Di bawah kepemimpinan Husaini, S.E., M.M.Tr., UPTD Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan Wilayah I bertransformasi menjadi entitas strategis yang mendorong peningkatan kualitas layanan pelabuhan penyeberangan di Aceh secara signifikan. Unit ini resmi dibentuk melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024.
UPTD Wilayah I berfokus pada penguatan operasional, peningkatan kualitas layanan, serta kolaborasi lintas sektor. Langkah ini bertujuan untuk mengubah peran pelabuhan dari sekadar tempat transit menjadi gerbang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Aceh.
Melalui wawancara ini, kita akan menggali lebih dalam visi UPTD Wilayah I, bagaimana mereka mengatasi tantangan yang ada, dan bagaimana mereka menerjemahkan komitmen untuk menjadikan pelabuhan penyeberangan di Aceh benar-benar ‘naik kelas’ melalui tindakan-tindakan nyata.
Bagaimana Anda membangun sinergi dan menata layanan pelabuhan di awal kepemimpinan?
Sejak 19 Mei 2025, saya mengemban tugas sebagai Kepala UPTD Wilayah I membawahi Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dan Lamteng dengan komitmen kuat untuk mewujudkan motto Dishub Aceh, yaitu Kolaborasi Melayani. Prinsip ini menekankan bahwa pelayanan publik adalah upaya kolektif, bukan tugas tunggal. Kemitraan dengan berbagai pihak, seperti KSOP, menjadi krusial untuk memastikan keselamatan pelayaran dan penyeberangan.
Sebagai pimpinan, saya memprioritaskan komunikasi dan kolaborasi dengan mitra kerja. Salah satu inisiatif awal saya adalah bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh serta Kota Banda Aceh. Kami melibatkan Agam Inong 2024 untuk mengedukasi wisatawan tentang kearifan lokal dan membantu mengatasi kendala bahasa.
Selain itu, saya juga melakukan penataan internal, termasuk mengatur ulang penempatan petugas, menata kembali area pelabuhan, dan merelokasi pedagang. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan mensterilkan zona pelabuhan.
Apa pendekatan strategis yang Anda terapkan dalam meningkatkan kelas pelabuhan sejalan dengan standar pelayanan publik modern?
Upaya peningkatan kualitas layanan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dilakukan melalui penataan terukur. Hal ini termasuk memastikan kepastian jadwal yang dapat diakses secara daring untuk kemudahan pengunjung. Selain itu, sebuah aplikasi digital bernama Si Jambang sedang dikembangkan untuk meningkatkan akurasi pengukuran di jembatan timbang dan mengefektifkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan modernisasi ini, saya menargetkan kenaikan PAD hingga 30% dari capaian sebelumnya sebesar Rp 2,6 miliar. Sebagai pelabuhan tersibuk di Aceh, Ulee Lheue menjadi fokus Pemerintah Aceh untuk memacu digitalisasi pelayanan publik. Ke depan, pelabuhan ini juga berkomitmen menjadi green port dengan menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan zona bebas asap rokok.
Tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan layanan saat ini ?
Pelabuhan Ulee Lheue tentunya menghadapi tantangan terkait layanan sisi darat. Keterbatasan ruang dan area parkir yang tidak memadai menjadi masalah utama. Meskipun kapasitasnya hanya 90 unit kendaraan, pada hari sibuk jumlahnya bisa mencapai 450 unit. Untuk mengatasi ini, langkah strategis yang dapat dilakukan misalnya reklamasi lahan dan kolaborasi dengan pemerintah sangat diperlukan guna meningkatkan konektivitas transportasi multi-moda, khususnya antara bandara dan pelabuhan.
Di luar aspek fungsional, pelabuhan juga berpotensi menjadi lebih menarik bagi penumpang. Salah satu caranya adalah dengan berkolaborasi bersama UMKM untuk menghadirkan bazar atau gerai lokal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan penumpang, tetapi juga menciptakan ekosistem yang dinamis, menyerupai pusat perbelanjaan, serta membuka peluang ekonomi baru bagi pengusaha lokal.
Harapan dan komitmen yang ingin ditegaskan untuk mewujudkan Pelabuhan naik kelas?
Komitmen untuk mewujudkan pelabuhan naik kelas tercermin dalam berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya tampil representatif secara visual, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni. Peningkatan sistem dan infrastruktur berstandar tinggi terus digalakkan, termasuk penyediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas dan anak-anak. Selain itu, zona steril dijaga ketat untuk memastikan pelayanan prima. Sebagai langkah lanjutan, saya juga berencana mengusulkan revisi terhadap peraturan retribusi yang mencakup biaya pelayanan bagi penumpang kapal serta pemanfaatan ruang pelabuhan sebagai lokasi kegiatan bernilai ekonomi dan sosial, seperti wedding dan pameran. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi pelabuhan dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. (*)
Baca Berita Lainnya:
