Author: PPID Perhubungan

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Operasional Angkutan Laut Lintasan Krueng Geukueh – Penang (Malaysia) bersama sejumlah stakeholder terkait di Aula Multimoda pada Rabu, 6 Agustus 2025. Rapat ini merupakan rangkaian dari pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan untuk mempercepat realisasi pelayaran Krueng Geukueh – Penang yang menjadi visi misi Pemerintah Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal, menyebutkan bahwa pembukaan rute angkutan laut ini menjadi salah satu solusi strategis dalam meningkatkan peran Aceh dalam rantai pasok internasional serta memperkuat konektivitas regional. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang kesiapan sarana-prasarana pelabuhan Krueng Geukueh, regulasi ekspor-impor dan pergerakan orang antar negara melalui pelabuhan. Teuku Faisal mengajak seluruh stakeholder terkait untuk bekerja keras agar pelayaran tersebut bisa segera terlaksana. “Aceh harus punya peran lebih baik lagi dalam perdagangan internasional. JIka ada kendala, mari kita selesaikan bersama.” ungkapnya. Sejumlah instansi terkait yang turut hadir dalam Rakornis hari ini adalah; Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Aceh, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Aceh, Kepala KSOP Kelas IV Lhokseumawe, Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Lhokseumawe, Kepala KKP Kelas III Lhokseumawe, Kepala Balai Karantina Aceh, Direktur Pengembangan Bisnis PT Pembangunan Aceh (PEMA), Ketua Umum DPW ALFI/ILFA Aceh, dan Wakil Ketua Bidang Logistik dan Freight Fowarding DPW ALFI/ILFA Aceh.(AB) Baca Berita Lainnya: Dishub Aceh Imbau Sopir Angkutan Untuk Berhenti Saat Masuk Waktu Shalat Amanah Baru untuk 146 PPPK Dishub Aceh: Tingkatkan Pelayanan Publik 5.789 PPPK di Aceh Resmi Dilantik, Gubernur Ingatkan Pentingnya Pelayanan Publik

*Dukung Penerapan Instruksi Gubernur Aceh Terkait Pelaksanaan Shalat Fardhu Berjamaah BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal mengimbau seluruh pengemudi angkutan di Aceh, baik antar kota dalam provinsi (AKDP) maupun antar kota antar provinsi (AKAP) untuk melaksanakan shalat fardhu tepat waktu atau memanfaatkan keringanan berupa shalat jamak ataupun qashar selama perjalanan. Imbauan pelaksanaan shalat fardhu ini guna menindaklanjuti instruksi Gubernur Aceh Nomor: 01/INSTR/2025 tentang pelaksanaan shalat fardhu berjamaah bagi ASN dan masyarakat serta pelaksanaan mengaji pada satuan pendidikan di Aceh. Teuku Faisal menjelaskan, imbauan ini sudah mulai disosialisasikan melalui Surat Kadishub Aceh Nomor 500.11.1/753 tanggal 29 April 2025 yang lalu kepada DPD Organda Aceh, pihak perusahaan, dan sopir angkutan dalam rangka melaksanakan syariat islam sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2022. “Kita berharap imbauan ini bisa meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha transportasi di Aceh terhadap kewajiban menjalankan ibadah khususnya shalat lima waktu,” sebut Teuku Faisal. Selain itu, Kadishub Aceh menyarankan agar setiap perusahaan angkutan untuk merencanakan perjalanan dengan mempertimbangkan waktu shalat, termasuk menyediakan waktu singgah di tempat yang memungkinkan untuk melaksanakan ibadah. “Kita juga berharap para sopir dapat berhenti sejenak apabila telah masuk waktu shalat dan kondisi memungkinkan untuk melaksanakan shalat, baik di mesjid, mushola atau tempat ibadah terdekat,” harapnya.(AB)

BANDA ACEH – Sebanyak 146 Tenaga Kontrak Dinas Perhubungan Aceh menerima SK Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 Tahap 1. SK pengangkatan ini diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal di Aula Multimoda, pada Senin, 4 Agustus 2025. Kadishub Aceh, saat membaca sambutan Gubernur Aceh, menyampaikan bahwa pengangkatan ini merupakan awal dari amanah besar sebagai bagian dari ASN yang diharapkan memberi pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dirinya berpesan agar para PPPK menjaga integritas dan loyalitas sebagai pelayan masyarakat, terus meningkatkan kapasitas diri dan adaptif terhadap perubahan, membangun kerja tim yang solid dan kolaboratif, serta menghadirkan pelayanan publik yang humanis dan adil.(AB) Baca Berita Lainnya: 5.789 PPPK di Aceh Resmi Dilantik, Gubernur Ingatkan Pentingnya Pelayanan Publik Ketua Tim Andalalin Aceh: Pentingnya Antisipasi Dampak Lalu Lintas dalam Setiap Pembangunan Pelabuhan Krueng Geukueh Aktif Dukung Kegiatan Ekspor Komoditas Unggulan Aceh

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menghadiri Acara Penyerahan Keputusan Gubernur Aceh tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 Tahap 1 yang digelar di halaman Kantor Gubernur Aceh, Senin, 4 Agustus 2025. Penyerahan SK PPPK kepada 5.789 pegawai dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Dalam sambutannya, Gubernur mengingatkan para PPPK untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. “Proses seleksi yang telah dilalui mencerminkan komitmen kita dalam memperkuat reformasi birokrasi, dengan menempatkan integritas, profesionalisme, dan kompetensi sebagai fondasi utama,” kata Muzakir Manaf. Selain itu, lanjut Gubernur Aceh yang akrab disapa Mualem itu, PPPK harus menjaga integritas dan loyalitas sebagai pelayan masyarakat, meningkatkan kapasitas diri dan adaptif terhadap perubahan, membangun kerja tim yang solid dan kolaboratif serta menghadirkan pelayanan publik yang humanis dan adil. “Intinya kita sama-sama mengevaluasi dan mengingatkan kerja kita agar lebih baik di masa mendatang dan ini adalah amanah kita semua untuk membangun Aceh yang lebih baik,” ujarnya. Pemerintah Aceh, kata Mualem, berkomitmen memperkuat tata kelola kepegawaian yang transparan dan adil. “Pengangkatan ini menjadi langkah strategis menjawab kebutuhan formasi di sektor-sektor penting,” pungkasnya. Pada pengangkatan PPPK Formasi Tahun 2024 Tahap 1, sebanyak 146 pegawai Dishub Aceh akan menerima SK PPPK pada hari ini yang akan digelar si Aula Multimoda Dishub Aceh.(AB)

Banda Aceh (ANTARA) – Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengapresiasi ekspor 12 ribu metrik ton CPO oleh PT Agro Murni melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Aceh Makmur Bersama di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara tujuan Tuticorin, India, diharapkan berlanjut. “Saya mengapresiasi langkah PT Agro Murni yang menggunakan fasilitas PLB PT Aceh Makmur Bersama untuk melakukan ekspor CPO langsung dari Aceh,” kata Muzakir Manaf, di Aceh Utara, Jumat. Muzakir mengimbau kepada pengusaha kelapa sawit di Aceh lainnya dapat mengikuti langkah PT Agro Murni yang melakukan ekspor langsung Aceh, sehingga memberikan dampak ekonomi terhadap daerah. “Tentu ini berdampak terhadap peningkatan perekonomian Aceh. Saya mengimbau agar langkah ini diikuti oleh eksportir CPO lainnya,” ujar Gubernur yang akrab disapa Mualem ini. Hari ini Bea Cukai memfasilitasi ekspor 12 ribu metrik ton CPO milik PT Agro Murni tujuan India melalui Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara menggunakan kapal MT DOLPHIN 06. Sejak PT Aceh Makmur Bersama ini memperoleh fasilitas sebagai PDPLB dari Kanwil Bea Cukai Aceh pada akhir November 2019, perusahaan ini telah beberapa kali memanfaatkan fasilitas untuk mendukung efisiensi logistik dan proses ekspor CPO yang kompetitif. Kasi Perizinan dan Fasilitas I Kanwil Bea Cukai Aceh Sofyan mengatakan, fasilitas PLB ini merupakan bentuk dukungan konkret Bea Cukai dalam mendorong kelancaran distribusi, penimbunan, hingga ekspor barang strategis. “Komoditas CPO yang merupakan andalan ekspor nasional berhasil diberangkatkan langsung dari Aceh ke pasar global,” kata Sofyan. Sofyan menyampaikan, ekspor 12 ribu metrik ton CPO ini adalah yang pertama, dengan kapal langsung dikarantina di pelabuhan di Lhokseumawe. Kegiatan ini tidak hanya mengukir capaian ekonomi daerah, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Selain dampak fiskal, kehadiran PDPLB dinilai bisa memberikan multiplier effect terhadap perekonomian lokal seperti penyerapan tenaga kerja, hingga optimalisasi pemanfaatan pelabuhan ekspor di wilayah utara Aceh. “Ini adalah contoh nyata bagaimana sinergi antara dunia usaha dan Bea Cukai bisa menciptakan ekosistem industri yang sehat, efisien dan berdaya saing. Kami berharap ke depan semakin banyak perusahaan yang memanfaatkan fasilitas ini,” katanya pula. Operasional Manager PT Aceh Makmur Bersama Tarmiji selaku pengelolaan PLB mengapresiasi PT Agro Murni yang selalu memanfaatkan PLB untuk melakukan ekspor CPO dari Aceh. Tarmiji menegaskan, pihaknya selalu bersedia memberikan dukungan penuh bagi perusahaan mana saja yang mau memanfaatkan fasilitas PLB dalam kegiatan ekspor. “PT Aceh Makmur Bersama siap mendukung kegiatan ekspor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh,” demikian Tarmiji. Pewarta: Rahmat Fajri Editor: Budisantoso Budiman Copyright © ANTARA 2025 Sumber Berita dan Foto: LKBN Antara ‘Gubernur Apresiasi Ekspor 12.000 Ton CPO PLB Aceh ke India Lanjut’

Sebagian besar barang ekspor asal Aceh pada Juni 2025 dikirim melalui pelabuhan yang berada di dalam wilayah provinsi. Total nilai ekspor melalui pelabuhan Aceh mencapai 38,16 juta dolar AS, atau sekitar 78,34 persen dari total ekspor bulan tersebut. Angka ini menunjukkan peran penting infrastruktur pelabuhan lokal dalam mendukung aktivitas perdagangan luar negeri dari Aceh. Ekspor adalah mengirim barang ke luar negeri untuk dijual. Hanya sekitar 21,66 persen ekspor Aceh yang masih harus dikirim lewat pelabuhan di luar provinsi, terutama melalui Sumatera Utara yang mencatat ekspor senilai 9,97 juta dolar AS. “Total nilai ekspor komoditas asal Provinsi Aceh yang diekspor melalui pelabuhan di Provinsi Aceh pada Juni 2025 sebesar 38,16 juta dolar AS,” demikian disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan Perkembangan Ekspor dan Impor Aceh, Juni 2025, yang dirilis pada awal Agustus 2025. Secara keseluruhan, nilai ekspor barang asal Aceh pada Juni 2025 tercatat sebesar 48,71 juta dolar AS. Angka ini mengalami penurunan 3,16 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas ekspor terbesar berasal dari kelompok bahan bakar mineral senilai 31,77 juta dolar AS, terutama batu bara. India menjadi negara tujuan ekspor terbesar Aceh dengan nilai 38,61 juta dolar AS, hampir seluruhnya merupakan komoditas batubara. Amerika Serikat dan Tiongkok masing-masing menyusul dengan nilai ekspor 1,76 juta dan 1,66 juta dolar AS, didominasi oleh kopi dan rempah-rempah. Sementara itu, nilai impor Aceh pada bulan Juni tercatat sebesar 21,17 juta dolar AS, seluruhnya berupa bahan bakar mineral dan gas. Angka ini turun tajam sebesar 64,48 persen dibandingkan Mei 2025. Dengan ekspor yang lebih tinggi dari impor, neraca perdagangan Aceh pada Juni mencatat surplus sebesar 27,54 juta dolar AS.[] Sumber Berita dan Foto Aceh Kini: ‘Hampir 80 Persen Ekspor Aceh Lewat Pelabuhan Sendiri’

Aceh Utara – Aktivitas ekspor di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara menunjukkan geliat positif. Hal ini sejalan dengan misi Gubernur Aceh untuk membuka konektivitas perdagangan internasional yang lebih luas. Salah satu kegiatan ekspor terbaru dilakukan oleh PT Agro Murni yang mengirimkan 12.000 metrik ton Crude Palm Oil (CPO) melalui fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) milik PT Aceh Makmur Bersama, dengan tujuan Tuticorin, India. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengapresiasi langkah strategis ini yang menunjukkan potensi besar Aceh sebagai daerah ekspor yang kompetitif. “Langkah ekspor langsung ini tentu berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh, “. Pelabuhan Krueng Geukueh kini semakin menekankan pentingnya pelayaran langsung ke negara tujuan ekspor seperti Malaysia dan India. Jalur pelayaran langsung dari Krueng Geukueh ke Penang, Malaysia, juga tengah didorong sebagai salah satu upaya memperluas jalur ekspor komoditas unggulan Aceh. Keaktifan Pelabuhan Krueng Geukueh dalam mendukung ekspor menjadi sinyal kuat bahwa Aceh siap menjadi pemain penting dalam rantai logistik regional dan internasional, sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal. (FL)

Banda Aceh — Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Aceh, Deddy Lesmana sekaligus Ketua Tim Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Aceh menegaskan pentingnya pengurusan dokumen Andalalin sebelum dimulainya pembangunan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Andalalin yang digelar di Aula Multimoda Dishub Aceh, Senin, 28 Juli 2025. Deddy menjelaskan bahwa dokumen Andalalin merupakan instrumen penting dalam mengantisipasi dampak lalu lintas dari berbagai kegiatan pembangunan, seperti permukiman, infrastruktur, maupun pusat-pusat kegiatan lainnya. “Andalalin adalah analisis untuk memprediksi dan mengantisipasi dampak lalu lintas yang ditimbulkan akibat pembangunan. Dengan disusunnya dokumen ini sebelum masa konstruksi, potensi masalah dapat diidentifikasi dan dimitigasi sejak awal,” ujar Deddy. Ia juga menekankan pentingnya pemahaman mendalam oleh tim evaluasi Andalalin terhadap isi dokumen, termasuk rekomendasi teknis yang diperlukan guna menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada setiap tahapan pembangunan. “Dishub dan Ditlantas sebagai pelaksana teknis Andalalin harus memahami substansi analisis serta rekomendasi yang diperlukan, agar tidak terjadi gangguan lalu lintas sebelum, selama, maupun setelah masa pembangunan,” tambahnya. Deddy juga menyampaikan bahwa Tim Evaluasi Andalalin di Aceh dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600.1.8/916/2025 yang bertugas melakukan penilaian menyeluruh terhadap rencana pembangunan dari sisi lalu lintas. Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Ditlantas Polda Aceh, Kompol Erwinsyah, berharap petugas Andalalin dari kepolisian dapat memberikan masukan strategis dalam penyusunan dokumen tersebut. “Berdasarkan supervisi kami sepanjang tahun 2025, ditemukan beberapa persoalan lalu lintas dan perparkiran, seperti di kawasan Plaza Aceh, Simpang Surabaya, dan Suzuya Mall. Ini menjadi perhatian penting bagi kita semua,” pungkasnya. (AP)

Banda Aceh – Dinas Perhubungan Aceh menjalin kerja sama strategis dengan Tim peneliti dari Universitas Syiah Kuala (USK) sebagai mitra untuk mengembangkan Sistem Transportasi Cerdas (Intelligent Transportation System/ITS) guna meningkatkan efisiensi dan keselamatan lalu lintas di Banda Aceh. Penelitian pengembangan sistem transportasi cerdas ini dilakukan sejak tahun 2024 yang didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang berfokus pada perancangan dan pembuatan “Purwarupa Sistem Cerdas Deteksi Kenderaan pada Lingkungan Mixed-Traffic”. Kemudian, mulai tahun ini hingga tahun 2026, penelitian dilanjutkan pada pengembangan pada “Prototipe Sistem Pengendalian Cerdas Lampu Lalu Lintas Berbasis Model Deep Learning Adaptif Pada Lingkungan Urban Kompleks”, yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik (Kemdiktisaintek). Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya peningkatan infrastruktur digital di sektor transportasi, dengan mengintegrasikan teknologi informasi khususnya penerapan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) untuk pengelolaan lalu lintas, deteksi kenderaan secara real-time dan pengaturan lampu lalu lintas secara adaptif untuk mengurai kemacetan dan mengurangi kecelakaan. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal dalam sambutannya menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh melalui Dishub Aceh ingin menghadirkan sistem transportasi yang lebih responsif, efisien, dan berbasis teknologi AI. “Melalui kerja sama dengan tim peneliti USK, kami berharap dapat menciptakan solusi inovatif yang sesuai dengan karakteristik lalu lintas di Kota Banda Aceh. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah Aceh menjadikan transformasi digital sebagai salah satu misi strategis pemerintah,” ujarnya dalam konferensi pers di Banda Aceh. Sementara itu, Tim peneliti dari Fakultas Teknik USK, yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Nasaruddin, ST., M.Eng., IPU, ASEAN Eng. telah mengembangkan prototipe sistem cerdas deteksi kenderaan yang telah berhasil dicoba pada lingkungan nyata pada tahun 2024 mencakup penggunaan camera sensor dan perangkat EdgeAI pada kenderaan. Sejalan dengan itu, untuk menciptakan kenyaman dan efisiensi waktu tunggu serta mencegah kemacetan, tim peneliti melanjutkan pengembangan prototipe sistem pengendalian cerdas lampu lalu lintas yang akan dihubungkan dengan media center Dishub secara real-time, pada tahun 2025-2026. “Kami memanfaatkan teknologi AI pada kenderaan yang dapat mendeteksi objek yang berada pada jalan dan penerapan teknologi AI pada persimpangan lalu lintas untuk memprediksi kepadatan lalu lintas dan mengatur lampu lalu lintas secara otomatis,” jelas Prof. Nasaruddin. Pengembangan prototipe sistem pengendalian cerdas lampu lalu lintas akan memasuki tahap uji coba pada lingkungan terbatas pada akhir tahun 2025 dan diharapkan dapat diuji coba langsung pada persimpangan lalu lintas di beberapa titik strategis di Banda Aceh, pada tahun 2026. Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kemendiktisaintek dan dukungan dari Pemerintah Aceh diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan transportasi cerdas di daerah lain di Indonesia. Penelitian kerja sama ini juga dalam rangka mendukung tujuan Pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) terutama SDG 9 (industry, innovation, and infrastructure), SDG 11 (sustainable cities and communities), dan SDG 17 (partnerships for the goals).(AB)

Takengon – Dinas Perhubungan Aceh menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Publikasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diikuti oleh perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Aceh. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Parkside Gayo Hotel Takengon mulai 23 hingga 25 Juli 2025 ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan informasi publik dan meningkatkan kualitas pelayanan PPID di sektor perhubungan di Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Teuku Rizki Fadhil, dalam sambutannya menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. “Di era digital saat ini, masyarakat semakin membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Oleh karena itu, peran PPID sangat krusial dalam memastikan setiap informasi yang dibutuhkan publik dapat terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Teuku Rizki. Dirinya berharap seluruh pengelola kehumasan dan media sosial di lingkungan Dinas Perhubungan se-Aceh memiliki pemahaman yang sama dan dapat mengimplementasikan praktik terbaik (best practice) dalam pengelolaan informasi publik. Rakor yang mengusung tema “Kolaborasi Digital melalui Website, Adaptasi untuk Era Baru” ini membahas berbagai strategi peningkatan kualitas publikasi melalui website resmi, termasuk optimalisasi penggunaan media sosial, serta platform digital lainnya untuk menyebarluaskan informasi terkait kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Perhubungan. Sementara itu, Ketua Panitia Rakor Publikasi dan PPID (TransMeet) Tahun 2025 Rahmi Caesaria Nazir menyampaikan bahwa pada tahun ini sebanyak 33 peserta ikut menghadiri serta berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain peserta dari Dishub Kabupaten/Kota se-Aceh, panitia juga turut mengundang pengelola media sosial dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh. Dishub Aceh juga menghadirkan 2 pemateri yang cukup kompeten dalam bidang publikasi dan PPID, yaitu dari Komisi Informasi Aceh (KIA) dan seorang influencer atau konten kreator yang berasal dari Bener Meriah. Keduanya berbagai cukup banyak ilmu dan wawasan baru terkait peningkatan keterbukaan informasi publik dan penyiapan konten publikasi kepada seluruh peserta.(AB)c