Author: PPID Perhubungan

Berjarak sekitar 16 kilometer dari Jalan Nasional Banda Aceh – Medan, membuat Kota Jantho, ibukota Aceh Besar, relatif sepi dari hiruk pikuk lalu lintas. Maklum, kota yang dibentuk pada tahun 1984 ini hanya dihuni sekitar 11.000 jiwa penduduk yang tersebar di 13 desa. Sebagai ibukota kabupaten, Kota Jantho menjadi pusat pemerintahan yang dikelola oleh para aparatur sipil negara (ASN). Hanya sedikit dari ASN ini yang tinggal di Jantho, karena sebagian besar ASN ini memilih tinggal di tempat asal mereka, yaitu kecamatan lain di Aceh Besar, bahkan ada sebagian yang tinggal di Banda Aceh. Tapi itu tidak masalah, karena memang pusat pemerintahan tidak mesti selalu ramai dengan hiruk pikuk warga. Lagipula, tak ada kewajiban bagi para ASN tinggal di kecamatan yang sama dengan tempat mereka bekerja. Yang sedikit menjadi masalah adalah, sejumlah ASN yang tinggal di pinggiran Banda Aceh, harus menempuh jarak hingga 60 km dengan waktu sekitar 2 jam untuk tiba di tempat kerja. Tapi itu dulu, sebelum jalan Tol Sibanceh, khususnya seksi Indrapuri-Jantho dibuka. Kini, setelah jalan tol ada, jarak itu telah terpangkas dengan waktu tempuh yang relatif lebih cepat. Seiring dengan itu, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh Besar, menyediakan satu unit bus untuk memudahkan para ASN ini mencapai tempat kerja mereka. Bus yang diberi nama Trans Jantho ini tak hanya memberikan kenyamanan, tapi juga cepat di perjalanan, karena melewati jalan tol dari Blang Bintang hingga Jantho. Kabid Darat Dishub Aceh Besar, Herdiansyah kepada Aceh TRANSit mengatakan, angkutan Trans Jantho ini adalah program Bupati Aceh Besar tentang angkutan massal. Bus ini melayani penumpang umum dan para ASN dari Banda Aceh ke Jantho dan sebaliknya. Pengoperasian bus tersebut dilakukan oleh Bupati Aceh Besar Mawardi Ali Bersama jajarannya pada 29 Desember 2020 lalu di lapangan parkir Mal Pelayanan Terpadu Lambaro, Aceh Besar. “Sekarang memang baru tersedia satu unit bus berkapasitas 39 kursi, target pada tahun ini bisa tersedia menjadi dua unit,” ujar Herdiansyah yang ditemui Aceh TRANSit di kantor Dishub Aceh Besar, di Jantho. Sejak Januari 2021 lalu, setiap pukul 7 pagi, si biru yang disopiri Ayah (69) muncul dari arah Banda Aceh menuju tempat mangkal bus di simpang Lambaro Aceh Besar. Ayah dengan sabar menunggu penumpang yang akan menuju Kota Jantho. Ketika penumpang sudah penuh, tepat pukul 7.30 WIB Ayah pun menutup pintu dan meluncurkan Trans Jantho ini menuju Kota Jantho. Rutenya adalah dari Lambaro menuju pintu Tol Blang Bintang hingga ke luar di gerbang Tol Jantho. Aktivitas Ayah bersama si biru ini berlangsung setiap hari kerja, kecuali tanggal merah. Sukariali (45) ASN honorer di Dinas Pertamanan Kabupaten Aceh Besar yang ditemui saat menunggu Trans Jantho di Simpang Lambaro berbagi cerita tentang bus biru ini. “Tahun lalu saya masih mengendarai sepeda motor pulang pergi Banda Aceh – Jantho sejauh kurang lebih 60 kilometer, cukup melelahkan dan boros biaya,” ungkapnya. “Sekarang dengan adanya si biru Trans Jantho sangat membantu kami para pegawai kecil ini, pulang-pergi tanpa biaya,” ungkap Sukariali beliau sambil menghabisi sisa kopi di gelas. Ia menutup pembicaraan dengan tersenyum dan bergegas memasuki bus, agar dapat tempat duduk di dalam bus yang akan membawanya ke Jantho. Selain untuk para ASN bus ini juga bisa digunakan oleh penumpang umum lainnya yang sedang ada keperluan ke Kota Jantho. Bagi mereka yang membawa sepeda motor bisa menitipkan kenderaan roda dua mereka di beberapa tempat penitipan sepeda motor yang kini telah banyak tersedia di kawasan simpang Lambaro, Aceh Besar.(Rizal Syahisa)

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan terus berupaya untuk mengatasi hambatan distribusi logistik semenjak pandemi Covid-19 yang dialami pada sektor transportasi laut dengan terjadinya kelangkaan kontainer, melambungnya ocean freight, serta tidak tersedianya ruang muat di atas kapal. Hal itu melatarbelakangi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mengembangkan wacana Indonesian Shipping Enterprises Alliance (Indonesian SEA) untuk mendukung Ekspor Nasional yang diawali dengan digelarnya Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Senin (27/9). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sambutannya saat membuka acara mengatakan hal ini merupakan salah satu langkah konkret dari pemerintah bersama seluruh stakeholder transportasi laut untuk memastikan pelayanan transportasi logistik terus berjalan sehingga ekonomi menjadi bangkit dan mencapai kondisi yang lebih baik. “Terutama dalam kondisi krisis atau pandemi COVID 19 saat ini. Untuk itu, Kementerian Perhubungan tengah memformulasikan solusi untuk mengatasi hambatan distribusi logistik tersebut melalui pemberdayaan pelayaran nasional dalam program Indonesian SEA (Shipping Enterprises Alliance), suatu aliansi perusahaan pelayaran nasional yang bertujuan agar perusahaan pelayaran nasional turut mengangkut kargo untuk pangsa pasar luar negeri atau ekspor yang selama ini lebih banyak dilakukan oleh armada asing,” ujar Menhub Budi. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan juga mewacanakan pengembangan media komunikasi digital SEACOMM (Shipping Enterprises Alliance Communication Media) bagi perusahaan pelayaran (penyedia ruang muat kapal) dan eksportir (pemilik barang) yang dapat digunakan untuk bertukar informasi terkait ketersediaan ruang muat, kuantitas dan jenis produk ekspor, asal produk ekspor, dan pengusaha ekspor. Sistem ini akan diintegrasikan di dalam sistem induk yang ada pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web. “Wacana pembentukan Indonesian SEA dan SEACOMM ini selaras dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang bertujuan meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional,” lanjut Menhub Budi. Dengan adanya Indonesian SEA nantinya, diharapkan para pelaku usaha dapat mengurangi ketergantungan terhadap operator internasional (Main Line Operator/MLO), perusahaan nasional dapat turut mengangkut pangsa pasar luar negeri dan meningkatkan peran Indonesia di kancah pelayaran internasional, menjamin ketersediaan pasokan produk Indonesia di luar negeri, dan dapat melancarkan kembali ekspor impor sehingga kegiatan perekonomian, khususnya UMKM dapat kembali bergerak. Sektor logistik diharapkan bertumbuh sejalan dengan peningkatan produksi nasional dan ekspor. Bagi pemerintah sendiri, keberadaan aliansi pelayaran nasional ini tentunya akan memberikan kontribusi yang sangat besar khususnya terhadap pemberdayaan kapal nasional serta untuk meningkatkan pride kapal berbendera Indonesia di mata dunia maritim internasional. “Dengan demikian, target pemulihan ekonomi dapat dicapai secara bertahap,” tutupnya. Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha menyampaikan, sejak WHO menetapkan kondisi Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Untuk menghentikan penyebaran virus, banyak negara menerapkan pembatasan perjalanan orang. Pembatasan ini mempengaruhi kegiatan ekonomi secara global, khususnya pelayaran internasional untuk memfasilitasi perdagangan internasional. “Pembatasan yang diterapkan banyak negara tersebut membatasi ketersedian SDM logistik, antara lain pelaut, pekerja di pelabuhan atau TKBM, bahkan supir truk. Berkurangnya SDM logistik tersebut berdampak pada kegiatan bongkar muat di pelabuhan dan port clearance out dan in pun terganggu sehingga terjadi port congestion. Lebih lanjut, untuk menekan biaya operasional pemilik kapal mengurangi jadwal operasional kapalnya (blank sailing) sehingga ruang muat kapal juga berkurang,” ungkap Arif. Kondisi ini akhirnya membuat banyak negara berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok, alat kesehatan, hingga China yang mulai meningkatkan produksi ekspornya, membuat distribusi logistik harus tetap jalan dengan tetap menerapkan pembatasan. Hal ini membuat ketersediaan jumlah peti kemas dan  muat ruang kapal menjadi terbatas sehingga harga freight naik drastis. “Dengan 40 % dari perdagangan internasional melewati perairan Indonesia, tentu saja disrupsi perdagangan internasional dan kenaikan tarif freight juga dialami oleh Indonesia khususnya pelayaran rute AS, Eropa, dan China. Tarif ocean freight 40Ft dari Indonesia ke Eropa sebelum pandemi kurang lebih USD 1.500 menjadi sekitar USD 7.000, kemudian ocean freight full container mencapai USD 13.000 untuk tujuan Pantai Timur Amerika Serikat yang sebelumnya hanya 3.000 USD,” ujarnya. Arif mengungkapkan, di Indonesia, secara umum kesulitan yang dialami adalah waktu tunggu untuk mendapatkan ketersediaan kontainer yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, bahkan ada juga yang sudah mendapatkan DO (delivery order) dari pengangkut namun tiba-tiba dibatalkan. Disrupsi ini bukan hanya mempengaruhi eksportir besar tapi juga industri usaha kecil dan menengah serta ekspor hasil perikanan. Industri UMKM yang produksinya tidak teratur dan dalam jumlah sedikit biasanya lebih memilih untuk melakukan kontrak pengangkutan jangka pendek sehingga tidak menjamin ketersediaan peti kemas dengan harga yang lama. Bahkan untuk eksportir yang melakukan kontrak jangka panjang pun belum tentu mendapatkan harga lama, perusahaan pelayaran akan melakukan penyesuaian harga dilapangan. Indonesia merupakan negara kepulauan dimana 2/3 wilayahnya terdiri dari perairan sehingga sangat bergantung pada angkutan laut. Sejak tahun 2005 telah diterapkan asas cabotage secara konsisten, hal ini membuat angkutan laut domestik 100% dikuasai oleh angkutan laut nasional. Industri pelayaran nasional dapat bermain di perairan sendiri, menjadi tuan rumah di negara sendiri. Kita sangat bangga akan kesuksesan asas cabotage. Namun untuk angkutan laut luar negeri, untuk mengangkut ekspor dan impor kita masih bergantung pada kapal asing di mana lebih dari 80% ekspor Indonesia diangkut oleh kapal asing. Untuk meningkatkan peran angkutan laut menjadi pemain yang dapat bersaing di pelayaran internasional, Pemerintah mengembangkan asas cabotage menjadi beyond cabotage yaitu kegiatan angkutan ekspor dan impor yang diprioritaskan menggunakan kapal berbendera Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan ekspor Indonesia terhadap kapal asing sehingga tidak harus menunggu kapal asing atau kesediaan ruang muat kapal untuk datang mengangkut ekspor. “Melihat keadaan yang memperihatinkan seperti ini, pemerintah tidak hanya diam saja. Kementerian Perhubungan bersama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi serta stakeholders melakukan koordinasi untuk menemukan solusi dari masalah ini. Banyak yang telah dirumuskan namun tidak mudah diterapkan, butuh persiapan supaya tepat sasaran dan cocok diterapkan dengan kondisi Indonesia,” ujarnya. Banyak negara yang telah mereposisi peti kemasnya, hal ini dapat menurunkan harga freight namun tidak signifikan dan tidak bertahan lama karena harga freight kembali melambung. Solusi jangka panjang pun sedang dirumuskan, di mana saat ini Kementerian Perhubungan sedang fokus untuk mengembangkan ide pembentukan Indonesian SEA (Shipping Enterprises Alliance). “Aliansi ini diharapkan dapat memprioritaskan pengangkutan ekspor Indonesia dengan menyediakan ruang muat

Pelayanan. Sebuah kata yang sering kita dengar namun acap kali masih dianggap sepele. Kata yang dianggap mudah, padahal dalam penerapannya cukup complicated. Tidak berwujud namun dirasakan keberadannya, tidak melalui ragawi cukup mengandalkan perasaan dan hati. Pelayanan pada dasarnya menyangkut perasaan dan kenyamanan yang ditawarkan. Rasa menyenangkan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dan disertai dengan kemudahan dalam memenuhi segala kebutuhan. Intinya dengan pelayanan satu pihak berusaha memenuhi hak pihak lain baik melalui sistem, prosedur dan metode tertentu. Banyak hal yang menguntungkan ketika pelayanan dijadikan prioritas. Misalnya dalam bidang bisnis. Keberhasilan suatu bisnis bukan hanya terletak pada produk yang dihasilkan. Dengan pelayanan yang memuaskan, pelanggan bahagia dan pada akhirnya tertarik untuk kembali dan melakukan pembelian ulang produk yang ditawarkan. Begitu pula dengan Pelabuhan Ulee Lheue. Fasilitas publik yang dikatagorikan dalam kegiatan bisnis, menawarkan jasa transportasi penyeberangan bagi masyarakat Aceh. Konon katanya Pelabuhan Ulee Lheue sebagai pelabuhan penyeberangan “tersibuk” di Aceh. Melalui pelabuhan ini ratusan orang setiap harinya hilir mudik dengan berbagai tujuan. Maka sudah seharusnya Pemerintah Aceh memberikan pelayanan yang mampu memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Apalagi Aceh terkenal dengan slogan “peumulia jamee adat geutanyoe” sebagai slogan selamat datang yang dihanturkan bagi pendatang. Apa yang terjadi jika pelayanan tidak diprioritaskan? Dalam hal ini Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh berusaha “mengikat hati” pengguna Pelabuhan Ulee Lheue dengan berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik. Mencoba memahami pengunjung, membaca kebutuhan dan berusaha mengakomodir keinginan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan survei kepuasan pelanggan. Dari kegiatan ini terlihat jelas adanya antusias masyarakat menyampaikan keluhan maupun apresiasi nya terhadap kualitas pelabuhan. Banyak responden yang terlibat sebagian besar berasal dari Kecamatan Baiturrahman yaitu sebanyak 18,4%. Namun sebagian lainnya juga diikuti oleh masyarakat di luar Kota Banda Aceh, seperti Sabang dan Kota Medan. Lebih dari 60% responden yang terlibat merupakan penumpang, yaitu penumpang kapal cepat sebanyak 32,4% dan kapal lambat sebanyak 29,7%. Survei kepuasan yang telah dilakukan ini erat kaitannya dengan kondisi kenyamanan, kebersihan fasilitas umum dan toilet pada pelabuhan. Kondisi kenyamanannya sendiri dinilai dari beberapa aspek seperti kondisi ruang tunggu, alur keberangkatan, kemudahan informasi, respon petugas sampai kepada penampilan petugasnya. Dan hasilnya cukup menyenangkan, yaitu sebesar 27% responden menyatakan sangat baik, 52% responden menyatakan baik dan selebihnya menyatakan cukup. Begitu pula untuk kondisi kebersihan fasilitas. Yang meliputi ruang tunggu, lobi, jalur penumpang, area drop off dan toilet yang disediakan. 30% responden menyatakan sangat baik, 46% baik dan selebihnya penilaian buruk dan cukup sekitar 24%. Dengan dilakukannya survei kepuasan setidaknya Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh menunjukkan loyalitasnya. Sungguh apalagi yang lebih membahagiakan bagi pemerintah selain melihat masyarakat bahagia dengan fasilitas publik yang tercipta. Dengan bertanya kepada masyarakat secara langsung pemerintah jadi lebih paham kekurangan yang ada saat ini dan permasalahan yang pernah dialami oleh masyarakat, dan pada akhirnya berharap mampu memberikan solusi yang tepat sasaran. Selain kepuasan pelanggan, pelayanan di pelabuhan penyeberangan juga perlu didukung dengan fasilitas yang memadai. Sesuai standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan. Untuk memenuhi standar pelayanan tersebut, Dinas Perhubungan Aceh melalui Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda (PSM) juga melakukan penilaian terhadap kondisi fasilitas yang telah ada di pelabuhan saat ini. Sehingga kedepannya anggaran yang ada dapat dialokasikan guna memperbaiki fasilitas yang ada, memperbaharui atau bahkan menambah fasilitas yang belum ada namun dibutuhkan. Kembali lagi, semuanya dilakukan demi memenuhi hak dan kenyamanan masyarakat. 1xBet promo codes provide players with rewards for entering a unique code while depositing or registering with 1xBet. These are available for casino games and sports betting, letting users claim deposit bonuses, free spins, and bonus cash. Players can also find 1xbet promo code exclusive to their country from this review. Once-off codes can also be purchased from the 1xBet betting site for bonus points that are awarded whenever a player places a bet. There are also loads of bonus offers that feature a vast range of rewards, including cashback bonuses, bonus winnings for sports and casino markets. Terlebih saat ini Pelabuhan Ulee Lheue telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, pastinya pelayanan harus lebih baik demi mendongkrak standar pelayanan pada pelabuhan penyeberangan. Apalagi pelabuhan penyeberangan menjadi satu-satunya akses masuk ke wilayah kepulauan. Dengan berbagai kegiatan yang dilakukan, baik berupa survei kepuasan dan penilaian fasilitas. Pemerintah Aceh berupaya agar hasil dari survei ini dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. (Rahmi C. Nazir) Download Tabloid Aceh TRANSit Edisi 8

Masyarakat yang akan menyeberang ke Sabang mulai diperiksa sertifikat vaksin di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue hari ini, Senin, 4 Oktober 2021. Pemeriksaan ini dilakukan guna menindaklanjuti surat Walikota Sabang Nomor 440/6373 tentang persyaratan sertifikat vaksin Covid-19 bagi pelaku perjalanan dari/ke Kota Sabang pada 23 September yang lalu. Surat yang ditujukan kepada operator angkutan penyeberangan tersebut mewajibkan kepada seluruh pelaku perjalanan, baik dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue maupun Pelabuhan Penyeberangan Balohan, untuk menujukkan sertifikat vaksin saat pembelian tiket kapal. Sebagai informasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Banda Aceh menyediakan posko vaksinasi di ruang tunggu Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Hal ini dilakukan guna memudahkan masyarakat yang akan berangkat namun belum memiliki sertifikat vaksin. Informasi yang diperoleh dari petugas KKP Kelas III Banda Aceh, posko tersebut mulai aktif sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB siang. Bagi masyarakat yang ingin divaksin di luar waktu tersebut bisa mendatangi kantor KKP yang berada di depan Polsek Ulee Lheue, Banda Aceh. (AM)

Angkutan penyeberangan perintis merupakan salah satu layanan transportasi yang disediakan oleh pemerintah untuk menghubungkan wilayah 3TP (tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan) di Indonesia. Dengan tersedianya angkutan penyeberangan perintis yang baik, akan terwujudnya pemerataan ekonomi sehingga tidak terjadi perbedaan harga komoditas yang signifikan antar wilayah. Layanan angkutan penyeberangan perintis ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan RI setiap tahunnya dan dibiayai operasionalnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2021, Kemenhub RI telah menetapkan 5 lintasan angkutan penyeberangan perintis di Provinsi Aceh, di antaranya, Ulee Lheue – Lamteng, Ulee Lheue – Seurapong/Ulee Paya, Calang – Sinabang, Meulaboh – Sinabang, dan Singkil – Pulau Banyak. Menjelang tahun 2022, Dishub Aceh melakukan rapat pembahasan lintasan penyeberangan perintis di Aceh untuk diusulkan ke Kemenhub RI, Jumat, 1 Oktober 2021. Rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayaran, Al Qadri, mewakili Kadishub Aceh, ini membahas beberapa usulan lintasan penyeberangan perintis baru di Aceh, di antaranya, Ulee Lheue – Sinabang, Balohan – Lamteng, Pulau Banyak – Sinabang, dan Pulau Banyak – Labuhan Haji. Beberapa stakeholder yang hadir turut memberikan pendapat maupun masukan terkait usulan lintasan angkutan penyeberangan perintis di Aceh. Pada prinsipnya, semua pihak menyetujui lintasan baru tersebut demi tumbuhnya pembangunan dan perekomian di wilayah 3TP. Seperti yang dikemukakan oleh Fahni Mauludi, perwakilan BPTD Wilayah I Aceh, ia mendukung usulan lintasan tersebut agar dapat mempermudah akses masuk dan distribusi barang ke wilayah 3TP. Selain itu, ia menyarankan untuk menghitung kekuatan armada penyeberangan yang ada di Aceh bila 4 lintasan baru disetujui. Pada kesempatan yang sama, Mulyawan Rohas, Kadishub Kabupaten Simeuleu, ikut memberikan pandangannya terkait usulan lintasan perintis yang baru. Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Simeulue sangat mendukung, dan itu terbukti dengan adanya Surat Bupati Simeulue kepada Gubernur Aceh tentang usulan jaringan trayek angkutan penyeberangan perintis pada 31 Mei yang lalu. Hasil keputusan dalam rapat ini akan menjadi usulan Dinas Perhubungan Aceh saat mengikuti rapat koordinasi terkait penetapan lintasan penyeberangan perintis bersama Kemenhub RI nantinya. Turut hadir dalam acara ini, perwakilan BPTD Wilayah I Aceh, Dishub Aceh Besar, Dishub Aceh Selatan, Dishub Sabang, Kadishub Simeulue, General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh dan Singkil. (AM)

Berbagai penanganan untuk menghambat penyebaran virus corona terus dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya mencegah penyebaran virus pada fasilitas transportasi penyeberangan di Aceh. Untuk mengantisipasi penyebaran wabah, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Banda Aceh memasang kamera thermal scanner di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Pemasangan kamera ini telah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu, dan diharapkan dapat meningkatkan upaya deteksi dini penyebaran virus di area pelabuhan. Dari informasi yang diterima oleh Tim Aceh TRANSit dari petugas KKP Banda Aceh yang bertugas di pelabuhan, kamera yang terpasang di lorong menuju ruang tunggu pelabuhan ini akan mendeteksi suhu tubuh setiap penumpang yang akan berangkat menuju Sabang. Ia menambahkan, bila suhu tubuh penumpang terdeteksi mencapai 37,5°C, maka petugas KKP Kelas III Banda Aceh akan melakukan observasi atau tindakan lebih lanjut. Penggunaan kamera thermal scanner di area pelabuhan karena dapat bekerja dengan efektif dan tidak mengganggu pergerakan penumpang. Sehingga, dengan adanya fasilitas ini, penumpang yang berada di pelabuhan tetap merasa nyaman.

Kemampuan berbicara di depan khalayak ramai atau lebih dikenal public speaking sangat penting untuk dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam dunia kerja. Kemampuan ini sangat membantu agar ASN terlihat lebih percaya diri dan mampu menyampaikan informasi secara jelas kepada orang lain, khususnya di sektor pelayanan publik. Dishub Aceh menilai kemampuan public speaking yang baik wajib dimiliki oleh ASN sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Untuk itu, Dishub Aceh menggelar webinar ASN Dishub Terampil dan Carong dengan tema Public Speaking pada Rabu, 29 September 2021. Dishub Aceh menghadirkan Dosi Elfian selaku founder Dosielfian Smart Speaking sebagai pemateri. Dosi cukup dikenal luas oleh masyarakat Aceh karena kerap tampil di berbagai acara selaku presenter, dan sering memberi pelatihan public speaking di sejumlah kegiatan. Pada webinar ini, Dosi menyampaikan bahwa kemampuan public speaking penting dimiliki agar dapat menyampaikan ide, pendapat, ataupun saran dengan efektif. “Dengan public speaking yang baik, seseorang mampu memotivasi lawan bicaranya untuk melakukan hal-hal baik,” sebut Dosi. Webinar yang diikuti oleh ASN Dishub Aceh ini berjalan cukup santai dan seru. Pemateri juga kerap menyampaikan canda-canda yang membuat peserta webinar tetap antusias mengikuti kegiatan. Sebelum menutup pelatihannya, pemateri tidak lupa menyampaikan bahwa ilmu yang diperoleh peserta pada webinar ini agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin bagi pelayanan masyarakat, khususnya pelayanan transportasi di Aceh. (AM) Simak Video Pelatihan Public Speaking Bersama Dosi Elfian

Telah terjadi tumpahan CPO (Crude Palm Oil) di Jalan Nasional Banda Aceh – Medan, tepatnya di Simpang Beutong turunan Saree, Aceh Besar menuju Laweung, Sabtu, 25 September 2021. Akibat tumpahan ini, terjadi kecelakaan yang melibatkan 2 unit kendaraan roda 4, serta 1 kendaraan terperosok ke luar badan jalan. Kecelakan tersebut juga menyebabkan beberapa pengendara mengalami luka-luka. Menurut pengakuan salah seorang warga yang menyaksikan langsung di lokasi kejadian, tumpahnya CPO disebabkan oleh kran dari tangki truk pengangkut tidak berfungsi dengan baik, dan hanya terikat menggunakan karet ban. Saat berita ini diturunkan, sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Muara Tiga sudah berada di lokasi untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi kecelakaan lainnya. Bagi RakanModa yang akan melewati jalur ini, dihimbau agar berhati-hati, dan mengikuti arahan dari petugas kepolisian agar perjalanannya aman dan selamat.

Mengabdi kepada bangsa melalui pelayanan pada fasilitas publik bisa dilakukan oleh siapa saja. Asalkan memiliki kemauan dan ketekunan untuk melakukannya dengan sepenuh hati dalam melayani masyarakat. Bekerja pada fasilitas publik pun bisa dilakukan oleh siapa saja, baik mereka yang “normal” secara fisik, maupun bagi mereka penyandang disabilitas. Sebab, bekerja pada sektor ini tidak memandang bentuk fisik, tapi kemauan, keterampilan, dan keikhlasan yang menjadi nilai penting dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pak Jalin adalah salah satu contoh penyandang disabilitas tunawicara yang bekerja pada sektor pelayanan publik. Ia merupakan tenaga kebersihan di Terminal Tipe B Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Ia menjadi pegawai Dinas Perhubungan Aceh sejak terminal Abdya, sebelumnya dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Abdya, dialihkan pengelolaannya ke Pemerintah Provinsi Aceh pada tahun 2018. Di terminal Abdya, pria paruh baya ini telah bekerja sejak tahun 2016 sebagai pramu bakti. Setahun setelahnya, ia diangkat menjadi tenaga honorer/kontrak di bawah Dinas Perhubungan Kabupaten Abdya. Pada Agustus yang lalu, Tim Aceh TRANSit sengaja mendatangi Pak Jalin di Abdya untuk mengetahui keluh kesahnya selama bekerja sebagai tenaga kebersihan di Terminal Tipe B Abdya. Saat bertemu dengannya, Tim Aceh TRANSit ditemani oleh rekan Pak Jalin yang sering berkomunikasi dengannya menggunakan bahasa isyarat. Meskipun, rekan-rekannya di terminal sedikit kesulitan berkomunikasi dengannya karena Pak Jalin sendiri kurang menguasai bahasa isyarat yang lumrah digunakan oleh tunawicara lainnya. Menurut cerita Pak Jalin, yang dibantu terjemahkan oleh rekannya, selama bekerja ia mendapat perlakuan baik dari rekan sesama pegawai terminal maupun masyarakat yang beraktifitas di terminal. Masyarakat menyambut kehadirannya di terminal dengan tangan terbuka. Membantunya berkomunikasi dengan yang lain hingga ikut bercengkerama dengannya yang terkenal santun. Pak Jalin juga dikenal dengan sosok yang periang dan lucu. Tidak pernah merasa berbeda saat berada di tengah-tengah rekan kerja yang lain. Ia merupakan pribadi yang sungguh-sungguh dalam melakukan tugasnya. Selepas subuh, ia sudah berangkat dari rumahnya yang berjarak 15 kilometer dari terminal Abdya. Walaupun menyandang disabilitas, Pak Jalin masih menjadi tulang punggung bagi keluarga. Ia memiliki istri dan dua anak yang menjadi tanggung jawabnya di rumah. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, ia menyempatkan diri untuk bertani di desanya yang terletak di Gampong rumoh Panyang, Kecamatan Kuala Batee. Pegawai Terminal Tipe B Abdya memang mempersilahkan Pak Jalin untuk mengurusi sawahnya di sela waktu luang bekerja. Mengingat bahwa ia adalah tulang punggung bagi anak-anak yang masih menduduki bangku sekolah. Meski begitu, Pak Jalin tidak meninggalkan kewajibannya terhadap kebersihan terminal. Ia tetap bekerja dengan tekun sejak pagi hari, lalu menjelang siang, sore dan pukul 10 malam sebelum jam operasional terminal berakhir. Kesungguhan dan ketekunannya dalam bekerja di Terminal Tipe B Abdya terbukti dengan dinobatkannya terminal tersebut sebagai terminal terbaik dan terbersih pada tahun 2019 oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh. Kala itu, Dinas Perhubungan Aceh membuat penilaian internal terhadap pelayanan fasilitas publik yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Saat ditanya mengenai keluh kesah selama bekerja, Pak Jalin menggelengkan kepalanya lalu mengangkat jempol. lebih kurang, dari isyaratnya tersebut ia ingin menyampaikan bahwa ia senang-senang saja selama bekerja. Sosok ini memang terkenal pantang menyerah dengan keadaan. Menurut penuturan salah satu petugas keamanan terminal, Jailani, Pak Jalin tetap bekerja meskipun cuaca sedang terik atau hujan. “Bapak ini kalau kerja gak kondisi, kadang malah kita suruh berhenti karena lagi hujan, tapi dia gak mau sampai kerjaannya selesai,” ungkap Jailani. Pegawai terminal lainnya turut memberi kesan positif terhadap kinerja Pak Jalin. Salah satunya adalah Bisra Isma, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Terminal Tipe B Abdya sudah melihat kinerja Pak Jalin sejak dirinya masih bekerja di bawah Pemerintah Kabupaten Abdya. Ia sudah bersama Pak Jalin di terminal sejak tahun 2016. M e n u r u t pengakuannya, pada tahun 2016, Pak Jalin tidak memperoleh gaji dari pemerintah karena statusnya sebagai pramu bakti. Namun, melihat kinerja yang ditunjukkan oleh Pak Jalin sangat bagus, petugas terminal membuat patungan untuk membayar jerihnya. “Kami merasa berhutang budi sama dia, makanya saat itu petugas di sini patungan dari gaji bulanan untuk dikasih ke Pak Jalin,” kenang Bisma saat ditanya Tim Aceh TRANSit. Kisah singkat tentang Pak Jalin ini menjadi cerminan bagi pegawai Dinas Perhubungan Aceh lainnya. Bekerja dan mengabdi kepada bangsa haruslah diniatkan dengan ikhlas dan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, segala kekurangan maupun hambatan yang dihadapi bukanlah suatu alasan untuk tidak memberikan kinerja yang optimal bagi masyarakat. Semoga menginspirasi! (Amsal Bunaiya) Download Tabloid Aceh Transit Edisi 8 Selengkapnya cek di: https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Berbagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2021 di Provinsi Aceh masih berlangsung. Di antaranya, kegiatan bakti sosial berupa penyerahan bantuan peralatan sekolah kepada siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 48 Kota Banda Aceh, Rabu, 22 September 2021. Penyerahan 50 paket bantuan ini dipimpin langsung oleh Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Ismayadi, mewakili Kepala Dinas Perhubungan, bersama General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, Syamsuddin. Kepala Sekolah SDN 48, Cut Aja Irawati mengapresiasi kepedulian instansi perhubungan di Aceh terhadap dunia pendidikan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Perhubungan Aceh beserta General Manager ASDP Cabang Banda Aceh atas kunjungan dan penyerahan bantuan perlengkapan belajar bagi siswa. (AM)