pelaku usaha sektor swasta berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi. Kemudian, Menhub juga meminta jajarannya untuk melakukan transformasi struktural dalam rangka menciptakan birokrasi yang berorientasi melayani masyarakat. Tidak ketinggalan, Menhub juga meminta jajarannya untuk terus meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan transportasi, serta terus berupaya mengembangkan transportasi berkelanjutan yang ramah lingkungan. “Ini harus dilakukan agar daya saing negara kita semakin meningkat dan juga menumbuhkan rasa kebanggaan anak dan cucu kita generasi penerus dan seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya. Dalam pelaksanaan program kerja tahun 2022, Kemenhub telah menyusun secara rinci Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang merujuk pada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN). Adapun 3 (tiga) Key Performance Indikator (KPI) utama dalam pelaksanaan tugas Kemenhub yaitu: peningkatan konektivitas nasional, peningkatan layanan transportasi dan peningkatan keselamatan transportasi. Kemenhub berkomitmen melaksanakan 5 (lima) Agenda Prioritas yaitu: pengembangan konektivitas dan aksesibilitas dalam mendukung 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas; Logistik; Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP); Ibu Kota Negara (IKN); serta pemenuhan kebutuhan SDM Transportasi yang link and match dengan industri. Data BPS menunjukan pada triwulan III-2020 sektor transportasi dan pergudangan terkontraksi sebesar -16,7 persen (y-on-y), Namun begitu, upaya perbaikan yang telah kita lakukan pada triwulan IV-2021, sektor transportasi dan pergudangan telah tumbuh signifikan mencapai 7,93 persen (y-on-y). Berdasarkan asumsi Ekonomi Makro yang disusun Bappenas, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh mencapai 5,2 – 5,5% pada tahun 2022 dan 5,3 – 5,9% pada tahun 2023. Kegiatan Rapat kerja yang diselenggarakan Kemenhub pada hari ini juga sekaligus menandai dimulainya rangkaian kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun 2023. Arah kebijakan Kemenhub pada tahun 2023 merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sejumlah upaya yang dilakukan yaitu: mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas SDM, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, serta pembangunan Ibu Kota Negara. Pada kegiatan raker ini juga diumumkan pemenang penghargaan terhadap Satuan Kerja Terbaik di Lingkungan Kementerian Perhubungan atas Kinerja di Bidang Keuangan Tahun 2021. Untuk UPT terbaik dengan kategori Pagu di atas Rp 100 miliar diraih oleh: Juara Pertama Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot dengan total skor sebesar 97,32; Juara Kedua Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat dengan total skor sebesar 97,06; dan Juara Ketiga Politeknik Pelayaran Surabaya dengan total skor sebesar 95,64. Sedangkan untuk UPT terbaik dengan kategori Pagu Rp 100 Miliar diraih oleh: Juara Pertama Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara dengan total skor sebesar 98,28; Juara Kedua Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX Sulawesi Tengah dengan total skor sebesar 94,77; Juara Ketiga Unit Penyelenggara Pelabuhan Saumlaki dengan total skor sebesar 91,75. Sementara, untuk penghargaan kepada UPT kategori Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 diraih oleh: pemenangnya Juara Pertama Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara; Juara Kedua Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; Juara Ketiga Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Turut hadir sebagai pembicara dalam raker, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta, perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, para Kepala Dinas Perhubungan di seluruh Indonesia, Operator dan stakeholder sektor transportasi. []| Sumber: Kemenhub RI

Pada akhir pekan ini, Sabtu, 5 Maret 2022, arus penumpang yang menyeberang dari Pulau Simeulue ke Meulaboh terpantau cukup ramai. Pada aktivitas penyeberangan sore tadi misalnya, KMP Teluk Sinabang mengangkut sebanyak 183 penumpang dan 63 kendaraan campuran menuju Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon. Berdasarkan informasi jadwal kapal yang dirilis oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil, kapal dengan bobot mati sebesar 750 GT (Gross Tonage) ini melayani penyeberangan dari Pulau Simeulue sebanyak 3 kali dalam seminggu. Dua kali ke Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, yaitu setiap hari Selasa dan Sabtu. Lalu ke Pelabuhan Penyeberangan Singkil setiap hari Kamis. Seperti diberitahukan sebelumnya, kini Pelabuhan Penyeberangan Sinabang yang berada di Kolok telah dikelola oleh Dinas Perhubungan Aceh. (AM)

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong Perguruan Tinggi membantu upaya percepatan transisi dari penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Hal tersebut disampaikan Menhub dalam Webinar bertema “Kendaraan Listrik Terintegrasi Dengan Energi Terbarukan/ Electrical Vehicle Integrated With Renewable Energy” yang diselenggarakan secara daring oleh Society of Renewable Energy Institut Teknologi Sepuluh Nopember (SRE ITS) dan Anargya, pada Sabtu (12/2). Penggunaan kendaraan listrik secara massal merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka menurunkan emisi karbon di sektor transportasi. Upaya ini dinilai signifikan membantu mengatasi masalah perubahan iklim dan pemanasan global. “Bicara tentang penanganan perubahan iklim, penurunan emisi (dekarbonisasi) sektor transportasi merupakan salah satu hal yang paling signifikan yang harus dilakukan,” kata Menhub. Menhub mengatakan, pemerintah terus berkomitmen melakukan penanganan perubahan iklim dan penurunan emisi pada sektor transportasi di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan. “Kami di Kemenhub menindaklanjutinya dengan mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik secara massal di Indonesia melalui berbagai kebijakan turunannya,” jelas Menhub. Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, sejumlah upaya telah dilakukan Kemenhub dalam mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik, diantaranya yaitu: menyusun Peta Jalan Transformasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai Kendaraan Operasional Pemerintahan dan Transportasi Umum untuk selanjutnya dapat dijadikan kebijakan (misalnya: Instruksi Presiden) tentang Penggunaan KBLBB di Instansi Pemerintah. Upaya lainnya yaitu, memberikan insentif penurunan tarif uji tipe untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Serta, pada 17 Januari 2021 lalu telah dilaksanakan perjalanan (touring) dari Jakarta menuju Jambi dengan menggunakan kendaraan listrik sebagai side event Gerakan Bangga Buatan Indonesia Tahun 2022. “Pada event G20 di Bali juga akan kami hadirkan kendaraan listrik. Serta diupayakan akan menghadirkan bus listrik buatan dalam negeri,” ucap Menhub. Ke depan, Menhub menjelaskan, semakin banyaknya pengguna kendaraan listrik juga dapat diikuti dengan pembangunan pembangkit listrik yang lebih bersih, sehingga tidak mengalihkan masalah emisi dari sektor transportasi ke pembangkit listrik. Menhub mengapresiasi hasil karya dari civitas akademika ITS, yang telah mampu membuat sejumlah karya kendaraan listrik seperti motor “Gesits” dan juga mobil balap Formula Listrik yang sudah dilombakan di negara Jepang. Pada kesempatan yang sama, Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan bahwa sektor pariwisata turut mendukung implementasi percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik di 5 (lima) destinasi wisata superprioritas, yakni di Danau Toba, Borobudur, Likupang, Labuan Bajo dan Mandalika. “Kendaraan listrik adalah suatu keniscayaan. Kita akan terus mendorong digunakannya kendaraan listrik menjadi sarana mobilitas utama masyarakat,” ujarnya. Rektor ITS Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari M.Eng menuturkan, pihaknya terus memotivasi dan memberikan wawasan kepada para mahasiswa/i generasi muda, tentang pentingnya upaya menurunkan emisi gas ruang kaca bagi lingkungan hidup, guna mengatasi masalah perubahan iklim dan pemanasan global. “Sesuai Paris agreement, dunia berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga 29 persen di tahun 2030. ITS turut mendukung komitmen ini dengan melakukan berbagai kegiatan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terkait kendaraan listrik serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan,” ucapnya. Webinar ini merupakan inisiatif yang dilakukan civitas akademika ITS yaitu SRE ITS dan Anargya. SRE ITS merupakan organisasi mahasiswa yang memiliki perhatian terhadap energi baru terbarukan. Sementara, Anargya adalah sebuah kelompok mahasiswa dari ITS yang memiliki fokus membangun dan mengembangkan mobil listrik inovatif dalam hal teknologi dan mobil balap masa depan. Turut menjadi narasumber dalam webinar tersebut ialah CEO Batex Mandiri Rina Wiji Astuti, Strategic & Technical Advisor PT. Pertamina Power Indonesia Adriel Simorangkir, dan Founder Questmotors (Ex. Tesla Engineer). Sumber : Kemenhub RI

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memanfaatkan kapal tol laut karena memiliki keuntungan yaitu biaya angkut yang lebih rendah. Hal itu disampaikan Menhub pada acara Webinar Bussiness Forum bertema “Kemudahan Distribusi Logistik Melalui Tol Laut Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)” yang diselenggarakan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub secara virtual di Jakarta, Kamis (10/2). Menhub mengatakan, pemerintah bahkan memberikan stimulus berupa potongan biaya angkut sebesar 50 persen dari biaya angkutan muatan berangkat, sehingga biaya untuk muatan balik kapal tol laut biayanya bisa lebih rendah lagi. “Stimulus ini bukan saja menjadi penyeimbang sistem pembiayaan logistik, namun juga penting untuk mendorong geliat pertumbuhan perekonomian di daerah,” kata Menhub. Menhub mengungkapkan, akan terus mensosialisasikan kemudahan-kemudahan angkutan distribusi barang kepada para pelaku usaha agar bisa memanfaatkannya. “Salah satu tantangan bagi para pelaku usaha lokal salah satunya adalah distribusi logistik yang masih dianggap sulit dan mahal,” ujar Menhub. Lebih lanjut Menhub menuturkan, kemudahan lainnya dari program tol laut ini yaitu, pemesanan dan pelacakan pengiriman barang dan untuk memantau disparitas harga antar wilayah di Indonesia, kini bisa diakses melalui platform aplikasi digital yang dibangun Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub bernama “SiTolaut”. Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan aplikasi BRI Store dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada kesempatan yang sama, Plt. Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha menjelaskan, kegiatan webinar ini dilakukan untuk berbagi informasi dan mempertemukan para pelaku logistik dengan pelaku UMKM dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). “Kita ingin mengoptimalkan pemanfaatan tol laut sekaligus juga dalam rangka mendorong geliat perekonomian, khususnya bagi sektor UMKM,” ujarnya. Program tol laut yang diluncurkan pada tahun 2015 terus mengalami peningkatan dan saat ini telah melayani 34 trayek. Dengan bertambahnya trayek, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan jumlah muatannya. Memasuki tahun ke-3 penyelenggaraan Gernas BBI yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Mei tahun 2020, hingga saat ini sudah mencapai 17,2 juta UMKM yang sudah onboarding atau merambah ke ekosistem digital, dari target 30 juta UMKM onboarding pada tahun 2023, dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 60%. Dengan semakin banyaknya pelaku UMKM yang memanfaatkan distribusi produknya melalui tol laut, diharapkan dapat semakin meningkatkan jumlah muatan dan semakin mengoptimalkan layanan tol laut. Dalam webinar ini, turut hadir sebagai narasumber Stafsus Menhub Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Buyung Lalana, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Capt. Mugen S. Sartoto, dan Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan. Serta hadir pula beberapa pihak yang menceritaka pengalamannya memanfaatkan program tol laut yakni: Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana dan Pembina Petani Milenial Merauke Ardian Simanullang. [] Sumber : Kemenhub RI

Jakarta – Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan rencana pembangunan sistem transportasi yang cerdas, terintegrasi, dan ramah lingkungan, sebagai bentuk dukungan sektor transportasi terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, telah menyampaikan kebutuhan penambahan anggaran untuk persiapan dan pembangunan sektor transportasi IKN tahun 2022 kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. “Total kebutuhan pendanaannya mencapai Rp. 582, 6 Miliar untuk tahun 2022,” jelas Menhub, di Jakarta, Kamis (27/1). Menhub menuturkan, dengan terbatasnya ruang fiskal pendanaan oleh APBN, pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta/badan usaha dan masyarakat, untuk turut berperan membangun sektor transportasi IKN melalui skema Pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Menhub mengatakan, sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa tujuan utama pembangunan IKN adalah untuk membangun kota baru yang cerdas, kompetitif di tingkat global, sebagai transformasi menuju negara yang berbasis inovasi, teknologi, dan ekonomi hijau. “Untuk mendukung pembangunan di kawasan IKN, kami telah siapkan konsep Smart City, Smart Mobility,” kata Menhub Menhub mengungkapkan, penyiapan transportasi sangat penting dalam mendukung kelancaran aksesibilitas dan mobilitas manusia maupun barang di IKN. “Dalam membangun konektivitas dan aksesbilitas IKN, transportasi publik yang ramah lingkungan menjadi pilihan utama,” ucap Menhub. Adapun sistem transportasi yang akan dikembangkan di IKN yakni: di transportasi udara, akan dilakukan pengembangan bandara mengusung konsep Aerotropolis yang cerdas, terintegrasi, dan memperhatikan etika lingkungan. Di sektor transportasi laut, akan dikembangkan penggunaan kapal autonomous untuk kapal penumpang maupun barang, konsep smart port dan traffic separation scheme (TSS). Selanjutnya, di sektor transportasi darat akan dikembangkan fasilitas pejalan kaki, sepeda, kendaraan listrik berbasis baterai, dan kendaraan autonomous untuk angkutan bus. Saat ini di Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki sejumlah prasarana transportasi yang akan mendukung konektivitas di IKN, seperti: Bandara di Balikpapan dan Samarinda, Pelabuhan Semayang, Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Kaltim Kariangau Terminal (KKT). “Kami akan optimalkan prasarana yang ada dan akan membangun sejumlah infrastruktur transportasi di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) maupun daerah sekitarnya, seperti: terminal tipe A, Bus Rapid Transit (BRT), Bandara khusus VVIP, Kereta Api Perkotaan dan antarkota (Trans Kalimantan), intelligent transport system (ITS), dan lain sebagainya,” ujar Menhub. Sejumlah penelitian dan kajian telah dilakukan sejak tahun 2020 oleh Kemenhub melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas Pengembangan Sistem Transportasi IKN dan telah menghasilkan dokumen perencanaan transportasi di IKN, baik itu Masterplan, Feasibility Study dan Detail Engineering Design (DED). Desain IKN mengusung konsep baru dalam tata kota, yang dirancang menjadi model kota maju secara teknologi, dan tetap berdampingan dengan lingkungan serta melindungi kebudayaan nasional. Pemindahan IKN akan menjadi tahap baru peradaban Indonesia yang maju, adil, dan makmur. (*) Sumber: Kemenhub

Dinas Perhubungan Aceh berhasil kumpulkan 79 kantong darah dalam kegiatan donor darah yang diselenggarakan hari ini, Selasa, 1 Maret 2022. Aksi ini bahkan melebihi target dari 55 kantong darah. Kegiatan kemanusiaan yang digelar di Depo UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja ini tidak hanya diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dishub Aceh, tapi juga oleh anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dishub Aceh, awak bus Trans Koetaradja, serta masyarakat umum. Saat kegiatan sumbang darah berlangsung, Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah didampingi Kadishub Aceh, T Faisal hadir memantau pelaksanaan donor darah Dishub Aceh. Taqwallah juga turut menyapa sejumlah pendonor serta menanyakan kondisi mereka setelah mendonor darah. Dishub Aceh juga membagikan doorprize berupa souvenir, sembako, dan tiket kapal bagi para pendonor yang beruntung. Kegiatan donor darah rutin yang digagas oleh Pemerintah Aceh sejak Mei 2020 yang lalu ini cukup antusias diikuti oleh ASN Pemerintah Aceh sesuai dengan jadwal jatah mendonor. Mengingat, saat ini begitu banyak masyarakat yang membutuhkan darah, bahkan ada sebagian orang yang hidupnya tergantung pada donor darah orang lain. (*)

Tantangan media sosial saat ini sangatlah berat, belum lagi, terkadang maksud dan tujuan informasi tidak tersampaikan dengan baik untuk masyarakat. Sehingga, untuk mencapai sasaran informasi yang dapat dipahami dengan mudah maka diselenggarakannya rapat koordinasi Publikasi Sektor Perhubungan Tahun 2022 di Sabang, Jum’at malam, 25 Februari 2022. Dalam sambutan Kadishub Aceh yang dibaakan oleh Diana Devi, Kabid. Pengembangan Sistem dan Multimoda bahwa Selama ini kita masih belum maksimal dalam mempublikasikan kegiatan yang telah dilaksanakan padahal ada banyak capaian kinerja positif kita selama ini yang perlu dipublikasikan. “Salah satu dampak negatif dari belum optimalnya publikasi ini adalah munculnya berita-berita hoaks terkait kinerja pemerintahan. Oleh karenanya, kita perlu terus  meng-update informasi guna menangkal berita hoaks tersebut yang telah beredar selama ini seperti yang terus digalakkan Pemerintah melalui kampanye lawan hoaks,” tambahnya. Acara ini turut mengundang narasumber yang telah lama berkecimpung di bidang kehumasan dan publikasi. Beliau Rizanna Rosemary, S.Sos., M.Si., M.Hc., PHD, selaku akademisi, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah. Materi yang disampaikan terkait Team Work Publikasi Bagi Pemerintahan. “Publikasi itu sangat penting, karena dengan demikian masyarakat akan tahu apa saja yang dilakukan Pemerintah atau instansi daerah. Karena jika tidak, pemerintah dianggap tidak bekerja meski sudah bekerja keras selama ini,” ujarnya kala itu. Beliau juga menyampaikan bahwa kehumasan bukan hanya untuk membangun citra positif pemerintah saja, akan tetapi yang lebih utama adalah pelayanan informasi kepada masyarakat. Terkhusus, sinergisitas antar pihak baik internal maupun eksternal yang terkait juga merupakan kunci sukses dalam memberikan kualitas informasi yang disampaikan. Karena penyajian informasi yang mudah dicerna oleh khalayak ramai menjadi tantangan tersendiri. Acara ini diikuti oleh Kepala Bidang dan UPTD di lingkungan Dishub Aceh beserta jajarannya. Komitmen dan rencana strategi publikasi tahun 2022 juga dipaparkan dalam acara ini. (MS)

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, atas nama Gubernur Aceh, melantik T Faisal sebagai Kepala Dinas Perhubungan Aceh serta T Adi Darma sebagai Kepala Biro Umum Setda Aceh. Prosesi pelantikan yang berlangsung terbatas karena mengikuti protokol kesehatan itu, di pusatkan di ruang Potensi Daerah Setda Aceh, Jum’at (25/2/2022) sore. Kedua pejabat yang baru dilantik hari ini merupakan Pelaksana Tugas (Plt) di masing-masing posisi, karena Junaidi yang sebelumnya menjabat sebagai Kadishub mendapat jabatan baru sebagai Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh. Dan, Akmil Husen yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Umum Setda Aceh, dipercaya menjabat posisi baru sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh Sekda Aceh, menyampaikan beberapa pesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk segera melakukan konsolidasi, agar upaya percepatan pembangunan yang saat ini sedang diupayakan Pemerintah Aceh bisa segera terlaksana. “Segera lakukan serah terima jabatan dengan pejabat lama. Segera lakukan konsolidasi internal. Kita sedang dalam tahap percepatan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022. Pastikan pelaksanaan kegiatan tahun ini berjalan sesuai janji dan komitmen yang Saudara tetapkan,” ujar Sekda. Selanjutnya, Sekda juga berpesan agar para pejabat yang baru dilantik untuk membaca kembali dokumen RPJMA, karena tahun ini adalah tahun terakhir untuk mencapai target-target RPJMA yang telah ditetapkan. Para pejabat juga diinstruksikan untuk membaca dan memahami kembali Pakta Integritas yang telah ditanda tangani. “Kita semua harus bergerak ke arah yang sama, dan arah itu ada pada dokumen-dokumen yang sudah ditetapkan dalam ketentuan kita. Pesan selanjutnya, jadilah pemimpin, bukan sekedar pejabat. Saudara-saudara ditetapkan sebagai pejabat, tapi tunjukkan bahwa Anda lebih dari sekedar pemegang jabatan. Anda adalah pribadi yang bisa dijadikan teladan dan dijadikan contoh,” kata Sekda berpesan. Selanjutnya, Sekda juga berpesan agar para pejabat yang baru dilantik untuk membangun tim kerja yang solid, dengan menciptakan iklim kerja bersama yang sehat. “Saya selalu pesankan pada semua, jangan takut mencoba sesuatu yang baru, dan jangan pernah takut salah, tapi takutlah mengulangi kesalahan. Bangun kerja kolaboratif di tempat anda memimpin dan kolaboratif secara horizontal dengan jajaran Pemerintah Aceh.” Sekda juga mengingatkan, bahwa jalannya Pemerintahan Aceh selalu menjadi pusat perhatian dan percakapan publik. Karena itu, para pejabat diingatkan untuk melaksanakan tugas dengan benar. “Nanti sejarah yang mencatat bahwa Saudara di tempat ini bekerja dengan baik dan profesional.” Untuk mencapai semua target kerja, Sekda juga mengingatkan para pejabat untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait. “Di tempat ini harus banyak bekerja, dan banyak berkomunikasi. Tidak cukup hanya banyak bekerja, namun kurang berkomunikasi. Kerjakan kedua itu dengan sebaik-baiknya.” Dalam sambutannya, Sekda juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik serta para hadirin terkait kerja-kerja penanganan Covid-19 yang masih membutuhkan atensi serius dari semua pihak. “Penanganan Covid-19 saat ini masih terus terjadi di daerah kita. Dalam hal ini kita tidak boleh berhenti untuk terus mengkampanyekan gerakan disiplin protokol kesehatan serta vaksinasi Covid-19. Jaga diri dan keluarga demi tercapai kinerja yang baik dan kehidupan yang sejahtera,” imbuh Sekda. Kesinambungan pelaksanaan Gerakan BEREH yang merupakan akronim dari Bersih, Rapi, Elok dan Hijau juga menjadi poin penting yang disampaikan oleh Sekda. Selain itu, kegiatan rutin harian seperti kegiatan donor darah dan dzikir dan do’a pagi juga diingatkan untuk tetap dijalankan. “Laksanakan amanah ini dengan sebuah kepercayaan, bahwa saudara mendapat titipan dari Allah SWT, yang dititipkan melalui proses seleksi dan proses pengambilan keputusan, yang akhirnya hari ini ada di pundak Saudara. Jalankan dengan sebaik-baiknya. Selamat bekerja, semoga kita dapat terus bekerja kolaboratif dan mencapai sukses bersama, dan semoga perjuangan kita mewujudkan Pemerintahan Aceh yang berkualitas, bersih, adil dan melayani, mendapat ridha Allah,” pungkas Sekda. Sebagaimana diketahui, proses pengisian Jabatan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Aceh ini, sudah melalui beberapa tahap, sebelum dilantik nama para pejabat ini masuk dalam tiga nama yang dinyatakan lulus oleh Ketua Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama dilingkup Pemerintahan Aceh yang juga menjabat sebagai Sekda Aceh Taqwallah. Tiga nama calon pejabat yang lulus pada seleksi terbuka untuk posisi Kepala Dinas Perhubungan Aceh, dan Kepala Biro Umum Setda Aceh, diterbitkan berdasarkan berita acara nomor: BA/PANSEL/006/II tanggal 18 Februari 2022, yang ditandatangani langsung oleh Ketua Pansel Taqwallah. Tiga besar yang lulus pada seleksi untuk kedua instansi tersebut adalah untuk posisi Kadishub Aceh yang lulus tiga besar adalah Dedy Fahrian, Mohammad Iqbal Bharata dan T Faisal. Sedangkan untuk posisi Kepala Biro Umum, yang lulus tiga besar adalah Almuniza Kamal, T Adi Darma dan Taufik. [] Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Pemerintah Aceh