Author: PPID Perhubungan

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan agar layanan angkutan laut perintis dapat lebih maksimal dan lebih efisien dari sisi anggaran dan tepat guna, di tengah keterbatasan pendanaan melalui APBN. Hal ini disampaikan Menhub pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelayaran Perintis bertema Pelayaran Perintis yang Tepat Guna Untuk Merajut Keterpaduan Konektivitas dan Mendukung Kegiatan Ekonomi di Daerah Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Armada, yang diselenggarakan Ditjen Perhubungan Laut, Selasa (1/8). “Saat ini ruang fiskal alokasi anggaran pemerintah terbatas, hal ini mendorong kita untuk dapat mengelola anggaran secara bijak, efisien, efektif, dan ekonomis. Lakukan identifikasi ruas-ruas trayek yang dapat ditawarkan ke sektor swasta atau komersial, dan ruas-ruas trayek yang berhimpitan juga dapat dilakukan efisiensi,” ujar Menhub. Selain itu, Menhub juga meminta agar pengawasan penyelenggaraan angkutan laut kapal perintis pun perlu dilakukan secara menyeluruh untuk, memastikan pengelolaan angkutan laut sesuai dengan aturan. Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif menjelaskan, di tengah keterbatasan pendanaan, diharapkan tidak mengurangi semangat untuk tetap melakukan yang terbaik dalam memberikan layanan guna menjaga konektivitas masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. “Perlu dilakukan pemodelan jaringan trayek kapal perintis yang lebih optimal. Sehingga diharapkan dapat menciptakan anggaran yang efisien namun tetap bermanfaat untuk menumbuhkan ekonomi pada daerah yang disinggahi,” ujarnya. Antoni berpesan kepada para penyelenggara pelabuhan agar dapat memberikan kemudahan layanan, biaya yang ekonomis, dan prioritas sandar di pelabuhan. Selain itu, para operator kapal perintis dan kapal rede juga diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan penumpang dan melakukan perawatan armada kapal perintis dengan baik. Sementara, para Dinas Perhubungan Provinsi dan KSOP/UPP di Pelabuhan pangkal perintis diharapkan selalu mengevaluasi trayek-trayek kapal perintis di daerah dengan memperhatikan occupancy dan produksi baik penumpang maupun barang agar daerah-daerah menerima manfaat secara optimal. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hendri Ginting menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai uoaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam angkutan perintis. Salah satunya adalah dengaan e-katalog. “Sesuai dengan arahan Bapak Menteri, kami telah berkolaborasi dalam rangka mewujudkan proses simplikasi dan transparansi dalam pemilihan operator swasta penyedia angkutan laut perintis, dimana akan diterapkan proses pemilihan melalui e-katalog pada tahun 2024. Proses ini akan membuat proses pemilihan menjadi lebih mudah, transparan dan lebih efektif,” jelas Hendri. Sejak diluncurkan, penyelenggaraan pelayanan kapal perintis terus mengalami peningkatan, baik dari segi kapasitas daya angkut kapal, maupun jumlah muatan yang dilayani. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Perintis pada tahun 2023 ini melayani 116 trayek yang menyinggahi 562 Pelabuhan pada 23 Provinsi di 183 Kabupaten/Kota. Angkutan laut perintis secara konsisten hadir untuk menghubungkan daerah yang masih tertinggal atau belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju, daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai, dan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut. (*) Sumber: Kemenhub

JAKARTA – Kementerian Perhubungan terus mendorong pemanfaatan energi terbarukan dalam sistem transportasi Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat membuka kegiatan International Battery Summit 2023 yang diselenggarakan oleh National Battery Research Institute (NBRI) berkolaborasi dengan Asosasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) di Jakarta, Selasa (1/8). Menhub menyampaikan, sektor transportasi menjadi fokus dari program transisi penggunaan energi terbarukan, salah satunya melalui penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai, untuk mengendalikan permasalahan perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca (GRK). “Penggunaan kendaraan listrik ini turut berperan dalam dekarbonisasi transportasi jalan yang menyumbang lebih dari 15% emisi energi global. Diharapkan dapat meningkatkan efisiensi energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar karbon, dan meningkatkan kualitas udara,” ujar Menhub. Kementerian Perhubungan, lanjut Menhub, telah menetapkan sejumlah kebijakan dan peraturan untuk mendukung sistem transportasi berkelanjutan, termasuk percepatan penggunaan kendaraan listrik, seperti misalnya tentang aturan konversi kendaraan sepeda motor dan kendaraan lainnya, menerapkan biaya uji tipe yang lebih murah untuk kendaraan listrik, melibatkan pihak swasta, dan lain sebagainya. Menhub menegaskan, Indonesia berpotensi untuk memproduksi kendaraan listrik secara nasional, juga bersaing di industri kendaraan listrik global. Oleh karenanya, ia mendorong sinergi dan dan kolaborasi antar lembaga pemerintah, pelaku industri otomotif, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik. “Untuk itu, bagaimana kita mampu menciptakan ekosistem kendaraan listrik, termasuk produksi komponen penting seperti baterai, menjadi hal yang krusial,” lanjut Menhub. Lebih lanjut Menhub mengapresiasi diselenggarakannya kegiatan semacam ini oleh berbagai pihak. “Dengan peran aktif semua pihak, akan semakin memperkuat komitmen dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mempercepat terwujudnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” tuturnya. Pada kegiatan IBS 2023 yang diselenggarakan pada 1-2 Agustus 2023, sejumlah Menteri hadir sebagai pembicara, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (*) Sumber: Kemenhub

Jakarta – Kementerian Perhubungan menyediakan layanan pengujian sepeda motor listrik hasil konversi melalui mobil alat uji non-statis yang dapat berpindah-pindah tempat. Layanan ini merupakan salah satu upaya mendukung program konversi motor listrik, dalam rangka mewujudkan kualitas udara yang bersih dan mengurangi penggunaan BBM. Layanan ini diluncurkan pada kegiatan peresmian Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/7), yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jend. Listyo Sigit Prabowo. Mobil alat uji non-statis ini akan digunakan untuk pengujian tipe motor listrik hasil konversi dan kendaraan selain sepeda motor melalui 25 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang tersebar sejumlah wilayah di Indonesia. Layanan mobil alat uji ini dapat dilakukan di area terbuka yang bidangnya datar dengan perkerasan yang cukup dengan ukuran luas kurang lebih 200 meter, sehingga diharapkan akan semakin mudah diakses dan semakin masif. “Semua pihak harus memberikan dukungan dan memberikan contoh. Kami saat ini memiliki 1 pusat pengujian di Bekasi dan 25 BPTD. Nantinya pihak swasta, Badan Layanan Umum (BLU) dan bengkel konversi yang sudah terakreditasi A juga dapat melakukan pengujian,” ujar Menhub. Penyediaan layanan pengujian melalui mobil non-statis ini merupakan bagian dari tanggung jawab Kemenhub untuk memastikan kendaraan yang akan dioperasikan laik jalan dan memenuhi persyaratan teknis, khususnya terkait aspek keselamatan. Jenis pengujian kendaraan konversi sepeda motor yang akan dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan terpenuhi diantaranya yaitu: pengujian lampu utama, klakson, rem, berat, pemeriksaan konstruksi, pengujian speedometer dan keselamatan fungsional. Selain itu, pengujian juga meliputi perlindungan terhadap sengatan listrik perlindungan kontak langsung, perlindungan kontak tidak langsung, hambatan isolasi dan perlindungan terhadap air. Melalui layanan ini, diharapkan dapat mendukung terwujudnya target program konversi motor listrik yang dicanangkan pemerintah yaitu sebanyak 50.000 unit di tahun 2023 dan 150.000 unit untuk tahun 2024. Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat per 27 Juli 2023, tercatat jumlah sepeda motor konversi berdasarkan jumlah Sertifikat Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang terbit yaitu sebanyak 183 unit. Hingga saat ini, terdapat 26 bengkel konversi sepeda motor tersertifikasi. Kemenhub terus berupaya mendorong peningkatan ekosistem motor listrik hasil konversi secara masif dan jumlah bengkel konversi, melalui berbagai inovasi layanan. Pada kegiatan Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana yang diselenggarakan Kementerian ESDM ini akan mengkonversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik sebanyak 100 unit. Diharapkan pada akhir Agustus 2023, seluruh motor selesai dalam proses konversi, proses uji dan perubahan surat kendaraan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri ESDM – Menteri Perhubungan – Kepala Kepolisian Negara RI tentang Percepatan Layanan Program Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.(*) Sumber: Kemenhub

Bekasi – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kembali mengecek langsung proses pengujian LRT Jabodebek pada Sabtu (29/7). Usai mengikuti uji coba LRT Jabodebek mulai dari Stasiun Dukuh Atas, Jakarta ke Stasiun Harjamukti, Depok, lalu ke Stasiun Jatimulya, Bekasi Timur, Menhub menyebut laju kereta sudah lebih halus dan lebih nyaman. “Saya bahagia bahwa kini sudah semakin baik dibandingkan pengujian sebelumnya. Saya minta kepada operator, jika ada kelemahan agar segera diperbaiki dan ditingkatkan,” ujar Menhub. Menhub mengungkapkan, ingin memastikan aspek keselamatan telah terpenuhi sebelum nantinya LRT Jabodebek mulai beroperasi secara komersial. Menhub menyebut, pengujian dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama yaitu dengan pengoperasian semua kereta LRT, untuk memastikan aspek keamanan dan keselamatan terpenuhi di semua kereta yang akan dioperasikan. Selanjutnya tahap kedua, pengoperasian kereta dengan jumlah penumpang maksimal. Ujicoba tahap kedua ini sekaligus untuk memastikan pelayanan penumpang serta tingkat kenyamanan penumpang. Lalu, tahap ketiga dilakukan uji coba dengan headway ketat dan rute pulang-pergi (PP). “Ujicoba ini kita lakukan hingga lima hari sebelum 18 Agustus, sehingga dapat segera kita laporkan kepada Presiden. Jika pengujian berjalan lancar, operasional LRT Jabodebek secara komersial dapat dilakukan saat kita merayakan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia,” kata Menhub. Selain menjajal LRT, Menhub juga mengunjungi Gedung Operation Control Center (OCC) LRT Jabodebek dan memberikan pengarahan dan motivasi kepada para petugas, mulai dari train attendant, petugas OCC, sampai kepala Stasiun LRT Jabodebek. Menhub juga mempersilahkan para petugas untuk menyampaikan aspirasinya untuk menjadi bahan masukan dan evaluasi. “Ketika kereta ini sudah berjalan, maka kita tidak bisa berhenti atau mundur lagi. Kalau ada masalah pasti akan banyak keluhan dari masyarakat. Untuk itu, kita harus pastikan dengan quality control dan tingkat keselamatan yang baik,” tutur Menhub. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo mengapresiasi kehadiran Menhub yang dapat menjadi penyemangat bagi jajaran KAI, khususnya divisi LRT Jabodebek, dalam mempersiapkan pengoperasian LRT Jabodebek. Turut hadir dalam kegiatan ini, Inspektur Jenderal Arif Toha, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, dan Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Baja Sirait. Hadir pula para jajaran dari stakeholder yakni: PT Adhi Karya Tbk, PT LEN Industri (Persero), PT INKA (Persero), PT Siemens Mobility Indonesia, PT Mott Macdonald Indonesia, OMRC SI-Systra, dan KAI Divisi LRT Jabodebek.(*) Sumber: Kemenhub

LHOKSEUMAWE – Aktivitas ekspor mulai bergeliat dari Pelabuhan Laut Krueng Geukueh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, pada Selasa 1 Agustus 2023 menyaksikan secara langsung proses muat cangkang sawit dengan volume 10.000 ton ke kapal MV. Sun Brave yang berbendera Singapore. Kapal dengan panjang 127 meter dan bobot 9.976 GT itu akan membawa produk ekspor cangkang sawit asal Aceh ke Jepang. Kedatangan, Kepala Dinas Perhubungan (Aceh), Teuku Faisal beserta rombongan disambut Branch Manager Pelindo Multi Terminal Cabang Lhokseumawe, Joni Hutama. Sebut Joni, secara fasilitas pelabuhan mereka siap melayani aktivitas ekspor baik ke Asia maupun Eropa. “Ini adalah kapal kelima yang mampu memuat 10.000 ribu ton. Aktivitas ekspor di sini semakin optimal,” katanya. Dilanjutkannya, untuk kegiatan ekspor, pelabuhan ini dapat disandari dua kapal yang memiliki panjang sekitar 150 meter pada saat yang bersamaan. Untuk saat ini, 38 hektar lahan pelabuhan juga telah digunakan untuk mendukung kegiatan ekspor. Menurut Joni, dengan adanya aktivitas rutin ekspor akan memberi dampak positif terserapnya tenaga kerja lokal dan meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain cangkang sawit, dalam tahun ini dan tahun sebelumnya, Pelabuhan Krueng Geukueh juga melayani ekspor CPO dan komoditas unggulan Aceh ke berbagai negara. Seperti diketahui, Pelabuhan Krueng Geukueh termasuk ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Salah satu manfaat kehadiran KEK ini adalah adanya keringanan pajak bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor dari sini. Salah satu eksportir dari PT Biomas Andalan Indonesia, Piter Halim yang turut hadir mengatakan ekspor cangkang sawit ini diterima dari Perusahaan Kepala Sawit (PKS) dari Bireuen, Meulaboh, Nagan Raya, dan sekitarnya. “Hal yang paling mendukung adalah pelabuhan ini lebih ekonomis dan efisien dibandingkan dengan pelabuhan diluar Aceh yg terlalu padat,” sebut Piter. Ditambahkannya, dalam tahun ini target ekspornya mencapai 120 ribu ton cangkang sawit dari Aceh sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Kadishub Aceh, Teuku Faisal yang hadir dalam kesempatan ini mengatakan bahwa Pemerintah Aceh mengapresiasi Pelindo dan pihak eksportir yang telah melakukan aktivitas ekspor melalui pelabuhan Krueng Geukueh. Pemerintah Aceh siap memberikan dukungan guna peningkatan aktivitas ekspor depannya. “Tentunya efek aktivitas ini menyeluruh, membuka lapangan kerja, dan sangat positif. Kita harapkan pelabuhan lainnya di Aceh juga dapat bergerak aktif”, kata Faisal.(MR)

Solo – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Minggu (30/7) mengecek progres proyek perkeretaapian di Solo, Jawa Tengah, sekaligus memberikan pengarahan kepada jajarannya di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah I Jawa Bagian Tengah. Dalam arahannya, Menhub menginstruksikan jajarannya agar memastikan pekerjaan dilakukan dengan kualitas kerja yang baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, Menhub juga minta jajarannya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta menjunjung tinggi integritas. “Di Solo, kita tengah mengupayakan penyelesaian pembangunan jembatan rel kereta api elevated (layang) sepanjang 270 meter, tepatnya di Simpang Joglo. Ditargetkan pada bulan Juni 2024 sudah dapat digunakan,” ujar Menhub. Menhub mengungkapkan, rangka jembatan yang digunakan dalam pembangunan jembatan rel kereta api ini menggunakan besi bulat dan sebagian besar pengerjaanya merupakan karya anak bangsa. “Teknologi ini merupakan yang pertama dilakukan di Asia Tenggara dan 90 persennya adalah produk lokal,” ucap Menhub. Dengan dibangunnya rel layang ini, diharapkan dapat mengatasi kemacetan yang selama ini terjadi akibat adanya perlintasan sebidang di Simpang Joglo, Solo. Adapun keberadaan jalur ganda KA Solo-Semarang sangat penting untuk meningkatkan keterhubungan antara kota Solo, Semarang, Purwokerto, dan Yogyakarta (aglomerasi Joglosemar). Sejumlah proyek peningkatan perkeretaapian yang tengah dilakukan di Jawa Tengah, termasuk di Solo pada tahun 2022 s.d 2024 meliputi : pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo – Semarang Fase I (Solobalapan – Kalioso) (2022 – 2024) termasuk pembangunan Jalur KA Layang Simpang Joglo sepanjang 10 km’ dan Jembatan Rangka Baja Simpang Joglo sepanjang 270 m. Kemudian, peningkatan jalur kereta Maos-Cilacap sepanjang 21 km (2023-2024); Peningkatan jalur kereta Solo – Wonogiri sepanjang 32 km (2023-2024); Reaktivasi jalur kereta Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas tahap II sepanjang 2,1 km; serta pembangunan box culvert pada BH 1149 km 312+075 antara Linggapura-Bumiayu dan Saluran Terbuka antara BH 1313 KM 336+686 antara Karangsari-Karanggandul lintas Cirebon – Kroya. Turut hadir dalam kegiatan ini, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Sesditjen Perkeretaapian Jujun Wahyuningsih, Direktur Prasarana Perkeretaapian Djarot Tri Wardhono, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah I Jawa Bagian Tengah Muttaqin Said, para Pejabat Pembuat Komitmen di BTP Wilayah I, dan Kepala Daop 4,5, dan 6 PT. KAI. (*) Sumber: Kemenhub

JAKARTA – Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) mewisuda atau melantik 3.056 perwira transportasi laut di Politeknik Pelayaran Banten, Selasa (25/7). Kegiatan ini mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) untuk pelaksanaan Wisuda Program Vokasi Terbanyak dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan RI. “Saya menyampaikan rasa bangga, karena 3.056 orang yang diwisuda itu tidak sedikit. Dari rekor MURI tersebut kita ketahui bahwa pihak luar terus mengapresiasi apa yang dilakukan Kementerian Perhubungan untuk terus memajukan transportasi di Indonesia melalui pengembangan sumber daya manusia,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta (26/7). Para Perwira Transportasi Laut yang diwisuda berasal dari lulusan Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten, Sekolah Transportasi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta. Upacara pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala BPSDMP, Djoko Sasono. Dalam sambutannya, Djoko mengungkapkan bahwa upacara pelantikan dan pelepasan hari ini merupakan puncak dari bukti kesungguhan, dedikasi, disiplin dan kerja sama selama melaksanakan pendidikan dan pelatihan di Poltekpel Banten, STIP Jakarta dan BP3IP Jakarta. “Di 2045, Indonesia diproyeksikan akan masuk dalam empat raksasa ekonomi dunia dengan pendapatan perkapita USD 30.000 per tahun. Tentu saja dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran kalian sebagai pelaut-pelaut yang handal dan luar biasa”, ungkapnya. Upacara kali ini mengambil tema “Perwira Transportasi Laut yang Profesional, Inklusif, dan Kolaboratif Mendukung Tata Kelola Transportasi Hijau Berkelanjutan”, dengan harapan dapat menjadi momentum dalam memberikan pemahaman secara inklusif kepada masyarakat, khususnya sektor maritim untuk berkolaborasi membangun keselarasan langkah dalam mengawal isu-isu perubahan iklim. “Hal ini juga sesuai dengan rencana mitigasi aksi perubahan iklim yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan pada sektor transportasi laut, yaitu modernisasi kapal, implementasi Onshore Power Supply (OPS) di Pelabuhan, implementasi Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP), implementasi Auto Fouling System pada lambung kapal, elektrifikasi peralatan bongkar muat di pelabuhan, pemanfaatan penerangan jalan bertenaga surya di pelabuhan, PLTS pada prasarana transportasi, penggunaan bahan bakar rendah karbon pada kapal, pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, dan pelayanan telekomunikasi pelayaran,” tambahnya. Direktur Poltekpel Banten, Moejiono, M.T., M.Mar.E melaporkan bahwa peserta pelantikan merupakan gabungan dari lulusan diklat pelaut Poltekpel Banten, STIP Jakarta dan BP3IP Jakarta, yang terdiri dari 197 orang Program Diklat Pelaut Peningkatan I, 1.194 orang Program Diklat Pelaut Peningkatan II, 762 orang Program Diklat Pelaut Peningkatan III, 418 orang Program Diklat Pelaut Peningkatan IV, 294 orang Program Diklat Pelaut Peningkatan V, 87 orang Program Diklat Pembentukan Diploma III, 79 orang Program Diklat Pelaut Pembentukan III, dan 25 orang Program Diklat Pelaut Pembentukan IV. “Lulusan Program Diklat Pelaut Peningkatan I, II, III, IV, V dan Program Diklat Pelaut Pembentukan III, IV serta Diploma III telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai IMO Model Course 7.01, 7.02, 7.03 dan 7.04 dengan sistem dan metode pembelajaran sesuai masa studi masing-masing yang mencakup 4 (empat) kriteria, yaitu kompetensi akademik, kompetensi profesional, kompetensi sikap dan kompetensi menghadapi perubahan”, ungkapnya.(*) Sumber: Kemenhub

Aceh sebagai salah satu dari sekian banyak kota di pesisir Indonesia yang memiliki banyak potensi wisata alam berupa pantai yang mulai diketahui oleh banyak orang. Namun yang belum diketahui juga lebih banyak. Sebut saja pantai di daerah Seurapong dan Lamteng, di Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar.Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh telah menyediakan KMP. Papuyu sebagai sarana bagi masyarakat melintasi Lamteng dan Seurapong. Fasilitas keselamatan, life jacket, liferaft, ringbuoy, sirine, dan alat navigasi lainnya jelas telah tersedia didalamnya. Dengan frekuensi pelayaran antara empat sampai dengan enam kali dalam seminggu dan tarif angkutan tiga puluh dua ribu rupiah untuk setiap orangnya tentu cukup terjangkau. Namun dengan baiknya sarana yang telah disediakan, mengapa okupansi rute Ulee Lheue-Lamteng dan Seurapong Belum Maksimal? Banyak faktor yang mempengaruhi kurangnya pergerakan masyarakat ke wilayah Lamteng dan Seurapong. Kurangnya pergerakan artinya kurang pula tingkat okupansi dari moda transportasi yang telah disediakan. Okupansi atau tingkat keterisian dari suatu moda transportasi dipengaruhi oleh banyak hal. Kenyamanan dan keamanan pada sarana yang disediakan, tarif, ketepatan waktu serta jenis ragam moda transportasi yang ditawarkan. Tidak hanya dari moda saja, keindahan lokasi yang dituju dan sarana dan prasarana di lokasi tujuan juga menjadi hal utama mendongkrak tingkat okupansi moda transportasi. Untuk sarana pemerintah telah berupaya semampunya, hanya saja pelayaran tidak dapat dilakukan dua kali dalam sehari seperti halnya pelayaran rute Ulee Lheue-Balohan yang bahkan bisa dilakukan berulang kali dalam sehari. Tentu ada ‘udang dibalik bakwan’, ada sebab dan alasannya. Terumbu karang pada lokasi masuk kapal menuju dermaga Lamteng dan Seurapong menjadi sebabnya. Jalur masuk kapal menjadi terbatas menyebabkan manuver kapal sulit dan rentan bertabrakan dengan banyaknya karang yang ada di sekitarnya. Belum lagi kondisi angin, cuaca, pasang surut air laut yang sangat mempengaruhi kemampuan kapal untuk berlayar. Nah ketika tabrakan terjadi baling-baling kapal dapat rusak. Jangan sampai karena ‘nila setitik rusak susu sebelanga’. Demi memaksakan dilakukan pelayaran mampu merusak aset sarana yang telah disediakan pemerintah. Dari pihak masyarakat sampai hari ini juga masih belum menganggap isu keamanan dalam pelayaran menjadi poin penting. Banyak masyarakat yang masih menggunakan kapal tradisional milik nelayan untuk melakukan pelayaran. Pariwisata menjadi sebab lainnya. Apakah jika mampu dilakukan pelayaran berulang akan ada keinginan masyarakat untuk bertandang? Bagaimana dengan kesiapan destinasi wisata Lamteng dan Seurapong? Bagaimana pula dengan kesiapan sarana dan prasarana yang menunjang pada daerah setempat?Tentu perlu pembenahan, peningkatan kualitas sarana prasarana yang mampu meningkatkan keinginan masyarakat untuk melakukan pergerakan. Berpola dengan melakukan pergerakan tidak hanya sekali namun berulang kali. Banyak dukungan yang dapat dilakukan pemerintah setempat. Penyediaan listrik dan air bersih yang memadai tentu sangat mendasar. Begitu pula jaringan internet yang masih sangat terbatas, padahal jelas kondisi saat ini, internet telah berubah menjadi kebutuhan vital layaknya listrik, air dan makanan. Terlebih jika yang menjadi target adalah kalangan milenial dan generasi Z. Milenial, Gen Z dan teknologi dapat disebut sahabat karib yang tidak bisa dipisahkan dan saling terikat satu sama lain. Dukungan lainnya dapat pula dengan memperkenalkan destinasi wisata setempat. Dengan berbasis media daring semua kalangan kini dapat memperoleh informasi tanpa harus mengeluarkan banyak modal. Penggunakan latar pemandangan objek wisata setempat dan kata-kata persuasif, tentu mampu mendatangkan wisatawan untuk membuktikan sendiri keindahan yang terdapat pada foto yang ditampilkan. Terlepas dari segala keterbatasan yang timbul, memang okupansi dari pelayaran rute Ulee Lheue-Lamteng dan Seurapong tidak sebaik rute Ulee Lheue-Balohan atau rute lintasan Singkil. Namun dari pergerakan 10 tahun terakhir jelas peningkatannya. Pada tahun 2013 jumlah penumpang Ulee Lheue – Lamteng sebanyak 330 orang, tahun 2017 total penumpang meningkat menjadi 2.936 orang dan di tahun 2022 yang lalu mencapai 5.142 orang dengan rata-rata tingkat okupansi mencapai 20% setiap bulannya. Semoga tingkat okupansi ke depannya semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya dukungan dan keterlibatan dari semua pihak.(Rahmi C. Nazir) Bacaan Aceh TRANSit lainnya dapat di baca di:https://dishub.acehprov.go.id/aceh-transit-press/

BALI – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut bersama dengan Penjaga Pantai Filipina (Philippines Coast Guard) dan Penjaga Pantai Jepang (Japan Coast Guard) menandatangani dokumen latihan bersama penanggulangan pencemaran minyak di laut yang dikenal dengan sebutan Regional Marine Pollution Exercise (Marpolex) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 di Bacolod, Filipina. Penandatanganan dokumen dimaksud dilakukan di Bali, Rabu (26/7) oleh Direktur KPLP, Rivolindo mewakili Indonesia, Ketua Delegasi dari Philippine Coast Guard, Vice Admiral Robert Patrimonio mewakili Filipina dan Ketua Delegasi dari Japan Coast Guard, Capt. Sase Koichi yang disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO) terpilih, Arsenio Antonio Dominguez Velasco. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, atas nama Pemerintah Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Philippine Coast Guard dan Japan Coast Guard atas kerja sama yang telah terjalin baik selama bertahun-tahun sejak tahun 1986 dan juga atas kerja keras yang memungkinkan terselenggaranya Regional Marpolex. Regional Marpolex juga merupakan bukti kepedulian Indonesia dengan berpartisipasi dan berbagi tanggung jawab untuk menjaga dan mendukung perlindungan lingkungan laut. “Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, laut adalah kehidupan kita, laut adalah nafas kita, laut sangat penting bagi kita, bagi rakyat kita. Melindungi lingkungan laut kita tidak hanya bermanfaat bagi bangsa, tetapi juga masyarakat global,” kata Budi Karya. Apresiasi juga disampaikan Menhub kepada Japan Coast Guard atas keterlibatannya dalam latihan dan kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan lingkungan laut di perairan Sulu dan perairan Sulawesi, khususnya terkait penanggulangan pencemaran minyak dan aktif mengikuti setiap latihan regional yang dilakukan antara Indonesia, Filipina dan Jepang. Latihan Penanggulangan Pencemaran Laut Regional didasarkan pada rencana jaringan tanggapan tumpahan minyak Sulu- Sulawesi pada tahun 1981 dengan tujuan utama untuk menguji dan mengevaluasi kemampuan cepat tanggap tumpahan minyak Republik Filipina, Republik Indonesia khususnya selama tumpahan minyak besar yang terjadi di dekat atau di sepanjang garis pantai Filipina atau Indonesia. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami beberapa peristiwa tumpahan minyak yang tidak hanya memakan korban kerusakan lingkungan dan kerugian finansial tetapi juga nyawa manusia. “Dan dari banyak pengalaman itu, kami belajar bahwa kunci keberhasilan operasi tanggap tumpahan minyak adalah koordinasi dan kerja sama,” ujar Arif. Oleh karena itu, Indonesia berharap kerjasama antara tiga negara ini akan semakin kuat di masa mendatang, karena mengemban tugas untuk memastikan lingkungan laut tetap terjaga dan menjadi warisan kita untuk generasi selanjutnya. Sebagai informasi, Kedatangan Mr. Arsenio ke Indonesia merupakan kunjungan perdananya ke Indonesia sejak ia terpilih sebagai Sekjen IMO periode 2024 s.d. 2028 pada Sidang IMO Council ke 129 di London, Inggris. Selain itu, Sekjen IMO menjadi pembicara dalam Workshop IMO Review on The Regional Cooperation in Implementation of IMO Instrument on Marine Environmental Protection di hari yang sama dengan kegiatan penandatanganan Dokumen Latihan Regional Marpolex yang dilanjutkan dengan kegiatan Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation in ASEAN Perspective oleh Global Initiative For Southeast Asia (GISEA). Kementerian Perhubungan menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah atau Maritime Administration pada Organisasi Maritim Internasional di bidang pelayaran (IMO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan. (*) Sumber: Kemenhub

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2022. Opini WTP ini merupakan yang ke-10 kali berturut-turut yang berhasil diraih sejak tahun 2013. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan rasa syukur atas capaian positif ini dan berkomitmen untuk menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari BPK yang perlu ditindaklanjuti.Menhub menyampaikan apresiasi atas peran BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan memberikan evaluasi perbaikan. “Kami seluruh jajaran Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut secara maksimal,” ujar Menhub pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan BPK atas laporan keuangan Kemenhub Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (25/7). Lebih lanjut Menhub juga memberikan apresiasi kepada seluruh insan perhubungan yang telah bekerja keras dalam menyukseskan program-program pembangunan serta menjaga integritas dalam menjalankan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa jajaran Kemenhub telah berusaha keras untuk melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara akuntabel dan transparan Ia menyebut, banyak upaya-upaya yang telah dilakukan jajaran Kemenhub sehingga dalam pemeriksaaan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan. “Tentunya ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan, sepuluh tahun berturut-turut Kemenhub berhasil meraih WTP,” tuturnya. Turut hadir pada kegiatan ini Auditor Utama Keuangan Negara I BPK Akhsanul Khaq, Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto Rahardjo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kristi Endah Murni, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, serta Kepala BPSDM Perhubungan, Djoko Sasono. (*) Sumber: Kemenhub