Author: PPID Perhubungan

Perwakilan Pemerintah Kota Toyama Jepang mengunjungi Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh terkait kerja sama penerapan program konverter bahan bakar gas (BBG) pada bus Trans Koetaradja, Kamis, 21 November 2019. Kunjungan ini merupakan kunjungan ketiga mereka ke Dishub Aceh. Pada Jum’at besok (22/11), mereka akan memaparkan hasil survei terkait operasional Trans Koetaradja yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja, Alqadri, yang menyambut langsung kunjungan tersebut mengatakan, program ini sangat bagus untuk menurunkan emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan bermotor, khususnya di Banda Aceh. “Dishub Aceh melalui UPTD Trans Koetaradja menargetkan semua bus sudah menggunakan BBG pada tahun 2021,” ungkap Alqadri. Sebagai perbandingan, pada tahun 2018 tercatat sebesar 34.579,23 TCo2e emisi yang berhasil diturunkan dengan kehadiran Trans Koetaradja. Angka ini dapat terus meningkat jika program konverter gas tersebut terealisasikan. Tentunya kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum juga harus meningkat. Peduli Isu Ramah Lingkungan “Dinas Perhubungan Aceh saat ini sangat concern terhadap isu ramah lingkungan.” Pernyataan tersebut disampaikan Kadishub Aceh Junaidi, S.T., M.T., saat menghadiri pemaparan hasil survei perwakilan Pemerintah Kota Toyama Jepang terkait pengurangan emisi gas buang Trans Koetaradja di ruang rapat Sekdishub Aceh, Jumat (22/11). Berdasarkan hasil survei, Trans Koetaradja berpotensi mengurangi emisi gas buang sebanyak 3.000 TCo2e dalam setahun jika menggunakan bahan bakar gas (BBG). Selain itu, penggunaan BBG juga dapat menekan biaya operasional Trans Koetaradja sebesar 40 persen dibandingkan dengan penggunaan BBM. Sebagai tindak lanjut pertemuan hari ini, Kadishub Aceh menginstruksikan agar disusun timeline percepatan realisasi program tersebut. “Segala proses untuk merealisasikan program ini harus segera dilaksanakan. Mulai dari penyusunan timeline kegiatan hingga penandatanganan MoU antara kedua belah pihak,” pungkas Junaidi. (AM)

Muslim (50) berdiri sejenak di pagar depan Masjid Raya Baiturrahman. Matanya menatap lekat ke arah halaman Supermarket Barata. Di sana, teronggok sebuah lokomotif tua, bukti nyata angkutan kereta pernah berjaya. Ingatannya mengulang ke suasana 40 tahun lalu. Pada masa itu, sekitar tahun 1970-an, Muslim kecil sempat merasakan kenangan indah, bermain di antara gerbong kereta. Kala itu adalah masa penghujung era kejayaan kereta api Banda Aceh. Stasiun kereta itu berada persis di kompleks bangunan Barata dan taman Kodim 0101/BS saat ini. Setiap pulang sekolah, Muslim yang lahir dan besar di Kampung Baru, Banda Aceh, menyempatkan diri bermain bersama teman kecilnya di stasiun Kutaraja. Berlari-lari di sela-sela rel dan sembunyi di antara gerbong kereta yang parkir merupakan kenikmatan tersendiri buat Muslim dan teman-teman kecilnya yang tinggal di sekitar kawasan stasiun kereta Kutaraja saat itu. Sejarah mencatat, Perkeretaapian Provinsi  Aceh resmi didirikan tahun 1884 ditandai dengan terbentangnya jalur rel dari pelabuhan Uleelheue di ujung barat Banda Aceh,  hingga Kota Medan, Sumatra Utara. Rute sepanjang 486 kilometer itu berjaya hampir seratus tahun. Stasiun Koeta-Radja ini adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang berada di Kampung Baru, Baiturrahman, Banda Aceh, berdekatan dengan Masjid Raya Baiturrahman. Setelah kemerdekaan, stasiun ini termasuk dalam Wilayah Aset Divre I Sumatra Utara dan Aceh serta merupakan stasiun kereta api terbesar di Aceh. Pada tahun 1976, PJKA resmi menghentikan pengoperasian perkeretaapian Provinsi Aceh. Banyak hal yang menyebabkan perkeretapian Aceh menghilang. Konflik bersenjata membuat pertumbuhan ekonomi melamban. Akibatnya, pihak Perusahaan Jawatan Kereta Api Aceh, mengalami kerugian parah sehingga jawatan ini menghentikan pengoperasian kereta di Aceh. Kini kawasan yang tadinya merupakan Stasiun Kereta Api Kutaraja telah berubah. Bangunan stasiun sudah hilang berganti menjadi taman kota dan perluasan halaman Masjid Raya Baiturahman Banda Aceh. Satu-satunya yang menjadi tanda bahwa di sana pernah ada stasiun kereta adalah dibangun monumen kereta api. Sebuah lokomotif tua BB84 dan gerbong dipajang  sebagai monumen perkeretaapian Aceh, di bekas area yang tadinya merupakan bangunan stasiun. Pada tahun 2010, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, kembali menghidupkan perkeretaapian Provinsi Aceh. Kali ini dimulai dari wilayah tengah Aceh, yaitu Lhokseumawe hingga Bireuen. Jalur rel sepanjang 11,3 kilometer telah dibangun. Meski dianggap nanggung dan belum memenuhi keperluan transportasi Aceh, tapi layanan kereta api ini masih terus  beroperasi. Jajaran Dinas Perhubungan Aceh bekerja keras untuk menghidupkan kembali perkeretaapian Provinsi Aceh. Setelah jalur tengah  Lhokseumawe-Bireuen sepanjang 11,3 km, selanjutnya akan dibangun bertahap jalur baru yang akan membentang menghubungkan Kota Banda Aceh hingga Kota Medan di Sumatera Utara. Pada 2019 ini ada lanjutan penambahan operasional Krueng Mane-Kuta Blang sepanjang 10,6 km. Selanjutnya Krueng Geukueh-Paloh sepanjang 8 km. Hingga saat ini masih dilakukan kajian tentang perlintasan jalan nasional dalam rencana pembangunan. Diharapkan, dukungan dari semua pihak akan mempercepat jalur-jalur ini tersambung hingga ke banda Aceh. Sehingga Muslim bisa mengulang kembali kenangan indah, bermain-main bersama teman-temannya, di stasiun kereta api Kutaraja.(Syahisa)

Dalam rangka menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas pembangunan nasional, Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan angkutan kereta api perintis di beberapa wilayah di Indonesia. Angkutan Kereta Api Perintis adalah penyelenggaraan perkeretaapian yang dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta api namun secara komersial belum menguntungkan. Di Provinsi Aceh, angkutan kereta api perintis telah beroperasi sejak tahun 2013. Ditandai dengan dilakukannya uji coba Kereta Api Perintis Aceh pada tanggal 1 Desember 2013. Meskipun sempat berhenti beroperasi pada Juli 2014, Kereta Api Perintis Aceh kembali aktif pada 3 November 2016 dan berganti nama menjadi Kereta Api Perintis Cut Meutia. Perintis Cut Meutia merupakan Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) berjenis kereta rel diesel yang dibuat oleh PT Inka (Persero) yang hanya terdiri dari 2 kereta per set. Sehingga hanya dapat mengangkut sebanyak 192 penumpang dalam sekali beroperasi. KA. Perintis Cut Meutia dapat menempuh perjalanan selama 32 menit dari Stasiun Krueng Geukueh ke Stasiun Krueng Mane yang berjarak 11.5 KM. Hanya dengan membayar Rp. 1000 saja, masyarakat dapat menaiki KA. Perintis Cut Meutia dari Stasiun Krueng Geukueh hingga Stasiun Krueng Mane. Yang sangat membantu lagi adalah KA. Perintis Cut Meutia beroperasi setiap hari mulai pukul 08.00 WIB hingga sore. Tentu bagi masyarakat maupun pekerja yang setiap hari bepergian di daerah tersebut (Krueng Geukueh – Krueng Mane) sangat terbantu. Bagaimanapun juga lintasan tersebut masih relatif dekat sehingga belum mampu melayani daerah yang lebih luas. Saat ini baru 3 stasiun yang telah beroperasi dan melayani angkutan kereta api perintis di Aceh yaitu; Stasiun Krueng Geukueh, Stasiun Bungkaih, dan Stasiun Krueng Mane. Sementara itu terdapat 2 stasiun lainnya yaitu Stasiun Grugok dan Stasiun Kuta Blang yang sudah dibangun dan akan melayani angkutan kereta api perintis ke depan. Kedua stasiun tersebut sedang menunggu dilakukan pengujian jalur, bangunan dan serangkaian proses lainnya dari Pemerintah Pusat. Jika proses pengujian selesai dilakukan, maka angkutan kereta api perintis pada tahun depan dapat melayani dari Krueng Geukueh hingga ke Kuta Blang dengan total jarak 21.5 KM. Rencana Pengembangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kereta Api Aceh Wilayah I, Abdul Kamal yang ditemui Aceh TRANSit menjelaskan bahwa jalur kereta api perintis ini dirancang untuk kereta komuter. Yaitu sistem transportasi berbasis kereta api yang menghubungkan daerah perkotaan dengan kawasan pinggiran kota atau dengan kawasan kepadatan penduduknya rendah. “Pembangunan jalur kereta api Aceh sejak awal memang direncanakan untuk komuter saja, menghubungkan Paloh Lhokseumawe sama Bireuen,” ujar Kamal. Kamal melanjutkan jika berbicara load factor dan operasional, tidak akan tercapai okupansi bila lintasan tidak mencapai Paloh – Bireuen. Untuk itu pihaknya terus berupaya agar lintasan tersebut segera beroperasi. Kamal memaparkan bahwa KA. Perintis Cut Meutia diharapkan telah beroperasi di lintasan Paloh – Kuta Blang dalam 2 tahun ke depan, sehingga total jarak yang ditempuh lebih kurang 30 KM. Untuk lintasan Krueng Geukueh – Paloh direncanakan dapat beroperasi pada tahun 2020 karena jalur tersebut menggunakan jalur lama. Selain itu, Kamal juga menyampaikan bahwa jalur kereta komuter ini akan terpadu dengan jalur Trans Sumatera. “Jalur kereta komuter nanti akan ketemu dengan jalur Trans Sumatera di Stasiun Kuta Blang, makanya stasiun Kuta Blang dibuat lebih besar dari stasiun lainnya,” papar Kamal. (Amsal)   Versi cetak online dapat diakses pada laman berikut:

Mulai 1 Desember 2019, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh akan menerapkan sistem pembayaran non tunai di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh. Penerapan transaksi non tunai bertujuan untuk mencegah pungli dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Banda Aceh dari retribusi pelayanan pelabuhan. Transaksi non tunai di pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue nantinya meliputi; jasa tanda masuk pelabuhan, jasa penitipan kendaraan, dan jasa penggunaan dermaga pelabuhan, termasuk jasa timbangan kendaraan. Kasubbag Keuangan Dishub Banda Aceh Mahdani yang dihubungi Aceh TRANSit menyebutkan, alat pembayaran yang digunakan untuk transaksi non tunai adalah kartu uang elektronik yang dikeluarkan perbankan seperti; Brizzi, e-money, Flazz, dan Tapcash. “Saat ini sedang dilakukan sistem integrasi test untuk ujicoba penggunaan kartu uang elektronik antara Dishub Banda Aceh dan PT. AINO selaku penyedia payment gateway dengan pihak bank,” ungkapnya. Mahdani menambahkan, masyarakat bisa mendapatkan kartu uang elektronik di kantor masing-masing bank, counter penjualan kartu/top up isi saldo di pintu gerbang masuk pelabuhan, serta agen penjualan lainnya. “Direncanakan pada tahun depan bisa menggunakan dompet digital dari Hp android yang berbasis QR code seperti Link aja, Dana, Ovo, Gopay dan lain-lain yang terintegrasi dalam satu barcode yaitu QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard),” jelasnya. Penerapan transaksi non tunai ini sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal tersebut juga sejalan dengan instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Penerapan transaksi non tunai di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue juga untuk mewujudkan Banda Aceh Smart City dan mendukung Aceh Smart Province, serta ikut menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT),” tutup Mahdani. (AM)

Assalamualaikum, bpk/ibu saya ingin bertanya mengenai penerimaan cpns 2019. Dengan nama jabatan Analis Angkutan Udara, untuk kualifikasi pendidikan S-1 Penerbangan. Apakah S-1 Penerbangan itu sama saja dengan S-1 Teknik Penerbangan? terimakasih wassalamualaikum Deby Savaindria Tanggapan : Ibu Deby yang kami hormati, Assalamualikum wr wb Terima kasih atas pertanyaanya, untuk kejelasan kualifikasi pendidikan pada penerimaan CPNS Pemerintah Aceh, lebih jelas dapat menghubungi Badan Kepegawaian Aceh yang beralamat Jln. T. Malem No. 2 Kuta Alam Kota Banda Aceh. Website, bka.acehprov.go.id Demikian yang dapat kami informasikan,  semoga membantu.

Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis. Ini dilakukan guna mewujudkan angkutan udara perintis yang dapat menghubungkan daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain, serta mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah guna mewujudkan stabilitas, pertahanan, dan keamanan negara. Penyelenggaraan angkutan perintis merupakan wujud kehadiran negara terhadap masyarakat sesuai dengan Nawa Cita pertama, dan merupakan bagian dari fokus kerja Kementerian Perhubungan dalam rangka meningkatkan keselamatan, kapasitas sarana, dan kualitas pelayanan transportasi di Indonesia. Peraturan yang telah diundangkan mulai tanggal 27 Januari 2016, merupakan pembaruan dari Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Tahun 2010 Nomor SKEP/21/I/2010, yang mengatur beberapa hal meliputi: jenis kegiatan angkutan udara perintis, kriteria rute perintis, penyelenggaraan angkutan udara perintis, pelaksanaan angkutan udara perintis, evaluasi rute perintis, serta kewajiban penyelenggara angkutan perintis. Angkutan udara perintis terdiri atas: Angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo. Angkutan Udara Perintis Bandara Alas Leuser Kutacane Terhitung sejak 1 Januari 2019, Unit Pelayanan Bandar Udara (UPBU) Rembele telah membawahi Bandara Malikussaleh Lhokseumawe. Sebelumnya UPBU Rembele juga telah membawahi 2 bandara lainnya seperti Senubung Gayo Lues dan Alas Leuser Aceh Tenggara. Sedangkan pengoperasian Satuan Pelayanan (Satpel) ketiga bandara tersebut berada di bawah Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Rembele, Bener Meriah. Sejak April lalu maskapai penerbangan Susi Air telah melayani penerbangan perintis untuk rute Banda Aceh-Kutacane (Aceh Tenggara) maupun sebaliknya. Namun frekuansi penerbangan tersebut hanya satu kali dalam seminggu, yakni hanya pada hari Rabu. Penerbangan yang dimulai sejak tanggal 22 April lalu dapat ditempuh dengan jarak tempuh sekitar 1 jam 20 menit. Sangat singkat bila dibandingkan dengan waktu tempuh menggunakan jalan darat. Pesawat yang digunakan untuk penerbangan ini adalah jenis Cessna 208B Grand Caravan dengan kapasitas 11-12 penumpang, termasuk balita. Mantan kepala Bandara UPBU Rembele Yan Budianto dalam sebuah kesempatan mengatakan, minat masyarakat yang menggunakan moda angkutan udara sangat tinggi dari Kutacane ke Banda Aceh sangat tinggi. Mengingat jarak tempuh jalur darat ke Banda Aceh sangat jauh dan melelahkan jika menggunakan jalur darat. Menurutnya, pihaknya sudah melobi pihak Kementerian Perhubungan Udara untuk meminta penambahan jadwal penerbangan, tapi belum dikabulkan. Dilla, salah seorang mahasiswa asal Aceh Tenggara yang menempuh studi di Banda Aceh mengatakan, dirinya sering menggunakan jasa penerbangan perintis ini. Ia berharap jadwal penerbangan rute Kutacane-Banda Aceh perlu ditambah, dari satu kali menjadi tiga kali dalam seminggu, sehingga bisa lebih efektif. Sebelumnya, Bandara Alas Leuser Kutacane ini telah diserahkan ke Kementerian Perhubungan dikarenakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tidak mampu mengelolanya. Rute perintis ini disubsidi melalui APBN karena pengelolaan Bandara Alas Leuser Kutacane telah diambil alih oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sejak akhir 2017 lalu. Bandara ini memiliki luas lahan lebih dari 30 hektare dengan panjang Runway 1.620 meter serta lebar rata-rata 23 sampai 27 meter. Sebelumnya, saat masih di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Bandara Alas Leuser telah melayani penerbangan perintis untuk dua rute, yakni Banda-Aceh-Kutacane pergi-pulang dan Kutacane-Medan pergi dan pulang. Jadwal masing-masing dua kali dalam seminggu. Angkutan Udara Perintis Bandara Lasikin Sinabang Operasional Bandar Udara yang beralamat di Desa Lasikin, Kecamatan Simeuleu Timur Kabupaten Simeuleu berjalan dengan baik. Bandara ini didarati oleh dua angkutan udara perintis, yaitu Perintis Aceh dengan operator Susi Air dan Perintis Sumatera Utara dengan operator Aviastar. Penerbangan angkutan udara perintis Aceh memiliki frekuensi penerbangan sebanyak dua kali dalam seminggu, Selasa dan Jum’at. Rute penerbangan Susi Air ini dari Sinabang-Nagan Raya, Nagan Raya-Banda Aceh dan sebaliknya.  Sedangkan, frekuensi penerbangan Aviastar sekali dalam seminggu dengan rute penerbangan Gunung Sitoli – Sinabang dan Sinabang – Gunung Sitoli. Bona Tulus Fransiskus Simamora, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin menyebutkan, penerbangan yang dikelola Pemerintah Aceh memiliki performa yang bagus. Rute penerbangan pun memiliki nilai komersil yang tinggi. Hal ini menilik pada eksotisnya Simeulue yang mampu menjaring wisatawan melakukan aktifitas wisata di pulau penuh pesona ini. Sebagai Informasi, jumlah penumpang dalam sekali penerbangan memenuhi slot paling sedikit 8 packs dari target sebanyak 12 packs. Hal ini menunjukkan perkembangan yang sangat bagus. Bona Tulus mengatakan, potensi ini dapat mendorong kebijakan pemerintah untuk menghapus perintis, dalam artian penerbangan ini dapat dikomersilkan layaknya bandar udara umum lainnya. Dikarenakan, penerbangan ke Medan telah berjalan lancar dan di sini perlu penyesuaian penerbangan ke Banda Aceh. “Pertanyaan yang menjadi perimbangan saat ini adakah operator yang mau?” kata Bona. Menurutnya, keputusan ini kembali kepada kebijakan pemerintah dalam menentukan kegiatan bandara ini ke depan. “Kita menjadi pendukung dalam mendorong kebijakan terhadap operasional bandara dan perkembangan daerah yang semakin baik. Saat ini juga, angkutan udara perintis ini menjadi denyut jantung transportasi dan mitigasi bencana ke pulau terpencil, terluar dan tertinggal,” ujarnya. Ia menambahkan, masyarakat juga berharap adanya penambahan frekuensi penerbangan, meskipun beberapa masyarakat terkendala pada biaya. Namun sejauh ini, masyarakat masih menerima kebijakan harga yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, perlu dilakukan kajian lebih detail terkait harga penerbangan yang perlu dibayar. Memang, jika dibandingkan dengan harga transportasi darat memiliki selisih angka antara keduanya. Namun, angkutan udara perintis menawarkan transportasi yang praktis dan cepat. Sehingga, pada saat hari besar seperti lebaran dapat melepas rindu dengan kampung halaman yang lebih cepat.(Dewi)   Versi cetak online dapat diakses pada laman ini  

Keberadaan kapal perintis ini masih semu di kalangan masyarakat. Cuaca ektstrem menjadi tantangan bagi pengelola. Lalu, bagaimana KM Sabuk Nusantara 110 mengatasi persoalan ini? Berikut wawancara reporter ACEH TRANSit Misqul Syakirah, dengan Pejabat Pembuat Komitmen Subsidi Angkutan Laut Perintis R2 Pangkalan Calang Satker Peningkatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat, Azwana Amru Harahap, S.E., M.M., Kamis, 29 Agustus 2019. Berikut petikannya. Bisa diceritakan, sejak kapan KMP Sabuk Nusantara 110 resmi beroperasi pada lintasan perintis di Aceh? KMP Sabuk Nusantara 110 resmi beroperasi pada lintasan perintis di Aceh sejak tanggal 28 Mei 2018. Awalnya melayani trayek R2 dengan rute Pelabuhan Calang – Sabang – Malahayati – Sabang – Lhokseumawe – Sabang – Calang – Sinabang – Tapak Tuan – Sinabang – Calang. Bagaimana respon masyarakat terhadap pelayanan pada awal beroperasi? Masyarakat cukup antusias, terutama masyarakat Aceh wilayah barat, khususnya Simeulue. Di samping itu, fasilitas dan pelayanan kapal cukup baik. Hal ini dapat dilihat peningkatan jumlah pengguna jasa kapal. Pencapaian jumlah penumpang terhitung  Mei-Desember 2018, mencapai 12.816 orang  dari Pelabuhan Calang ke Pelabuhan Sinabang (PP). Apa kendala dan hambatan yang dihadapi sehingga rute awal dievaluasi menjadi rute baru (Calang – Sinabang – Meulaboh – Sinabang – Tapaktuan – Sinabang – Calang)? Evaluasi ini dilakukan karena tidak ada penumpang dari wilayah timur yang menggunakan jasa kapal perintis. Selama ± 8 bulan juga tidak adanya aktifitas naik dan turun penumpang maupun barang. Hal ini karena fasilitas transportasi darat di wilayah timur semakin baik, sehingga penumpang lebih memilih transportasi darat. Khusus, trayek Sabang ke Pelabuhan Malahayati, masyarakat mengeluhkan belum  tersedia moda transportasi darat yang mengakses ke/dari Pelabuhan Malahayati menuju pusat kegiatan. Bagaimana dengan load factor baik barang maupun penumpang akhir-akhir ini? Cuaca ekstrem berpengaruh besar terhadap penurunan grafik load factor barang dan penumpang. Terhitung akhir Juli-akhir Agustus 2019, Kapal SN 110 hanya bersandar di Pelabuhan Sinabang dan tidak dapat melakukan aktifitas pelayaran. Rata-rata load factor penumpang sebesar 28,65% dan barang  (didominasi kendaraan penumpang) mencapai 41,48% di setiap ruas pelabuhan singgah dari Voyage 1 s.d. 13. Dengan akumulasi jumlah penumpang sampai dengan voyage 18 mencapai 15.506 orang dan 2.537 unit kenderaan pada Tahun 2019.Load factor ini diprediksikan akan meningkat jika cuaca kondusif. Rencana pengembangan rute angkutan laut perintis di Aceh khususnya homebase Calang? Mungkin, trayek akan mengalami sedikit perubahan pada Tahun 2020. Saya berencana ingin menambah trayek sampai ke Singkil, yang memiliki potensi permintaan cukup besar. Akan tetapi, hal ini juga tergantung dari kajian trayek yang akan dilakukan bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Aceh. Lalu, apa kendala yang dihadapi oleh nakhoda kapal? Pelabuhan Meulaboh merupakan pelabuhan yang rentan resiko saat disinggahi kapal. Dikarenakan tidak memiliki fender atau dafra dan arus laut yang lumayan kencang.  Menyebabkan kerusakan lambung kapal dan tabrakan tubuh kapal ke dermaga. Hal ini telah disampaikan secara lisan ke syahbandar Meulaboh. Apa saran dan masukan terhadap pengembangan pelabuhan laut di Aceh? Khususnya yang disinggahi oleh Kapal Perintis SN 110, dapat meningkatkan pelayanan pengguna jasa, baik dari segi fasilitas maupun SOP mengenai naik dan turunnya penumpang. Saya berharap sosialisasi tentang keberadaan kapal perintis ini dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Aceh sehingga dapat termanfaatkan dengan baik dan sesuai fungsinya serta kita dapat menjaga dan memelihara bersama kapal perintis SN 110. Karena peruntukan kapal ini bagi kemudahan dan keamanan transportasi masyarakat.(*) Versi online dapat diakses pada laman ini https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Gugusan pulau yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil yang disebut dengan Pulau Banyak merupakan tempat yang paling potensial untuk pengembangan pariwisata Aceh. Di samping itu juga sebagai destinasi wisata bahari yang mempesona sangat membutuhkan dukungan transportasi yang memadai. Saat ini, kondisi pelayaran yang hanya dilayani dua kali dalam seminggu oleh kapal motor penyeberangan tentu masih sangat terbatas. Di samping kebutuhan pengembangan pariwisata, frekuensi pelayaran ini juga masih terkendala untuk kebutuhan logistik di kepulauan. Oleh sebab itu, pelayaran rakyat masih mendominasi kebutuhan di kepulauan. Pelayaran yang dilayani swadaya oleh masyarakat saat ini masih jauh dari standar keamanan dan keselamatan. Pemerintah Aceh Singkil terus mengupayakan sosialisasi agar operator swadaya masyarakat ini dapat melengkapi peralatan minimum keselamatan. Dinas Perhubungan Aceh menyikapi hal ini dengan memberikan bantuan fasilitas keselamatan pelayaran berupa Pelampung, Ring Buoy, dan Apar (Alat Pemadam Api Ringan). Dalam hal ini juga, Pemerintah Aceh membantu fasilitas radio komunikasi untuk aparatur penyelenggara keselamatan pelayaran. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, S.T., M.T., didampingi Kadishub Aceh Singkil Edi Hartono salurkan bantuan fasilitas keselamatan pelayaran kepada operator angkutan penyeberangan rakyat di Pelabuhan Penyeberangan Singkil, Selasa, 12 November 2019. Kadishub Aceh menyebutkan, penyerahan bantuan ini untuk meningkatkan aspek keselamatan angkutan penyeberangan di lintasan Singkil – Pulau Banyak khususnya pada pelayaran rakyat. “Fasilitas keselamatan ini agar dapat dipelihara dan dimanfaatkan sebaik mungkin serta dapat menunjang keselamatan saat berlayar,” harap Junaidi. Di samping penyerahan radio komunikasi kepada Dishub Singkil, pemerintah Aceh juga menyalurkan bantuan hasil kerja sama antara Dishub Aceh dengan PT. Jasa Raharja Cabang Banda Aceh beberapa waktu yang lalu. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pelayaran rakyat yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Singkil. Tentunya, bantuan Pemerintah Aceh untuk keselamatan pelayaran rakyat di kawasan Aceh Singkil belum optimal. Hal ini tentu akan menjadi evaluasi untuk terus mendorong keselamatan yang mendukung transportasi untuk pengembangan wisata dan kebutuhan angkutan logistik. Penyerahan fasilitas keselamatan pelayaran rakyat secara simbolis juga dilakukan di Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak. Hal ini dilaksanakan sekaligus dengan peninjauan kegiatan perhatian khusus Dishub Aceh yaitu pekerjaan penanganan darurat fasilitas sandar pelabuhan penyeberangan Pulau Banyak dan pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Pada kondisi ekstrem yang sering terjadi, pelayaran Singkil – Pulau Banyak terkendala dengan gelombang tinggi dan badai sehingga kesulitan dalam mobilisasi material dan peralatan. Kegiatan di Pulau Banyak ini juga terkendala operasional pelabuhan terutama dalam mengakomodir terselenggaranya festival Pulau Banyak beberapa waktu yang lalu. (MS)

Pemerintah Aceh melalui Badan Kepegawaian Aceh membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2019. Dinas Pehubungan dalam hal ini membuka peluang/ membutuhkan beberapa tenaga terampil terkait transportasi dan teknis lainnya. untuk Informasi lebih lanjut dapat mengakses lampiran/ link berikut ini : Formasi Kebutuhan CPNS Pemerintah Aceh Contoh Surat Lamaran  

Tolong pak/bu kalau bisa di derek aja, ada mobil tiap harinya parkir sembarangan di samping SPBu jeulingke, parkir yg memakan badan jalan, dengan posisi mobil yg melawah arah, sangat mengganggu sekali adian Tanggapan : Bpk Adian yang kami hormati, Terima kasih atas pengaduannya, jumlah kendaraan dengan berjalannya waktu semakin terus bertambah, hal ini tidak berbanding lurus dengan kapasitas jalan, sehingga banyak kendaraan yang memaksakan parkir dijalan yang seharusnya tidak boleh parkir. untuk penindakkan akan dilakukan oleh Pihak Dishub Kota Banda Aceh bersama Kepolisian Daerah Aceh/Polresta Banda Aceh. Demikian yang dapat kami informasikan,  semoga membantu.