Dinas Perhubungan Aceh telah mengoptimalkan seluruh armada transportasi baik laut, udara, dan darat, untuk mendukung percepatan penanganan masa tanggap darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh 2025. Hingga saat ini, upaya difokuskan pada distribusi logistik vital, evakuasi, dan pembukaan akses ke wilayah terisolasi. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal ST., MT., menyatakan bahwa kolaborasi antar sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi kendala akses darat.
“Sejak awal bencana, Dishub telah mengerahkan seluruh sumber daya. Karena akses darat terputus, kita juga terus memaksimalkan jalur laut dan udara, khususnya untuk mengangkut kebutuhan vital dan membuka konektivitas seperti ke dataran tinggi Gayo,” kata T. Faisal di Banda Aceh, Jumat 12/12.
T. Faisal merinci, operasi transportasi laut menjadi tulang punggung distribusi. Total 32 trip pelayaran telah dilakukan sejak masa tanggap darurat diumumkan gubernur, dengan menggunakan 12 kapal, mengangkut 817 penumpang dan lebih dari 180 ton bantuan. Dishub Aceh, kata T Faisal, juga memfasilitasi keberangkatan skid tank LPG dengan total muatan 1.455 ton yang diangkut menggunakan KMP Aceh Hebat 2 dari Krueng Geukuh ke Pelabuhan Ulee Lheue.
“Kami menggunakan KMP Aceh Hebat 2 untuk mengangkut 8 unit truk Skid Tank LPG ke Krueng Geukueh dan KMP Wira Loewisa yang membawa 9 unit truk tangki LPG dan 5 unit truk tangki BBM. Ini upaya antisipatif kami memastikan suplai gas dan BBM tetap lancar,” ujar Faisal.
Selain itu, KN Antares juga diberangkatkan membawa 80 ton bantuan logistik dan tenda darurat menuju Krueng Geukueh, sementara KMP Ekspres Bahari mengevakuasi 177 warga dari Langsa dan Aceh Utara, di samping juga membawa bantuan logistik. Dishub juga telah berkoordinasi dengan Kemenhub untuk mengalihkan rute kapal perintis guna memperlancar arus logistik. Hasilnya beberapa kapal perintis kemudian beroperasi ke Ulee Lheue, Krueng Geukuh, Kuala Langsa hingga ke Belawan.
Untuk wilayah Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah yang akses daratnya terganggu, Dishub Aceh berhasil mengoordinasikan pengoperasian pesawat Pegasus milik PT PGE. “Total sudah dilakukan 10 penerbangan menggunakan Pegasus ke Bandara Rembele dan Blangkejeren Gayo Lues. Penerbangan ini sangat vital untuk mengangkut relawan, perangkat komunikasi darurat Starlink BNPB, serta memfasilitasi pemulangan masyarakat,” kata T. Faisal.
Gubernur Aceh juga menyurati Kementerian Perhubungan, meminta dukungan Menteri untuk mendorong maskapai agar membuka atau menambah kapasitas penerbangan reguler pada rute Bandara Soekarno-Hatta – Sultan Iskandar Muda, Kuala Namu – Banda Aceh, dan Kuala Namu – Rembele. Gubernur juga meminta agar operator penerbangan tidak menaikkan tarif, bahkan memberikan kebijakan tarif khusus kemanusiaan selama masa pemulihan bencana.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenhub, melalui surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada 7 Desember 2025, kemudian menghimbau seluruh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal untuk melakukan penambahan kapasitas, baik berupa penambahan rute baru dan penambahan frekuensi penerbangan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sebagai respon nyata, maskapai Wings Air mengumumkan pembukaan rute penerbangan regular Kualanamu – Rembele, yang akan mulai beroperasi pada 15 Desember 2025 setiap harinya. Penerbangan ini dilayani menggunakan pesawat ATR 72, yang memiliki 72 kursi kelas ekonomi dan dianggap ideal untuk mencapai bandara di kawasan perbukitan seperti Rembele.
Sementara maskapai Pelita Air akan memberikan fasilitas gratis pengiriman bantuan kemanusiaan logistik, sejalan dengan imbauan Dishub untuk menertibkan dan memberikan diskon pada tarif penerbangan kemanusiaan.
Sementara itu, lanjut Faisal, berdasarkan informasi dari Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), pergerakan pesawat udara meningkat signifikan. Pada kondisi normal rata-rata 24 pergerakan per hari, kini mencapai 54 pergerakan per hari. Untuk angkutan kargo, yang biasanya hanya 3-4 ton per hari, kini meningkat drastis menjadi rata-rata 100 ton per hari selama masa tanggap darurat. Lonjakan ini terjadi akibat banyaknya logistik bantuan yang masuk ke Aceh.
