Author: PPID Perhubungan

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi melakukan kunjungan silaturrahmi ke kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Selasa, 28 Desember 2021. Pada kunjungan silaturrahmi ini, Junaidi disambut oleh Kadishub Kota Banda Aceh yang baru, Wahyudi, S.STP., di ruang kerjanya. Keduanya terlibat diskusi santai namun serius terkait program-program kerja yang sedang dikejar realisasinya di sektor perhubungan. Di samping itu, juga membahas tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang di Kota Banda Aceh pada sektor transportasi, lalu lintas, maupun tatanan ruang kota. Saat bincang-bincang santai tersebut, Junaidi menyebutkan bahwa sinergi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kota Banda Aceh sangat dibutuhkan agar pelayanan sektor perhubungan di ibukota provinsi jadi lebih baik, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Salah satunya, tambah Junaidi, bagaimana kesiapan pemerintah menghadapi pertumbuhan volume kendaraan yang kian meningkat di jalanan Kota Banda Aceh akibat urbanisasi, sehingga kemacetan pun tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, sebut Junaidi, kehadiran bus Trans Koetaradja sebagai angkutan massal perkotaan, untuk menjawab tantangan yang muncul di masa kini dan akan datang. Untuk itu, Dishub Aceh saat ini mencoba menyediakan halte Trans Koetaradja yang lebih ramah agar pengguna jasa jadi lebih nyaman. “Kita memikirkan kenyamanan masyarakat, misalnya saat hujan, penumpang turun dari bus itu gak kehujanan,” ungkapnya. Pada saat yang sama, Wahyudi menyampaikan bahwa dirinya sangat setuju terhadap pentingnya sinergi antara instansi dalam menghadirkan pelayanan sektor perhubungan yang lebih baik di ibukota provinsi. Dishub Kota Banda Aceh saat ini, tambahnya, juga sedang fokus meningkatkan kenyamanan pengendara maupun warga kota saat berkendara di jalan raya. (AM)

Setelah menghadiri penandatanganan Berita Aceh Serah Terima (BAST) Pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana dan prasarana, dan Dokumen (P3D) pelabuhan penyeberangan, Kadishub Aceh, Junaidi bersama Bupati Simeulue, Erli Hasim mengunjungi Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Senin, 27 Desember 2021. Pada kunjungan ini, Erli Hasim ingin melihat perkembangan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue yang telah dilakukan oleh Dishub Aceh. Ia mengharapkan inovasi dan pengembangan yang dilakukan oleh Dishub Aceh di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue juga diterapkan di Pelabuhan Penyeberangan Sinabang nantinya. Pengembangan pelabuhan tersebut, paparnya, untuk meningkatkan pelayanan transportasi penyeberangan di Pulau Simeulue agar menjadi lebih baik. “Kami mengharapkan Dishub Aceh juga memfokuskan pengembangan Pelabuhan Sinabang ke depan,” ungkapnya kepada Kadishub Aceh. Kadishub Simeulue, Mulyawan Rohas, yang hadir mendampingi Bupati, mengungkapkan, diperlukan bantuan personil dari Dishub Aceh yang sudah berpengalaman untuk pengembangan Pelabuhan Sinabang. “Di sana mungkin butuh di-backup oleh personil Dishub Aceh yang sudah berpengalaman di pelabuhan ini (Ulee Lheue), ujarnya. Menanggapi masukan tersebut, Kadishub Aceh, Junaidi, menjelaskan bahwa Dishub Aceh telah menjadikan Pelabuhan Ulee Lheue sebagai pilot project pengembangan pelabuhan di Aceh. Ke depan, tambahnya, pelabuhan ini akan menjadi contoh bagi pelabuhan penyeberangan lainnya, karena Pelabuhan Ulee Lheue telah berhasil meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan bagi pengguna jasa. Selain pelabuhan, rombongan juga meninjau kapal patroli KM Willem Toren milik Dishub Aceh yang bersandar di dermaga SAR Pelabuhan Ulee Lheue. Rencananya, Bupati Simeulue juga akan mengusulkan ambulans laut untuk mengangkut pasien rujukan dari Pulau Siumat dan Pulau Teupah. Dengan adanya ambulan laut, harapannya pelayanan kesehatan bagi masyarakat di dua pulau terluar tersebut dapat berjalan lebih optimal. (AM)

Sebanyak 137 kantong darah berhasil dikumpulkan pada kegiatan donor darah yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Aceh, Senin, 27 Desember 2021. Jumlah tersebut merupakan rekor baru dari total kantong darah yang pernah dikumpulkan oleh Dishub Aceh selama ini. Kegiatan donor darah kali kelima ini cukup menyedot kepedulian ASN Dishub Aceh. Hal ini terlihat dari ramainya calon penderma darah yang hadir di lokasi acara, yaitu sebanyak 257 orang. Namun, dari jumlah tersebut 67 orang gagal menderma karena alasan kesehatan maupun kekurangan hemoglobin (HB) darah. Kegiatan yang digelar di Depo Trans Koetaradja ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi bersama sejumlah pejabat struktural, Perwakilan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (Isra) Sekretariat Daerah Aceh, Amiruddin Yakop, dan Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Ekonomi, Iskandar Syukri. (AM)

Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Simeulue, Aceh Besar dan Aceh Singkil lakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana dan prasarana, dan Dokumen (P3D) serta hibah 3 pelabuhan penyeberangan di ruang kerja Sekda Aceh, Senin, 27 Desember 2021. Pelabuhan penyeberangan yang beralih aset dan pengelolaannya dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, di antaranya; Pelabuhan Penyeberangan Sinabang dan Pelabuhan Penyeberangan Lamteng, Pulo Aceh. Sedangkan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak beralih ke Pemerintah Aceh dari Pemerintah Aceh Singkil melalui skema hibah. Pengalihan pengelolaan ini juga untuk menindaklanjuti amanah undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan ini. Upaya untuk menertibkan aset sesuai amanah undang-undang, sebutnya, sudah kita mulai sejak tahun 2016. “Kegiatan ini telah kita mulai sejak 5 tahun yang lalu, akhirnya selesai juga,” ungkapnya. Taqwallah juga berpesan kepada Kepala Daerah maupun pejabat daerah yang hadir, agar ikut menjaga dan mengawasi pelabuhan penyeberangan yang ada di daerahnya, meskipun sudah beralih kepada pemerintah provinsi. “Kita mengharapkan dijaga dan dipantau juga, karena itu adalah aset kita bersama,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Kadishub Aceh, Junaidi menyampaikan bahwa proses pengalihan aset pelabuhan penyeberangan di Aceh sesuai amanah undang-undang telah selesai. Hanya 1 pelabuhan lagi yang masih dalam proses, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang yang masih berada di bawah pengelolaan BPKS Sabang. Selain penandatanganan BAST P3D pengalihan pengelolaan pelabuhan penyeberangan, Kadishub Aceh bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait operasional KM Willem Toren sebagai ambulans laut di Pulo Aceh. Junaidi menyebutkan, bahwa KM Willem Toren yang berfungsi sebagai kapal patroli Dishub Aceh bisa dimanfaatkan juga untuk ambulans laut. Kapal dengan bobot mati sebesar 15 Gross Tonage (GT) ini juga sudah dilakukan modifikasi dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan kapal. Kerjasama ini, tambahnya, diharapkan dapat mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Pulo Aceh sesegera mungkin. “Dalam waktu dekat kita akan selesaikan Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya agar kapal dapat segera beroperasi,” ungkapnya. Kadinkes Aceh Besar, Anita, SKM., M.Kes., menyampaikan rasa terima kasih kepada Kadishub Aceh atas kerjasama operasional KM Willem Toren ini. “Terima kasih kepada Pemerintah Aceh yang telah melakukan MoU dengan Pemerintah Aceh Besar untuk membantu masyarakat kami di Pulo Nasi,” ujarnya. Pasien rujukan di Pulo Aceh, tambahnya Anita, memang sangat membutuhkan adanya ambulans laut karena jarak ke daratan cukup jauh, dan membutuhkan waktu perjalanan sekitar 1 hingga 2 jam. Kapal KM Willem Toren ini nantinya akan melayani pasien rujukan dari Pulo Nasi ke Banda Aceh. Sedangkan untuk pasien rujukan dari Pulo Breueh, saat ini sudah ada KM Lamuri milik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. (AM)

Acara peringatan 17 tahun Tsunami Aceh, yang mengangkat tema “Siaga Bencana Tangguh Bersama,” di penghujung tahun 2021 diselenggarakan di pelataran parkir Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, Minggu, 26 Desember 2021. Acara ini menjadi momentum bagi Aceh untuk merefleksikan diri bagi cita-cita yang telah, akan, dan belum tercapai. Dalam rangkaian acara ini, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah didampingi Sekda Aceh, Taqwallah bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Forkopimda Aceh juga melakukan kunjunganke KMP BRR. Kunjungan ini untuk meresmikan perubahan wajah baru KMP. BRR setelah direnovasi pasca 12 tahun berlayar. Saat penyambutan di car deck KMP. BRR, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, Junaidi menyampaikan informasi keberadaan KMP BRR telah menjadi saksi sejarah bangkitnya transportasi Aceh di masa lalu pasca bencana yang ikut memporak-porandakan sektor transportasi penyeberangan. KMP. BRR ini hadir pada masa pemulihan Aceh yang diinisiasi oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias. “Hari ini, KMP. BRR masih melayani masyarakat ke Sabang. Melalui investasi PT. ASDP, KMP BRR telah dilakukan renovasi sehingga merubah wajah kapal ini menjadi lebih indah. Tentunya ini untuk mengoptimalkan kenyamanan masyarakat,” sebut Junaidi. Pada kesempatan ini, Nova menandatangani prasasti 12 tahun KMP BRR berlayar dengan pesan “Membangunnya tidak mudah, merawatnya jauh lebih sulit”. Prasasti menjadi simbol selesainya renovasi yang dilakukan pada kapal ini. Dan juga menjadi pengingat agar aset ini memang harus dijaga bersama-sama. Masyarakat punya andil yang sangat besar untuk menjaga agar kapal ini terus memberikan kenyamanan dan keselamatan dalam pelayaran. (MS/AM) Simak Videonya KMP. BRR Direnovasi Pasca 12 Tahun Berlayar https://www.youtube.com/watch?v=zbOxuaOG1lM

Pasca tsunami yang menghantam Aceh pada 2004 silam, Pemerintah Indonesia melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (BRR NAD-Nias) melakukan proses pemulihan pada setiap segi kehidupan masyarakat Aceh, salah satunya adalah sektor transportasi. Badan yang terbentuk melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2005 ini melakukan pembangunan ulang sarana dan prasaran transportasi di Aceh agar roda perekonomian dan aktivitas masyarakat Aceh dapat berjalan seperti sedia kala. Salah satu proyek besar yang dikerjakan pada saat itu adalah pembangunan kapal penyeberangan untuk menghidupkan kembali mobilitas masyarakat ke wilayah kepulauan di Aceh. Di antaranya; pembangunan kapal penumpang KMP BRR untuk penyeberangan lintasan Ulee Lheue – Balohan, dan pembangunan KMP Teluk Sinabang untuk penyeberangan di wilayah barat selatan Aceh ke Pulau Simeulue. KMP BRR dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema kontrak tahun jamak, yaitu anggaran Tahun 2007-2008, dan menelan biaya sebesar Rp. 26.426.603.700,- milyar. Anggaran sebesar itu menghasilkan kapal penyeberangan berkapasitas 911 Gross Tonage (GT) yang hingga saat ini masih bermanfaat bagi kemudahan transportasi masyarakat Aceh. Kapal dengan panjang 61.3 m dan lebar 13.2 m ini mampu menampung 377 penumpang serta 25 unit kendaraan campuran. Dari informasi yang berhasil dihimpun oleh AcehTRANSit dari berbagai sumber, salah satunya Mahyus Syafril, Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2018-2020, KMP BRR dibangun di galangan kapal PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Palembang. Ia menuturkan, setelah selesai pembangunan pada awal tahun 2009, KMP BRR diberangkatkan dari galangan Kodja Bahari melintasi sungai Musi Palembang menuju Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh. “Saya masih ingat sekali, kapal BRR tiba di Banda Aceh (Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue) pada tanggal 9 Februari 2009,” kenangnya. Mahyus merupakan salah satu saksi sejarah pembangunan kapal BRR. Sebab, kala itu ia bertugas di Satuan Kerja (Satker) BRR Pemeliharaan, Rehabilitasi Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Laut. Kapal BRR diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Senin, 23 Februari 2009, bersamaan dengan penandatanganan prasasti sejumlah proyek besar BRR lainnya di Aceh. Peresmian KMP BRR saat itu, sebut Mahyus, bersamaan pula dengan peresmian atas selesainya pembangunan kembali Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue yang hancur akibat tsunami. Setelah pembangunan KMP BRR selesai, kapal penyeberangan ini kepemilikannya (aset) tercatat di bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan karena merupakan barang milik negara (BMN). “Setelah pengadaan kapal, BRR menyerahkan aset kapal tersebut ke kementerian, saat itu masih Departemen Perhubungan, kalau tidak salah saya,” ujar Mahyus. Pada tahun yang sama, lanjut Mahyus, Dinas Perhubungan Aceh mengusulkan kepada Ditjen Perhubungan Darat untuk menyerahkan operasional dan pengelolaan KMP BRR kepada Pemerintah Aceh agar bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat Aceh. Penyerahan operasional ini terealisasi pada tahun yang sama (Tahun 2009) melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) KMP BRR antara Ditjen Perhubungan Darat dengan Pemerintah Aceh. Melalui BASTO ini, sebut Mahyus, setidaknya ada 2 manfaat besar yang diterima oleh Aceh, yaitu mendukung Pemasukan Asli Daerah (PAD), dan Pemerintah Aceh punya kewenangan untuk mengelola kapal secara langsung. Sedangkan untuk pelaksanaan operasionalnya, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh melakukan kerjasama operasi melalui perjanjian sewa pemanfaatan KMP BRR dengan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, selaku perusahaan yang bergerak di bidang transportasi penyeberangan. Guna lebih mengoptimalkan pemanfaatan KMP BRR untuk kepentingan masyarakat Aceh, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh mengusulkan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk melakukan pengalihan aset kapal dari Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Aceh. Pengalihan aset KMP BRR ini bagai berjalan di jalan yang panjang, butuh waktu lama dan cukup rumit karena melibatkan banyak pihak dalam prosesnya. Hingga akhirnya, pada tanggal 16 April 2018, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyetujui permohonan pemindahtanganan aset kapal yang pembangunannya didekasikan untuk masyarakat Aceh yang tertimpa musibah tsunami tujuh belas tahun lalu. Persetujuan ini disampaikan melalui surat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Republik Indonesia Nomor B-1067/Kemensetneg/Ses/PB.02/04/2018 kepada Menteri Keuangan tentang penyampaian persetujuan presiden atas permohonan pemindahtanganan barang milik negara melalui mekanisme hibah. Selanjutnya pengalihan aset KMP BRR dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, yang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah antara Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono bersama Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, saat itu masih menjabat Plt Gubernur Aceh, di Jakarta pada 11 Januari 2019. Djoko Sasono, dalam sambutannya saat itu, mengharapkan pengalihan aset (hibah) KMP BRR ini dapat memudahkan Pemerintah Aceh dalam melakukan pengelolaan. Sehingga, tambahnya, pemanfaatan kapal dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat Aceh. Pada kesempatan yang sama, Nova Iriansyah mengaku sangat bersyukur atas dilakukannya penyerahan aset KMP BRR kepada Pemerintah Aceh. “Sebuah momen yang hadir berkat kesabaran kita semua dalam menjemput berkah pembangunan,” sebutnya kala itu. Nova juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan atas sinergisitas yang baik bersama Pemerintah Aceh selama ini. “Kami berupaya semaksimal mungkin agar pemanfaatan kapal penyeberangan tersebut (KMP BRR) dapat lebih optimal lagi untuk melayani masyarakat,” tutupnya. KMP BRR sangat berjasa terhadap kelancaran transportasi penyeberangan dari dan ke Pulau Weh, Sabang. Kapal ini juga telah memberikan begitu banyak sumbangsih pada perekonomian masyarakat, serta pertumbuhan pariwisata Sabang. Termasuk juga menyumbang pemasukan asli daerah (PAD). Berdasarkan data yang diperoleh AcehTRANSit terkait jumlah setoran PAD Aceh dari perjanjian sewa KMP BRR oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, data yang diperoleh dari tahun 2014 hingga tahun 2021, total setoran yang telah masuk ke kas daerah sebesar Rp. 27.640.850.000,-. Jumlah tersebut telah melebihi biaya pengadaan kapal BRR pada tahun 2007 – 2008 yaitu sebesar 26,4 milyar. Kalau dilihat dari kacamata bisnis, ini tentu sangat menguntungkan karena keuntungan yang diterima telah melampaui modal. Akan tetapi, bila kita meminjam kacamata pemerintah dan melihat realita tersebut, sungguh KMP BRR adalah sebuah berkah bagi masyarakat Aceh. (AM)

Bandar Udara Malikussaleh, Aceh Utara sediakan fasilitas vaksinasi bagi seluruh pengguna angkutan udara, mulai Sabtu, 25 Desember 2021. Upaya ini sesuai dengan syarat penerbangan pada Surat Edaran Nomor 111 Tahun 2021 diharuskan bagi pengguna jasa penerbangan telah divaksin dosis kedua selama periode 24 Desember 2021 – 2 Januari 2022. Setiap jadwal penerbangan, Bandara Malikussaleh selalu menyediakan fasilitas ini bagi calon penumpang yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Layanan vaksinasi ini diberikan pada hari keberangkatan. “Mulai besok, layanan vaksinasi go show di bandara ini kita buka mulai pukul 09.30 WIB,” sebut Wahyu Hidayat, Kepala Urusan Tata Usaha Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Malikussaleh, Jumat (24/12/2021). Seperti diberitakan sebelumnya, sejak 15 Oktober 2021, Bandara Malikussaleh sudah kembali melayani penerbangan menggunakan pesawat Wings Air setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Adapun jam penerbangannya yaitu Kualanamu (KNO) – Malikussaleh (LSW) pukul 10.50 – 11.50 WIB dan Malikussaleh (LSW) – Kualanamu (KNO) pukul 12.10 – 13.10 WIB. Penerbangan pada jam tersebut memudahkan masyarakat yang akan koneksi ke rute-rute lainnya seperti Jakarta dan Batam via Kualanamu. (MR)

Investasi 1 miliar lebih yang dikucurkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh pada KMP BRR kini telah bisa dinikmati oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari penumpang yang menikmati perjalanan dengan nyaman pada penyeberangan pagi ini (Jumat/24/12) dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue menuju Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Sabang. Salah satu penumpang yang ditemui AcehTRANSit, di dalam KMP BRR, menyebutkan bahwa bepergian dengan KMP BRR kini jadi lebih nyaman. Begitu juga dengan suasana di dalam ruang penumpang, tambahnya, sangat cocok bila bepergian membawa anak-anak. Selain ruang penumpang, perubahan yang sangat menonjol juga terlihat di area kantin pada deck ketiga kapal. Penumpang yang dulunya harus lesehan saat menyantap makanan, kini telah disediakan bangku supaya penumpang bisa lebih santai sambil menikmati pemandangan laut. Peningkatan fasilitas KMP BRR yang dilakukan oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh ini merupakan bentuk komitmen PT ASDP kepada Pemerintah Aceh untuk meningkatkan pelayanan transportasi penyeberangan di Aceh. Selain itu, juga untuk mendukung pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Pulau Weh, Sabang. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, Syamsuddin, yang dihubungi AcehTRANSit melalui sambungan seluler, mengungkapkan bahwa peningkatan fasilitas pada KMP BRR bertujuan untuk membuat masyarakat semakin nyaman menggunakan jasa transportasi penyeberangan. “Kita ingin masyarakat saat naik kapal itu senang, makanya fasilitas di kapal pun kita sediakan yang bagus, dan juga kita berharap semoga masyarakat luar yang datang ke Aceh tambah berkesan dengan Aceh,” ungkapnya penuh harap. Pada penyeberangan trip pertama dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue hari ini, KMP BRR mengangkut sebanyak 212 penumpang, 50 kendaraan roda 2, dan 33 kendaraan campuran. (AM)

Menindaklanjuti pelaksanaan Operasi Lilin Seulawah tahun 2021 yang dimulai hari ini, Kamis (23/12), pada apel gelar pasukan di lapangan Mapolda Aceh, Direktur Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh, Kombes. Pol. Dicky Sondani melakukan pengecekan penerapan wajib vaksin bagi penumpang di Terminal Tipe A, Banda Aceh. Kepada AcehTRANSit, Dicky menyebutkan bahwa kegiatan ini untuk mengecek kesiapan petugas di lapangan untuk memastikan semua penumpang angkutan umum antar kota antar provinsi (AKAP) wajib sudah vaksin. Hal ini juga sesuai pernyataan Menteri Perhubungan RI bahwa selama Nataru 2022, pengguna jasa transportasi, baik darat, laut, dan udara wajib sudah vaksin. Ia juga menyampaikan, pengelola Terminal Tipe A Banda Aceh nantinya akan menyediakan tempat vaksin di area terminal bagi calon penumpang yang belum melakukan vaksinasi. Dicky juga menghimbau kepada calon pengguna jasa angkutan umum untuk melakukan vaksinasi sebelum berangkat. “Kita tidak mau, ketika penumpang tiba di perbatasan medan, lalu dicek oleh petugas di sana, dan dia belum vaksin, disuruh turun nanti,” sebutnya. Pemeriksaan sertifikat vaksin di wilayah perbatasan, tambah Dolicky, juga akan diterapkan di empat wilayah perbatasan Aceh. Sebutnya, setiap orang yang akan memasuki Aceh akan diperiksa sertifikat vaksin. “Kalau belum vaksin, mereka di perbatasan kita beri vaksin, karena kita khawatir orang dari luar bawa virus corona varian Omicron masuk ke aceh,” ungkapnya kepada AcehTRANSit. Pada sidak lapangan malam ini, Dirlantas Polda Aceh juga turut didampingi oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Aceh, Deddy Lesmana, Korsatpel Terminal Tipe A Banda Aceh, Heriyanto, dan Kepala PT Jasa Raharja Aceh, Regy S. Wijaya. (AM)

Seringnya terjadi cuaca ekstrim yang tidak dapat diprediksi belakangan ini, nelayan dituntut menerapkan keselamatan dan kesehatan pelayaran. Hal tersebut disampaikan Ardian Savila, Pengelola Perizinan Transportasi pada Bidang Pelayaran Dishub Aceh, saat menjadi pemateri pada Sosialisasi Keselamatan Berlayar yang digelar oleh Dinas Perhubungan Nagan Raya, Jumat (17/12) yang lalu. Pemahaman nelayan terkait kelaiklautan kapal, papar Ardian, juga sangat penting supaya kapal yang digunakan untuk melaut memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Selain dari Dishub Aceh, hadir pula pemateri dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Sosialisasi yang dibuka oleh Kepala Dinas Perhubungan Nagan Raya, Drs Mahdali diikuti oleh 85 nelayan dari Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya. Pada kesempatan tersebut, Mahdali mengajak para nelayan agar kegiatan sosialisasi ini menjadi ruang ilmu dalam menambah pengetahuan tentang keselamatan berlayar serta perizinan kapal. Sehingga aktivitas melaut bisa berjalan dengan aman dan lancar, sebutnya. Di akhir acara, Dishub Aceh menyerahkan 10 unit ringbuoy dan 10 unit lifejacket kepada Dinas Perhubungan Nagan Raya, yang selanjutnya akan diserahkan kepada para nelayan yang membutuhkan. (AM)