Author: PPID Perhubungan

Dishub Aceh – Fenomena perubahan iklim yang tidak dapat terprediksi semakin nyata menjadi isu yang harus segera diselesaikan. Salah satunya, indikator polusi udara akibat dari emisi gas rumah kaca. Nyatanya, fenomena ini berdampak serius bagi kesehatan manusia. Khususnya, sektor transportasi terlibat langsung dalam menyebabkan polusi baik polusi udara, air dan tanah. Jika dibiarkan tanpa ada tindakan, polusi akan membawa pengaruh nuruk bagi kehidupan. Menyingkapi hal ini, melalui langkah kecil Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh telah menerapkan Hari Tanpa Kendaraan Bermotor khusus setiap hari Jum’at dan Gerakan Pengurangan Sampah Plastik dengan penggunaan tumbler bagi seluruh pegawai. Hari ini, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah me-launching Hari Bebas Kendaraan Bermotor dan Gerakan Pengurangan Sampah Plastik di halaman parkir Dishub Aceh, Jum’at (18/09). “Jika kita membiarkan polusi meningkat, sama saja kita mengakibatkan suatu tatanan wilayah menjadi tidak seimbang. Oleh sebab itu, sangat diperlukan tindakan ataui gerakan dari pemerintah di Provinsi Aceh,” ujar Nova dalam sambutannya. Badan Pusat Statistik merilis data terbaru pada 24 januari 2020, jumlah kendaraan bermotor mencapai 146.858.759 unit di seluruh Indonesia dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,05 persen, dan tercatat kenaikan jumlah mobil penumpang mencapai satu juta unit per tahun. Data tersebut tentu sangat mempengaruhi tingkat polusi udara di indonesia termasuk juga di Aceh. Tambahnya lagi, polusi sampah plastik juga telah menjadi isu global dan masalah utama dalam pencemaran lingkungan baik tanah maupun air. Polusi yang disebabkan kendaraan bermotor dan polusi oleh sampah plastik merupakan hal yang harus ada perlakuan untuk mengurangi dari Pemerintah dan juga kita pribadi yang harus dimulai secepatnya. Event ni merupakan sebuah momentum yang baik sebagai salah satu kegiatan untuk memperingati Hari Perhubungan Nasional Tahun 2020 yang telah tertuang pada Lima Citra Manusia Perhubungan, yang menjadi pedoman seluruh insan Perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Aceh juga telah mengambil langkah inisiatif untuk membuat Aceh menjadi provinsi yang ramah lingkungan, salah satunya melalui Program Unggulan Aceh Green yang tersusun dalam RPJM Aceh Tahun 2017-2022 melalui misi “Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan”. “Saya senang, Dishub Aceh telah melakukan inovasi pengurangan emisi dengan hari bebas kendaraan dan sampah plastik. Inovasi ini tentu jangan berhenti di sini, terus perlu adanya inovasi yang harus dikembangkan, saya juga ucapkan Selamat Hari Perhubungan Nasional, Selamat buat Dinas Perhubungan Aceh,” pungkas Nova di akhir wawancara dengan Tim TRANSit Aceh. Dalam kesempatan ini juga, Nova juga meresmikan Gedung Center For Transportation Research and Cooperation, yang diharapkan menjadi tempat pengkajian dan penelitian bagi transportasi Aceh serta kerjasama yang akan dilakukan untuk meningkatkan layanan transportasi Aceh yang berkeadilan. (MS)

Banda Aceh – Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas 2020) tahun ini yang diperingati pada 17 September berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perayaan hari puncak harhubnas pun tak semeriah biasanya. Tahun lalu, sejumlah kegiatan dan perlombaan ikut memeriahkan perayaan harinya insan perhubungan secara nasional. Tak lupa jua, seluruh keluarga pegawai perhubungan ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan seluruh rangkaian acara harhubnas. Kali ini, Dinas Perhubungan Aceh menggelar perayaan Harhubnas secara sederhana dengan penerapan protokol kesehatan, dengan kegiatan upacara yang hanya dihadiri oleh Pejabat Struktural di halaman Kantor Dinas Perhubungan Aceh, Kamis (17/09/2020). Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi Ali bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam penyelenggaraan hari puncak ini, mitra kerja Dinas Perhubungan Aceh dan stakeholder lainnya turut mengikuti upacara secara virtual dari instansi masing-masing. Kegiatan berjalan lancar tanpa mengurangi kekhidmatan seperti biasanya. Dengan mengangkat tema “Wujudkan Asa, Majukan Bangsa” menjadikan cerminan bagi insan perhubungan bersama seluruh stakeholder secara nyata membangun sinergi dan kolaborasi untuk mewujudkan transportasi yang berkeselamatan, aman dan sehat yang dapat menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Covid-19 merupakan sebuah tantangan serta sebagai sebuah pengalaman dan pembelajaran bagi kita semua. Pandemi ini telah membatasi ruang gerak khususnya sektor transportasi dalam memberikan pelayanan optimal. Hampir seluruh negara memberhentikan sementara operasional angkutan massal di daerahnya. Faktanya, sarana transportasi tanpa disadari menjadi salah satu media penyebar virus. Faktanya, perhubungan merupakan urat nadi kehidupan atau sektor yang paling dibutuhkan oleh seluruh aspek kehidupan, karena setiap kegiatan perlu ditunjang dengan mobilitas atau pergerakan baik barang maupun orang. Hal ini tentu tidak dijadikan sebuah kendala, namun jadi sebuah instropeksi atas pelaksanaan kegiatan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Sebagaimana amanat tertulis Menteri Perhubungan yang dibacakan dalam upacara oleh Junaidi, menyampaikan bahwa peringatan Harhubnas sebagai penyemangat bagi insan perhubungan untuk memberikan yang terbaik bagi tanah air ini. Dikatakannya lagi, dengan semangat Harhubnas ini dapat menumbuhkan rasa empati kita bersama di tengah kondisi yang memprihatinkan agar bermanfaat bagi masyarakat dan tentu di setiap pelaksanaan kegiatan perhubungan harus sesuai dengan protokol kesehatan. “Dalam rangka memperingati Harhubnas Tahun 2020 ini dengan harapan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, memperkokoh rasa persatuan, persaudaraan dan kekeluargaan segenap insan perhubungan di mana pun berada,” pungkas Junaidi. (MS)

Kapal Motor Penumpang (KMP) Aceh Hebat 2 telah dilakukan pengujian seakeeping model pada hari  Senin (07/09) yang disaksikan langsung oleh Plt. Gubernur Aceh didampingi Kadishub Aceh, Sekdishub Kota Surabaya dan Direksi Galangan PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia. Pada kesehariaan kapal yang berhadapan langsung dengan berbagai iklim dan kondisi laut, maka uji sea-keeping quality merupakan faktor penting dari segi keamanan dan ekonomi. Pengujian ini untuk melihat kelayakan kapal berdasarkan teori dan uji langsung di kolam pengujian. Uji sea-keeping ini merupakan uji model kapal yang meliputi olah gerak kapal, daya tekan lambung kapal, gaya geser, momen lentur dan torsi, faktor probabilitas air masuk ke geladak kapal dan kemampuan baling-baling, kemampuan gerak relatif kapal antara gelombang dan lambung kapal, bantingan, akselerasi dan peningkatan hambatan pada kapal. Pengujian ini dilakukan di Balai Teknologi Hidrodinamik milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Kampus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Dan juga, hasil pengujian yang dilakukan oleh balai tersebut telah keluar dan dinyatakan lulus. Diharapkan, nantinya kapal yang beroperasi di Pelabuhan Ulee Lheue – Balohan ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Pada hari yang sama, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah juga melakukan kunjungan ke Galangan Kapal di Bangkalan, Madura tepatnya di PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia untuk melihat langsung progres pembangunan kapal, Senin (07/09). Dalam kunjungan ini, Nova menyampaikan optimisme penyelesaian kapal KMP. Aceh Hebat 2 akhir tahun ini. Hal ini terlihat dari hasil uji laboratorium di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang sangat memuaskan. Nova mengatakan, lebih baik lagi apabila nanti selesainya lebih cepat. Sehingga lebih cepat juga dalam menyambung konektivitas antara Pelabuhan Ulee Lheu ke Sabang. Karena kapal itu bisa memuat 18 unit truk mobil barang dan 8 unit mini bus (mobil pribadi), dengan total keseluruhan sebanyak 26 kenderaan yang bisa dimuat. “Insya Allah, pada akhir tahun ini, kapal ini dapat di-delivered ke Aceh, ini juga menjadi momentum kita untuk meningkatkan kembali pariwisata dalam masa ini,” ujar Nova antusias. Selain tantangan pandemi, cuaca menjadi sebuah kendala besar dalam penyelesaian kapal ini. Diharapkannya, kapal ini dapat segera selesai dan memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. (MS)

Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, M.T., didampingi Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, S.T., M.T., mengunjugi galangan kapal PT Citra Bahari Shipyard di Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (5/9/2020). Dalam kunjungan kali ini, Nova ingin memastikan laju progres pembangunan KMP. Aceh Hebat 3 berjalan maksimal. Seperti diketahui, KMP. Aceh Hebat 3 adalah tiga kapal ro-ro yang dipesan Pemerintah Aceh akhir Oktober 2019 lalu untuk melayani rute Singkil – Pulau Banyak. Dua kapal lainnya adalah KMP. Aceh Hebat 1 dan KMP. Aceh Hebat 2 masih dalam fase pembangunan di masing-masing galangan kapal. Seperti diketahui KMP. Aceh Hebat 1 berkapasitas 1300 GT melayani rute Pantai Barat-Simeuleu. Sementara KMP Aceh Hebat 2 memiliki bobot 1100 GT akan melayani rute Ulee Lheue – Balohan. Nova menyebutkan, dalam pengerjaan kapal Ferry berkapasitas 600 GT memang ada deviasi 6 persen. Tapi hal itu bisa dipahami, karena dalam masa pandemi COVID-19 diawal itu diperkirakan pada Juni 2020, progresnya kurva ‘S’-nya agak mengalami deviasi negatif sangat besar “Tapi sekarang kurva-S-nya sudah mendekati rencana. Kita tetap berharap ini bisa deliver selambat-lambatnya bulan Desember,” kata Nova. Plt. Gubernur Aceh optimis Kapal Aceh Hebat 3 akan bisa operasi pada awal tahun baru 2021. Nova mengungkapkan “Saya mengapresiasi kerja pihak galangan yang mengerjakan Aceh Hebat 3 di Tegal. Terima kasih atas kerja kerasnya”. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, ST, MT,  mengatakan, memang pada awal masa pandemi wabah COVID-19 ini, dalam pengerjaan kapal ro-ro 600 GT tersebut mengalami kendala. Karena akibat dibatasinya tenaga kerja. “Tapi sekarang deviasi pekerjaannya sudah makin baik. Kemarin itu, 20 persen sekarang deviasinya tinggal 6,15 persen. Jadi upaya mengejar target diakhir tahun itu semakin berpeluang, dan harapan kita dapat dikejar ketertinggalan progres pelaksanaannya, sejauh ini progres pembangunan KMP. Aceh Hebat 3 mencapai 86,33 persen per tanggal 4 September 2020” kata Junaidi. Kadishub Aceh, Junaidi menyebut tetap memonitor dan mengevaluasi progres pembangunan kapal meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19. Selama ini, terkait koordinasi dan rapat rutin dilakukan bersama pihak galangan dan konsultan pengawas dilakukan berkala secara daring. Pihak galangan mengatakan, meski terkendala jam kerja selama ini akibat pandemi Covid-19, pihaknya tetap bekerja maksimal. Sesuai dengan yang direncanakan pihak galangan, kapal ini akan dilaunching pada November. Sehingga pada Desember tahun 2020 bisa dikirim ke Aceh dan selambat-lambatnya minggu ketiga Desember sudah bisa tiba di Aceh, serta dilakukan serah terima. Kapal berukuran 600 GT ini dirancang untuk mendukung distribusi logistik dan pengembangan pariwisata ke wilayah Pulau Banyak yang sudah menjadi perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Apalagi tambahnya, masyarakat di Pulau Banyak dan Aceh Singkil sangat mengharapkan adanya transportasi laut tersebut. Karena selama ini mereka sangat terisolir, akibat keterbatasan kapal berlayar yang hanya 2-3 kali dalam seminggu. “Pemerintah dan masyarakat di sana, sangat mengharapkan supaya Pulau Banyak tidak terisolir lagi, punya kapal bisa melayani setiap hari, dan bisa menumbuhkan usaha pariwisata,” tambah Junaidi. Panjang keseluruhan Kapal Aceh Hebat 3 mencapai 57 meter, lebar 13,00 meter, dan tinggi 3,40 meter. Dengan ukuran sebesar itu, maka kapal yang akan melayani jarak tempuh sejauh 33 mil laut ini berkapasitas sebanyak 212 penumpang. Selain itu, kapal berkecepatan 12 knot ini memuat 15 unit truk dan roda empat sebanyak 6 unit dalam sekali pelayaran. KMP. Aceh Hebat merupakan perwujudan dari program peningkatan konektivitas wilayah di bawah Dinas Perhubungan Aceh. Kapal itu diharapkan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah- wilayah terdepan dan kelancaran akses antar pulau di Aceh. (MR)

Sebanyak 19.400 masker disebar Tim Gebrak Masker (GEMA) Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh ke Pidie Jaya, Kamis (3/9/2020) untuk disebar di lima kecamatan. Diantaranya Kecamatan Bandar Dua, Meurah Dua, Bandar Baru, Pante Raja, dan Trieng Gadeng. Masker ini tersebar ke 144 gampong di 5 kecamatan ini. Selain itu, Dishub Aceh juga menyebarkan baliho, spanduk, dan poster ke masjid, sekolah, puskesmas serta fasilitas umum lainnya. Masker yang disebar ini adalah distribusi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang diserahkan ke Pemerintah Aceh saat kunjungannya ke Aceh beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, masker telah terbukti mampu mencegah penyebaran Covid-19, membentengi diri, dan menjaga orang lain. Yang terpenting lainnya adalah, setelah memakai masker, kita dianjurkan tetap jaga jarak 1-2 meter. Covid-19 adalah nyata dan telah merenggut ribuan nyawa di Indonesia. Pada hari yang sama, mewakili Kadishub Aceh, Sekretaris Dishub Aceh, T. Faisal menyerahkan secara simbolis SK Kenaikan Pangkat PNS ke Plt. Sekda Pidie Jaya, Jailani Beuramat di ruang Setdakab Pijay. Penyerahan SK Kenaikan Pangkat bagi PNS ini periode 1 Oktober 2020 di Pijay dan Cabang Dinas SKPA di Pijay kepada 6 orang PNS. Selain itu, 22 SK Kenaikan Pangkat PNS lainnya diserahkan melalui Eselon III disaksikan Camat di 5 Kecamatan setempat. Penyerahan SK pada hari ini dilakukan secara serentak di 23 Kabupaten/Kota se-Aceh dengan total 3.527 SK Kenaikan Pangkat dan 65 SK Pensiun. “Diharapkan dengan kenaikan pangkat ini menjadi pendorong semangat dalam melanjutkan pengabdian kepada daerah, bangsa, dan negara,” ungkap Faisal. (MR)

Bersepeda – Sebuah olahraga yang sedang tren belakangan ini. Hampir seluruh kalangan baik dari anak-anak hingga orang dewasa memadati jalanan dengan sepedanya. “Bike Booming” ini mencuri perhatian setiap komunitas, akademisi dan juga instansi Pemerintahan, Terlebih bagian perhubungan yang bersentuhan langsung dengan tatanan lalu lintas yang digunakan. Bersepeda di jalanan memberikan pola sendiri dalam penanganan pengaturan lalu lintas di jalan. Seperti diskusi yang dilakukan oleh Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Aceh membuka wawasan dan kendala-kendala yang dialami pesepeda di jalanan. Seminar yang dilakukan secara daring ini, Sabtu (22/08) dengan tema “Infrastruktur Transportasi Hijau – Bike Booming Selama Pandemi” juga dimaksudkan menjadi wadah diskusi dan pencari solusi bagi kepentingan umum, dalam hal ini khususnya pesepeda agar memiliki kenyamanan dan berkeselamatan di jalan raya. “Dalam keselamatan bersepeda, ada hal teknis yang perlu diperhatikan seperti fasilitas keselamatan bagi pengguna harus menggunakan helm khusus sepeda, memakai alas kaki, penerangan saat malam dan mematuhi aturan berlalu lintas serta menghormati sesama pengguna jalan” papar Junaidi. Junaidi melanjutkan, Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan mengharuskan penyediaan fasilitas pesepeda pada tempat umum seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Pemerintah Daerah seharusnya menggali kebutuhan dan karakteristik lokal dalam pemenuhan fasilitas pesepeda. Sebagai contoh, bahwa masyarakat Aceh mempunyai kebiasaan berkumpul di warong kopi, oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut Bersama Perguruan tinggi agar kita memiliki kebijakan yang mengatur pelanggan warong kopi yang bersepeda disiapkan fasilitas pendukungnya. Harapannya, semua pihak bersama-sama berbenah agar keselamatan dan kenyamanan dalam bersepeda. Bercermin dari negara yang telah menerapkan bersepeda sebagai salah satu transportasi untuk melakukan perpindahan yang telah berhasil merubah paradigma masyarakat, Irin Caesarina, Dosen Jurusan PWK Unsyiah juga memberikan informasi yang begitu menginspirasi dan membuka wawasan untuk mengembangkan kegiatan bersepeda ini baik dari segi sarana dan prasarana bersepeda yang sebaiknya harus dipenuhi dan perilaku masyarakat dunia saat bersepeda. Wawasan lain yang diutarakan oleh Oemar Riskov, Seorang penggiat sepeda dari komunitas Gari Off Road (GOR) Banda Aceh, “Hal yang sering terjadi saat mengayuh di jalanan tentang etika dalam bersepeda, merasa menjadi penguasa jalan raya, menerobos lampu merah, tidak memperhatikan fasilitas keselamatan yang harus disediakan bagi pesepeda dan sepeda itu sendiri menjadikan sebuah polemik besar yang perlu ditata dan diatur dalam sebuah kebijakan. Agaknya, banyak pesepeda sekarang acuh terhadap sense of crisis dalam bersepeda serta anggapan ‘pesepeda sebagai penguasa baru di jalan raya?”. Dinas Perhubungan Aceh juga telah mulai mempersiapkan Hari Tanpa Kendaraan Bermotor yang diharapakan dapat dijadikan sebagai laboratorium dalam melakukan kajian dalam kegiatan ‘Bike To Work’ dan dapat direplikasi dalam kegiatan sehari-hari. Perguruan Tinggi memiliki dedikasi tinggi dalam melakukan penelitian terkait bersepeda sehingga uji coba yang dilakukan ini dapat diterapkan dengan kendala yang sangat minim. Webinar seperti ini sangat bermanfaat untuk memperoleh solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk dapat mengambil kebijakan yang memiliki keberpihakan pada kepentingan umum dan ramah lingkungan. (MS.RM)

Mulai hari ini, Selasa (18/8/2020), Angkutan Massal Trans Kutaraja resmi kembali beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru dalam status uji coba. Dalam uji coba ini, rute yang dilayani hanya koridor 1 (Pusat Kota – Darussalam) dengan 4 unit armada ukuran besar. Pengoperasian bus dengan tatanan baru ini masyarakat diimbau saat menggunakan layanan TransK tetap mengikuti sejumlah aturan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. “Diantaranya wajib memakai masker, mencuci tangan menggunakan handsanitizer yang telah disediakan pada pintu bus, menempati tempat duduk yang telah diberi jarak, dan mengurangi interaksi antar penumpang di dalam bus baik fisik maupun berbicara,” sebut Al Qadri, Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Koetaradja. Selain itu, setiap unit bus Trans Koetaradja yang berukuran besar hanya akan mengangkut 21 penumpang dari total kapasitas 70 penumpang. Yang terdiri dari 16 penumpang dari 32 kursi yang tersedia dan 5 penumpang berdiri dari 40 gantungan yang ada. Selanjutnya, Dishub Aceh akan melakukan evaluasi terkait penerapan protokol kesehatan di dalam bus, termasuk kedisiplinan masyarakat dalam mengikuti aturan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di dalam angkutan umum ini. Dishub Aceh menghimbau bagi penumpang anak-anak yang akan menggunakan Trans Koetaradja harus didampingi oleh orang tua. Sebelumnya, Sabtu (15/8/2020) Asisten II Sekretariat Daerah Aceh T. Ahmad Dadek yang didampingi oleh Kadishub Aceh, Junaidi meninjau persiapan uji coba ini di Depo Trans Koetaradja, Bathoh, Banda Aceh. Dalam kesempatan ini beliau berpesan agar selama pelaksanaan uji coba benar-benar dapat menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan ini juga sebagai tolok ukur untuk melihat tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan yang harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Operasional Trans K ini kembali agar terpenuhinya kebutuhan perjalanan masyarakat kota Banda Aceh dan sekitarnya dengan tetap beradaptasi menuju tatanan normal baru (New Normal). (AM)

Dapat Mengunduhnya disini

Budaya mudik sebagai sesuatu yang sakral bagi masyarakat menjelang lebaran. Dampak mudik dalam sektor transportasi tentu tak jauh dengan kata macet, membludaknya orang di jalanan. Alur transportasi menjadi tidak karuan. Tapi wabah corona, memaksa pemerintah untuk melarang mudik, adakah melawan budaya? Mudik telah menjadi sebuah budaya atau tradisi tahunan yang dinanti dan dipersiapkan oleh para perantau. Kerinduan akan kampung halaman susah terbendung saat hari kemenangan itu datang. Melepas rindu di pusara orang tua, atau bernostalgia dengan masa kecil menjadi alasan perantau untuk mudik. Pada kondisi normal, Pemerintah mendukung aktivitas mudik dengan menyediakan berbagai fasilitas. Mulai dari posko lebaran yang dibangun secara portabel di titik strategis yang bisa dimanfaatkan oleh pemudik untuk sekedar melepas penat, ketersediaan armada angkutan, hingga program mudik gratis. Semuanya bertujuan untuk menghadirkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan para pemudik. Namun, sesuatu yang berbeda terjadi pada tahun 2020 atau 1441 Hijriah ini. Wabah virus Covid-19 yang sedang melanda dunia, memaksa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan larangan mudik. Larangan mudik ini bertujuan untuk untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Karena mudik berpotensi menjadi pengantar atau pembawa virus ke kampung halaman. Sehingga pemerintah melalui surat edaran, melarang masyarakat untuk mudik pada tahun ini, terutama bagi aparatur sipil negara, sampai keadaan ini kembali normal. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2020, menyebutkan guna meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko COVID-19 yang disebabkan mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, ASN dan keluarganya dilarang untuk bepergian keluar daerah atau mudik. Namun jika keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian keluar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang atas delegasi dari pejabat pembina kepegawaian. Ketentuan lain yang diperbolehkan melakukan perjalanan atau mudik jika ada keluarga yang sakit keras, meninggal dunia, atau cuti alasan penting. Namun jika tetap melakukan mudik dengan alasan yang tidak tersebut dalam surat edaran tersebut dapat dijatuhkan hukuman disiplin bagi ASN. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN dan RB itu, Pemerintah Aceh menerbitkan intruksi Gubernur Aceh nomor: 07/ INSTR/2020. Dalam surat itu tertuang larangan bagi ASN untuk mudik dalam rangka Ramadhan dan Idul fitri tahun 1441 H, baik antar kabupaten/ kota dalam provinsi maupun ke luar Provinsi Aceh. Bagi yang terlanjur mudik, dimasukkan dalam daftar Orang Dalam Pengawasan (ODP), dan akan diperlakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Di sisi lain, pembatasan kegiatan di luar rumah dengan alasan menekan penyebaran virus menjadi langkah efektif pemerintah. Namun di hsisi lain pembatasan ini berakibat pada dunia pekerjaan dan produktivitas, sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Kondisi inilah yang menjadi alasan para perantau untuk melakukan mudik lebih awal dari pada mudik lebaran dikarenakan tidak adanya pendapatan untuk bertahan hidup di perantauan. Pemerintah Aceh pada prinsipnya melarang melakukan mudik bagi warganya guna memutus rantai penyebaran virus ini. Jika terlanjur atau tidak dapat dihindari maka harus mengikuti prosedur kesehatan Covid-19 dan ikut dalam pendataan melalui laman sapamudik.id. Sapamudik.id merupakan sebuah aplikasi pendataan pemudik yang akan melakukan perjalanan ke suatu daerah atau kabupaten/ kota di Provinsi Aceh. Laman ini dapat dibuka melalui perangkat handphone dan komputer dengan aplikasi browser. Selain sebagai aplikasi pendataan, Sapamudik.id juga berperan sebagai misi kemanusiaan. Ketika keadaan memaksa harus mudik, maka wajib mengisi biodata pada laman sapamudik ini. Sapamudik bukan suatu jaminan “aman untuk mudik”. Karenanya, jika tidak terdesak, maka jangan mudik. Aplikasi ini memang masih kekurangan, karena dibuat dalam waktu singkat, menindaklanjuti intruksi Plt. Gubernur Aceh untuk mendata secara digital sebagai bahan langkah mengambil arah kebijakan. Dalam pelaksanaan pendataan laman sapa mudik, peserta mudik dapat melakukannya secara mandiri atau dapat dibantu oleh petugas di bagian perbatasan wilayah Sumatera Utara – Aceh, di setiap pintu masuk perbatasan di empat wilayah kabupaten/kota di Aceh, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Subulussalam, dan Aceh Tenggara. Selanjutnya, pemudik wajib melakukan isolasi mandiri sesuai protokol kesehatan, guna memastikan diri terbebas dari virus mematikan ini. Sekaligus memberikan rasa nyaman kepada masyarakat di kampung halamannya. Peran aktif pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 ini tidak bisa berjalan dengan baik jika masyarakatnya tidak peduli dengan kondisi wabah ini. Semua yang melakukan perjalanan antarwilayah berpotensi menjadi media penyebaran virus ini. Maka, tetaplah terapkan social distancing, physical distancing, menggunakan masker, dan hidup bersih. Setelah melakukan mudik berlakulah adil kepada lingkungan dengan melakukan isolasi mandiri selama 2 pekan. Hindari keramaian karena suatu wilayah bisa menjadi daerah terinfeksi covid-19 hanya karena ada tamu yang telah melakukan perjalanan. Mari berdamai dengan corona. (Fajar) Cek tulisan cetak versi digital di laman : https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

*Perilaku Rasa Peka dan Tanggap dalam Krisis Pandemi Mereka yang telah bersedia mengikrarkan diri untuk mengabdi pada bangsa dan negara akan siap untuk meniti buih di perbatasan. Mengapa harus perbatasan? Jika kau telah menonton film “Batas” yang dirilis 2011 dan “Tanah Surga… Katanya” yang dirilis 2012 tersebut, maka akan mengerti entitas perbatasan dari kata “Semangat, cinta, dan ikhlas”. Begitu pula, mereka yang memilih menjadi pahlawan meskipun “tanpa tanda jasa” dan kasat mata di muka umum akan siap menerima perintah dan melaksanakan tugas sukarela. Meskipun ada sekelebat kegelisahan dan kekhawatiran di benak. Meninggalkan sanak saudara, rumah yang nyaman tidaklah mudah, naluri akan meronta dan memberontak. Namun semua itu sangatlah wajar dan manusiawi. Secara patriotisme, mereka akan segera bergerak maju saat sense of crisis mengatakan bahwa negeri kita sedang tidak baik-baik saja, Ibu Pertiwi sedang dirundung pilu. Sense of crisis di sini dapat diartikan sebagai kepekaan, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan yang telah direncanakan sebaik mungkin dalam menghadapi krisis yang dilakukan secara tangkas, tepat sasaran, dan tidak bertele-tele pada sebuah keputusan yang dilandaskan prinsip kemanusiaan dan saling menghargai. Dalam hal ini, punggawa dan rakyat berjalan beriringan. Menjelang siang, matahari dengan gagah menampakkan diri dengan cahaya emasnya. Saat petugas kemanusiaan berjejer rapi menjawab panggilan bangsa yang sedang dilanda krisis pandemi. Suara lantang terdengar ucapan “siap laksanakan!” menggema turut menggetarkan partikel udara, tanda menerima tantangan tugas ke perbatasan Aceh – Sumatera Utara (Sumut). Depo Trans Koetaradja menjadi saksi bisu setiap seremonial pelepasan tim ke posko perbatasan itu dilakukan. Wilayah kerja tim tersebar ke 4 (empat) posko perbatasan yang berbeda, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subulussalam, dan Singkil. Hal ini tentunya bertujuan untuk memutus mata rantai Covid-19. Ada dilema besar yang terbeban saat melepas keberangkatan tim saat ini. Di saat instruksi “stay at home, work from home” diumumkan secara tegas, namun tim harus ke luar rumah dan pergi ke tempat yang berpotensi besar terpapar Covid-19. Ditambah lagi, kondisi infrastruktur sebagian posko hanya berupa tenda yang dipasang sekedar terhindar dari panas. Jika hujan disertai angin menerjang, posko akan musnah dalam sekejap. “Pas waktu bertugas, ada rasa khawatir yang besar saat berpas-pasan warga, apakah warga ini telah terpapar atau tidak? Hal ini justru mengikis mental kami di lapangan. Gelisah juga pas pulang ke rumah, apakah kita membawa virus tersebut? Banyak lagi tekanan yang dialami saat bertugas. Ini tidak semudah yang terlihat oleh mata,” ujar salah seorang petugas melepaskan penat di hatinya. Seharusnya, perencanaan untuk penanggulangan bencana telah disiapkan sematang mungkin. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan juga bersifat tegas dan tidak “linglung”. Semua pihak melaksanakan tugas sesuai tupoksi dan tidak lagi celingak-celinguk rekan sebelah. Selain itu ada infrastruktur yang memadai, SDM yang tersedia, SOP yang jelas, serta adanya dukungan LSM atau media. Semua itu harus direncanakan dan dipersiapkan dengan tepat. Karena perencanaan yang baik dan tepat, menyumbang 50 persen keberhasilan. Tiga Gelombang Pertengahan bulan Ramadhan, Dinas Perhubungan Aceh telah memberangkatkan 3 (tiga) gelombang tim ke perbatasan. Seremonial pelepasan gelombang pertama berlangsung pada tanggal 20 April 2020, disusul gelombang kedua selang seminggu setelahnya. Tim tersebut bertugas untuk mendata seluruh masyarakat yang melintas baik penumpang angkutan umum, angkutan pribadi, maupun pengendara kendaraan roda dua, di pintu masuk Aceh. Data pemudik ini diupload di laman sapamudik.id. Kepala Dishub Aceh Junaidi, S.T., M.T., dalam arahannya pada acara pelepasan tim, menekankan kewajiban mematuhi seuruh protokol kesehatan. Saat bertugas, harus senantias menggunakan alat pelindung diri (APD), seperti masker, sarung tangan, dan fasilitas pendukung lainnya. “Semoga pekerjaan ini bermanfaat bagi masyarakat, serta dengan ketulusan dan keikhlasan menjadi catatan amal yang diperhitungkan kelak,” tuturnya memberikan semangat bagi petugas yang akan diberangkatkan dengan bus Trans Koetaradja. Sementara Sekretaris Dishub Aceh, T. Faisal, S.T., M.T., dalam sambutan pelepasan gelombang 2 (dua) mewakili Kadishub Aceh menyampaikan, sepulang dari lapangan, tim ini akan dikarantina selama 14 hari dan dilakukan rapid test. “Sehingga, keluarga dan masyarakat tidak resah dengan kondisi di tengah pandemi ini,” tambahnya. Begitulah perjuangan para petugas kemanusiaan ini di lapangan. Namun tetap saja mereka yang tak tahu menahu proses ini, melemparkan bahasa tak indah yang membekas kelam di hati sang pionir. Manalah lagi budi pekerti itu tersemat. Entah pada terompahnya yang mahal atau jemari yang lentik. Di sinilah mengapa sense of crisis sangat penting. Karena krisis tidak selalu berarti sebuah kemunduran dan kelemahan, melainkan bisa menjadi batu loncatan untuk meraih kesuksesan di masa depan. (Syakirah) Cek tulisan cetak versi digital di laman : https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/