Author: PPID Perhubungan

Upaya-upaya Pemerintah Aceh untuk terus mengejar target pada program prioritas terus dilakukan. Pada Senin, 1 Juli 2019 yang lalu, Plt. Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT., melakukan kunjungan kerja ke PT. Dirgantara Indonesia (PTDI) di Bandung, Jawa Barat. Kunjungan kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Standing (MoU) yang telah dilaksanakan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di Singapura pada Tanggal 07 Februari Tahun 2018. MoU tersebut bertujuan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan rencana pengadaan pesawat dan pembangunan assembly line pesawat terbang N219 di Provinsi Aceh. Kunjungan Plt. Gubernur Aceh ke PTDI lebih menekankan pada evaluasi terhadap MoU yang sudah ada dan membahas kemungkinan kesepakatan realistis yang bisa dicapai dalam RPJMA 2017 – 2022 sehingga capaian MoU dapat diukur dengan baik. Pertemuan Pemerintah Aceh dan PTDI juga membahas penyempurnaan studi tentang penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan operasional Pesawat N219 untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan wilayah. Pengembangan transportasi udara Aceh seharusnya berpedoman pada tata ruang Aceh yang mengarahkan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) berperan sebagai hub bandara-bandara yang ada di Aceh. Konsep arah pengembangan ini belum terealisasi secara optimal. Kondisi eksisting perintis saat ini juga belum signifikan dengan pengembangan konsep ini. Beberapa penerbangan ini masih mengarah ke hub bandara wilayah barat, Kualanamu, Sumatera Utara. Angkutan udara semestinya mempersingkat waktu dan jarak, akan tetapi saat ini untuk beberapa daerah membutuhkan biaya yang lebih besar dari seharusnya untuk dapat menjangkau Ibukota Provinsi. Tindak lanjut Pemerintah Aceh dengan PTDI juga mendorong implementasi konsep pengembangan Tata Ruang Aceh dalam meningkatkan peran Bandara SIM sebagai hub bandara Aceh. Dalam hal ini untuk mendorong transportasi udara secara komersial juga butuh waktu yang lama dan jika pihak ketiga yang mengurus juga belum tentu memberikan keuntungan yang banyak. Akan tetapi, masyarakat sangat membutuhkan moda transportasi ini. Sehingga, Pemerintah perlu mengintervensi kebutuhan sarana transportasi udara (pesawat terbang –red) untuk mengungkit peran prasarana (Bandara –red) yang telah ada di Aceh agar kembali terbangun dari “mati suri” selama ini. Sebagai karya anak bangsa, N219 merupakan pesawat komuter berbasis regulasi CASR/FAR 23 yang memiliki daya angkut sebanyak 19 penumpang dan secara umum memiliki daya angkut, serta flight & field performance yang lebih unggul dikelasnya. Pesawat ini dibangun oleh PT. Dirgantara Indonesia bersama LAPAN (Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional) dan direncanakan dapat menyelesaikan tahap sertifikasi pada akhir tahun 2019. Pesawat N219 dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara nasional di wilayah perintis. Memiliki kabin terluas di kelasnya dan dapat dimodifikasi untuk berbagai macam kebutuhan, seperti angkutan penumpang, angkutan barang maupun evakuasi medis saat terjadi bencana. N219 memiliki kecepatan maksimum mencapai 210 knot dan kecepatan terendahnya mencapai 59 knot, sehingga dapat terbang di wilayah bertebing dan berbukit sesuai karakteristik beberapa Bandara yang ada di Aceh. N219 juga memiliki kemampuan mendarat pada runway yang relatif pendek atau short take off – landing sehingga tidak membutuhkan landasan panjang dan mudah dioperasikan di daerah terpencil. N219 juga dilengkapi dengan Terrain Awareness and Warning System, yaitu alat yang bisa mendeteksi wilayah perbukitan. Sistem pesawat akan memberikan tanda dan visualisasi secara dimensi sehingga pilot tahu secara langsung kondisi perbukitan yang akan dilaluinya. Sesuai dengan kondisi Aceh saat ini yang memiliki 12 bandara yang belum beroperasi secara maksimal, bahkan beberapa bandara hanya melayani penerbangan perintis seminggu sekali. Pengadaan pesawat N219 merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan bandara-bandara di Aceh tersebut. Aceh yang terpisah dengan perbukitan dan lautan, akan dapat terkoneksi dengan pesawat udara yang sesuai dengan topografi wilayah Aceh. Saat ini konektivitas antar wilayah merupakan salah satu tantangan terbesar dalam hal mengembangkan sektor kepariwisataan di Provinsi Aceh. Sejalan dengan hal tersebut, penambahan frekuensi penerbangan dari dan ke bandara-bandara di Aceh diperlukan untuk mendukung pertumbuhan kunjungan wisata. Data kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik pada tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan tren kunjungan yang terus meningkat. Adanya kerjasama IMT-GT (Sabang-Phuket-Langkawi) dalam bidang pariwisata dan kegiatan kepariwisataan lainnya, mendorong tumbuhnya industri pariwisata di Provinsi Aceh. Selain faktor pariwisata, Aceh yang dikenal sebagai daerah rawan bencana juga sangat memerlukan konektivitas wilayah melalui angkutan udara. Bencana Tsunami 2004 membuktikan peran bandara-bandara di Aceh sebagai pusat mitigasi bencana saat itu. Maka dukungan angkutan udara yang modern dan sesuai dengan topografi wilayah Aceh patut diwujudkan. Kabin pesawat N219 yang dapat dimodifikasi untuk evakuasi medis, mampu mengangkut sebanyak 9 pasien dalam sekali penerbangan. Sejalan dengan program prioritas Dinas Perhubungan Aceh untuk menjadikan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda sebagai “Center of Umroh”, pesawat N219 dapat memudahkan masyarakat Aceh untuk melaksanakan ibadah umrah. Data yang diperoleh dari PT. Angkasa Pura II Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda menunjukkan, jumlah keberangkatan jama’ah umrah dari bandara tersebut pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mencapai 29.550 jama’ah. Keberangkatan umrah dari Bandara SIM pada tahun 2019 mengalami lonjakan yang sangat tinggi yaitu sebesar 15.831 jama’ah. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan animo masyarakat Aceh untuk memulai perjalanan ibadah umrah terpusat di bandara SIM dan terhubung dengan bandara-bandara lain dalam wilayah Aceh dan beroperasi secara simultan. Tentu dengan adanya pesawat N219 yang melayani penerbangan di wilayah Aceh, masyarakat yang saat ini jika ingin melaksanakan umrah harus menempuh perjalanan darat dari daerah ke Banda Aceh atau bahkan melakukan perjalanan ibadah melalui bandara di luar Aceh. Dengan adanya konektivitas angkutan udara, masyarakat dapat lebih “fokus” dalam mempersiapkan ibadah ke tanah suci. Pesawat N219 juga diharapkan dapat menjadi solusi distribusi logistik yang terintegrasi, efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pesawat N219 juga dikembangkan untuk mendukung program jembatan udara seperti regulasi Presiden nomor 70 tahun 2017 mengenai “Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, Dan Perbatasan”. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017, komoditas perikanan yang dikirim dari pelabuhan Sinabang, Singkil, dan Tapaktuan menuju pelabuhan Belawan mencapai 60.203 Ton. Dengan rincian dari Sinabang sebanyak 14.653 Ton, Singkil sebanyak 11.550 Ton, dan Tapaktuan sebesar 34.000 Ton. Pengiriman ikan melalui perjalanan darat dari pelabuhan-pelabuhan tersebut menuju pelabuhan Belawan membutuhkan waktu minimal 10 jam, bahkan dari Sinabang mencapai 21 jam. Bila dibandingkan dengan perjalanan udara, komoditas perikanan dari Sinabang, Singkil, dan Tapaktuan masing-masing dapat diangkut dalam waktu kurang dari 1 jam, sehingga kesegaran ikan masih terjaga dan nilai ekspornya

Dinas Perhubungan Aceh selenggarakan Acara Puncak Pekan Keselamatan Jalan Aceh Tahun 2019 di Lapangan Blang Padang Banda Aceh, Minggu, 1 Desember 2019. Rangkaian kegiatan dalam rangka Pekan Keselamatan telah dimulai sejak 25 November 2019. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST., MT., dalam sambutannya menyampaikan, dari sekian banyak korban kecelakaan lalu lintas didominasi oleh anak muda, pelajar dan mahasiswa. “Maka Pekan Keselamatan Jalan Aceh ini adalah salah satu upaya Dinas Perhubungan agar terjalin sinergisitas dari semua pihak dalam rangka mengurangi kecelakaan lalu lintas di jalan raya,” ungkap Junaidi. Acara ini mengajak para pengguna kendaraan agar lebih memperhatikan peralatan pendukung keselamatan dalam berkendara, serta membangkitkan kesadaran keselamatan dalam berkendara sejak dini yaitu salah satunya dengan menggandeng pelajar pelopor sebagai duta pemerintah. “Pemilihan Pelajar Pelopor merupakan upaya Dishub Aceh agar bisa menjadi wakil pemerintah dalam kampanye keselamatan berlalu lintas di jalan raya,” terang Junaidi. Kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh terbesar nomor dua di Indonesia dengan rata-rata jumlah orang meninggal setiap jam sekitar tiga sampai empat orang. Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan Aceh sebagai kegiatan rutin merupakan salah satu upaya Dinas Perhubungan Aceh untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengendara tentang pentingnya keselamatan berkendara. Pada kegiatan puncak juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) Keselamatan Berlalu Lintas antara Dinas Perhubungan Aceh dengan sejumlah sekolah di Banda Aceh dan Aceh Besar. Kerjasama ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pelajar sekolah akan keselamatan berlalu lintas. Pekan Keselamatan Jalan Aceh Tahun 2019 memiliki sejumlah rangkaian kegiatan yang telah diadakan beberapa hari sebelumnya yaitu; lomba vlog, lomba mural & graffiti, safety riding, donor darah, senam jantung sehat, music performance, dan deklarasi keselamatan lalu lintas dan anti narkoba. (MG)   Simak videonya di bawah ini :

Selamat siang, perkenalkan saya Dilla dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Saya membutuhkan informasi untuk peminjaman atau penyewaan alat uji emisi kendaraan roda 4. Mohon bantuannya. Terima kasih.   Tanggapan : Ibu Dilla yang kami hormati, Terima kasih atas pertanyaannya, dapat kami informasikan bahwa sesuai UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,  Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan kewenangan Dishub Kab/Kota. dalam hal ini untuk di Banda Aceh adalah Dishub Kota Banda Aceh. untuk peminjaman alat uji dimaksud, dapat menghubungi Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Banda Aceh yang berlokasi di Komplek Terminal Type A Banda Aceh (Batoh). Demikian yang dapat kami informasikan,  semoga membantu.

Tasya Rahmayanti, dara cantik kelahiran Aceh Utara, 28 Februari 1998 ini adalah mahasiswi Pendidikan Bahasa Inggris, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menjalani aktifitasnya sehari-hari sebagai mahasiswi, gadis yang tinggal di Punge Jurong, Banda Aceh ini rutin menggunakan Bus Trans Koetaradja. Meskipun lokasi halte yang lumayan jauh dari rumah, tidak menyurutkan minat Tasya untuk menggunakan Trans Koetaradja. Tasya mengaku sering naik bus Trans Koetaradja di halte depan Masjid Raya Baiturrahman. Sering kali diantar oleh orang tua, bahkan terkadang dia memilih untuk berjalan kaki. “Seringnya diantar sama mama ke halte, terkadang jalan kaki juga,” ungkap Tasya. Lokasi halte yang jauh dari tempat tinggal membuat sebagian masyarakat kesulitan naik Trans Koetaradja, termasuk Tasya. Gadis yang hobi membaca komik ini mengharapkan adanya Feeder agar memudahkan masyarakat yang ingin menggunakan Trans Koetaradja. “Saya rasa masyarakat butuh Feeder. Sehingga tidak perlu bergantung pada kendaraan yang ada di rumah atau pun berjalan kaki ke halte,” harap Tasya. Feeder adalah kendaraan pengumpul atau pengumpan yang dapat menjangkau kawasan perumahan dan pemukiman warga lalu mengantar penumpang ke halte-halte terdekat. Berbicara tentang Feeder, Tasya menyarankan agar Pemerintah Aceh memanfaatkan minibus Labi-labi yang telah ada. Selain telah menjadi angkutan ikonik di Banda Aceh, pemanfaatan Labi-labi lebih hemat anggaran dan dapat memberdayakan sopir labi-labi yang saat ini penghasilan mereka semakin menipis. “Saya pikir ada baiknya Pemerintah memanfaatkan Labi-labi yang telah ada. Selama TransK beroperasi, banyak para pengguna Labi-labi beralih ke TransK karena gratis dan terbilang lebih nyaman digunakan,” jelasnya. Tasya berharap jika Feeder Trans Koetaradja sudah beroperasi, tidak malah membuat kondisi lalu lintas semakin ribet lalu membuat masyarakat enggan naik Trans Koetaradja. Mahasiswi yang pernah menjadi peserta OSN Provinsi Aceh Tahun 2015 ini juga berharap operasional Feeder Trans Koetaradja nantinya berjadwal. Sehingga memudahkan masyarakat yang ingin menuju halte terdekat tanpa harus menunggu lama. Apalagi mayoritas pengguna Trans Koetaradja adalah pelajar dan mahasiswa, yang butuh sampai ke tujuan tepat waktu. (Amsal) Versi cetak online dapat diakses pada laman ini https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/ Simak video keseharian bus Trans Koetaradja :

Pasca penandatanganan MoU Helsinki Tahun 2005, situasi Aceh mulai kondusif dan perputaran roda perekonomian masyarakat pun berangsur membaik. Banda Aceh, sebagai penyandang status ibukota provinsi, mulai dilirik sebagai peluang bagi pelaku ekonomi baik dari provinsi Aceh maupun dari daerah lainnya. Hal ini menyebabkan pertumbuhan jumlah penduduk Kota Banda Aceh meningkat pesat. Diperkirakan pada tahun 2025 ada lebih dari 500 ribu jiwa yang berdomisili di Banda Aceh dan sekitarnya. Pertumbuhan penduduk ini juga berbanding lurus dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang berkisar antara 12 – 13 % per tahunnya. Dengan perkiraan kepadatan penduduk sebesar 8.148 Jiwa/Km­2 pada tahun 2025, tanpa transportasi massal yang memadai maka dapat dipastikan lalu lintas Banda Aceh akan semakin padat dan semrawut, ditambah lagi dengan fakta bahwa setelah tsunami 2004 Banda Aceh tidak lagi memiliki moda transportasi bus untuk melayani penumpang. Sebagai langkah awal penyelesaian masalah diatas, Pemerintah Aceh menjalin kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan angkutan masal perkotaan bertipe BRT (Bus Rapid Transit) di Banda Aceh. Dimana Kementerian Perhubungan RI memberikan dukungan berupa penyediaan bus dan Pemerintah Aceh menyediakan prasarana serta biaya operasionalnya. Angkutan massal perkotaan Trans Koetaradja yang masih digratiskan oleh Pemerintah Aceh, selain sebagai solusi tranportasi perkotaan juga diharapkan mampu meningkatkan antusiasme masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Ketika berbicara peningkatan jumlah kendaraan bermotor maka tidak dapat terlepas dari masalah peningkatan polusi udara yang ditimbulkan. Pada tahun 2018, Trans Koetaradja berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 34.579 TCO2e atau mencapai 270% dari tahun sebelumnya. Dinas Perhubungan Aceh juga tengah menjajaki kerjasama dengan Institut Teknik Surabaya untuk pengadaan bus bertenaga listrik sebagai bus feeder Trans Koetaradja untuk melayani rute-rute alternatif yang belum terlayani. Kedua hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Republik Indonesia pada bulan November 2016 tentang upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Nasional dengan target penurunan unconditional sebesar 29% pada tahun 2030. Trans Koetaradja yang mulai beroperasi tahun 2016 tergolong angkutan massal perkotaan yang masih “hijau”. Trans Koetaradja dituntut untuk terus berbenah dan berinovasi demi meningkatkan pelayanannya. Kerjasama dengan berbagai pihak pun terus dijalin seperti kerjasama dengan Program Studi Teknik Elektro Unsyiah untuk penyediaan sistem e-ticketing pada bus Trans Koetaradja. Saat ini, Trans Koetaradja memang merupakan angkutan massal perintis perkotaan, namun subsidi yang diberikan Pemerintah Aceh ini akan menjadi sebuah investasi besar dibidang angkutan yang diyakini mampu menjawab berbagai problematika transportasi perkotaan di masa yang akan datang. (Arrad) Versi cetak digital dapat diakses pada laman ini

Pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang semakin menuntut pada sistem pelayanan yang berbasis teknologi seperti menerapkan sistem Smart city khususnya smart transportation. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mendorong peningkatan pelayanan di masa yang akan datang Pemerintah Aceh berupaya terus mempersiapkan diri untuk melayani masyarakat dengan teknologi IT secara cepat dan efisien. Upaya peningkatan ini dikemas dalam bingkai penelitian sebagai tindak lanjut MoU antara Pemerintah Aceh dengan Universitas Syiah Kuala dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Aceh dengan Jurusan Teknik Elektro dan Komputer Universitas Syiah Kuala menindaklanjuti kerjasama tersebut dengan melakukan dua penelitian dalam tahun 2019 yaitu Prototype E-ticketing Trans Koetaradja dan A Lightweight Moving Vehicle Classification System Through Attention-Based Method and Deep Learning. Kadishub Aceh Junaidi, ST., MT., bersama Kepala BIdang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kepala UPTD Trans Koetaradja meninjau uji coba hasil prototype e-ticketing Trans Koetaradja di Laboratorium Sistem Terdistribusi Jurusan Teknik Elektro dan Komputer Universitas Syiah Kuala, Senin, 25 November 2019. Sistem E-Ticketing ini dapat digunakan secara cashless (tanpa duit) dan juga dipersiapkan alternatif secara manual atau dapat menggunakan uang tunai. Tim peneliti Teknik Elektro menyebutkan, setelah usai uji prototipe ini akan dilakukan registrasi hak kekayaan intelektual dan diharapkan pada tahun depan dapat diproduksi di Aceh untuk dapat digunakan pada angkutan massal Trans Koetaradja. Sebelum diproduksi, pihak Tim peneliti juga menyampaikan masih membutuhkan penyempurnaan pada beberapa komponen termasuk design bentuk yang memudahkan pelanggan Trans Koetaradja nantinya. Penelitian “A Lightweight Moving Vehicle Classification System Through Attention-Based Method and Deep Learning” adalah pemanfaatan deteksi efektif kamera pengintai statis untuk mengklasifikasi jenis kendaraan bermotor pada suatu pias jalan sehingga dapat diketahui volume kendaraan dan klasifikasi yang melintasi, deteksi dapat bermanfaat untuk mengendalikan dan mengevaluasi serta pengawasan terpadu transportasi perkotaan di masa yang akan datang. Prof. Dr. Nasaruddin, S.T., M.Eng., selaku ketua tim penelitian menyampaikan bahwa kerjasama ini mendorong penelitian anak negeri untuk dapat diterapkan secara langsung dalam meningkatkan layanan fasilitas publik khususnya Trans Koetaradja. Penggunaan konsep “transportasi pintar” merupakan tujuan utama dalam penelitian ini, hasil penelitian diharapkan dapat segera diaplikasikan. (MS)

Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, M.T., mengharapkan agar konektivitas Aceh – Kepulauan Andaman dan Nicobar segera terealisasi mengingat hubungan diplomatik antara Indonesia – India telah terjalin lama sejak era kemerdekaan. Meskipun jarak antara Aceh dan Andaman Nicobar sangat dekat (sekitar 80 Nautical Mile), namun membutuhkan perjalanan yang panjang hingga ribuan kilometer dari Aceh untuk mencapai India dan sebaliknya. “Tentunya kita merasa berdosa kepada generasi penerus nanti apabila isu konektivitas ini masih menjadi kendala” demikian tutur nova dalam acara Temu Bisnis Infrastruktur RI-India : Konektivitas Aceh – Kepulauan Andaman dan Nicobar yang digelar di Jakarta Senin (25/11/2019). Nova menambahkan bahwa situasi Aceh kini sudah sangat kondusif sehingga kerjasama Aceh – India khususnya dengan kepulauan Andaman dan Nicobar dapat segera terlaksana. Dukungan nyata pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sangat diharapkan untuk mempercepat kerjasama kedua wilayah ini. Acara yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri RI ini turut dihadiri Duta Besar India untuk Indonesia Mr. Pradeep Kumar Rawat, Staf Ahli Menteri Luar Negeri RI Bidang Diplomasi Ekonomi, Ina H Krisnamurthi, Direktur Asia Selatan dan Tengah, Ferdy Piay serta para pengusaha Indonesia dan India. Dalam kesempatan tersebut Duta Besar India menyatakan sudah saatnya kita merubah “mindset” seolah-olah Indonesia – India itu jauh. Pada kenyataannya Indonesia dan India memiliki ikatan historis yang kuat disamping secara letak geografis yang cukup dekat, khususnya Kepualauan Andaman Nicobar dengan Aceh. Untuk itu, kerjasama membuka konektivitas maritim dan udara antara kedua wilayah terdepan Indonesia dan India itu menjadi isu yang sangat strategis apalagi kedua wilayah ini berada pada kawasan Indo Pasifik yang merupakan jalur pelayaran dunia. Acara dilanjutkan dengan diskusi panel dan pertemuan business to business antara sektor swasta Indonesia dan India sehingga diharapkan terbuka peluang lebih lebar untuk kerjasama investasi kedua negara. (TF)

Perwakilan Pemerintah Kota Toyama Jepang mengunjungi Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh terkait kerja sama penerapan program konverter bahan bakar gas (BBG) pada bus Trans Koetaradja, Kamis, 21 November 2019. Kunjungan ini merupakan kunjungan ketiga mereka ke Dishub Aceh. Pada Jum’at besok (22/11), mereka akan memaparkan hasil survei terkait operasional Trans Koetaradja yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja, Alqadri, yang menyambut langsung kunjungan tersebut mengatakan, program ini sangat bagus untuk menurunkan emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan bermotor, khususnya di Banda Aceh. “Dishub Aceh melalui UPTD Trans Koetaradja menargetkan semua bus sudah menggunakan BBG pada tahun 2021,” ungkap Alqadri. Sebagai perbandingan, pada tahun 2018 tercatat sebesar 34.579,23 TCo2e emisi yang berhasil diturunkan dengan kehadiran Trans Koetaradja. Angka ini dapat terus meningkat jika program konverter gas tersebut terealisasikan. Tentunya kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum juga harus meningkat. Peduli Isu Ramah Lingkungan “Dinas Perhubungan Aceh saat ini sangat concern terhadap isu ramah lingkungan.” Pernyataan tersebut disampaikan Kadishub Aceh Junaidi, S.T., M.T., saat menghadiri pemaparan hasil survei perwakilan Pemerintah Kota Toyama Jepang terkait pengurangan emisi gas buang Trans Koetaradja di ruang rapat Sekdishub Aceh, Jumat (22/11). Berdasarkan hasil survei, Trans Koetaradja berpotensi mengurangi emisi gas buang sebanyak 3.000 TCo2e dalam setahun jika menggunakan bahan bakar gas (BBG). Selain itu, penggunaan BBG juga dapat menekan biaya operasional Trans Koetaradja sebesar 40 persen dibandingkan dengan penggunaan BBM. Sebagai tindak lanjut pertemuan hari ini, Kadishub Aceh menginstruksikan agar disusun timeline percepatan realisasi program tersebut. “Segala proses untuk merealisasikan program ini harus segera dilaksanakan. Mulai dari penyusunan timeline kegiatan hingga penandatanganan MoU antara kedua belah pihak,” pungkas Junaidi. (AM)

Muslim (50) berdiri sejenak di pagar depan Masjid Raya Baiturrahman. Matanya menatap lekat ke arah halaman Supermarket Barata. Di sana, teronggok sebuah lokomotif tua, bukti nyata angkutan kereta pernah berjaya. Ingatannya mengulang ke suasana 40 tahun lalu. Pada masa itu, sekitar tahun 1970-an, Muslim kecil sempat merasakan kenangan indah, bermain di antara gerbong kereta. Kala itu adalah masa penghujung era kejayaan kereta api Banda Aceh. Stasiun kereta itu berada persis di kompleks bangunan Barata dan taman Kodim 0101/BS saat ini. Setiap pulang sekolah, Muslim yang lahir dan besar di Kampung Baru, Banda Aceh, menyempatkan diri bermain bersama teman kecilnya di stasiun Kutaraja. Berlari-lari di sela-sela rel dan sembunyi di antara gerbong kereta yang parkir merupakan kenikmatan tersendiri buat Muslim dan teman-teman kecilnya yang tinggal di sekitar kawasan stasiun kereta Kutaraja saat itu. Sejarah mencatat, Perkeretaapian Provinsi  Aceh resmi didirikan tahun 1884 ditandai dengan terbentangnya jalur rel dari pelabuhan Uleelheue di ujung barat Banda Aceh,  hingga Kota Medan, Sumatra Utara. Rute sepanjang 486 kilometer itu berjaya hampir seratus tahun. Stasiun Koeta-Radja ini adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang berada di Kampung Baru, Baiturrahman, Banda Aceh, berdekatan dengan Masjid Raya Baiturrahman. Setelah kemerdekaan, stasiun ini termasuk dalam Wilayah Aset Divre I Sumatra Utara dan Aceh serta merupakan stasiun kereta api terbesar di Aceh. Pada tahun 1976, PJKA resmi menghentikan pengoperasian perkeretaapian Provinsi Aceh. Banyak hal yang menyebabkan perkeretapian Aceh menghilang. Konflik bersenjata membuat pertumbuhan ekonomi melamban. Akibatnya, pihak Perusahaan Jawatan Kereta Api Aceh, mengalami kerugian parah sehingga jawatan ini menghentikan pengoperasian kereta di Aceh. Kini kawasan yang tadinya merupakan Stasiun Kereta Api Kutaraja telah berubah. Bangunan stasiun sudah hilang berganti menjadi taman kota dan perluasan halaman Masjid Raya Baiturahman Banda Aceh. Satu-satunya yang menjadi tanda bahwa di sana pernah ada stasiun kereta adalah dibangun monumen kereta api. Sebuah lokomotif tua BB84 dan gerbong dipajang  sebagai monumen perkeretaapian Aceh, di bekas area yang tadinya merupakan bangunan stasiun. Pada tahun 2010, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, kembali menghidupkan perkeretaapian Provinsi Aceh. Kali ini dimulai dari wilayah tengah Aceh, yaitu Lhokseumawe hingga Bireuen. Jalur rel sepanjang 11,3 kilometer telah dibangun. Meski dianggap nanggung dan belum memenuhi keperluan transportasi Aceh, tapi layanan kereta api ini masih terus  beroperasi. Jajaran Dinas Perhubungan Aceh bekerja keras untuk menghidupkan kembali perkeretaapian Provinsi Aceh. Setelah jalur tengah  Lhokseumawe-Bireuen sepanjang 11,3 km, selanjutnya akan dibangun bertahap jalur baru yang akan membentang menghubungkan Kota Banda Aceh hingga Kota Medan di Sumatera Utara. Pada 2019 ini ada lanjutan penambahan operasional Krueng Mane-Kuta Blang sepanjang 10,6 km. Selanjutnya Krueng Geukueh-Paloh sepanjang 8 km. Hingga saat ini masih dilakukan kajian tentang perlintasan jalan nasional dalam rencana pembangunan. Diharapkan, dukungan dari semua pihak akan mempercepat jalur-jalur ini tersambung hingga ke banda Aceh. Sehingga Muslim bisa mengulang kembali kenangan indah, bermain-main bersama teman-temannya, di stasiun kereta api Kutaraja.(Syahisa)

Dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan angkutan kereta api perintis di beberapa wilayah di Indonesia. Angkutan Kereta Api Perintis adalah penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta api namun secara komersial belum menguntungkan. Di Provinsi Aceh, angkutan kereta api perintis telah beroperasi sejak tahun 2013. Ditandai dengan dilakukannya uji coba Kereta Api Perintis Aceh pada tanggal 1 Desember 2013. Meskipun sempat berhenti beroperasi pada Juli 2014, Kereta Api Perintis Aceh kembali aktif pada 3 November 2016 dan berganti nama menjadi Kereta Api Perintis Cut Meutia. Perintis Cut Meutia merupakan Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) berjenis kereta rel diesel yang dibuat oleh PT Inka (Persero) yang hanya terdiri dari 2 kereta per set. Sehingga hanya dapat mengangkut sebanyak 192 penumpang dalam sekali beroperasi. KA. Perintis Cut Meutia dapat menempuh perjalanan selama 32 menit dari Stasiun Krueng Geukueh ke Stasiun Krueng Mane yang berjarak 11.5 KM. Hanya dengan membayar Rp. 1000 saja, masyarakat dapat menaiki KA. Perintis Cut Meutia dari Stasiun Krueng Geukueh hingga Stasiun Krueng Mane. Yang sangat membantu lagi adalah KA. Perintis Cut Meutia beroperasi setiap hari mulai pukul 08.00 WIB hingga sore. Tentu bagi masyarakat maupun pekerja yang setiap hari bepergian di daerah tersebut (Krueng Geukueh – Krueng Mane) sangat terbantu. Bagaimanapun juga lintasan tersebut masih relatif dekat sehingga belum mampu melayani daerah yang lebih luas. Saat ini baru 3 stasiun yang telah beroperasi dan melayani angkutan kereta api perintis di Aceh yaitu; Stasiun Krueng Geukueh, Stasiun Bungkaih, dan Stasiun Krueng Mane. Sementara itu terdapat 2 stasiun lainnya yaitu Stasiun Grugok dan Stasiun Kuta Blang yang sudah dibangun dan akan melayani angkutan kereta api perintis ke depan. Kedua stasiun tersebut sedang menunggu dilakukan pengujian jalur, bangunan dan serangkaian proses lainnya dari Pemerintah Pusat. Jika proses pengujian selesai dilakukan, maka angkutan kereta api perintis pada tahun depan dapat melayani dari Krueng Geukueh hingga ke Kuta Blang dengan total jarak 21.5 KM. Rencana Pengembangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kereta Api Aceh Wilayah I, Abdul Kamal yang ditemui Aceh TRANSit menjelaskan bahwa jalur kereta api perintis ini dirancang untuk kereta komuter. Yaitu sistem transportasi berbasis kereta api yang menghubungkan daerah perkotaan dengan kawasan pinggiran kota atau dengan kawasan kepadatan penduduknya rendah. “Pembangunan jalur kereta api Aceh sejak awal memang direncanakan untuk komuter saja, menghubungkan Paloh Lhokseumawe sama Bireuen,” ujar Kamal. Kamal melanjutkan jika berbicara load factor dan operasional, tidak akan tercapai okupansi bila lintasan tidak mencapai Paloh – Bireuen. Untuk itu pihaknya terus berupaya agar lintasan tersebut segera beroperasi. Kamal memaparkan bahwa KA. Perintis Cut Meutia diharapkan telah beroperasi di lintasan Paloh – Kuta Blang dalam 2 tahun ke depan, sehingga total jarak yang ditempuh lebih kurang 30 KM. Untuk lintasan Krueng Geukueh – Paloh direncanakan dapat beroperasi pada tahun 2020 karena jalur tersebut menggunakan jalur lama. Selain itu, Kamal juga menyampaikan bahwa jalur kereta komuter ini akan terpadu dengan jalur Trans Sumatera. “Jalur kereta komuter nanti akan ketemu dengan jalur Trans Sumatera di Stasiun Kuta Blang, makanya stasiun Kuta Blang dibuat lebih besar dari stasiun lainnya,” papar Kamal. (Amsal)   Versi cetak online dapat diakses pada laman berikut: