Author: PPID Perhubungan

Perlunya diwujudkan persamaan visi dan persepsi dalam pelaksanaan tugas serta menciptakan sinkronisasi program kerja, kebijakan dan operasional antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dishub Aceh, Junaidi, S.T., M.T., pada pembukaan Rapat Evaluasi Program Tahun Anggaran 2019 & Sinergisitas Penyusunan Program Tahun 2021 hari ini (Senin/16/9). “Sehingga menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan perhubungan dengan rencana kerja pemerintah,” sambung Junaidi lagi. Materi yang dibahas dalam kegiatan tersebut, diantaranya; Evaluasi Program Tahun 2019 yang disampaikan oleh Sekretaris Dishub Aceh , T. Faisal, S.T., M.T., dan Sinkronisasi Publikasi Sektor Transportasi Menuju Perhubungan Hebat, yang disampaikan oleh Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin M.Nur. Kegiatan yang dihelat di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh ini dihadiri oleh seluruh Kadishub Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh. (AM)

Sejumlah kegiatan dan perlombaan ikut memerihakan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas 2019) Dinas Perhubungan Aceh. Jenis perlombaan yang berlangsung diantaranya lomba memasak, senam gembira, karaoke, membaca puisi, sepeda lambat, fotografi, vlog Trans Koetaradja, menghias kue, hingga lomba mewarnai anak. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan jiwa kebersamaan dan sportivitas di kalangan pegawai Dishub Aceh di masing-masing bidang dan mitra perhubungan turut andil dlm setiap ajang perlombaan yang dilombakan. Masih dalam rangkaian kegiatan memperingati Harhubnas 2019, BPTD Wilayah I Aceh bekerjasama dengan PMI Banda Aceh menyelenggarakan Donor Darah di Terminal Tipe A Banda Aceh,Jumat (13/9/2019). Pegawai dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dishub Aceh nampak semangat mengikuti donor darah ini berhasil mendapatkan 39 kantong darah. Selain mengikuti aksi donor darah, DWP Dishub Aceh menyelenggarakan bakti sosial dengan memberikan bantuan berupa santunan, Jumat (13/9/2019). Baksos yang dilaksanakan antara lain penyerahan zakat kepada tenaga kebersihan & petugas satpam Dishub Aceh. Di hari yang sama, DWP juga menyelenggarakan pembagian sembako, lalu penyerahan sumbangan kepada Yayasan Darah Untuk Aceh “Rumah Singgah”. Melalui momentum Harhubnas tahun ini dapat menjadi dan membuktikan inilah bakti nyata insan perhubungan keluara besar Dishub Aceh. (AM)    

Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah melantik sebanyak 24 orang pejabat Eselon II dalam lingkungan Pemerintahan Aceh, di Aula Serbaguna Setda Aceh, Senin siang (2/9/2019). Pada sorenya, Nova melantik sebanyak 523 pejabat eselon III dan IV di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh. Dalam sambutannya, Nova mengatakan, tujuan dari mutasi ini adalah untuk memaksimalkan kualitas kinerja pelayanan bagi masyarakat dengan melahirkan inovasi dan ide-ide kreatif. “Inovasi dan kreativitas itu ditunggu-tunggu masyarakat,” sebut Nova. Salah satu dinas yang turut dilakukan promosi dan mutasi pejabat adalah Dinas Perhubungan Aceh. Tercatat terjadinya pergantian pejabat struktural pada posisi Eselon III dan IV. Diantaranya lima orang dipromosi sebagai eselon IV, lima orang lainnya dirotasi antar bidang di Dishub Aceh. Sementara itu, tiga orang pejabat Dishub Aceh mendapat promosi eselon III ke Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) lainnya. Kini Dishub Aceh telah memiliki pejabat struktural yang baru. Tentu, pejabat yang baru saja dilantik ini diharapkan terus berupaya bekerja profesional demi misi mewujudkan transportasi berkeadilan. Pembekalan Pejabat Di hari yang berbeda, Selasa (3/9/2019) Sekretaris Daerah Aceh (Sekda Aceh) dr. Taqwallah, M.Kes, memberikan pembekalan kepada 1415 pejabat eselon II, III, dan IV yang baru dilantik kemarin. Pada kegiatan tersebut turut dilakukan pula launching buku kerja. Hal ini untuk mendorong profesionalitas pejabat dalam bekerja sebagai abdi negara. Kegiatan yang diadakan di Anjong Mon Mata itu mengangkat tema Sinergi, Kolaborasi, Sukses. (MR)

Sebanyak 392 orang jamaah haji asal Aceh telah mendarat di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar, pukul 16.20 WIB, Selasa sore (3/9/2019). Jamaah haji ini berasal dari Sabang, Pidie Jaya, Pidie, dan Aceh Utara. Tercatat sebelumnya 393 orang adalah keseluruhan kloter ini. Satu orang meninggal dunia di Makkah. Kloter pertama ini take off dari Madinah pukul 03.50 waktu setempat. Keberangkatannya menuju tanah air menggunakan Garuda Indonesia (Retro Livery) Boeing 777-3U3 (ER) dengan nomor registrasi PK-GIK. Kedatangan jamaah ini dijemput dengan 10 bus armada diantara langsung ke Asrama Haji Banda Aceh. Beberapa jamaah haji yang baru saja tiba, memunajatkan doa dan diantaranya ada yang sujud syukur penuh haru. Di kesempatan yang sama, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara turut hadir memonitoring kedatangan para jamaah haji ini. Feriyadi dan Praba Djuhartian yang ditugaskan dari pusat menyebut, pihaknya setiap tahun rutin melakukan kegiatan ini. “Gak semuanya kita monitoring. Kita ambil beberapa sampelnya. Kita lihat apakah sudah sesuai pelayanannya. Untuk seterusnya, kita lampirkan laporan ke pihak pusat,” sebut Feriyadi. Sejauh ini, menurut Feriyadi dan Praba, pelayanan terkait kedatangan jamaah haji di Aceh sudah berjalan dengan maksimal. Meski demikian, pihaknya terus berkoordinasi dengan semua pihak demi pelayanan transportasi udara yang lebih optimal. Setelah kedatangan kloter pertama ini, berurutan dari 3 September hingga 14 September mendatang akan tiba di Bandara SIM. (MR)

Berdasarkan Pengumuman Ketua Tim Pelaksana Pusat selaku Panitia SIPENCATAR Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan Nomor : PG. 17 / BPSDMP-2019 tentang SIPENCATAR yang dinyatakan Lulus menjadi Calon Taruna Transportasi Kementerian Perhubungan Program Pola Pembibitan Tahun Akademik 2019 / 2020. Bahwa bersama ini diinformasikan Kepada Peserta SIPENCATAR yang dinyatakan Lulus menjadi Calon Taruna Sekolah Tinggi Transportasi Darat untuk melaksanakan Daftar Ulang. Selengkapnya dapat dilihat pada file terlampitr dibawah ini : Tata cara pendaftaran ulang Daftar Peserta yang dinyatakan lulus  atau dapat diakses pada situs : https://sipencatar.dephub.go.id

Pengembangan kawasan yang tidak terkendali (tanpa pemberian batas atau zonasi ruang – red) akan menginvestasikan dampak negatif yang signifikan bagi suatu kawasan dan masyarakat. Rancangan pengembangan Kawasan Krueng Raya dan Sekitarnya Sebagai Kawasan Industri dan Pelabuhan Laut Aceh (KIPA) membutuhkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam waktu yang mendesak. Dishub Aceh melalui Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda (PSM) melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) RDTR Kawasan Krueng Raya dan Sekitarnya sebagai KIPA di Aula Rapat Hotel Kyriad Muraya (Selasa, 27/8). Kadishub Aceh, Junaidi S.T., M.T. menyampaikan FGD ini sebagai tindak lanjut tata ruang Aceh. Hal ini juga mendelegasikan Kawasan Krueng Raya dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Transportasi. Adanya kriteria teknis yang harus dipenuhi dalam penyusunan RDTR, diharapkan melalui FGD ini, tim ahli tata ruang dapat memberikan masukan untuk kesempurnaan dokumen RDTR tersebut. Penyelenggaraan FGD ini bertujuan tergambarnya peta kondisi (potensi, masalah dan isu strategis –red) dan pemanfaatan ruang di KIPA dengan konektivitas antar kawasan terhadap kebutuhan lahan, infrastruktur, SDM serta program rencana penataan dan pengendalian ruang KIPA. Sesuai amanat Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033, Kawasan Krueng Raya sebagai salah satu kawasan rencana pengembangan Kawasan Strategis Aceh dengan karakter kawasan khusus. Kawasan khusus ini merupakan kawasan dalam wilayah Aceh yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang bersifat khusus bagi kepentingan Aceh. Hal ini meliputi Kawasan Krueng Raya dan sekitarnya sebagai kawasan industri dan pelabuhan laut Aceh (KIPA). Penyusunan RDTR ini dilaksanakan berdasarkan tingkat urgensi penanganan kawasan Krueng Raya dalam konstelasi wilayah yang mengatur, menata serta menetapkan blok peruntukan pada kawasan fungsional. Penjabaran ini sebagai kegiatan yang disematkan dalam wujud ruang. Di samping itu, kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka mengatur zonasi, perizinan dan pembangunan kawasan yang selaras, serasi, seimbang dan terpadu. Kawasan yang berkembang secara tunggal tanpa instrumen pengendalian akan mewujudkan pengembangan kota tanpa kendali. Sehingga, nilai keberlanjutan akan berlari dan menyimpang jauh dari tujuan yang diharapkan. Menurut Zubir Sahim, Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh, pengembangan kawasan Krueng Raya sebagai KIPA juga perlu memperhatikan aspek pemeliharaan di masa mendatang. Keberlanjutan pengembangan kawasan ini sebagai mesin pembangkit perekonomian masyarakat dalam kategori besar. Jadi, penanganan pengembangan kawasan ini perlu diperhatikan sedetail mungkin. “Potensi perikanan dan Pelabuhan Malahayati yang berada di Krueng Raya juga merupakan potensi andalan yang dimiliki kawasan tersebut. Jaringan ekspor ke negara lain juga mulai dilakukan. Hal ini juga perlu peningkatan dan penanganan serius kedepannya,” tukas Cut Yusminar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam diskusi ini. Potensi ini menjadi salah satu tolok ukur atau pertimbangan utama dalam rencana yang akan dilakukan di masa mendatang, tambahnya. Dalam hal ini juga, Kerjasama Indonesia-India yang akan membuka jalur ekspor ke Port Blair melalui Pelabuhan Malahayati mendesak kita harus siap terhadap pengembangan kawasan ini dalam prediksi waktu yang relatif cepat. Penyiapan infrastruktur dan instrumen pengendalian ruang kawasan ini harus segera direalisasikan. (MS)

Dinas Perhubungan Aceh melalui Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) kembali menyapa para pelajar. Kali ini, sosialisasi keselamatan transporasi jalan dilaksanakan dan diprioritaskan bagi kalangan siswa SMA Ali Hasyimi, Indrapuri, Aceh Besar, Rabu (21/8/2019). Sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tertib lalu lintas bagi para pelajar. Hadir selaku pemateri Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan Dishub Aceh, M. Hanung Kuncoro, S.SiT, M.T. Dikatakannya, banyak kecelakan di jalan dilakukan oleh kalangan pelajar. Untuk itu, sosialisasi ini juga sebagai upaya memberi kesadaran keselamatan lalu lintas jalan bagi mereka. “Kita tahu bahwa, 40 persen  kecelakaan terjadi pada usia produktif. Baik pelajar maupun pekerja, maka dari itu para pelajar harus memahami bagaimana tertib berlalu lintas,” ungkapnya. “Kita tahu bahwa, 40 persen  kecelakaan terjadi pada usia produktif. Baik pelajar maupun pekerja, maka dari itu para pelajar harus memahami bagaimana tertib berlalu lintas,” ungkapnya. Selain Hanung, M. Ismail Ramdhani, A.Md, LLAJ hadir pula menjadi pemateri kedua yang membahas terkait Tertib Berlalu Lintas. Kegiatan rutinan ini telah sejak tahun 2014 silam dilakukan Dishub Aceh dengan cara yang informatif, komunikatif, dan kekinian. Kegiatan ini dimaksudkan guna memberikan pemahaman kepada generasi muda terkait keselamatan di jalan. Pada tahun 2019, sosialisasi ke sekolah dilaksanakan di Banda Aceh dan Aceh Besar. Terdapat empat sekolah yang sudah dilaksanakan sosialisasi. SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh, SMA Negeri 4 Kota Banda Aceh, SMP Negeri 6 Kota Banda Aceh, dan SMA Negeri 2 Unggul Ali Hasyimi, Aceh Besar. Dishub Aceh berharap para pelajar di Provinsi Aceh terhadap tertib berlalu lintas dan mengaplikasikan dalam kegiatan berlalu lintas sehari-hari. (MR)

Pagi Senin, pukul delapan, udara masih segar. Dermaga penyeberangan kapal cepat pelabuhan Ulee Lheue mulai ramai dengan canda beberapa petugas medis. Mereka berbaur dengan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Pulo Breuh yang terletak di kawasan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar. Pagi itu, 29 April 2019, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mulai meresmikan pengoperasian sarana transportasi laut antar pulau, yaitu kapal bernama Peunaso. Kapal berjenis speedboat dan berkapasitas 24 penumpang ini diharapkan bisa menghubungkan Banda Aceh dan beberapa kawasan di Pulo Aceh, dengan waktu yang lebih singkat. “Dari pelabuhan Ulee Lheue ke dermaga Lampuyang bisa ditempuh dengan waktu cuma tiga puluh menit dengan kecepatan jelajah 20 knot,” ujar Kapten Kapal Peunaso Rudi Suryanto yang bertugas hari itu. Gelak tawa dan canda penumpang, kebetulan semuanya petugas medis, memenuhi geladak kapal berkapasitas 24 orang. Hembusan angin dari pengatur udara (AC) membuat perjalanan semakin nyaman. Tidak terasa, dalam 30 menit kapal sudah berlabuh di dermaga Lampuyang di Pulo Aceh. Sesampai Pulo Breuh, para petugas medis yang bertugas di pulau itu langsung berbaur dengan masyarakat setempat, bercanda sambil ngopi di warung dekat dermaga. Mereka menunggu angkutan darat yang biasa membawa mereka ke tempat tugas di Puskesmas. Sayangnya, kecepatan waktu tempuh sarana laut saat ini, belum diimbangi fasilitas angkutan darat di Pulo Breuh. Satu-satunya kendaraan di pulau itu hanyalah ambulans milik Puskesmas tempat mereka mengabdi. Sambil menunggu jemputan ambulans tersebut, beberapa petugas medis yang mayoritas wanita, ada juga ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, mengisi waktu dengan sarapan dan canda tawa. Iseng saya bertanya, “Kalau tidak ada yang jemput bagaimana?” Mereka serempak menjawab “Yah, kami balik lagi ke Banda Aceh menggunakan kapal yang sama. Kami akrab dengan Kapten Rudi, kami ajak balik ke Ulee Lheue lagi,” ujar mereka serempak dalam riuh canda. Jika dihitung dari waktu, perjalanan yang ditempuh oleh pengguna jasa transportasi ini dimulai pada pukul 08.00 WIB dari Ulee Lheue. Mereka tiba di Lampuyang 08.30 WIB. Namun, baru bisa masuk kantor bertugas pukul 10.00 WIB. Sedangkan pukul 13.00 WIB, mereka sudah berkumpul lagi ke dermaga untuk berangkat pulang ke Banda Aceh pada pukul 14.00 WIB. Namun, untuk sementara ini, Kapal Peunaso, fasilitas penyeberangan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagai sarana konektivitas antarpulau ini, cuma beroperasi pada setiap hari Senin saja. Sementara pada hari lain, masih menggunakan perahu nelayan. Sehingga praktis aktifitas kegiatan perkantoran dan arus bolak balik petugas medis dan ASN yang bertugas di pulau itu cuma hari Senin saja. (Syahisa)   Tanggapan Kepala Dinas Perhubungan Aceh Besar, Azhari, S.E. Pengadaan speedboat Peunaso ditujukan untuk siapa? Peunaso adalah fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Pemkab Aceh Besar untuk tenaga kesehatan dan pendidikan yang bertugas di Pulo Aceh. Karena tenaga kesehatan dan pendidikan di Pulo Aceh ini mereka ada yang pulang pergi. Kapan Peunaso beroperasi? Speedboat Peunaso berangkat setiap Senin pagi pada jam 07.30 WIB dari Pelabuhan Ulee Lheue dan pulang lagi ke Banda Aceh pada jam 15.00 WIB Apakah masyarakat biasa boleh menggunakan Peunaso? Apabila ada seat lebih di hari senin tersebut, masyarakat boleh ikut menggunakan speedboat Peunasoe dan gratis. Tapi prioritas seat tetap untuk ASN. Apakah Peunaso juga mengangkut barang? Tidak. Karena ini speedboat tentu kita sangat terbatas untuk barang. Jadi kita prioritas hanya untuk penumpang. Kalau barang mungkin masih bisa menggunakan boat masyarakat seperti biasa. Mengapa di hari lain tidak beroperasi dan dibuka untuk umum? Untuk saat ini kita belum bisa mengoperasikan untuk umum. Dikarenakan belum keluar Peraturan Bupati (Perbub). Apalagi ketika sudah dioperasikan untuk umum otomatis berbayar dan itu perlu mekanisme yang jelas karena sudah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Besar. Jadi apa rencana kedepan Dishub Aceh Besar untuk Peunaso? Rencananya kita akan operasikan Peunaso ini secara regular dan saat ini sedang dalam penyusunan Perbup Tahun 2019. Speedboat Peunaso sudah memiliki izin berlayar, dan sekarang sedang proses pengurusan izin trayek. Walaupun nanti sudah beroperasi untuk umum, kita tetap prioritaskan hari Senin bagi ASN yang bertugas di Pulo Aceh. (Amsal) Edisi cetak online silakan dibaca di laman ini https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Adil bukan suatu kata yang bermakna sama rata atau rasio pembagian yang sama pada setiap individual. Namun, adil merupakan rasio pembagian atau pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kewajiban individual di atas hak yang dimilikinya. Polemik keadilan belakangan ini menjadi suatu perbincangan hangat di dalam masyarakat. Polemik tersebut mengarah terhadap pembangunan maupun pelayanan satu arah, yakni arah pembangunan dan pelayanan yang hanya fokus pada wilayah perkotaan. Perkembangan transportasi perkotaan yang pesat tidak berjalan beriringan dengan transportasi wilayah pelosok yang sedikit jauh tertinggal. Fenomena ini dapat dilihat pada pelayanan transportasi yang belum merata hingga bagian dalam pedesaan. Hal ini membuat masyarakat desa mengalami kesulitan dalam mengakses angkutan umum. Mereka harus berjalan kaki beberapa kilometer agar dapat menikmati angkutan umum sehingga upaya penghematan waktu tempuh pun tidak tercapai dengan kebiasaan yang demikian. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan transportasi Aceh merujuk pada prinsip keadilan dan kemandirian. Kedua prinsip tersebut akan terwujud apabila adanya pelayanan transportasi yang memadai yang akan berimbas pada semua sektor lainnya. Pada hakikatnya, pembangunan bidang transportasi saat ini merupakan salah satu upaya yang paling tepat dalam pengembangan keterpaduan sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan sosial budaya. Aksesibilitas terhadap pelayanan transportasi memberi ketegasan terhadap kualitas dan keterjangkauan dari prasarana dan sarana yang ada. Kualitas pelayanan transportasi yang baik akan memberikan kepuasan yang tinggi pula terhadap pelayanan sehingga mereka akan kembali menggunakan transportasi umum yang cepat, efisien, dan tepat. Dengan demikian, keterjangkauan tersebut terus ditingkatkan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Aceh terus berupaya untuk mencapai cita-cita transportasi yang merata hingga setiap wilayah. Cita-cita tersebut dapat diwujudkan dengan cara mengembangkan pelayanan transportasi yang merata. Garis-garis integrasi terus dipadupadankan agar pelayanan tersebut dapat mencapai tingkatan di mana masyarakat dengan mudahnya mengakses pelayanan transportasi dari pelosok hingga pusat kegiatan yang dituju. Tatanan transportasi terus ditata melalui sistem keberlanjutan. Keberlanjutan di sini juga memiliki arti pemeliharaan prasarana sehingga umur pemanfaatan lebih awet dari perkiraan dan pengendalian risiko (mitigasi) yang akan terjadi dari segala aspek sehingga dapat disusun suatu kebijakan yang cepat, tanggap, dan tepat. Pelaksanaan keberlanjutan juga mengukur tingkat kesadaraan pemeliharaan dan kepemilikan prasarana bagi semua kalangan baik dari tingkatan pemerintah hingga masyarakat penerima manfaat. Dari segi regulasi, Pemerintah juga terus berupaya untuk menghindari timbulnya kesenjangan antar wilayah koridor transportasi dan sektor pendukung lainnya, maka pembangunan daerah tertinggal terus ditingkatkan dengan penciptaan transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan dan percepatan pemenuhan infrastruktur serta fasilitas keselamatan. Di sisi lain, percepatan pengembangan konektivitas dan pelayanan publik terus dupayakan dan dijadikan sebagai program strategis pemerintah daerah. (Syakirah) Versi cetak online sila unduh di laman ini https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Banda Aceh (10/08), PT. Angkasa Pura II Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) menyelenggarakan Shalat Ied di halaman parkir Bandara SIM. Penyelenggaraan Shalat Ied ini juga diiringi dengan penyembelihan hewan qurban sebanyak empat ekor sapi dan satu ekor kambing yang akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Awalnya, penyelenggaraan Shalat Ied ini telah direncanakan pada tahun sebelumnya. Namun, pada tahun ini Angkasa Pura II bersama stakeholder terlibat berkesempatan melakukan shalat hari raya bersama. Dalam perbincangan singkat Tim Aceh Transit dengan Bapak Yos Suwagiyono, General Manajer PT Angkasa Pura II menyampaikan bahwa, “penyelenggaraan Shalat Ied ini menyikapi permintaan teman-teman imigrasi, mereka mengeluh selama beberapa tahun, puasanya full tapi nggak pernah Shalat Ied,” ucapnya penuh semangat. “Maka, sampailah hal ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu, mereka koordinasi dengan airlines dan pihak terkait. Kemudian, mereka menyurati saya dan disampaikan juga ke Bupati Aceh Besar,” lanjutnya dengan rona wajah yang cerah. Dalam hal ini, Bupati Aceh Besar menghimbau Bandara SIM agar dapat menunda sementara penerbangan saat hari pertama Idul Adha mulai pukul 00.00 – 12.00 WIB. Terlebih dulu, manajeman Bandara SIM berkoordinasi dengan Otoritas Bandara Wilayah II Medan dalam menyikapi surat edaran tersebut. Dalam hal ini, Otoritas Bandara Wilayah II Medan selaku regulator agar tidak bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan. Setelah berkoodinasi, manajemen Bandara SIM menghentikan sementara penerbangan pada tanggal 11 Agustus 2019 dari pukul 07.25 – 11.00 WIB. Namun, penerbangan pertama pada hari tersebut (penerbangan pukul 06.00 WIB –red) tetap beroperasi seperti biasanya. Dalam kesempatan ini juga, Junaidi, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, menyampaikan bahwa secara teknis pelaksanaan aktifitas transportasi pada Shalat Ied tidak mengganggu pelayanan bandara. Hanya saja, pergeseran jam pelayanan setelah prosesi Shalat Idul Adha dan penyembelihan Qurban. Prosesi ini dapat dijadikan sebagai ritual rutin dalam penyambutan hari raya sekaligus sebagai identitas pribadi Aceh sebagai daerah Syari’at Islam. “Kita perlu tunjukkan kepada mereka, bahwa Aceh gini loh. Syiar Islam menyeruak dari pintu gerbang pertama Aceh. Niat baik seperti ini perlu kita pertahankan dan juga kita permudah jalan bagi yang ingin melaksanaan Shalat Hari Raya (Shalat Ied –red),” Imbuh Pak Yos dalam perbincangan ini. Tambahnya, pada momen seperti ini, kita sebagai insan perhubungan bekerja lebih ekstra dari biasanya. Melayani masyarakat yang ingin segera berkumpul dengan keluarga pada hari penuh kemenangan. Beberapa jam inilah kita manfaatkan dan sisihkan waktu dalam menyambut hari kemenangan di atas sajadah dengan sujud penuh suka cita menghadap Ilahi dalam kebersamaan. Inilah rasa syukur yang mendalam pada Sang Kuasa. Komunitas pelayanan di Bandara SIM seperti Airnav, Airlines, beacukai beserta keluarga menyambut gembira penyelenggarakan Shalat Ied di Bandara SIM. Inilah harapan kebahagiaan, mereka dapat merasakan kesyahduan Shalat Ied di hari kemenangan bersama keluarga meskipun sedang dalam melaksanakan tugas. Tetes pilu tahun-tahun berlalu, mereka hanya mampu menyaksikan indahnya kalimat takbir melalui televisi yang tergantung di pojok bandara. Tahun ini, mereka dapat melafazkan kalimah takbir bersama-sama. Penuh kesyahduan suka cita, dan haru bahagia menyelimuti relung hati komunitas ini. Masyarakat juga menyambut antusias penyelenggaraan Shalat Ied ini. Momentum seperti ini perlu dipertahankan dan menjadi ciri khas Aceh sebagai Serambi Mekkah. Kemeriahan penyambutan Hari Raya (Idul Fitri dan Idul Adha –red) sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Nantinya, momen seperti ini dapat mempererat ukhuwah islamiah dan silaturrahmi bagi kita semua. (MS)