Author: PPID Perhubungan

BANDA ACEH – Antusias ratusan ASN Dishub Aceh dari Gedung Induk, UPTD Terminal Tipe B, dan UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja terlihat semarak pagi Jumat, 18 Agustus 2023. Beberapa diantaranya bahkan menempelkan bendera merah putih di pipi kanan dan kiri. Ada juga yang memakai baju nuansa merah putih, mereka bergembira ria menyemarakkan HUT Kemerdekaan Ke-78 Republik Indonesia. Kehadiran mereka di lapangan apel Dishub Aceh ini guna mengikuti serangkaian perlombaan 17-an. Mulai dari lomba suap pisang, YES/No, dan estafet balon diharapkan mampu bangun semangat dan nilai-nilai luhur perjuangan bangsa tempo dulu dalam meraih kemerdekaan Nusantara. “Melalui kegiatan seru nan menyenangkan ini, harapannya dapat menjadi penyemangat dalam melanjutkan perjuangan membangun bangsa ini,” sebut Sri Trisna Fitri, Ketua Panitia Kegiatan. Momen penuh keakraban ini semoga kita dapat meneruskan semangat para pahlawan dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Merdeka! “Freedom in our mind, faith in our words, pride in our heart and memories in our soul. Let us all salute the nation on this patriotic day, Happy  Indonesian Independence Day 78th.”(MR/MG)

BANDA ACEH – Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki bersama Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta tim dari masing-masing instansi mengikuti rapat koordinasi (rakor) dengan Direktur Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub RI melalui sambungan zoom meeting, Jumat, 18 Agustus 2023. Rakor ini membahas permohonan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Menteri Perhubungan RI terkait usulan kebutuhan transportasi pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XXI Tahun 2024.(AM)

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku. Diantara belasan ribu pulau tersebut, hanya sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni. Berada diantara dua samudera dan dua benua menjadikan wilayah perairan sebagai salah satu urat nadi perekenomian Indonesia.  Simeulue, berada di Samudera Hindia, terpisah 150 kilometer jauhnya dari tepi pantai barat Pulau Sumatera menjadikan akses utama ke daratan utama hanyalah melalui moda transportasi udara dan laut melalui penerbangan dan pelayaran perintis. Yang terakhir disebut benar-benar menjadi sarana transportasi krusial untuk arus barang dan penumpang ke wilayah Simeulue. Penyelenggaraan angkutan pelayaran perintis sendiri berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik negara, adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan di perairan karena belum memberikan manfaat secara komersial. Hadirnya pelayaran perintis utamanya untuk memberi pelayanan mobilitas penduduk kepulauan dan pemenuhan kebutuhan bahan pokok pada daerah yang terpencil, terdepan, terluar dan terisolir. Adalah KMP Aceh Hebat 1 yang kemudian menjadi andalan untuk berlayar di lintasan perintis Calang-Sinabang dengan jarak tempuh pelayaran sejauh 175 mil. KMP Aceh Hebat 1 melakukan pelayaran perdananya pada 9 Maret 2021 pada pukul 17.30 WIB, setelah melalui proses panjang hingga penerbitan keputusan Kementerian Perhubungan RI tentang penetapan operator angkutan penyeberangan perintis yang dibiayai melalui APBN. Tentunya, pelayaran perdana hari ini tidak luput dari campur tangan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang telah melakukan penilaian terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada kapal yang dibuktikan dengan terbitnya Safety Manajement Certificate (SMC) yang merupakan prasyarat terakhir sebelum kapal dapat beroperasi. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 Pasal 14 ayat 2 poin e bahwa Kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan perintis ditentukan berdasarkan kriteria faktor muatan rata-rata kapal kurang dari 60% (enam puluh per seratus) per tahun. Pada September 2022, berdasarkan surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang berdasarkan Hasil Evaluasi lintas Perintis tahun 2022, load factor penumpang kapal angkutan penyeberangan KMP Aceh Hebat 1 lintasan Calang-Sinabang adalah sebesar 81,70% dan load factor kendaraan sebesar 66,08%, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria keperintisan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 tentang perubahan kedua PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil evaluasi KMP Aceh Hebat 1 lintasan Calang-Sinabang tidak dapat diberikan subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis untuk bulan Oktober s.d Desember 2022 dikarenakan load factor demand pada lintasan tersebut di atas 60%. Dengan telah berubahnya status lintasan penyeberangan Calang-Sinabang dari lintasan perintis menjadi lintasan komersil berdasarkan data fakta di lapangan, baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tidak memiliki dasar hukum untuk dilakukan pemberian subsidi pada lintasan penyeberangan tersebut. Lantas bagaimana efeknya pada masyarakat yang menggantungkan rezeki melalui jalannya lalu lintas di jalur ini? Di periode awal penghapusan subsidi pada lintasan penyeberangan Calang-Sinabang, hal yang pertama terasa tentu saja kenaikan tarif pada pelayaran lintasan ini. Suara-suara keberatan masyarakat bermunculan di media sosial. Bisa jadi, ini juga dikarenakan naiknya tarif berimbas langsung pada kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari yang terpaksa ikut-ikutan beradaptasi. Namun, menilik dari data penumpang KMP Aceh Hebat 1, load factor penumpang sepanjang triwulan pertama 2023 rata-rata mencapai angka 80% dengan jumlah penumpang tertinggi pada bulan Januari. Dari data, sepertinya faktor “kebutuhan” menang telak dibanding faktor “kemahalan”. Masyarakat amat membutuhkan jasa pelayaran lintasan Calang-Sinabang sehingga meskipun tarif jasanya naik, masyarakat tetap menggunakan jasa pelayaran KMP Aceh Hebat 1. Selain itu, boleh jadi faktor belum adanya pilihan lain yang available juga turut andil. Menurut Al Qadri, Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan Aceh, alternatif yang dapat dilakukan Pemerintah Aceh adalah mengusulkan lintasan penyeberangan perintis baru, dengan pertimbangan Pulau Simeulue sebagai salah satu daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan) sehingga tetap harus ada lintasan perintis untuk memberikan pilihan kepada masyarakat yang tidak mampu. Lintas penyeberangan baru yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh untuk menjadi lintas penyeberangan perintis adalah lintas penyeberangan Pulau Banyak–Sinabang dengan jarak 70 mil laut.(*) Versi cetak digital dapat diakses dilaman:

BANDA ACEH – Suasana syahdu nampak di kota yang udaranya terbersih se-Indonesia ini, sejak pagi saat buih-buih kopi robusta masih dikepuli asap dalam gelasnya, Tim Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Aceh bersama TNI-Polri telah bersiap mengamankan alur masuk lalu lintas ke Kantor Gubernur Aceh. Kehadiran mereka dalam rangka upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia di halaman apel kantor Gubernur Aceh, Kamis, 17 Agustus 2023, Banda Aceh. Ratusan iring-iringan mobil roda empat dan sepeda motor yang hilir mudik pagi ini perlu dilakukan langkah-langkah strategis demi kelancaran arus masuk maupun keluar dari lapangan upacara. Saat penaikan bendera merah putih dan dinyanyikannya lagu kebanggaan Indonesia Raya, Tim LLAJ Dishub Aceh bersama aparat petugas gabungan lainnya memberhentikan sejenak masyarakat ibukota yang melintasi jalan Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh tepat berada di depan kantor Gubernur Aceh. Masyarakat pun antusias mengindahkan ajakan ini. Peringatan HUT ke-78 RI pada kali ini turut dimeriahkan parade atlet paramotor nasional asal Aceh dari Lanud SIM TNI-AU dan Basarnas Aceh yang mengibarkan merah putih di langit kota Banda Aceh dan mendarat dengan mulus. Selain itu juga diawali pula dengan pembacaan ayat suci Alquran serta salawat badar. Para tamu undangan khidmat mengikuti jalannya upacara. Pada hari yang sama, sore nanti akan dilaksanakan upacara penurunan bendera merah putih di lokasi yang sama. Dijadwalkan, peringatan HUT ke-78 RI kali ini dimeriahkan pawai budaya dan karnaval mobil hias di kota Banda Aceh akan dilaksanakan pada Sabtu, 19 Agustus 2023 mendatang dengan titik permulaan dari Lapangan Blang Padang. Acara lainnya juga turut digelar berupa gerak jalan 45 km, 17 km, dan 8 km.(MR)

Kementerian Perhubungan terus berupaya meningkatkan porsi penyediaan infrastruktur transportasi melalui pembiayaan kreatif non APBN. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memperkuat kelembagaan, dengan membentuk unit kerja baru bernama Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT). Unit Kerja PPIT merupakan unsur penunjang di lingkungan Kemenhub yang dipimpin oleh Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II.a dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal. “Kami memperkenalkan PPIT sebagai simpul pembiayaan kreatif, yang diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia dan mengurangi ketergantungan pembiayaan melalui APBN,” ujar Menhub saat menghadiri acara peluncuran Simpul Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi di Jakarta, Kamis (10/8). Menhub menjelaskan, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kemenhub 2020-2024, disebutkan bahwa kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi mencapai Rp. 1.288 Triliun. Sementara kemampuan fiskal/APBN hanya sebesar Rp. 227 Triliun atau hanya 18% dari total kebutuhan. “Kita harapkan adanya gap antara kebutuhan dan kemampuan pembiayaan ini akan semakin berkurang jika kita bersama-sama berniat melaksanakan pembiayaan kreatif,” ujarnya. Menhub menyebut, upaya mendorong pembiayaan kreatif ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kemenhub, tetapi perlu kolaborasi dan sinergi yang baik antar Kementerian/Lembaga seperti misalnya: Kementerian Keuangan, Bappenas, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan unsur terkait lainnya. “Dengan dukungan Kemenkeu, kami yang tadinya hanya tahu untuk membangun, kini menjadi tahu bagaimana untuk mengeksplor agar aset negara lebih bernilai sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat,” ujar Menhub. Menhub mendorong jajarannya untuk terus belajar dan menambah pengetahuan tentang berbagai skema pembiayaan kreatif yang ada seperti : Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI), pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), pinjam pakai, sewa, ketupi, dan lain sebagainya. “Kehadiran PPIT diharapkan dapat mempercepat realisasi kerjasama dengan pelibatan berbagai pihak baik itu BUMN/BUMD maupun badan usaha swasta. Kita ingin sektor non pemerintah turut berpartisipasi dalam membangun infrastruktur transportasi dan bersama-sama membangun bangsa,” tutur Menhub. Saat ini terdapat 16 proyek prioritas di sektor transportasi, baik itu di tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap transaksi, tahap konstruksi, sampai dengan tahap operasi. Dengan rincian, 5 (lima) proyek dalam tahap perencanaan yaitu: Bandara Bintan Unsolicited, Bandara Komodo, Back Area Patimban, MRT Fase IV, dan LRT Bali Fase 1. Kemudian, 6 (enam) proyek dalam tahap persiapan yaitu: KA Prabumulih Tarahan, Bandara Singkawang, Pelabuhan Baubau, Terminal Tipe A Betan Subing, Lampung, Terminal Tipe A Purabaya, Jawa Timur, dan Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad. Selanjutnya 2 (dua) proyek dalam tahap transaksi yaitu: Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Patimban. Lalu, 2 (dua) proyek dalam tahap konstruksi yaitu: Bandara Kediri dan Proving Ground Bekasi. Dan, 1 (Satu) proyek dalam tahap operasi yaitu KA Makassar-Parepare. Dalam kegiatan ini, dilakukan pula Penandatangan Memorandum of Understanding antara Kementerian Perhubungan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) tentang pemberian dukungan dalam upaya penyediaan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif. MoU ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto dan Dirut Pt PII Muhammad Wahid Sutopo. Selain itu, juga dilakukan pemberian penghargaan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas dukungannya dalam mendukung pembiayaan kreatif penyediaan infrastruktur transportasi. Penghargaan diserahkan oleh Menhub kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Scenaider C.H. Siahaan. Serta dihadiri oleh para Duta Besar negara sahabat, perwakilan organisasi internasional dan nasional, BUMN/BUMD sektor transportasi, serta Badan Usaha Pelaksana KPBU Kementerian Perhubungan.(*) Sumber: Kemenhub

BANDA ACEH – Peringatan dan perayaan kegiatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) yang diperingati pada tanggal 17 September setiap tahunnya membutuhkan kolaborasi dan sinergitas yang solid di antara lintas sektor perhubungan. Untuk itulah, Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Harhubnas 2023 di Aulta Multimoda, Dishub Aceh, Rabu siang, 16 Agustus 2023. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal mengatakan momentum peringatan Harhubnas sebatinya diharapkan seluruh stakeholder sektor perhubungan dapat memanfaatkan momentum ini guna menjalin dan mempererat silaturahmi demi terbangunnya keakraban sesama insan perhubungan. “Melalui keterlibatan seluruh insan perhubungan yang ada di Aceh, harapannya dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pelayanan sesama penyedia jasa perhubungan,” imbuhnya. Kegiatan Harhubnas 2023 mengambil tema Melaju untuk Transportasi Maju yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI dengan tujuan setiap sektor maupun insan perhubungan dapat siap bergerak untuk melesat maju bersama stakeholder dan seluruh elemen bangsa Indonesia, demi terciptanya transportasi yang maju. Penyelenggaraan Harhubnas di Aceh akan dimeriahkan dengan serangkaian kegiatan. Diantaranya upacara, perlombaan, olahraga, pertandingan seni, bakti sosial, donor darah, dan malam keakraban. Seluruh mitra kerja sama yang hadir mengatakan siap menyukseskan peringatan Harhubnas 2023 di Aceh. Hadir dalam rapat ini sejumlah mitra kerja, GM Garuda Indonesia Cabang Banda Aceh, GM ASDP Cabang Banda Aceh, Perwakilan Poltekpel Malahayati, BPTD Kelas II Aceh, BTP Sumbagut, KSOP Malahayati, Distrik Navigasi Kelas II Sabang, SAR Banda Acehz BMKG SIM Aceh Besar, Jasa Raharja Cabang Banda Aceh, Pelindo Multi Terminal Cabang Malahayati, Angkasa Pura II Bandara SIM, AirNav Bandara SIM, KAI SubDiv Regional I Aceh, Telkom Cabang Banda Aceh, Telkomsel Cabang Banda Aceh, Pelayaran Sakti Inti Makmur, dan PT Harapan Indah Transport.(MR)

BANDA ACEH – Sebagai upaya menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh sebagai penanggung jawab pengelola Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh berkolaborasi dengan lintas sektor terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada prasarana perhubungan. Hal ini seperti yang disampaikan Kadishub Aceh, Teuku Faisal saat menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Bank Aceh, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh, dan PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur (SIM), di ruang tunggu Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Rabu, 16 Agustus 2023. Secara lebih rinci, bantuan CSR yang diberikan Bank Aceh berupa 10 unit tong sampah interior, enam buah papan informasi, dan empat buah standing banner. Sementara itu, ASDP Banda Aceh menyerahkan 11 unit tong sampah serta melakukan penanaman 300 batang pohon di area pelabuhan dalam rangka menyemarakkan 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. PT Pelayaran SIM juga menyerahkan 24 unit tong sampah dan peralatan pendukung pengelolaan sampah di Pelabuhan. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk konkret kerja sama dalam meningkatkan pelayanan perhubungan. Faisal dalam amanatnya menyebutkan, berbagai pembenahan terus dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bahkan Pelabuhan ini telah direncakanan menjadi proyek percontohan bagi pelabuhan lain di Aceh sehingga sangat perlu dilakukan berbagai pembenahan. “Adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup di pelabuhan dapat memberikan tanggung jawab sosial secara kolektif. Kami berterima kasih dan mengapresiasi bantuan CSR ini,” sebut Faisal. Dilanjutkan Faisal, Dishub Aceh berkomitmen menjadikan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dapat tertata dengan baik dari segala lini. Salah satu yang krusial adalah pengelolaan sampah di sarana pelabuhan. Untuk itu, beberapa waktu lalu Dishub Aceh telah melakukan penandantangan kerja sama dengan Bank Sampah USK. Kehadiran Bank Sampah USK ini guna melakukan edukasi penanganan sampah di prasarana perhubungan. Melalui kerja sama ini harapannya stakeholder terkait dapat berpartisipasi dalam meningkatkan pelayanan salah satunya menjaga kebersihan sekaligus mengelola sampah termasuk pemilahan sampah. “Selama ini banyak kunjungan wisatawan ke Sabang melalui pelabuhan ini. Sehingga kebersihan di Pelabuhan Ulee Lheue menjadi representatif Aceh di mata masyarakat luar,” sebut Faisal. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Bank Aceh, Ali Mughayatsyah mengatakan bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat. Selain itu, mereka juga menilai saat ini Pelabuhan Ulee Lheue telah menjadi pelabuhan berkelas. “Ini langkah yang sangat baik untuk pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ali. General Manajer, PT. ASDP Banda Aceh, Agus Djoko Triyanto mengapresiasi atas berbagai upaya menjadikan pelabuhan ini lebih teratur dan termaksimalkan dengan baik. “Penanaman pohon yang kita lakukan hari ini upaya kami merawat lingkungan juga menjadikan pelauhan ini lebih hijau dan asri,” ungkapnya. Hadirnya program CSR ini, maka akan tercipta sebuah hubungan yang lebih hangat dan bersahabat di Pelabuhan Penyeberangan Ulee lheue khususnya dan seluruh masyarakat Aceh pada umumnya.(MR)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan syahbandar perikanan berperan penting untuk menjaga keselamatan pelayaran, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi illegal fisihing. “Untuk itu para syahbandar perikanan dituntut memiliki pengetahuan terkait peraturan-peraturan dalam dan luar negeri,” ujar Menhub saat mengukuhkan 27 orang syahbandar perikanan di Gedung Mina Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (11/8). Ke-27 syahbandar perikanan tersebut telah melalui proses pendidikan dan pengujian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan. Menhub menekankan agar para Syahbandar bekerja sepenuh hati dan menjaga integritas menjalani tujuan mulia untuk memastikan keselamatan kapal perikanan. “Saya memahami tugas syahbandar yang tidak ringan, terutama di tempat tertentu yang sering terjadi pencurian ikan. Hal Ini tentunya menjadi tantangan yang cukup berat, karena Syahbandar harus bertanggung jawab keluar masuknya kapal serta persetujuan berlayar bagi kapal perikanan,”ujar Menhub. Lebih lanjut Menhub mengapresiasi sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi antara Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan seluruh pihak terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas di lapangan dalam pengawasan keselamatan pelayaran. Pada kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pihaknya bersinergi dengan Kemenhub untuk mengawal program prioritas penangkapan ikan terukur, yang menjadi upaya pemerintah untuk mewujudkan ekonomi biru. Ia meminta agar syahbandar di pelabuhan perikanan siap mengawal 24 jam pelaksanaan program penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) perikanan pascaproduksi. “Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berkonsolidasi internal, dan dengan dukungan dari Kementerian Perhubungan, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama jumlah syahbandar di pelabuhan perikanan dapat ditingkatkan secara signifikan,” ungkap Menteri Trenggono pada pengukuhan syahbandar di pelabuhan perikanan tersebut. Sebagi informasi, syahbandar perikanan yang telah melalui pendidikan dan dikukuhkan di setiap tahunnya yaitu 48 orang (2011), 51 orang (2013), 33 orang (2016), 34 orang (2021). Turut hadir dalam kegiatan ini Plt. Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi.(*) Sumber: Kemenhub

Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue merupakan gerbang utama yang dilalui pemudik dari dan menuju Sabang. Data pergerakan penumpang dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue – Sabang pada saat musim mudik lebaran tahun 2023 mencapai 28.257 penumpang dan Sabang – Pelabuhan Ulee Lheue mencapai 28.142. Selain aktivitas dari dan menuju Sabang, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue juga melayani aktivitas pelayaran dari dan menuju Pulo Aceh. Padatnya jumlah penumpang pada musim mudik 2023 membuat Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dipadati bukan hanya penumpang saja namun juga para pengantar-jemput penumpang, belum lagi ditambah dengan beberapa orang yang datang hanya sekedar duduk untuk berwisata dan berisitirahat sejenak di pinggir pelabuhan. Kenaikan jumlah orang yang berlalu-lalang pada musim mudik lebaran tahun 2023 di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue mendorong Dinas Perhubungan Aceh melakukan penambahan personil dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, personil tambahan yang dikerahkan pada peak season tersebut salah satunya adalah relawan yang berasal dari Pramuka. Kedatangan relawan pramuka ini merupakan kali ke dua setelah pertama kalinya mereka membantu aktivitas pelayanan musim mudik di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue pada tahun 2022. Amirul Ahsyani, salah satu relawan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue pada musim mudik lebaran tahun 2023 ini diamanahi sebagai Komandan Tim (Dantim) Pramuka Peduli Kwarcab Banda Aceh. Mahasiswa Politeknik Aceh jurusan Teknologi Informasi ini, sudah aktif di organisasi kepramukaan semenjak duduk di bangku kelas 2 SMA, tepatnya pada tahun 2017. Kecintaannya terhadap pramuka tumbuh karena motivasinya yang ingin menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan, mendapatkan pengalaman yang banyak, melatih kedisiplinan, dan dapat melakukan misi kemanusiaan melalui Pramuka Peduli. Kegiatan kepramukaan yang diikuti Amirul bukan hanya di Aceh saja namun juga kegiatan skala nasional salah satunya pada kegiatan Pramuka yang diadakan di Bangka Belitung dan mendapatkan medali tanda ikut serta kegiatan (tiska). Sosok Dantim Pramuka Peduli Kwarcab Banda Aceh ini juga pernah mendapatkan penghargaan berupa penghargaan Bintang Tahunan yang diselenggarakan oleh Kwartir Nasional (Kwarnas) yang didapatkan karena jerih payah dan kepeduliannya dalam misi kemanusiaan, ia mendapatkan sertifikat dan medali penghargaan pada tahun 2023 setelah mengikuti kegiatan siaga lebaran tahun 2022.  “Saya ingin membantu masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas hidup”, jawaban yang diungkapkan Amirul ketika ditanya motivasi yang mendasarinya menjadi relawan dan misi kemanusiaan lainnya. Ia juga mengaku mendapatkan banyak pengalaman selama menjadi relawan pada musim mudik lebaran tahun 2023 di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Amirul mengungkapkan keseruan selama menjadi relawan di antaranya adalah dapat membantu orang banyak, bisa melakukan yang terbaik bagi masyarakat, berkenalan dan membangun relasi dengan berbagai pihak terlebih Dinas Perhubungan Aceh. Amirul mengaku malah enggan pulang sebelum kegiatan selesai, ”Pokoknya anti pulang kerumah kak hahaha, udah seru kegiatannya jadi gak pulang-pulang” ujar Amirul dengan ceria mengenang betapa serunya pengalamannya selama menjadi relawan. Amirul mengaku aktivitas relawan yang ia lakukan tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Di tahun 2022, tugasnya menjadi relawan lebih kepada misi kemanusiaan seperti membantu orang tua yang kesusahan dalam berjalan, mengangkat pengguna kursi roda, membantu disabilitas, orang yang sakit dan orang yang membutuhkan bantuan. Tahun ini kegiatan relawan, khususnya relawan laki-laki lebih fokus kepada menjaga kemanan dan penertiban kendaraan terutama kendaraan roda empat. Sedangkan relawan perempuan tahun ini fokus kepada membantu misi kemanusian. Selama menjadi relawan, Amirul menuturkan hal yang tidak bisa dilupakan adalah pada saat relawan meminta izin pulang ke daerah masing-masing kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam aktivitas pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue seperti Dinas Perhubungan Aceh, ASDP, awak kapal, dan seluruh anggota yang bertugas bersama-sama siang dan malam dalam mendukung kelancaran mudik lebaran 2023. Amirul merasa saat menjadi relawan banyak dibimbing dan dibantu oleh keluarga besar Dinas Perhubungan Aceh. Ketika ditanya mengenai harapannya kedepan terkait dengan Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh secara umum, Amirul menjawab, “Semoga kedepannya Pemerintah Aceh dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Aceh terutama organisasi-organisasi seperti Pramuka. Untuk masyarakat, jadilah masyarakat yg cerdas dan kreatif”.(*) Versi cetak digital dapat diakses dilaman:

BANDA ACEH – Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, diwakili Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I Organisasi Angkutan Darat (Organda) Aceh, Senin sore, 14 Agustus 2023. Dalam amanatnya, Faisal mengatakan Organda sebagai wadah organisasi bagi para pengusaha angkutan jalan, yang menjadi mitra strategis pemerintah untuk bersama-sama memulihkan dan membangkitkan kembali industri angkutan jalan terus konsisten berupaya meningkatkan pelayanan angkutan jalan, baik angkutan penumpang maupun barang/logistik, dan memahami arah kebijakan regulasi terkait. “Pemerintah menaruh harapan besar dengan pelaksanaan Musda Organda Aceh, terbentuknya pengurus yang profesional dan memiliki komitmen penuh untuk memajukan Organda sebagai mitra pemerintah dalam menjawab berbagai problematika angkutan di wilayah Aceh,” kata Faisal, Selain itu, pemerintah juga mengharapkan dengan hadirnya Organda di Aceh dapat pula menjadi problem solver sehingga mampu menaungi dan memberikan solusi serta terus berkolaborasi bersama stakeholder terkait. Hadir dalam kesempatan ini Dirlantas Polda Aceh Kombes Pol M. Iqbal Alqudusy, Ketua Kadin Aceh diwakili TAF Haikal, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Aceh Regy S Wijaya, Pj Wali Kota Banda Aceh diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jalaluddin, ST, MT, Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar dan sejumlah pejabat lainnya baik dari provinsi maupun Kota Banda Aceh.(MR)