Kolaborasi dalam Melayani

Banda Aceh – Dinas Perhubungan Aceh menjalin kerja sama strategis dengan Tim peneliti dari Universitas Syiah Kuala (USK) sebagai mitra untuk mengembangkan Sistem Transportasi Cerdas (Intelligent Transportation System/ITS) guna meningkatkan efisiensi dan keselamatan lalu lintas di Banda Aceh. Penelitian pengembangan sistem transportasi cerdas ini dilakukan sejak tahun 2024 yang didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang berfokus pada perancangan dan pembuatan “Purwarupa Sistem Cerdas Deteksi Kenderaan pada Lingkungan Mixed-Traffic”. Kemudian, mulai tahun ini hingga tahun 2026, penelitian dilanjutkan pada pengembangan pada “Prototipe Sistem Pengendalian Cerdas Lampu Lalu Lintas Berbasis Model Deep Learning Adaptif Pada Lingkungan Urban Kompleks”, yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik (Kemdiktisaintek). Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya peningkatan infrastruktur digital di sektor transportasi, dengan mengintegrasikan teknologi informasi khususnya penerapan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) untuk pengelolaan lalu lintas, deteksi kenderaan secara real-time dan pengaturan lampu lalu lintas secara adaptif untuk mengurai kemacetan dan mengurangi kecelakaan. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal dalam sambutannya menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh melalui Dishub Aceh ingin menghadirkan sistem transportasi yang lebih responsif, efisien, dan berbasis teknologi AI. “Melalui kerja sama dengan tim peneliti USK, kami berharap dapat menciptakan solusi inovatif yang sesuai dengan karakteristik lalu lintas di Kota Banda Aceh. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah Aceh menjadikan transformasi digital sebagai salah satu misi strategis pemerintah,” ujarnya dalam konferensi pers di Banda Aceh. Sementara itu, Tim peneliti dari Fakultas Teknik USK, yang diketuai oleh Prof. Dr. Ir. Nasaruddin, ST., M.Eng., IPU, ASEAN Eng. telah mengembangkan prototipe sistem cerdas deteksi kenderaan yang telah berhasil dicoba pada lingkungan nyata pada tahun 2024 mencakup penggunaan camera sensor dan perangkat EdgeAI pada kenderaan. Sejalan dengan itu, untuk menciptakan kenyaman dan efisiensi waktu tunggu serta mencegah kemacetan, tim peneliti melanjutkan pengembangan prototipe sistem pengendalian cerdas lampu lalu lintas yang akan dihubungkan dengan media center Dishub secara real-time, pada tahun 2025-2026. “Kami memanfaatkan teknologi AI pada kenderaan yang dapat mendeteksi objek yang berada pada jalan dan penerapan teknologi AI pada persimpangan lalu lintas untuk memprediksi kepadatan lalu lintas dan mengatur lampu lalu lintas secara otomatis,” jelas Prof. Nasaruddin. Pengembangan prototipe sistem pengendalian cerdas lampu lalu lintas akan memasuki tahap uji coba pada lingkungan terbatas pada akhir tahun 2025 dan diharapkan dapat diuji coba langsung pada persimpangan lalu lintas di beberapa titik strategis di Banda Aceh, pada tahun 2026. Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kemendiktisaintek dan dukungan dari Pemerintah Aceh diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan transportasi cerdas di daerah lain di Indonesia. Penelitian kerja sama ini juga dalam rangka mendukung tujuan Pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) terutama SDG 9 (industry, innovation, and infrastructure), SDG 11 (sustainable cities and communities), dan SDG 17 (partnerships for the goals).(AB)

Takengon – Dinas Perhubungan Aceh menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Publikasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diikuti oleh perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Aceh. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Parkside Gayo Hotel Takengon mulai 23 hingga 25 Juli 2025 ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan informasi publik dan meningkatkan kualitas pelayanan PPID di sektor perhubungan di Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Teuku Rizki Fadhil, dalam sambutannya menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. “Di era digital saat ini, masyarakat semakin membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Oleh karena itu, peran PPID sangat krusial dalam memastikan setiap informasi yang dibutuhkan publik dapat terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Teuku Rizki. Dirinya berharap seluruh pengelola kehumasan dan media sosial di lingkungan Dinas Perhubungan se-Aceh memiliki pemahaman yang sama dan dapat mengimplementasikan praktik terbaik (best practice) dalam pengelolaan informasi publik. Rakor yang mengusung tema “Kolaborasi Digital melalui Website, Adaptasi untuk Era Baru” ini membahas berbagai strategi peningkatan kualitas publikasi melalui website resmi, termasuk optimalisasi penggunaan media sosial, serta platform digital lainnya untuk menyebarluaskan informasi terkait kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Perhubungan. Sementara itu, Ketua Panitia Rakor Publikasi dan PPID (TransMeet) Tahun 2025 Rahmi Caesaria Nazir menyampaikan bahwa pada tahun ini sebanyak 33 peserta ikut menghadiri serta berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain peserta dari Dishub Kabupaten/Kota se-Aceh, panitia juga turut mengundang pengelola media sosial dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh. Dishub Aceh juga menghadirkan 2 pemateri yang cukup kompeten dalam bidang publikasi dan PPID, yaitu dari Komisi Informasi Aceh (KIA) dan seorang influencer atau konten kreator yang berasal dari Bener Meriah. Keduanya berbagai cukup banyak ilmu dan wawasan baru terkait peningkatan keterbukaan informasi publik dan penyiapan konten publikasi kepada seluruh peserta.(AB)c

JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal bertemu dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang diwakili oleh Direktur Niaga PT Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim di Kantor Maskapai Garuda Indonesia, Jakarta pada Jumat, 18 Juli 2025 yang lalu. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan langsung harapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf melalui suratnya bertanggal 15 Juli 2025 terkait prioritas penerbangan langsung umrah via Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Aceh merupakan provinsi yang menerapkan syariat islam dengan potensi jemaah umrah setiap tahunnya mencapai 32.000 orang. Kondisi ini tentu sejalan dengan visi misi Pemerintah Aceh saat ini yaitu menjalankan syari’at islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah. Harapannya, seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas ibadah, termasuk ibadah umrah dengan mudah, nyaman, serta dengan biaya yang terjangkau. “Jarak tempuh Aceh – Arab Saudi relatif cukup dekat dan menghemat waktu, hanya 7,5 jam penerbangan sudah tiba di Arab Saudi, tentunya menjadi pertimbangan bagi pihak manajemen Garuda Indonesia untuk memprioritaskan penerbangan langsung (direct flight) dari Banda Aceh,” ungkap Teuku Faisal di hadapan manajemen Garuda Indonesia mengenai harapan Gubernur Aceh tersebut. Jumlah jemaah umrah asal Aceh yang signifikan setiap tahunnya, memiliki potensi pasar yang besar untuk penerbangan langsung. Pembukaan rute ini tidak hanya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat Aceh, tetapi juga berpotensi meningkatkan geliat ekonomi lokal. Harapan itu, tambah Teuku Faisal, kian besar mengingat Aceh memiliki sejarah panjang bersama Garuda Indonesia. Selama ini jemaah umrah asal Aceh harus menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan karena harus terbang melalui berbagai kota seperti Medan, Jakarta, bahkan Kuala Lumpur Malaysia, sebelum akhirnya bisa mencapai Tanah Suci. “Situasi ini tentu saja menambah beban biaya dan waktu bagi para jemaah, khususnya bagi jemaah lansia,” sebutnya. Pemerintah Aceh pada prinsipnya menyambut baik kehadiran berbagai maskapai untuk melayani umrah langsung dari Banda Aceh, baik maskapai baik nasional maupun asing. Namun Garuda Indonesia sebagai perusahaan BUMN pelat merah semestinya memberikan perhatian lebih untuk Aceh dengan potensi market yang tinggi dan mempertimbangkan hubungan sejarah dengan masyarakat Aceh. Meski begitu, Teuku Faisal memahami bahwa saat ini maskapai pelat merah itu memiliki jumlah armada pesawat udara yang terbatas. “Kita paham Garuda Indonesia memiliki keterbatasan armada pasca Covid-19, namun Garuda mestinya memprioritaskan Aceh,” harapnya. Di samping itu, Teuku Faisal mengharapkan komunikasi dan sinergi antara Pemerintah Aceh dan Garuda Indonesia semakin serius dan intens ke depannya. Dengan itu, impian masyarakat Aceh untuk dapat berumrah dan terbang langsung dari tanah kelahiran mereka menuju Tanah Suci dapat terwujud. Gubernur Aceh melalui Kadishub Aceh juga meminta agar tarif tiket Garuda Indonesia untuk masyarakat Aceh bisa diturunkan. “Perlu ada semacam insentif bagi masyarakat Aceh yang menggunakan Garuda Indonesia, itu harapan kita,” tambahnya. Tingginya tarif penerbangan saat ini menyebabkan banyak masyarakat Aceh harus memilih rute luar negeri supaya memperoleh tiket murah. Pada kesempatan yang sama, Kadishub Aceh juga menyampaikan permohonan agar Garuda Indonesia dapat mempertimbangkan Aceh sebagai lokasi penyelenggaraan event berskala nasional di masa mendatang. Hal ini diharapkan dapat mempromosikan pariwisata Aceh serta memberikan dampak positif bagi perekonomian Aceh. Sementara itu, Direktur Niaga PT Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim menyampaikan bahwa dukungan masyarakat Aceh sebagai cikal-bakal lahirnya Garuda Indonesia tentunya tidak akan terlupakan. Pihaknya akan segera menindaklanjuti harapan Gubernur Aceh tersebut. Dalam waktu dekat, Garuda Indonesia akan mencoba melakukan rotasi-rotasi armada pesawat udara yang ada sehingga penerbangan direct Banda Aceh – Jeddah bisa dilaksanakan.(AB)

JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis, 17 Juli 2025. Dalam kunjungan tersebut Kadishub atas nama Pemerintah Aceh meminta dukungan Kemenhub terkait pembangunan sektor perhubungan laut di Aceh, di antaranya pembangunan menara/rambu suar di 4 pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek. Selain itu Kadishub meminta dukungan Kemenhub untuk terlaksananya pelayaran lintas Krueng Geukuh Aceh – Penang Malaysia, khususnya terkait dengan regulasi pelayaran antar negara. Kunjungan Kadishub Aceh diterima oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Kepelabuhanan, dan Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Perhubungan Laut, serta sejumlah jajaran. “Maksud kehadiran kami guna menyampaikan surat Gubernur Aceh terkait permohonan pembangunan rambu suar di 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil. Pembangunan rambu suar ini kami rasa penting dalam upaya membangun konektivitas laut menuju ke empat pulau yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Aceh tersebut” ungkap Teuku Faisal. Selain menyampaikan Surat Gubernur Aceh terkait dukungan pembangunan rambu suar, Teuku Faisal juga meminta dukungan Kemenhub utk percepatan pelayaran lintas Krueng Geukuh Aceh – Penang Malaysia. “Kita berharap Kemenhub membantu program Pemerintah Aceh untuk merealisasikan konektivitas laut Aceh – Penang khususnya terkait dengan regulasi dan perizinan pelayaran antar negara. Tentu pendampingan dari Kemenhub sangat kita butuhkan,” ujarnya. Dalam pertemuan itu, Kadishub Aceh juga meminta Kemenhub RI untuk meningkatkan kapasitas Pelabuhan Calang di Kabupaten Aceh Jaya dari 5.000 DWT menjadi 15.000 DWT (Dead Weight Tonnage) guna mendukung kegiatan ekspor impor khususnya Cruide Palm Oil (CPO) melalui Pelabuhan Calang. “Pelabuhan Calang sangat berpotensi untuk dikembangkan kedepannya dikarenakan kolam pelabuhan yang terlindungi dan kedalamannya cukup baik. Harapan kita, CPO yg diproduksi dari pabrik di wilayah pantai barat – selatan Aceh bisa langsung diekspor melalui pelabuhan Calang. Tidak perlu lagi dibawa keluar Aceh, sehingga lebih efisien,” sebut Teuku Faisal. Dalam kesempatan tersebut, Kadishub juga berharap agar pelabuhan Kuala Langsa dan Pelabuhan Singkil dapat dilakukan pengerukan alur agar pelayanan kapal pada kedua pelabuhan tersebut dapat lancar kembali untuk mendukung perekonomian wilayah. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili Sesditjen Perhubungan Laut menyambut baik berbagai usulan Pemerintah Aceh, dan akan segera mempelajari dan menindaklanjuti berbagai permasalahan pada sektor perhubungan laut di Provinsi Aceh.(TF)