Author: PPID Perhubungan

November 2023 menjadi bulan sibuk bagi Provinsi Aceh. Terdapat dua agenda besar yang dilaksanakan secara hampir bersamaan, yaitu Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-8 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh dan Roadshow Bus KPK yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). PKA merupakan agenda lima tahunan yang dimaksudkan untuk melestarikan nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat yang dimiliki oleh bangsa Aceh. Melalui PKA, diharapkan generasi muda Aceh dapat mengenali adat, budaya, dan sejarah kemahsyuran Aceh masa lampau serta dapat mewarisi semangat dan moral yang diturunkan oleh generasi bangsa Aceh sebelumnya. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 4-12 November 2023, dengan pusat kegiatan di Taman Sulthanah Safiatuddin, Lampriet, serta lokasi tambahan di Lapangan Blang Padang, Museum Aceh, Pendopo Wali Nanggroe, Anjong Mon Mata, Taman Seni Budaya, Amel Hotel, Hermes Palace Hotel, Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry, Krueng Aceh, dan Krueng Lamnyong. Roadshow bus KPK adalah kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh KPK dengan tujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai anti korupsi. Roadshow bus KPK tahun ini dilaksanakan melewati delapan kota (DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Karawang, Kota Bandung) pada periode 7 Mei – 2 Juli 2023 lalu dan akan ke 6 Provinsi di Sumatera (Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh) pada periode 31 Agustus – 12 November 2023. Di Aceh, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9-12 November 2023, dengan kegiatan berpusat di Balee Meuseuraya Aceh di kawasan Kota Baru, Banda Aceh. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah pertunjukan seni, permainan bertema antikorupsi, diskusi dan nonton bareng film antikorupsi, hingga peningkatan kapasitas antikorupsi untuk berbagai kalangan. Dengan adanya dua agenda besar di waktu yang bersamaan dan di tempat yang berdekatan, keinginan masyarakat Aceh untuk mengikuti kedua acara tersebut tergolong cukup tinggi. Hal ini terlihat dari penuhnya lokasi pelaksanaan PKA dan Roadshow Bus KPK serta meriahnya pembukaan dan penutupan kedua acara tersebut. Hal ini dapat dimaknai sebagai kembali bergairahnya antusias masyarakat selepas Pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan masyarakat. Dengan membludaknya pengunjung yang ingin ambil bagian di kedua perhelatan tersebut, dapat dipastikan terjadi pemusatan pergerakan, baik masyarakat maupun kendaraan, di sekitar lokasi acara. Kondisi ini tentu saja akan menimbulkan kemacetan yang parah apabila tidak ditanggulangi. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan Aceh kemudian menyiagakan 2 bus trans kutaraja yang dimaksudkan sebagai shuttle bus yang beroperasi di seputaran lokasi PKA dan Roadshow Bus KPK. Shuttle bus nanti akan menjemput pengunjung di lokasi parkir kendaraan, kemudian akan dibawa ke lokasi acara dengan bus tersebut. Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja, M. Hanung Kuncoro, menyebutkan bahwa kehadiran bus ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat yang ingin berhadir ke lokasi PKA. “Fasilitas yang diberikan ini juga untuk menghindari kemacetan dan memberi kemudahan untuk pengunjung PKA,” katanya, Jumat (3/11). Diharapkan pengunjung dapat menaiki bus trans kutaraja agar dapat mengurangi kemacetan di sekitar lokasi, selain biaya perjalanan menggunakan Trans Kutaraja yang masih gratis. Rute yang dilalui oleh shuttle bus tersebut adalah Shelter Stadion Haji Dimurthala – RSUDZA – Masjid Oman Al Makmur – Taman Sulthanah Safiatuddin (Lokasi PKA) – Kantor Gubernur Aceh – Balee Meuseuraya Aceh (Lokasi Roadshow Bus KPK) – Shelter Stadion Haji Dimurthala. Shuttle Bus tersebut beroperasi dari jam 17.00 – 22.00 WIB selama pelaksanaan acara. Masyarakat yang ingin menaiki shuttle bus dapat menunggu pada titik-titik shelter yang telah disiapkan. Selain itu, shuttle bus tersebut juga terkoneksi dengan Koridor 1 Trans Kutaraja yang melayani rute Masjid Raya Baiturrahman – Darussalam, serta feeder 2 dengan rute Lampineung – Pango. Kehadiran shuttle bus ini rupanya mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Tercatat sebanyak 2.751 orang memilih menggunakan shuttle bus, dengan rata-rata 306 penumpang setiap harinya. Penumpang paling tinggi terlihat di 2 hari awal pelaksanaan PKA (4/11 dan 5/11), dengan masing-masing 485 penumpang dan 777 penumpang. Rahmat, salah satu pengunjung dari Sigli menyebutkan bahwa kehadiran shuttle bus sangat membantu ia dan keluarganya saat berkunjung ke PKA. “Alhamdulillah ada bus ini. Kami harus parkir lumayan jauh dari lokasi PKA karena banyaknya pengunjung. Dengan adanya bus ini, kami tak perlu berjalan jauh untuk lokasi PKA.” Dalam pelaksanaanya, ada beberapa saran dari pengunjung yang meminta agar operasional bus shuttle itu lebih lama, dikarenakan ada pengunjung yang berlama-lama menikmati anjungan kabupaten/kota di PKA. “ Ke depan, kalau event lagi macam ini sebaiknya operasionalnya sampai jam 11 malam, jadi lebih banyak masyarakat yang bisa menikmati layanannya.” saran seorang pengunjung yang tidak mau disebutkan namanya.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Pertanyaan ini seringkali muncul di permukaan, setali tiga uang dengan semakin berkembangnya aspek perekonomian dan pembangunan infrastruktur saat ini membuat mobilitas masyarakat menuju berbagai tempat tujuannya tak luput dari peningkatan yang semakin tinggi dan padat berimbas semakin macetnya lalu lintas khususnya pada jam padat pagi dan sore hari. Macet sendiri berarti menurunnya tingkat kelancaran arus lalu lintas jalan, yang sangat mempengaruhi para pelaku perjalanan, hal ini berdampak pada tertundanya gerak atau mobilitas, atau dalam bahasa awamnya adalah terhambatnya pergerakan kendaraan / orang di jalan raya. Sebagai contoh, jika kita berkendara pada pagi maupun sore di kota besar seperti Banda Aceh hampir pasti akan terjebak pada kemacetan, khususnya di persimpangan utama maupun daerah dekat pusat kegiatan seperti pasar. Kondisi tersebut diperparah dengan etika berkendaran masyarakat kita yang cenderung “grusak-grusuk” berimbas pada tersendatnya arus lalu lintas “tanpa alasan yang jelas”. Lalu, solusi apa yang dapat kita ambil untuk mengatasi kemacetan jalan tersebut?Sejatinya, kemacetan terjadi karena tidak seimbangnya supply dan demand mobilitas di jalan, supply dalam hal ini adalah jumlah ruang di jalan yang tersedia untuk mobilitas kendaraan, sedangkan demand adalah jumlah kendaraan yang menggunakan jalan tersebut. Banyak orang beranggapan bahwa, untuk mengatasi kemacetan ini adalah dengan menambah jumlah ruang di jalan, baik itu dengan melakukan pelebaran jalan yang sudah ada ataupun dengan membuka jalan baru. Namun dewasa ini hal tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi. Selain karena semakin terbatasnya jumlah ruang untuk pelebaran jalan maupun pembukaan jalan baru, juga karena biaya investasi yang diperlukan semakin besar. Khususnya pada kota-kota besar yang ada di Indonesia, makin banyaknya pemukiman, pusat ekonomi, dan pusat kegiatan lain membuat lahan untuk dimanfaatkan sebagai jalan semakin berkurang dan jika ada pun jumlahnya sedikit dan harga pembebasannya pasti sangat mahal. Mari kita berandai-andai, jika setiap kemacetan solusinya adalah dengan menambah jumlah ruang di jalan berapa banyak jalan yang kita butuhkan untuk mengakomodir itu semua? Dan juga sampai kapan area yang bisa kita sediakan untuk menambah jalan? Tentu perlu solusi lain untuk mengatasi masalah kemacetan khususnya di kota besar. Salah satu solusi yang dipandang tepat adalah dengan menggalakkan dan meningkatkan penggunaan angkutan umum di masyarakat, baik itu angkutan umum konvensional (angkutan kota / taksi) maupun angkutan umum massal seperti bus rappid transit, kereta commuter, monorail, dan lainnya. Ada perbandingan ulung yang mengatakan jika 1 bus dalam keadaan penuh bisa disamaratakan dengan 85 kendaraan pribadi baik itu mobil ataupun sepeda motor dengan masing-masing 1 penumpang. Tentu jika korelasinya dengan jumlah ruang untuk bergerak di jalanan perbandingan ini terasa sangat mencolok. Coba bayangkan saja berapa ruang di jalan yang bisa kita tekan jika orang-orang yang sebelumnya berkendara menggunakan mobil atau sepeda motor kemudian beralih menggunakan angkutan umum, tentu masalah kemacetan akan teratasi atau setidaknya terurai dan berkurang. Ruang di jalan yang sebelumnya digunakan oleh kendaraan pribadi tersebut akan “nganggur” karena penggunanya kini beralih ke moda transportasi lain. Dari sisi investasi, penggunaan angkutan umum sebenarnya menguntungkan semua pihak, pemerintah selaku regulator dan penyedia jalan tidak perlu menggelontorkan anggaran berlebih untuk pembangunan jalan, sementara pembangunan sistem angkutan umum jauh lebih rendah pembiayaannya.Lalu akan muncul pengusaha-pengusaha baru di bidang angkutan umum yang tentu menambah lapangan pekerjaan, serta bagi masyarakat biaya transportasi menggunakan angkutan umum tentu jauh lebih murah dibanding ia berkendara dengan kendaraan pribadi.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Layanan Bus Trans Kutaraja telah melayani masyarakat maupun pengunjung kota Banda Aceh dan sebagian wilayah Aceh Besar selama 7 tahun. Berbagai inovasi, pengembangan dan pengingkatan layanan terus dilakukan untuk meberikan pelayanan terbaik kepada para penggunanya. Awal tahun 2023, Trans Kutaraja juga menambah beberapa rute feeder yang dilayani oleh bus berbadan sedang untuk memperluas area layanannya yang telah melayani rumah sakit, area perkantoran, kampus, sekolah dan gedung pemerintahan. Sebagai satu-satunya layanan angkutan perkotaan yang ada di ibukota provinsi terbarat Indonesia tersebut, Trans Kutaraja cukup diminati oleh masyarakat, terutama dikalangan pelajar dan mahasiswa dan sebagian masyarkat umum. Namun kehadiran Trans Kutaraja membawa dampak bagi penyedia jasa transportasi yang telah beroperasi sebelumnya, seperti labi-labi. Dengan armada yang modern, kapasitas yang lebih besar, dilengkapi air-conditioner, dan tidak berbayar, tentu Trans Kutaraja dapat dengan mudah memenangkan hati para penumpang dibandingkan dengan labi-labi yang armadanya sudah berusia puluhan tahun, tidak memiliki kepastian waktu layanan, berkapasitas kecil, tidak dilengkapi dengan AC, dan kurangnya standar keamanan saat beroperasi. Konflik sosial yang terjadi akibat modernisasi angkutan kota tidak hanya terjadi di Aceh, banyak kota di Indonesia yang mengalami permasalahan yang sama. Perkembangan zaman dan teknologi akan terus terjadi dan akan meninggalkan bagi yang tidak mampu beradaptasi. Namun dalam transportasi perkotaan sangat memungkinkan untuk menemukan titik equilibrium antara kepentingan modernisasi angkutan perkotaan dengan kebutuhan penghidupan bagi penyedia jasa angkutan perkotaan yang sebelumnya, karena keduanya mempunyai fungsi yang sama yaitu membantu pergerakan masyarakat dari tempat asal menuju ketempat tujuan. Pengintegrasian labi-labi ke layanan Trans Kutaraja sebagai feeder adalah salah satu solusi yang ditawarkan dalam mengakomodir kedua kepentingan di atas. Walaupun pada saat ini jumlah labi-labi yang beroperasi saat ini sangatlah minim. Jika melihat dari perspektif peluang, jumlah yang sedikit ini tentu lebih besar peluang berhasil karena armada yang diintegrasi nantinya akan mudah diatur dan dievaluasi, sekaligus menjadi pilot project untuk pengintegrasian kedepannya. Harus dipahami, pengintegrasian ini tidaklah glamor karena masih memanfaatkan armada yang ada. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa penyedia jasa tersebut akan berinvestasi kedepannya agar menyediakan layanan feeder yang berkeselamatan, aman dan nyaman bagi para penggunanya. Dalam hal pengintegrasian rute, sebenarnya masih ada beberapa rute yang masih dilayani labi-labi sampai saat ini dan belum terjamah oleh layanan bus trans kutaraja. Hal ini menunjukkan bahwa labi-labi untuk dapat berperan sebagai feeder layanan Trans Kutaraja dengan tidak tumpang tindih pada rute yang dilayani. Peran labi-labi sebagai feeder dapat menjawab beberapa permasalahan terutama cakupan area layanan Trans Kutaraja yang masih terbatas. Labi-labi dapat dengan mudah menjangkau ke daerah yang berjalan yang kecil dan sempit yang tidak mungkin dilalui oleh bus berbadan besar maupun sedang, seperti permukiman dan perkampungan yang notabene memiliki trip generation yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan Trans Kutaraja, sehingga mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan layanan ini secara maksimal. Pengintegrasian labi-labi dengan layanan Trans Kutaraja diharapkan dapat menjadi solusi untuk beberapa permasalahan sekaligus, yaitu keterbatasan kemampuan fiskal Pemerintah Aceh dalam perluasan cakupan area layanan Trans Kutaraja, keberlangsungan ekonomi bagi para penyedia jasa transportasi dan tuntutan masyarakat untuk layanan Trans Kutaraja yang mencakup daerah pemukiman.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

BANDA ACEH – Terhitung mulai 1 Januari 2024, Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Kota Sabang secara resmi kembali dikelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Seperti diketahui, pelabuhan ini dikelola Dishub Aceh sejak 16 Maret 2022 lalu dengan skema pinjam pakai guna mendukung pelayanan transportasi pada lintasan Ulee Lheue – Balohan. Hal ini seperti yang disampaikan Kadishub Aceh, Teuku Faisal, Jumat, 29 Desember 2023 di Ruang Rapat Asisten II Setda Aceh usai menandatangani surat kesepakatan bersama Plt. Kepala BPKS Sabang, Marthunis, isinya tentang pengakhiran perjanjian pinjam pakai tanah pertapakan dan bangunan pada Pelabuhan Penyeberangan Balohan dan fasilitas pendukung lainnya. Dilanjutkannya keberadaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan memiliki peran yang strategis, sebab Pulau Weh yang terletak di Sabang selalu ramai dikunjungi berbagai wisatawan lokal hingga mancanegara. Oleh karenanya, Pelabuhan Balohan sudah sepatutnya dikelola oleh BPKS secara lebih profesional. “Tentu pengelolaan kembali oleh BPKS ini guna meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa secara modern dan profesional karena salah satu core bussiness BPKS adalah pengelolaan pelabuhan,” sebut Faisal. Faisal menambahkan ke depan, pihaknya yakin dan percaya di bawah pengelolaan BPKS, pelayanan kepada jasa pengguna jasa Pelabuhan Penyeberangan Balohan akan semakin baik dan berkembang. Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala BPKS Sabang, Marthunis mengatakan Pelabuhan Balohan adalah aset BPKS dan telah dikelola secara baik oleh Dishub Aceh. “Tentunya kita menginginkan Pelabuhan Balohan ini dan menjadi citra awal yang baik bagi Sabang sebagai kawasan strategis pariwisata nasional dengan pelayanan yang prima. Kami mengharapkan dukungan Dishub Aceh sehingga pelayanan semakin membaik,” harap Marthunis. Selama dikelola Dishub Aceh, berbagai perubahan telah upayakan untuk kenyamanan pengguna jasa pelabuhan baik fasilitas umum, penataan parkir kendaraan umum dan barang, pencahayaan gedung, penataan lokasi antrian tiket kapal Ro-Ro maupun kapal cepat.(MR)

Banda Aceh – Sebanyak 22 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinyatakan lolos seleksi di Dinas Perhubungan Aceh mendapatkan arahan dan bimbingan dari Kadishub Aceh, Teuku Faisal yang berlangsung di Aula Multimoda Dinas Perhubungan Aceh. Jumat, 29 Desember 2023. Kepala Dinas Perhubungan Aceh dalam arahannya mengatakan jika kebutuhan dan standar sumber daya manusia (SDM) di Dishub Aceh cukup tinggi. Karenanya, ia meminta kepada PPPK terpilih untuk segera catching up dari segi keterampilan, wawasan, dan pengetahuan terkait Dinas Perhubungan. “Kita harus mampu segera beradaptasi dengan kebutuhan kantor dan menjaga kedisiplinan dalam bekerja. Saat ini Dishub Aceh terus berbenah ke arah yang lebih baik lagi,” ucap Faisal. Faisal juga menjelaskan jika Dishub Aceh membutuhkan personel untuk penyebaran Informasi dan pemenuhan menajemen pelayanan. Ia juga berpesan agar selalu menjaga Integritas dalam pelayanan jangan sampai terbujuk rayuan dari pihak manapun. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Rizki menjelaskan jika seleksi PPPK diikuti 265 pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Dari ratusan pendaftar tersebut, akhirnya terpilih 22 orang untuk mengisi sejumlah posisi di Dinas Perhubungan Aceh. Mereka resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan mulai menjalani masa orientasi. ”Semoga seluruh pegawai yang baru diterima ini bisa segera beradaptasi dan berkarya di unit kerjanya masing-masing. Mari bersama-sama berkontribusi untuk membangun Dinas Perhubungan Aceh lebih baik lagi,” tutup T. Rizki.(AP)

Waktu adalah karunia terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia, namun sering kali diabaikan sebagai sesuatu yang telah dipastikan. Kita tidak hanya hidup dalam waktu; kita harus hidup untuk waktu.”*— Seneca Di tengah gema jam yang terus berdetak, kita menemukan diri kita merenung tentang prinsip waktu—entitas abstrak yang merajut benang merah dalam setiap aspek kehidupan. Waktu tidak hanya sekedar pengukur detik, menit, dan jam; ia adalah refleksi perjalanan manusia, keberlanjutan, dan harapan. Saat kita memandang masa depan, penting untuk membawa perspektif prinsip yang mempromosikan pemikiran positif dan penciptaan arah yang lebih baik. Waktu Hari Ini: Kesadaran dan Kehadiran, Prinsip waktu hari ini mengajarkan kita untuk hidup dalam kesadaran dan kehadiran saat ini. Dalam era ketidakpastian dan kecepatan teknologi, seringkali kita terperangkap dalam kecemasan akan masa depan atau penyesalan akan masa lalu. Namun, filosofi ini mengajak kita untuk menikmati momen sekarang, memahami bahwa setiap detik memiliki nilai dan keindahan sendiri. Waktu hari ini adalah kanvas di mana kita bisa menciptakan makna. Dalam kehadiran saat ini, kita memiliki kemampuan untuk merasakan kebahagiaan, menghargai keindahan sekitar, dan membangun hubungan yang bermakna. Saat kita memahami arti setiap detik, kita dapat menjalani hidup dengan lebih penuh dan bermakna. Waktu Sekarang: Penciptaan Realitas, Sejalan dengan prinsip waktu hari ini, kita menemukan konsep penciptaan realitas di waktu sekarang. Setiap keputusan, tindakan, dan pilihan yang kita buat saat ini membentuk fondasi masa depan kita. Oleh karena itu, memahami kekuatan penciptaan di waktu sekarang adalah kunci untuk membentuk takdir kita sendiri. Waktu sekarang adalah titik tolak. Kita bisa membayangkan dan mewujudkan visi positif untuk masa depan. Apa yang kita lakukan hari ini menciptakan jejak yang akan kita ikuti esok. Dalam setiap langkah yang diambil dengan keberanian dan ketekunan, kita sedang membentuk dunia yang akan datang.Waktu Esok: Harapan dan Pemenuhan Potensi, Prinsip waktu yang berfokus pada masa depan positif menanamkan harapan dan pemenuhan potensi. Esok adalah bukan sekadar perpanjangan hari ini; itu adalah panggung di mana mimpi-mimpi kita bisa menjadi kenyataan. Setiap tantangan hari ini adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang, mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Menghadapi waktu esok dengan optimisme dan keyakinan bahwa hal-hal baik akan terjadi adalah langkah awal menuju pencapaian potensi penuh. Ini bukanlah harapan buta, tetapi panggilan untuk bertindak dengan keyakinan bahwa setiap usaha yang ditempuh akan membawa hasil positif.Seneca, mengajak kita untuk menghargai waktu sebagai karunia yang tak ternilai. Ia menyoroti bahwa hidup bukanlah hanya tentang melewati waktu, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup dan menciptakan makna dalam setiap momen. ”Jangan menunggu waktu. Buatlah waktu.”*— Anselm Feuerbach Anselm Feuerbach, seorang filsuf Jerman, menekankan pada keaktifan kita dalam membentuk waktu. Daripada menjadi penonton dalam perjalanan waktu, kita memiliki kemampuan untuk menjadi pembuat waktu. Pilihan dan tindakan kita membentuk alur waktu kita sendiri. “Waktu adalah peluang terbaik, dan peluang yang hilang adalah waktu yang hilang selamanya.”— Benjamin Franklin Benjamin Franklin, salah satu Bapak Pendiri Amerika Serikat, menyoroti pentingnya memanfaatkan waktu sebagai peluang. Ia mengajak kita untuk menghargai setiap momen karena waktu yang terbuang adalah kesempatan yang hilang untuk menciptakan perubahan positif. Prinsip waktu yang berfokus pada masa depan yang positif memandang waktu sebagai sekutu, bukan musuh. Waktu hari ini adalah kesempatan untuk hidup dengan penuh kesadaran, waktu sekarang adalah panggung penciptaan realitas, dan waktu esok adalah sumber harapan dan pemenuhan potensi. Dengan pandangan ini, kita dapat memanfaatkan setiap detik untuk mengarahkan dunia ke arah yang lebih baik, merangkul peran kita dalam membentuk masa depan yang penuh arti.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

BANDA ACEH – Sebanyak 21 Pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dan 25 pegawai PPPK di lingkungan Pemerintah Aceh dilantik di Aula Badan Kepegawaian Aceh, Kamis 28 Desember 2023. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Abdul Qohar atas nama Gubernur Aceh. Dari pelantikan ini, sebanyak 19 pegawai PPPK diantaranya yang dilantik bertugas di Dinas Perhubungan Aceh. Prosesi pelantikan itu sendiri disaksikan Pelaksana Harian BPSDM Aceh dan Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh. Abdul Qohar saat membacakan sambutan Gubernur Aceh menyebutkan, pelantikan itu merupakan momen penting yang dimaknai dalam memberikan dedikasi dan kompetensi terbaik dalam menjalankan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Aceh. Hal itu juga sekaligus untuk mendorong keberhasilan reformasi birokrasi di Aceh. “Semua pegawai wajib merealisasikan semua butir-butir yang tercantum dalam perjanjian kerja dan menjalan core value ASN (ber-Akhlak),”ujar Qohar. Kepada pejabat dan pegawai yang dilantik, Qohar juga mengingatkan agar terus memberikan abdi terbaik dalam menjalankan tugas, seperti yang kita ketahui bahwa aparatur sipil negara (ASN) menjadi pondasi dalam menjalankan dan pengambil kebijakan publik. Selain itu para pegawai juga diminta menjaga diri agar tidak terjebak dalam sebuah situasi yang dapat merugikan Pemerintah Aceh, yang secara psikologis akan berpengaruh terhadap kurang baiknya pencapaian kinerja. Qohar juga menyebutkan, penunjukan para pejabat itu telah didasari pada kemampuan dan kapasitas yang Saudara miliki, disamping telah terpenuhinya kriteria kompetensi, profesionalisme dan integritas terhadap tugas yang dijalankan selama ini. “Dengan pemenuhan kriteria tersebut, saya menaruh harapan besar, kiranya Saudara-Saudara dapat melakukan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat Aceh. Teruslah berupaya meningkatkan prestasi dan kinerja, guna menjalankan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini,” ujar Qohar membacakan sambutan Gubernur.(MS)

Tak terasa tibalah di penghujung 2023. Artinya tidak lama lagi Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh dan Sumut akan digelar. Tepatnya pada tanggal 8 s.d 20 September 2024. Upacara Pembukaan nantinya akan diselenggarakan di Aceh dan penutupan dilaksanakan di Sumatera Utara. Pemerintah Aceh yang ditunjuk untuk pertama kalinya sebagai tuan rumah pelaksanaan PON XXI 2024 sudah sejak lama memperlihatkan keseriusannya. Koordinasi intens antara pemerintah Aceh, pemerintah Sumatera Utara dengan pemerintah pusat terus dilakukan dengan harapan semua persiapan diharapkan cepat dan tepat sasaran. PON XXI Aceh-Sumut 2024 menorehkan sejumlah sejarah baru. Even nasional yang digelar empat tahun sekali ini untuk pertama kalinya digelar di dua provinsi dan pertama kalinya juga diikuti oleh 38 provinsi yang akan mempertandingankan 65 cabang olahraga. Dinas Perhubungan Aceh yang ditunjuk sebagai komisi transportasi berupaya maksimal demi memberikan pelayanan terbaik selama PON berlangsung. Dimulai dari surat permohonan dukungan transportasi yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan pada Agustus 2023. Tidak hanya itu, upaya lebih lanjut dilakukan Dishub Aceh dengan melakukan kordinasi ke Kementerian perhubungan untuk memastikan kembali dukungan yang akan diberikan oleh pemerintah pusat. Menanggapi surat tersebut, perwakilan Menteri Perhubungan melalui Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Suharto menyampaikan “Pesan dari bapak Menteri (Perhubungan), kami diharapkan berperan serta untuk mendukung dan membantu kebutuhan bus yang akan digunakan selama PON XXI di Provinsi Aceh”. Hal tersebut tentu memberikan angin segar dan semangat untuk terus mengupayakan yang terbaik. Kepala Dinas Perhubungan Aceh mengungkapkan dukungan transportasi oleh Kemenhub terhadap pelaksanaan PON XXI cukup penting mengingat terbatasnya kemampuan anggaran Pemerintah Aceh yang perlu dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Beberapa lingkup pelayanan transportasi yang menjadi tanggung jawab Dishub Aceh meliputi Pelayanan transportasi dalam menyediakan kendaraan pada saat kedatangan dan pemulangan atlet, Penyediaan transportasi bagi tamu VIP dan VVIP pada opening ceremony serta manajemen rekayasa lalu lintas pada venue utama. Saat latihan dan pertandingan nantinya Dishub Aceh akan berperan dengan menyediakan transportasi bagi atlet dan official baik menuju ke venue maupun kembali ke penginapan. Terkait lokasi penginapan atlet, semuanya telah ditentukan berdasarkan cabang olahraga agar mobilisasi atlet bisa berjalan efektif dan efisien. Selain itu dengan melakukan sentralisasi lokasi penginapan dapat mengefisienkan jumlah kendaraan yang digunakan sehingga potensi kemacetan dapat diminimalisir. Untuk memudahkan kordinasi dan pelayanan, Dishub Aceh telah membuat peta zonasi kebutuhan kendaraan yang terdiri dari 8 zona utama yang dipisahkan berdasarkan kabupaten/kota se Aceh. Adapun total atlit dari 8 zona tersebut sebanyak 6010 org atlet dilengkapi 2975 orang official dan panitia pelaksana sebanyak 5539 orang. Adapun total kebutuhan kendaraan sebanyak 1240 unit. Dengan rincian 926 Unit berasal dari dukungan PB-PON XXI Aceh dan 308 unit permohonan dukungan dari Kementerian Perhubungan. Dan yang tak kalah penting, Dishub Aceh juga memegang kendali dalam perencanaan dan penyiapan rekayasa lalu lintas dan pengaturan parkir di venue, mengingat sirkulasi saat pertandingan juga sangat menentukan keberhasilan acara nantinya. Jadi semua aspek harus dipikirkan secara matang. Seperti halnya statement yang dikeluarkan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Ariotedjo, diharapkan PON XXI 2024 Aceh-Sumut nantinya dapat sukses prestasi, sukses penyelenggaraan dan sukses administrasi. Sehingga semua aspek menjadi hal yang penting. Terlepas dengan banyaknya isu yang tersebar di masyarakat terkait pelaksanaan PON XXI 2024, tentu tidak mengurangi kesiapan yang terus diupayakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena pemerintah sadar betul aksi nyata yang terus diupayakan dapat memudarkan hoaks yang terus beredar. (*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Jika dibandingkan dengan Sabang, kawasan Pulo Aceh mungkin belum terlalu tersohor, tak banyak yang tahu bahwa sebenarnya Pulo Aceh menyimpan banyak potensi yang menjanjikan, termasuk potensi pariwisatanya. Bagi yang sudah pernah melancong ke Pulo Aceh pasti ingin kembali lagi untuk menikmati panorama pantai yang cukup indah dan diapit oleh gugusan pulau-pulau di sekitarnya. Hal inilah yang disampaikan oleh Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Lamteng, Pulo Aceh, Safwan, yang ditemui oleh Tim Aceh TRANSit. Bekerja sebagai ASN di Dinas Perhubungan Aceh sejak tahun 2006, pada awal tahun 2023, beliau dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Koordinator Pelabuhan Lamteng, yang kemudian membuatnya menjadi semakin dekat dengan geliat aktivitas di Pulo Aceh, terutama di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Lamteng. Secara geografis, Pulo Aceh terbagi dua pulau yaitu Pulo Nasi dan Pulo Breuh. Namun kedua pulau ini lebih dikenal dengan sebutan Pulo Aceh, merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dikisahkan, penamaan Pulo Nasi ini berawal dari kisah nasi bungkus. Karena jaraknya yang menempuh perjalanan setengah hari dari daratan, maka setiap pendatang harus membawa nasi bungkus untuk disantap ketika sandar. Sedangkan, Pulo Breueh yang jaraknya lebih jauh dari Pulo Nasi, nasi bungkus yang dibawa pengunjung dikhawatirkan akan basi. Maka, pendatang membawa beras untuk dimasak di Pulo Breueh (red: Beras). Pelabuhan Lamteng yang berada di Pulau Nasi telah berada di bawah kewenangan Dishub Aceh sejak selesainya proses pengalihan aset dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kepada Pemerintah Aceh pada akhir Desember 2021 lalu. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, pelabuhan Lamteng adalah pelabuhan penyeberangan yang termasuk dalam pelabuhan penyeberangan kelas I dengan kapasitas dermaga 600 GT dan kolam pelabuhan dengan kedalaman 3,6 meter. Sampai saat ini, pelayaran ke Pulo Aceh dilayani oleh KMP Papuyu dengan frekuensi hampir setiap hari dan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Dalam satu trip, KMP Papuyu dapat memuat 105 penumpang dan 8 unit kendaraan campuran yang terdiri dari 2 unit kendaraan kecil serta 6 unit bis/truk berukuran sedang. Tetapi, ada juga warga Pulo Aceh yang menggunakan boat nelayan sebagai alternatif untuk berlayar ke wilayah daratan dan sebaliknya. Menurut Safwan, hal ini terjadi karena jadwal keberangkatan kapal dari dan menuju Pulo Aceh sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. “Kalau cuaca buruk, angin dan ombak besar, dan kapal Papuyu gak bisa berangkat, tapi masyarakat misalnya tetap butuh untuk ke Banda Aceh hari itu, jadi mau gak mau ya naik boat,” paparnya. Ia menambahkan bahwa mayoritas masyarakat yang menggunakan jasa pelayaran dengan menggunakan KMP Papuyu berprofesi sebagai pedagang, sehingga Pelabuhan Lamteng menjadi pintu utama distribusi logistik sehari-hari. Selama ini, operasional di Pelabuhan Lamteng dijalankan oleh Safwan bersama dengan empat orang personil pelabuhan lainnya yang merupakan warga asli Pulo Aceh. Sehari-harinya, ia beserta keempat personil lainnya berkoordinasi dengan operator kapal, baik itu terkait dengan jadwal pelayaran, pengoperasian kapal, maupun hal-hal lainnya yang diperlukan. Disamping itu, ia juga harus memastikan kegiatan di pelabuhan berjalan dengan kondusif, terutama saat kapal melakukan kegiatan bongkar muat. Selain itu, sebagai koordinator ia bertanggung jawab untuk melaporkan setiap kejadian dan kendala yang terjadi di lapangan kepada atasan di kantor induk. Ketika ditanya mengenai suka duka yang dialami selama bertugas, ia mengaku hanya berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. “Saya bersyukur karena di sini mendapatkan mitra kerja yang sangat kooperatif, baik itu adik-adik petugas kita di pelabuhan ataupun dari operator, alhamdulillah semuanya saling support dan sudah saling menganggap seperti saudara satu sama lain sehingga pekerjaannya tidak terasa berat,” ujar pria kelahiran 19 September 1980 ini. Untuk kendala pada saat bertugas, ia menyebut bahwa selama ini belum menemui kendala yang berarti, hanya saja ia berharap dapat diupayakannya jaringan telekomunikasi yang lebih kuat dan stabil di kawasan Pulo Aceh, karena jaringan komunikasi amat sangat diperlukan pada zaman ini, apalagi untuk dirinya yang sering bertugas bolak-balik ke Lamteng sehingga perlu untuk memberikan kabar bagi keluarga yang berada di rumah. Jalur laut masih menjadi satu-satunya penghubung kawasan Pulo Aceh dengan wilayah daratan sampai saat ini. Oleh karena itu, menurut Safwan, penting sekali untuk memastikan sarana dan prasarana di pelabuhan dapat berfungsi secara optimal. Apalagi, menurutnya, masyarakat perlu diberikan haknya untuk mendapatkan jasa transportasi yang aman dan nyaman. “Kita tahu di Pulo Aceh belum banyak fasilitas umum yang memadai, seperti misalnya fasilitas kesehatan dengan peralatan dan tenaga medisnya masih terbatas, jika ada urgensi kayak ada warga yang sakit dan perlu dirujuk ke Banda Aceh, pasti dibawa dengan kapal,” tambahnya. Potret kehidupan di Pulo Aceh memang relatif sederhana. Sekilas, mungkin tak banyak yang bisa dilakukan di sebuah kecamatan dengan 17 gampong ini. Namun, bagi Safwan, ia mengenggam semangat dan asa bahwa suatu saat kawasan Pulo Aceh akan menjadi salah satu kawasan yang diperhitungkan dan menjadi sentra perekonomian di tanah Serambi Mekkah. “Memang masih banyak PR bagi kita untuk membangun Pulo Aceh ini, tapi bukan tidak mungkin hal itu akan tercapai dengan kerjasama dan semangat kolaborasi kita semua” tutupnya.(*) Versi cetak digital dapat diakses di laman:

Bus Trans Koetaradja mulai menerapkan penggunaan sistem tap on bus (cashless payment) pada koridor 1 rute Pusat Kota menuju Darussalam (kawasan kampus) sejak 1 Oktober 2023. Para penumpang kini diwajibkan menggunakan sistem Tap On Bus (TOB). Penerapan itu bertujuan untuk membiasakan masyarakat dalam menggunakan cashless payment atau pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu e-money. Selain itu sistem ini juga berfungsi untuk mendapatkan informasi lebih akurat tentang jumlah penumpang. Bagi pengguna transportasi ini, TOB bisa menggunakan kartu berbasis pembayaran elektronik apa saja, seperti e-money Mandiri, PengCard Bank Aceh, Tap Cash BNI, dan lainnya. Kartu uang elektronik bisa didapatkan di semua cabang layanan perbankan yang beroperasi di Aceh atau pada layanan retail yang menyediakan kartu uang elektronik, seperti Indomaret atau Alfamart. Harga yang ditawarkan juga bervariasi mulai Rp30 hingga Rp50 ribu. Tapi untuk saat ini masih bisa membeli dengan saldo yang masih kosong, karena naik bus masih tetap gratis. Untuk sekarang ini masih proses pembiasaan agar masyarakat belajar dahulu bagaimana cara mendapatkan kartu dan menggunakannya agar tidak kaget nantinya, karena belum terbiasa menggunakan kartu e-money tersebut dan sejauh ini pun belum berlaku pemotongan, ini dikarenakan masih gratis. Penggunaan kartu e-money sendiri mendapat respon dan dukungan yang positif dari masyarakat khususnya penumpang yang sudah memiliki kartu e-money seperti yenni, salah Satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang kesehariaanya juga selalu mengandalkan layanan bus Trans Koetaradja. Untuk pelayanannya sendiri, Dishub Aceh selalu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap keluhan pelanggan setiap harinya. Seperti, ketepatan waktu, pelayanan di dalam bus, halte, dan lainnya. Bagi awak Trans Koetaradja yang melanggar juga akan diberikan sanksi dari peringatan sampai sanksi berat. Dishub Aceh hingga saat ini selalu terbuka untuk kritikan, masukan, dan saran. Selain itu, secara reguler juga melakukan survei terhadap kepuasan masyarakat. Sehingga tahu area mana dari pelayanan yang perlu dibenahi. Jadi, selama ini sistem perbaikan pelayanan sudah ada dan berjalan. Kebijakan nge-tap dinilai repotkan penumpang. Kebijakan Trans Koetaradja yang mewajibkan para penumpang untuk melakukan tapping saat naik bus dianggap merepotkan penumpang. Kebijakan baru ini memicu adanya antrian penumpang yang mau naik bus di sejumlah halte. Selain itu, banyak juga warga mengeluhkan karena belum adanya kartu. “Bayangkan saja semenjak diberlakukannya kebijakan nge-tap mulai 1 Oktober lalu, sering terjadi antrian penumpang akibat imbas dari kebijakan tersebut, terutama pada jam-jam anak sekolah pulang, karena masih banyak para pelajar yang belum mempunyai kartu, akhirnya mereka tidak jadi naik bus” ujar Farhan, salah satu pelajar yang setiap harinya menggunakan angkutan umum Trans Koetaradja saat pulang sekolah.  Nova, pengguna Trans Koetaradja mengaku tak terlalu mempermasalahkan dengan kebijakan tersebut, karena masih terhitung gratis saat naik Trans Koetaradja. Namun, kata dia hal ini juga harus dibarengi dengan ketersediaan kartu, jadi saat pengguna tidak mempunyai kartu, bisa langsung beli di halte tersebut atau membelinya dari petugas. “Kalau kami yang biasa menggunakan Trans Koetaradja, tidak terlalu bermasalah. Tapi yang bermasalah itu kalau yang tidak punya kartu seperti ibu-ibu atau orang yang telah lanjut usia atau bahkan adik-adik yang tidak membawa tas tapi mau naik, atau yang kartunya ketinggalan,” kata nova, Selasa (17/10/2023).Hal ini tentunya menyulitkan bagi para pengguna yang tidak memiliki kartu namun ingin menggunakan Trans Koetaradja. Hanya saja, kata dia masih terdapat beberapa penumpang yang kebingungan hingga harus diarahkan oleh para petugas. Pengelola moda transportasi juga harus lebih sigap dan responsif terhadap masalah-masalah yang terjadi di lapangan untuk mengantisipasi keluhan masyarakat. Selama ini Dinas Perhubungan Aceh melalui UPTD Trans Kutaraja juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial.(*) Versi cetak digital dapat diakses di laman: