Author: PPID Perhubungan

ACEH BESAR – Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah bersama Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T Faisal melepas kepulangan peserta Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXXI dari sejumlah provinsi Indonesia di Gedung VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Minggu, 27 Maret 2022. Sebanyak 202 peserta yang mengikuti muktamar ini pulang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA147D pada pukul 16.00 WIB. dr. Nathaniel Tandirogang, selaku Koordinator peserta dari Provinsi Kalimantan Timur, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekda Aceh beserta seluruh jajaran Pemerintah Aceh atas penyambutan serta jamuan selama berada di Banda Aceh. Sembari menunggu waktu keberangkatan (boarding), Pemerintah Aceh menjamu seluruh peserta di Gedung VIP Bandara SIM dengan hidangan khas Aceh, seperti kuah beulangong dan kuphi sareng. Rombongan IDI yang pulang hari ini di antaranya dari, Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan beberapa provinsi lainnya. Sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) lainnya juga turut hadir, seperti Kepala Disbudpar Aceh, Kepala Bappeda Aceh, Kadis PUPR Aceh, Kepala Disnakermobduk Aceh, Kepala DPPP Aceh, Kepala Distanbun Aceh, Kadis Syariat Islam Aceh, Sekretaris Dewan DPR Aceh, Kepala Biro Umum Setda Aceh, dan seluruh pejabat struktural Dishub Aceh. (AM)

SABANG – Dinas Perhubungan Aceh terus membenahi berbagai sektor pelayanan pada Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Sabang. Pembenahan dilakukan secara bertahap mulai dari layanan pembelian tiket, informasi, hingga kebersihan pelabuhan. Selain itu, pengaturan lalu lintas dan perparkiran pada area pelabuhan juga menjadi prioritas Dishub Aceh. Pelayanan pada sektor ini dianggap penting agar alur keluar masuk kendaraan menjadi lancar sehingga memudahkan mobilitas pengguna jasa saat berada di pelabuhan. Untuk itu, Dishub Aceh melibatkan Personil Pengendalian Operasional (Dalops) Dishub Aceh agar lalu lintas di Pelabuhan Balohan berjalan lancar. (AM)

Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue kini telah bertransformasi menjadi simpul transportasi yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang hendak berwisata ke Sabang. Ungkapan tersebut merupakan sedikit gambaran dari apa yang dirasakan oleh dr. Rozarita, M.Kep., Sp.PA., salah satu peserta Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXXI yang digelar di Banda Aceh. Perempuan yang berasal dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau ini, bersama rombongan IDI, hendak menyeberang ke Pulau Weh Sabang untuk berwisata, Rabu, 23 Maret 2022. Saat ditemui oleh #AcehTRANSit, dokter spesialis yang mendalami bidang patologi anatomi ini bercerita cukup banyak terkait pengalamannya di Aceh, khususnya Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Sebab, ia pernah berkunjung ke pelabuhan ini 7 tahun lalu. “Pertamanya (ke Aceh) tahun 2015, kita naik ferry ke Sabang dari sini juga” sebutnya. Dokter yang akrab disapa Oja ini juga cukup terkejut dengan banyaknya perubahan pada Pelabuhan Ulee Lheue. “Bagus kali lah, sudah besar sekali kan, sudah cocok untuk level nasional,” ungkapnya. Ia juga menilai, kenyamanan serta pelayanan di pelabuhan sudah lebih baik. Selain itu, saat ini petugas pelabuhan, bahkan pemandu wisata, jauh lebih aktif dalam melayani pengunjung. “Kalau dulu mereka pasif, kitanya yang aktif tanya-tanya,” ungkapnya lagi. Di samping itu, pelaksanaan Muktamar IDI tahun ini, menurutnya, lebih siap karena dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi. Panduan bagi peserta juga cukup jelas sehingga tidak menyulitkan peserta saat berada di Aceh. “Layak dicontoh oleh provinsi lain ke depan,” sebutnya. Selain Oja dan rombongannya, sejumlah rombongan IDI dari berbagai provinsi lainnya juga ikut menyeberang ke Pulau Weh untuk berwisata, di antaranya rombongan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuningan, Jawa Barat. (AM)

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan peran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan dalam bidang kesehatan. Oleh sebab itu, ia berharap melalui Muktamar ke-31, IDI dapat melahirkan inovasi baru dalam dunia kesehatan Indonesia. Sehingga bisa sejajar dan berdaya saing dengan negara lainnya. “Kalau Muktamarnya di Aceh saya yakin, produk Muktmar ini akan jauh lebih berkualitas,” kata Nova Iriansyah, saat memberikan sambutan pada pembukaan Muktamar IDI ke-31 dan Muktamar Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) ke-21, di Gedung Banda Aceh Convention Hall, Rabu, 23/3/2022. Menurut Nova, para dokter adalah putra putri terbaik bangsa. Aceh sendiri menjadi daerah yang sangat tertolong dengan hadirnya dokter. Mulai dari masa konflik, bencana tsunami, hingga pandemi Covid-19.   Dalam kesempatan itu, Nova menyampaikan ucapan selamat dan menyambut baik kedatangan delegasi Muktamar IDI dari seluruh Indonesia. Ia berharap, selama delegasi berada di Banda Aceh dapat menikmati segala fasilitas dan sarana pendukung, destinasi wisata, cagar budaya, maupun kuliner-kuliner lezat khas, seperti kopi Arabika Aceh. “Tentunya ini menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi kami, sekaligus torehan sejarah baru karena Banda Aceh untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah muktamar IDI,” ujar Nova. Nova juga menyebutkan, aksesibilitas ke Sabang sebagai destinasi wisata nasional juga sudah semakin baik. Saat ini penyeberangan ke Sabang juga sudah jauh lebih mudah karena Pemerintah Aceh telah menyediakan kapal penyeberangan baru yang mampu menampung penumpang maupun kendaraan lebih banyak, yaitu KMP Aceh Hebat 2. Hadir dalam pembukaan Muktamar tersebut, Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, Plt Ketua DPR Aceh Safaruddin, Kajati Aceh Bambang Bachtiar, perwakilan Pangdam IM, perwakilan Kapolda Aceh dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). (AM)

ACEH BESAR – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T Faisal sambut kedatangan peserta Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXXI dari Provinsi Kalimantan Timur di Gedung VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Selasa, 22 Maret 2022. Pada Muktamar tahun ini, Dishub Aceh bertanggung jawab menjadi naradamping atau Liaison officer (LO) untuk 32 peserta dari Provinsi Kalimantan Timur. Di samping itu, Dishub Aceh juga bertugas menjadi koordinator transportasi selama Muktamar IDI XXXI berlangsung. Penyambutan peserta muktamar ini juga dilakukan oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Di mana, setiap SKPA memiliki tanggung jawab masing-masing mendampingi peserta selama peserta berada di Aceh. Berdasar informasi yang diperoleh dari penanggung jawab acara, jumlah peserta yang tiba di Tanoh Rencong pada hari ini diperkirakan sebanyak 500 orang dari berbagai daerah di Indonesia. (AM)

SABANG – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Junaidi bersama Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T Faisal meninjau progress pembenahan Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Sabang, Senin, 21 Maret 2022. Junaidi bersama Faisal ingin memastikan pelayanan penumpang di pelabuhan ini telah berjalan lebih baik dari sebelumnya. Seperti diketahui, Pelabuhan Balohan baru saja dikelola oleh Dinas Perhubungan Aceh melalui kesepakatan perjanjian pakai yang telah disepakati dengan BPKS pada 16 Maret yang lalu. Pada kunjungan ini, keduanya juga berfokus pada penataan area pelabuhan. Seperti penataan area kedatangan dan keberangkatan, ruang tunggu, tempat pembelian tiket, parkir, serta lokasi penjualan souvenir. Junaidi menghimbau supaya action plan disusun dengan jelas sehingga pembenahan pelabuhan bisa berjalan efektif dan efisien. “Pembenahan jalan terus, tapi jangan sampai mengganggu pelayanan penumpang,” ujarnya. Sementara itu, Kadishub Aceh, T Faisal mengarahkan Koordinator Pelabuhan untuk mendata semua pekerja di pelabuhan. Selanjutnya, tambah Faisal, agar diberi arahan supaya bekerja lebih profesional. Sebab, mayoritas penumpang yang melewati pelabuhan ini adalah wisatawan. “Nantinya mereka diatur agar dapat bekerja lebih rapi dan tertib,” sebutnya. Kadishub Aceh juga telah membentuk Tim Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Balohan untuk mendukung kelancaran kegiatan pelabuhan sehingga pelayanannya berjalan sesuai standar. Di samping itu, Dishub Aceh juga akan mengerahkan Tim Pengendalian Operasional (Dalops) Bidang LLAJ untuk membantu pengaturan lalu lintas di area pelabuhan. (AM)

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah melepas 290 kendaraan saat gladi pawai MUKTAMAR IDI XXXI hari ini, minggu (20/03) di depan Kantor Gubernur Aceh. Sebelum melepas konvoi kendaraan tersebut, Taqwallah juga mengecek kelengkapan sopir dan informasi tentang Aceh yang menjadi panduan bagi para peserta di masing-masing mobil. Dinas Perhubungan Aceh, sebagai koordinator transportasi, bertanggung jawab terhadap kelancaran lalu lintas selama pawai berlangsung. Dishub Aceh melalui Tim Pengendalian Operasional (Dalops) Bidang LLAJ dan stakeholder terkait berupaya meminimalisir kemacetan yang bisa terjadi pada beberapa titik di Kota Banda Aceh. Taqwallah juga mengajak masyarakat Aceh ikut menyukseskan MUKTAMAR IDI XXXI yang akan berlangsung di Banda Aceh mulai tanggal 22 sampai 25 Maret 2022. Mari kita sambut kedatangan dokter se-Indonesia, dari Sabang sampai Meurauke. “Peumulia Jame Adat Geutanyoe”.

Oleh Drs. Deddy Lesmana* Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah atau sering disebut sebagai urat nadi dalam pembangunan ekonomi. Salah satu peran penting transportasi dalam pertumbuhan ekonomi adalah menjaga stabilitas harga barang melalui proses distribusi barang dari lokasi produksi menuju konsumen. Bank Indonesia mengelompokkan sektor transportasi sebagai salah satu faktor penting bagi indikator utama di sektor ekonomi, yaitu inflasi. Inflasi terjadi akibat meningkatnya harga barang secara umum dan terus-menerus yang diikuti dengan penurunan daya beli masyarakat. Inflasi dapat terjadi antara lain akibat konsumsi masyarakat yang meningkat dan ketidaklancaran distribusi barang. Peningkatan konsumsi masyarakat akan menyebabkan persediaan barang menurun dengan cepat. Karena permintaan terus naik, namun persediaan mengalami kendala sehingga tidak dapat mengimbangi permintaan konsumen, maka menimbulkan kenaikan harga. Di sisi lain, ketika distribusi barang tidak lancar, terjadi peningkatan harga karena kelangkaan barang di pasar sehingga tidak mampu memberi supply sesuai demand dari konsumen. Apakah kendala distribusi menjadi hambatan besar? Ya, distribusi tidak lancar berpengaruh pada inflasi. Upaya mengendalikan tingkat harga dapat dilakukan dengan tetap menjaga stok barang dan meningkatkan kelancaran distribusi. Pengendalian harga melalui perdagangan antar daerah erat kaitannya dengan “ekspor” dan “impor” antar daerah. Ketika daerah satu kekurangan akan barang maka ia akan melakukan impor sedangkan ekspor dapat dilakukan oleh daerah yang memiliki kelebihan produksi. Kegiatan ini akan berdampak pada pengendalian harga sehingga dapat mengantisipasi potensi tidak terkendalinya inflasi. Secara umum perdagangan antar daerah disebabkan karena adanya perbedaan harga dan biaya transportasi. Perdagangan antar daerah dapat meningkatkan akses kepada sumber daya yang terbatas, meningkatkan output yang ada dan dapat meningkatkan konsumsi daerah Dalam hal persaingan harga barang, meminimalkan biaya logistik itu selalu menjadi salah satu fokus perhatian dari sebuah bisnis. Pendistribusian suatu barang sektor industri tentu membutuhkan sebuah transportasi, biaya transportasi turut “menyumbang” perbedaan harga (dalam hal ini peningkatan) antar daerah. Penurunan biaya logistik menjadi perhatian banyak pihak, tidak hanya pelaku usaha, konsumen, dan juga pemerintah. Dengan “dalih” menurunkan biaya transportasi, masih sangat “lazim” kita temui pengangkutan barang yang berlebihan muatan, yang saat ini dikenal sebagai over loading (OL). Bahkan dalam “upaya” tersebut tidak jarang pula ditemui pengusaha angkutan barang melakukan modifikasi terhadap kendaraan yang digunakan agar dapat mengangkut barang jauh lebih banyak, dikenal dengan istilah over dimension (OD). Kendaraan (truk) yang dimodifikasi sehingga jauh melampaui kapasitas angkut yang seharusnya akan berpengaruh terhadap fungsi mesin hingga pengereman, tidak ada jaminan bahwa modifikasi yang dilakukan membuat truk tetap bisa aman dan selamat beroperasi di jalan. Fenomena pelanggaran Over dimension dan over loading (ODOL) pada angkutan barang di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang sangat serius. Dalam praktiknya, over dimension dan over loading (ODOL) dinilai sangat merugikan pemerintah dan masyarakat. Kerusakan jalan akibat ODOL memicu peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan. Dampak ODOL selain membuat kerusakan jalan, juga membuat kerusakan infrastruktur lainnya seperti jembatan, kerusakan kapal pada kasus penyeberangan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan yang melibatkan truk ODOL atau kelebihan muatan dan dimensi juga sudah banyak terjadi. Bahkan di antaranya sampai mengakibatkan banyak korban jiwa, dan juga kerugian materiil yang tidak sedikit. Korlantas juga mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh ODOL merupakan kasus dengan laka massal dan fatal. Kendaraan ODOL menjadi penyebab laka massal dan laka fatal karena tabrakan beruntun dan tabrak belakang yang merenggut banyak korban jiwa dalam satu peristiwa. Pemerintah mengeluarkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) 2011-2035 dan telah ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 4/2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan dengan target mewujudkan lima pilar aksi keselamatan jalan yaitu: Manajemen keselamatan Jalan; Jalan yang berkeselamatan; Kendaraan yang berkeselamatan; Perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan; dan Penanganan pra dan pasca kecelakaan. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sudah mencanangkan Gerakan Zero ODOL 2023, sehingga Penertiban truk Over Dimension dan Over Loading (ODOL) pun menjadi perhatian serius dari pemerintah. Selain tilang, penerapan normalisasi kendaraan juga akan dilakukan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP. 4294/AJ.510/ DJRD/2019, tentang Pedoman Normalisasi Kendaraan Bermotor. Banyak anggapan yang beredar, dengan asumsi truk ODOL akan dinormalisasi Kembali, maka barang yang sebelumnya dapat diangkut dalam sekali Jalan dengan satu truk, harus diangkut dalam dua kali Jalan. Akibatnya biaya pengangkutan (transportasi) akan membengkak sehingga harga barang akan naik. Namun, keselamatan lalu lintas tidak bisa ditawar-tawar. Kerugian jiwa, materil dan non materil jauh lebih besar ketika terjadi insiden kecelakaan akibat kendaraan ODOL. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Bahkan kecelakaan akibat kendaraan ODOL ini pun bisa mengakibatkan distribusi barang tidak lancar. *Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Aceh

TAMIANG – Kepala UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B Dishub Aceh, Erizal hadiri acara penutupan Diklat Teknis Pengelola Terminal Angkatan I di Aceh Tamiang, Sabtu, 19 Maret 2022. Diklat yang berlangsung sejak Senin (14/3) ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas Perhubungan Aceh dengan Politeknik Transportasi Darat Bali. Erizal, dalam sambutannya mengharapkan, diklat ini dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi personil Terminal Tipe B Aceh. Sebab, para peserta telah dibekali dengan berbagai macam pengetahuan maupun kecakapan terkait pengelolaan terminal, mulai dari manajemen terminal hingga pengawasan angkutan umum. Di samping itu, pengawasan terhadap keselamatan transportasi, tambah Erizal, juga merupakan tugas yang sangat penting. Ia menekankan agar para peserta menaruh perhatian khusus terhadap pengawasan kendaraan angkutan umum. “Ini juga menjadi perhatian kita bersama karena pengawasan terhadap keselamatan tidak bisa tawar menawar,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur II Poltrada Bali, Bambang Istiyanto, menyampaikan apresiasinya kepada Dishub Aceh yang telah bersedia melakukan kerjasama terkait Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui kerjasama ini, Bambang mengharapkan kedua belah pihak bisa saling bersinergi supaya lahir SDM Perhubungan Aceh yang unggul agar terciptanya transportasi darat yang lebih baik. Diklat Teknis Pengelolaan Terminal Angkatan I merupakan kurikulum baru yang disusun oleh Poltrada Bali, dan telah melewati persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Diklat ini adalah kombinasi antara diklat pengaturan lalu lintas dan manajemen terminal.

SABANG – Pelabuhan Penyeberangan Balohan, sebagai salah satu pintu masuk ke Kota Sabang, memegang peranan penting dalam memperlancar kunjungan pariwisata dan distribusi logistik ke daerah itu serta juga etalase wisata Kota Sabang dan provinsi Aceh pada umumnya. Oleh karenanya, untuk merealisasikan tujuan tersebut, aset pelabuhan yang telah ada di Sabang perlu dimanfaatkan secara optimal utk pelayanan publik. Di sisi lain, pelayanan pada pelabuhan ini terhadap aktivitas penyeberangan perlu diperhatikan secara serius agar mampu menjamin keselamatan dan keamanan aktivitas angkutan penyeberangan. Oleh sebab itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh melakukan kerjasama dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) selaku pemilik aset Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Rabu, 16 Maret 2022. Kerjasama ini berupa perjanjian pinjam pakai tanah pertapakan dan bangunan pada pelabuhan dan fasilitas pendukung lainnya. Berdasar informasi yang diperoleh dari Kepala Bidang Pelayaran Dishub Aceh, Al Qadri, upaya ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Aceh untuk menjalankan dan mengelola operasional pelabuhan sebaik-baiknya sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sebut Al Qadri, Dishub Aceh juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2015. Permenhub tersebut menyebutkan bahwa operasional pelabuhan penyeberangan harus memenuhi 6 standar pelayanan, yaitu keselamatan, keamanan, kehandalan keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan. Perjanjian pinjam pakai ini juga dalam rangka menindaklanjuti Surat Gubernur Aceh kepada Kepala BPKS, per tanggal 11 Maret 2022, tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan. Melalui surat itu, Gubernur Aceh menginformasikan bahwa Banda Aceh akan menjadi tuan rumah kegiatan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia XXXI yang akan digelar pada tanggal 22 hingga 25 Maret 2022. Di mana, sebanyak 3.000 peserta yang hadir diperkirakan akan berkunjung ke Sabang sebagai destinasi wisata nasional. Sementara itu, menurut penuturan Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan, Husaini, yang dihubungi secara terpisah menyampaikan bahwa prioritas Dishub Aceh saat ini mempersiapkan operasional pelabuhan sesuai standar dan fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan wisatawan. “Kita juga sudah siapkan sejumlah action plan, mulai dari pengawasan keselamatan, penerangan, alur lalu lintas di pelabuhan, dan sejumlah pelayanan lainnya di pelabuhan,” ujarnya. Dishub Aceh juga melibatkan sejumlah stakeholder terkait dalam mengoptimalkan pelayanan Pelabuhan Balohan, seperti personil Pengawasan Operasional (Wasops) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah I Aceh, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Sabang, BPKS, dan Dishub Kota Sabang. “Untuk petugas di pelabuhan, kita akan melibatkan personil dari Dishub Kota Sabang, dan kita sudah bersurat ke Walikota Sabang,” sebutnya. Pasca penandatanganan perjanjian pinjam pakai ini, Dishub Aceh langsung berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) Wilayah Aceh untuk mendukung operasional pelabuhan. Melalui kolaborasi dengan stakeholder tersebut, mulai hari ini (18/3) penerangan di area Pelabuhan Penyeberangan Balohan sudah menyala kembali. (AM)