Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Kontribusi Pemberian Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Terbaik dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Kota Bandung, Rabu, 8 November 2023.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Bidang Perhubungan Darat Tahun 2023 yang mengambil tema ‘Kolaborasi Kebijakan untuk Transportasi Darat yang Inklusif dan Berkelanjutan’.
Selepas menerima penghargaan pada Rakornis yang dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini, Teuku Faisal menyebutkan bahwa terpilihnya Pemerintah Aceh untuk mendapatkan penghargaan ini dikarenakan komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan angkutan umum perkotaan.
Upaya ini, tambah Teuku Faisal, dilakukan melalui subsidi operasional bus Trans Koetaradja yang telah beroperasi melayani kawasan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar sejak tahun 2016 hingga saat ini dan masih gratis.
“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan wujud apresiasi Kemenhub atas upaya Pemerintah Aceh dalam membenahi pelayanan angkutan perkotaan di Aceh, melalui pemberian subsidi Transkoetaradja,” sebut Teuku Faisal.
Melalui apresiasi ini, dilanjutkan Teuku Faisal menjadi penyemangat untuk selalu dan kontinyu menghadirkan pelayanan yang maksimal dan profesional.
“Sesuai arahan Pj. Gubernur Aceh, Dishub Aceh akan terus meningkatkan pelayanan Trans Koetaradja sehingga masyaraka dapat menikmati angkutan yang nyaman dan murah dalam melakukan aktivitasnya,” kata Faisal.
Kehadiran bus Trans Koetaradja sebagai transportasi umum bagi masyarakat perkotaan menjadi bukti keseriusan Pemerintah Aceh sebagai langkah peningkatan tata kelola transportasi perkotaan, aksesibilitas, dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Aceh merupakan salah satu pemerintah daerah yang concern terhadap layanan angkutan umum perkotaan di Indonesia. Hal itu tercermin dari penyediaan anggaran untuk subsidi operasional Trans Koetaradja yang telah berjalan sejak tahun 2016. Di mana Masyarakat maupun pengguna jasa angkutan massal ini tidak dikenai tarif alias gratis.
Pada tahun 2016, Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memberikan dukungan bus kepada Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan angkutan masal perkotaan bertipe BRT (Bus Rapid Transit) di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
Kemenhub RI memberikan dukungan berupa penyediaan bus dan Pemerintah Aceh menyediakan prasarana serta biaya operasionalnya. Angkutan massal perkotaan Trans Koetaradja sebagai solusi tranportasi perkotaan juga diharapkan mampu meningkatkan antusiasme masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI, Hendro Sugiatno mengucapkan selamat atas raihan penghargaan ini dan mengharapkan pemerintah daerah lainnya untuk ikut memberikan kontribusi bagi terselenggaranya angkutan perkotaan di wilayah masing-masing.
Pada kesempatan tersebut, Hendro menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan terus melakukan perbaharuan informasi dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki karena teknologi transportasi berkembang begitu pesat.
Di samping itu, menurut Hendro, untuk mengurangi polusi yang ada di kota-kota besar Indonesia, Pemerintah terus mengembangkan teknologi transportasi di antaranya melalui kendaraan listrik. Tidak sampai di situ, Pemerintah juga melengkapinya dengan aturan-aturan pendukungnya.
“Ke depannya teknologi transportasi publik juga berkembang dengan pesat, dan hal ini menjadi tantangan bagi kita sebagai aparatur Pemerintah untuk bisa mengikutinya dengan menyesuaikan terhadap peraturan yang ada. Kita juga dituntut memiliki kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang terbaik. Karenanya kami berharap Rakornis ini menjadi sarana update informasi dan peningkatan kemampuan kita semua,” kata Hendro.
Dirinya juga menuturkan bahwa tidak hanya mempersiapkan kemajuan transportasi di dalam negeri saja, saat ini kemajuan transportasi juga terjadi ditingkat regional. Dimana jalan bebas hambatan di antara negara Asean juga telah dibangun, sehingga transportasi darat di kawasan regional ini akan terhubung. Hal yang serupa juga terjadi di daerah perbatasan seperti di Indonesia dengan Malaysia, dan Indonesia dengan Timor Leste.
“Karenanya kebijakan transportasi di tingkat Nasional harus disikapi dengan baik, sehingga tuntutan masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang diinginkan dibidang kecepatan dan kenyaman dapat diberikan,” tambahnya.(*)
Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:
