Author: PPID Perhubungan

BANDA ACEH – Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI), Donny Yoesgiantoro, mengapresiasi nominator yang mengikuti Uji Kepatutan Anugerah Tinarbuka dalam rangka Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) 2023 di Serpong, Tangerang, Banten, 27-28 Maret 2023. Dalam amanatnya, Donny sekaligus membuka kegiatan dan menyampaikan bahwa tahapan uji ini dilakukan dengan transparan, profesional, dan keputusan mengikat. Tercatat, sebanyak 15 nominator dari kategori Bupati/Walikota, 16 nominator dari Kepala Dinas/Badan/Direktur, dan 16 nominator dari penyelenggara pemilu baik Bawaslu dan KPU. Para nominator ini terpilih dari seleksi administrasi yang diajukan oleh komisi informasi setiap daerah. Salah satu nominator yang terpilih untuk kategori Kepala Dinas/Badan/Direktur adalah Teuku Faisal, selaku Kepala Dinas Perhubungan Aceh. Untuk itu, Teuku Faisal menyampaikan pemaparan keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan oleh Dishub Aceh sebagai Badan publik dihadapan tim penguji. Hadir sebagai Ketua Tim Penguji, Arya Sandhiyudha (Wakil Ketua KIP RI), didampingi Fadly Ilhamy Sikumbang dari Kemenko Polhukam, Rega Tadeak dari Kemendagri, Samrotunnajah Ismail selaku Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi KIP RI, dan Pandji Saputra dari KemenpanRB. Tim penguji menilai visi keterbukaan informasi Teuku Faisal, selaku Kadishub Aceh, dalam menjalankan pelayanan publik dari prakarsa dan inovasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk diketahui, Faisal masuk ke dalam 16 besar kategori Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan hasil pengumuman dari Komisi Informasi Pusat beberapa waktu lalu, Dishub Aceh menjadi satu-satunya Dishub se-Indonesia yang mengikuti kegiatan ini. Serta menjadi satu-satunya perwakilan dari Aceh pada kategori Badan Publik SKPD. Usai mengikuti tahap uji ini, selanjutnya KIP RI akan melakukan peninjauan langsung praktik pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi badan publik dan akan diumumkan pemenangnya pada puncak acara Anugerah Tinarbuka HAKIN 2023 di Kampar, Riau.(MR)

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pembuatan policy brief dalam rangka peningkatan tata kelola pelabuhan dengan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala di aula FH USK, Jumat, 24 Maret 2023. Teuku Faisal menyebutkan, entitas dari sarana dan prasarana transportasi merupakan penggerak roda perekonomian, baik dengan perdagangan maupun pariwisata, dan lain sebagainya. “Kegagalan kita mengelola fasilitas perhubungan akan berdampak secara langsung pada ekonomi masyarakat dan ekonomi Aceh,” sebutnya. Begitu juga sebaliknya, bila fasilitas perhubungan tersebut bisa diatur dan dikelola dengan baik, maka biaya distribusi logistik menjadi lebih efisien. “Kemudian, multiplier-effectnya adalah pengembangan perekonomian bagi masyarakat,” ungkapnya. Saat ini Dinas Perhubungan Aceh mengelola 8 pelabuhan penyeberangan yang tersebar di sejumlah wilayah di Aceh. Kendala-kendala dalam mengelola pelabuhan penyeberangan tersebut tentu ada. “Bila masih dalam jangkauan kami, tentu akan segera kami benahi. Namun, banyak juga kendala di luar jangkauan kami sehingga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk FK USK,” ujar Teuku Faisal. Banyaknya pelanggaran aturan di dalam pengelolaan pelabuhan, menurut Teuku Faisal, tentu harus menjadi perhatian seluruh stakeholder terkait. “Dengan adanya policy brief ini pihak-pihak yang terlibat bisa ikut mengawasi pelabuhan, karena pelabuhan merupakan salah satu objek vital yang harus diamankan,” kata Faisal. Pada kesempatan yang sama, Dekan FH USK, M. Gaussyah menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan Dinas Perhubungan Aceh kepada FH USK dalam rangka penyusunan policy brief tentang tata kelola pelabuhan di Aceh. Itikad yang baik dari Kadishub Aceh, kata Gaussyah, karena melihat pengelolaan pelabuhan penyeberangan di Aceh saat ini belum memberi rasa aman bagi pengguna jasa pelabuhan. Pengelolaan pelabuhan penyeberangan yang baik, sebagai salah satu sarana transportasi publik, menjadi cerminan bagi wisatawan terhadap Aceh. Oleh karena itu, FH USK menurut Gaussyah merasa terpanggil untuk ikut memberi kontribusi terbaik bagi Aceh.(AM)

BANDA ACEH – Kedatangan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RepubIik Indonesia, Suhajar Diantoro ke Aceh dalam kunjungan kerja terkait penanganan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan investasi. Rapat ini diikuti Kepala SKPA dan Kepala Biro Setda Aceh di Pendopo Gubernur Aceh, Jumat sore, 17 Maret 2023. Selain itu, hadir melalui zoom para Bupati dan Walikota Se-Aceh. Rapat penting ini dipimpin langsung, Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki menghadirkan narasumber Kepala Kanwil Beacukai Aceh, Safuadi serta Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Kepala BSI Regional Aceh, Direktur Utama Bank Aceh Syariah, dan Direktur Utama PEMA. Menurut Safuadi, salah satu isu yang mencuat terkait pertumbuhan ekonomi di Aceh adalah telah dimulainya ekspor hasil alam Aceh melalui Pelabuhan Kuala Langsa. Selain itu, baru-baru ini melalui Bandara Rembele telah diekspor hasil alam wilayah tengah Aceh menggunakan pesawat Trigana Air. Jadi diharapkan kepala daerah dan stakeholder terkait mendukung dan menjamin kegiatan ekspor via laut dan udara ini terus berlangsung melalui tersedianya komoditas unggulan Aceh. Sehingga peran bandara dan pelabuhan, dan terminal dapat optimalkan dimanfaatkan. Ditambahkan lagi program tol laut yg selama telah berjalan masih belum dimanfaatkan, muatan yg dikirim melalui pelabuhan Malahayati masih sangat sedikit, belum sebanding dengan muatan yang tiba dari pulau jawa, masih banyak pengusaha yang mengirimkan komoditasnya melalui jalur darat. Sabtu siang, 18 Maret 2023, Kadishub Aceh, Teuku Faisal mendampingi Sekjend Kemendagri, Suhajar Diantoro yang melakukan kunjungan kerja ke Kota Sabang meninjau infrastruktur dan pariwisata sekaligus menghadiri perayaan akbar Sabang Marine Festival 2023 yang berlangsung sejak 17-19 Maret ini. Kedatangan Suhajar di Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang disambut Pj. Walikota Sabang, Reza Fahlevi serta jajaran menuju lokasi Sabang Marine Festival 2023 di Tugu Merah Putih dilanjutkan ke titik nol kilometer Indonesia, meninjau wisata Iboih. Semoga dengan dukungan penuh pemerintah pusat dapat meningkatkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Aceh.(MR)

BANDA ACEH – Manajemen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh menggelar bersih-bersih pantai di area Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dalam kegiatan bertajuk Ocean Clean-up Day 2033, Sabtu, 18 Maret 2023. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh, Agus Djoko Triyanto menyebut, kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke 50 perusahaan pelat merah ini dilaksanakan serentak di seluruh Cabang dan pelabuhan penyeberangan di seluruh Indonesia. Selain di dalam area Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, kegiatan bersih-bersih pantai juga dilakukan di sekitar pantai Gampong Jawa, Kota Banda Aceh. Sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai 200 Kg, lalu dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Gampong Jawa. ASDP Banda Aceh juga mengajak stakeholder terkait untuk ikut bergabung dalam kegiatan ini, seperti personil Dinas Perhubungan Aceh yang bertugas di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, serta pihak Polsek Ulee Lheue.(AM)

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal lakukan kunjungan silaturrahmi kepada Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh, Kombes Pol. Fahmi Irwan Ramli di Banda Aceh, Senin, 13 Maret 2023. Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi terkait upaya meningkatkan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas. Selain itu dibahas pula persiapan angkutan lebaran tahun 2023, serta dukungan Kapolresta Banda Aceh untuk kelancaran operasional Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Kondisi ketertiban di dalam area pelabuhan, menurut Teuku Faisal, perlu mendapat perhatian khusus apalagi menjelang masa mudik lebaran. Oleh sebab itu, dukungan dari kepolisian sangat dibutuhkan demi terciptanya kondisi pelabuhan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Apalagi Pelabuhan Ulee Lheue merupakan pintu gerbang bagi kunjungan wisatawan ke Sabang. Dinas Perhubungan Aceh, tambah Faisal, terus berupaya menjalin kolaborasi yang intens dengan berbagai pihak supaya pelayanan transportasi di Aceh semakin membaik. Sementara itu, Kapolresta Banda Aceh mendukung penuh upaya Dinas Perhubungan Aceh melakukan pembenahan di Pelabuhan Ulee Lheue, khususnya terkait ketertiban operasional di area pelabuhan.(AM)

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh terus mendorong terlaksananya percepatan pembangunan kereta api Aceh. Percepatan pembangunan salah satu moda transportasi tertua yang pernah beroperasi di Aceh ini bisa tercapai melalui sinkronisasi serta koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota supaya diperoleh pemahaman yang utuh terkait pembangunan kereta api Aceh, baik tentang rencana program, hasil yang telah dicapai, serta kendala yang menjadi hambatan dalam proses pembangunan kereta api Aceh. “Mewujudkan kereta api Aceh memang penuh tantangan dan kendala. Tapi kita yakin peluang itu (menghidupkan kereta api Aceh) selalu ada, meskipun tantangan-tantangannya lebih besar,” ucap Teuku Faisal, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perkeretaapian Aceh di Hotel Hermes Palace Banda Aceh, Kamis, 9 Maret 2023. Teuku Faisal tidak memungkiri bahwa pembangunan kereta api Aceh yang telah dimulai, dalam perkembangannya banyak mengalami kendala, baik permasalahan lahan maupun keterbatasan anggaran. Upaya Pemerintah untuk menghidupkan atau merevitalisasi kembali perkeretaapian Aceh disambut dengan antusias oleh masyarakat Aceh dengan berbagai harapan dan keinginan. Di samping itu, Teuku Faisal berharap Kementerian Perhubungan serius dalam melakukan percepatan pembangunan kereta api Aceh. “Kita juga harapkan pembangunannya dibarengi dengan sosialisasi yang masif kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Aceh,” sebutnya. Menurut Teuku Faisal, pembangunan kereta api Aceh diharapkan tidak dikerjakan pada saat kondisi sudah rumit seperti halnya DKI Jakarta. Pembangunan kereta api Aceh diharapkan sebagai proyeksi bahwa ke depan perlu adanya transportasi atau angkutan massal yang siap menghadapi kemajuan industri Aceh, kemajuan mobilitas penduduk, dan sebagainya. “Tentu ini harus kita siapkan dari awal, bagaimana industri ini bisa berkembang dan didukung oleh transportasi dan angkutan massal seperti kereta api, dan terjalin konektivitas dengan pelabuhan atau moda transportasi lainnya,” tutur Faisal.

LANGSA – Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki diwakili Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal bersama Pj. Walikota Langsa, Said Mahdum luncurkan peresmian ekspor perdana di Pelabuhan Kuala Langsa, Rabu, (7/3/2023). Said Mahdum dalam amanatnya menyebut ekspor perdana ini bersamaan dengan pelayaran perdana menggunakan 2 unit kapal yaitu KM Nagata dengan bobot 75 Gross Tonage (GT) dan KM Bowou Farungo dengan bobot 108 GT. Kedua kapal ini adalah jenis general cargo yang membawa muatan barang campuran diantaranya hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan tujuan masing-masing Pelabuhan Klang, Pelabuhan Lumut, dan Pelabuhan Hutan Melintang Malaysia. “Ke depan, kegiatan ekspor yang rutin/terjadwal pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu dengan tujuan ke Malaysia dan Thailand agar dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh para pelaku ekspor/ impor yang ada di Langsa dan sekitarnya,” ujarnya. Sementara itu, Pj Gubenur Aceh melalui Kadishub Aceh, Teuku Faisal mengatakan kegiatan ekspor yang kita lakukan ini menunjukkan bahwa komoditas unggulan daerah kita, baik dari sektor pertanian, perkebunan maupun perikanan, dapat diandalkan dan mampu bersaing tidak saja di pasar dalam negeri, tetapi juga di pasaran luar negeri. “Selama ini banyak komoditas unggulan dari Aceh yang diekspor ke luar negeri melalui jalur di luar Aceh, maka dengan diresmikan eskpor perdana ini kami harapkan agar peluang ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak,” sebut Faisal. Kegiatan ekspor ke Malaysia dan Thailand ini merupakan perwujudan nota kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang ditandatangai dalam pertemuan tingkat Menteri di Langkawi pada tanggal 20 Juli 1993. Dalam nota kerjasama tersebut Aceh termasuk sebagai salah satu wilayah prioritas kerjasama IMT GT.(RZ)

BANDA ACEH – KM. Kendhaga Nusantara 14 melalui program Tol Laut kembali mengangkut sekitar 30 ton ikan frozen dari Pelabuhan Laut Malahayati, Krueng Raya, Aceh Besar, Senin (6/2/2023). Angkutan barang perintis tol laut Aceh ini selanjutnya dikirim ke Jakarta pada hari yang sama. Ikhsan Ramadhani, Kepala Unit PT Perikanan Indonesia (Perindo) Unit Lampulo Banda Aceh menyampaikan bahwa pengiriman ikan frozen tersebut dilakukan sebulan sekali. Jenis ikan yang dikirim dari Aceh yaitu ikan pelagis, yang mana kategori ikan pelagis terdiri dari ikan cakalang, ikan layang dan ikan marlin. “Ikan pelagis salah satu ikan yang paling banyak diminati, jadi kalau kuantitasnya banyak, pasarnya juga meningkat. Tetapi, pengiriman ikan dari sini sangat bergantung pada hasil tangkapan nelayan,” sebutnya. Dilanjutkannya, pengiriman ikan frozen dilakukan apabila ada permintaan dari konsumen. Pengiriman ikan frozen tidak hanya diminati oleh kalangan domestik tetapi juga kalangan lokal. “Kehadiran tol laut ini tentunya dapat membuka peluang dan sangat membantu bagi nelayan dan pelaku usaha. Hal ini dikarenakan, dapat memberi kemudahan dalam proses distribusi ikan frozen,” tambahnya. Namun, Ramadhani juga menyampaikan seharusnya target dalam pengiriman ikan frozen bisa mencapai 100 ton per bulan. Hal ini tidak dapat dilakukan karena keterbatasan fasilitas kontainer refrigerator box trucks dan juga jadwalnya yang kurang fleksibel. Sehingga menyebabkan pengiriman ikan menjadi terhambat proses pengirimannya. Ramadhani juga berharap kedepan jadwal tol laut bisa dapat lebih fleksibel agar pengiriman ikan frozen dilakukan bisa mencapai target yang diharapkan dan penambahan fasilitas kontainer refrigerator box trucks bisa diperbanyak untuk trayek T1.(HM)

SINABANG – Tingkatkan layanan angkutan penyeberangan di Pulau Simuelue, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah 1 Aceh bangun dermaga tambahan di Pelabuhan Penyeberangan Sinabang. Pembangunan dermaga tambahan ini penting karena Pelabuhan Sinabang melayani angkutan penyeberangan dari dan ke 4 kabupaten di wilayah barat Aceh, mulai dari Calang Aceh Jaya, Kuala Bubon Aceh Barat, Labuhan Haji Aceh Selatan, hingga Aceh Singkil. Hal itu seperti disampaikan oleh Kepala BPTD Wilayah 1 Aceh, Mulyahadi dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Sinabang pada hari Senin, 6 Maret 2023 kemarin. Dengan adanya dermaga tambahan, diharapkan transportasi penyeberangan bisa beroperasi lebih maksimal. Seperti diketahui, transportasi penyeberangan ke pulau terluar di Aceh ini dilayani oleh KMP Aceh Hebat 1, KMP Teluk Sinabang, dan KMP Teluk Singkil. Pada saat tertentu, KMP Aceh Hebat 3 juga bersandar di pelabuhan ini. Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue, Kapolsek Simeulue Timur, Komandan Lanal Simeulue, Koordinator Pelabuhan Sinabang, Nahkoda KMP Aceh Hebat 1, Nahkoda KMP Teluk Sinabang, serta sejumlah stakeholder lainnya.(AM)

CALANG – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Calang pada Rabu, 1 Maret 2023. Di Pelabuhan Calang, ia disambut oleh Erwandi, selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calang. Kunjungan Teuku Faisal ini guna menindaklanjuti usulan Gubernur Aceh, Achmad Marzuki kepada Menteri Perhubungan RI terkait pembangunan breakwater (pemecah gelombang) di Pelabuhan Calang. “Kita melihat kegiatan ekspor impor di Pelabuhan Calang ini terus tumbuh signifikan dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, perlu pembangunan breakwater supaya aktivitas bongkar muat bisa berjalan sepanjang tahun,” ungkap Teuku Faisal. Karena pada musim tertentu seperti musim angin barat misalnya, arus serta ombak laut cukup mengganggu aktivitas sandar kapal yang hendak melakukan bongkar muat di Pelabuhan Calang. Teuku Faisal juga mendorong pihak UPP Kelas III Calang agar segera menyiapkan dokumen pendukung pembangunan breakwater pelabuhan, seperti dokumen feasibility study dan DED, untuk melengkapi usulan yang telah diajukan Pemerintah Aceh. Pembangunan breakwater menurut Teuku Faisal cukup mendesak supaya aktivitas ekspor komoditas Aceh, seperti CPO (Crude Palm Oil) dan komoditas lainnya, ke luar negeri bisa lebih optimal. “Kita berharap Pelabuhan Calang menjadi “leading” dalam mendukung ekspor komoditas Aceh di wilayah barat selatan ini,” ungkap Faisal. Pada kesempatan yang sama, Erwandi mengiyakan bahwa pada saat tertentu, khususnya saat musim angin barat, alun laut cukup kencang sehingga mengganggu aktivitas sandar kapal di dermaga. Pihaknya akan menyiapkan dokumen yang dimaksud sehingga pembangunan breakwater bisa terealisasi. Di samping pembangunan breakwater, Erwandi juga menyampaikan tentang kinerja Pelabuhan Calang saat ini. Pelabuhan berkategori pelabuhan pengumpul ini melayani 15 kapal luar negeri sepanjang tahun 2021 dan 2022, baik kegiatan ekspor maupun impor. Selain itu, pelabuhan ini telah melayani aktivitas bongkar muat barang sebanyak 136.855 ton selama tahun 2022.(AM)