Oleh Masri Fithrian
Juara 3 Lomba Menulis Transportasi Aceh Tahun 2022
Logistik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pengadaan, perawatan, distribusi dan penyediaan (untuk mengganti) perlengkapan, perbekalan dan ketenagaan. Dengan kata lain, pengertian umum dari logistik adalah proses perpindahan produk barang atau jasa, energi, sumber daya alam lainnya dari titik awal sampai ke titik pengguna. Dalam sistem logistik, komponen penting selain pengadaan persediaan, penanganan dan penyimpanan, struktur fasilitas adalah transportasi. Secara kontekstual, transportasi logistik merupakan upaya pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan untuk kelancaran distribusi logistik.
Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional telah menyusun rencana aksi dalam rangka meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Reformasi sistem logistik nasional bertujuan menurunkan biaya logistik dari 24% dari total menjadi 17% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024. Langkah strategis pemerintah adalah peningkatan efisiensi pelabuhan guna menekan biaya logistik nasional. Menurut studi dari Bank Dunia pada tahun 2014, biaya logistik dari angkutan laut di Indonesia berkontribusi sebesar 2% – 3% dari harga barang di tingkat konsumen, sementara biaya tunggu di pelabuhan akibat dwelling rime jauh lebih besar dengan kontribusi studi 6%-15% dari harga barang. (analisis.kontan.co.id, 27/10/2020).
Melalui Intruksi Presiden tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama kementerian lain mempunyai tugas besar dalam meningkatkan efisiensi proses logistik dengan fasilitasi akses layanan logistik melalui platform-platform logistik baik sektor transportasi, sektor pelayaran (shipping), sektor pelabuhan dan sektor depo peti kemas serta kolaborasi end to end. Pembenahan transportasi logistik diharapkan mampu menggenjot Logistic Performance Indeks (LPI) Indonesia yang berada pada peringkat 46 dari 160 negara pada tahun 2018. (lpi.worldbank.org, 26/08/2022)
Transportasi Logistik
Secara nasional, Kemenhub telah melakukan beberapa terobosan besar bidang transportasi logistik. Pembangunan 11 lokasi pelabuhan penyeberangan dari target 36 lokasi sampai 2024 telah selesai pengerjaannya. Optimalisasi program tol laut juga terus dilakukan, saat ini ada 32 kapal yang telah beroperasi melayani 32 trayek dan menyinggahi 114 pelabuhan, termasuk trayek Provinsi Papua dan Papua Barat. Pembenahan infrastruktur perhubungan udara juga terus lakukan, pemerintah menargetkan realisasi pembangunan 10 bandara baru yang melayani 43 rute jembatan udara pada akhir tahun 2024. (dephub.go.id, 26/08/2022).
Di Aceh sendiri, Dinas Perhubungan Aceh (Dishub Aceh) terus melakukan pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan jalur darat, laut maupun udara yang mendukung transportasi logistik. Sarana dan prasarana tersebut yaitu:
1. Prasarana transportasi darat yang sudah tersedia adalah: (a) tiga terminal tipe A, (b) sepuluh terminal tipe B, dan (c) satu kereta api perintis Cut Meutia yang menghubungkan Krueng Guekuh – Kuta Blang.
2. Prasarana transportasi laut yang sudah beroperasi meliputi: (a) delapan pelabuhan penyeberangan, dan (b) sepuluh pelabuhan laut termasuk 1 (satu) pelabuhan peti kemas Malahayati di Krueng Raya, Aceh Besar dan 2 (dua) pelabuhan internasional di Krueng Geukuh dan Kuala Langsa.
3. Prasararana transportasi udara yang sudah beraktivitas selama ini ada dua belas landasan bandar udara. Nama dan lokasi dari bandar udara tersebut ialah : (1) Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, (2) Cut Nyak Dhien Nagan Raya, (3) Lasikin Sinabang, (4) T. Cut Ali Tapaktuan, (5) Rembele Takengon, Bener Meriah, (6) Maimun Saleh Sabang (7) Satuan Pelayanan Bandara Malikul Saleh Aceh Utara, (8) Kuala Batee Blangpidie, (9) Alas Leuser Kutacane, (10) Hamzah Fansuri Aceh Singkil, (11) Satuan Pelayanan Bandara Patiambang Gayo Lues, dan (12) Airstrip Kota Langsa.
4. Sarana pendukung transportasi logistik laut di Aceh yang menghubungkan daratan dan kepulauan dalam wilayah Aceh dan Sumatera Utara adalah tersedianya sepuluh angkutan penyeberangan. Adapun nama Kapal Motor Penumpang (KMP) dan rute pelayarannya ialah: (1) KMP. BRR dengan lintasan Ulee Lheu- Sabang (PP), (2) KMP. Labuhan Haji dengan lintasan Sinabang-Labuhan Haji- Singkil (PP), (3) KMP. Teluk Sinabang dengan lintasan Sinabang-Meulaboh-Sinabang-Labuhan Haji, (4) KMP. Tanjung Burang dengan lintasan Ulee Lheu-Balohan (PP), (5) KMP. Papayu dengan lintasan Ulee Lheu-Balohan (PP), (6) KMP. Teluk Singkil dengan Lintasan Singkil-Pulau Banyak, Singkil-Gunong Sitoli (PP), (7) Wira Mutiara dengan lintasan Singkil-Gunong Sitoli (PP), (8) KMP. Aceh Hebat 1 dengan lintasan Calang-Sinabang (PP), (9) KMP. Aceh Hebat 2 dengan lintasan Ulee Lheu-Balohan (PP), dan (10) KMP. Aceh Hebat 3 dengan lintasan Singkil-Pulai Banyak (PP). (dishub.acehprov.go.id, 25/08/2022)
Pendorong Pertumbuhan ekonomi
Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Mei 2022 dari Bank Indonesia terhadap perkembangan inflasi daerah Provinsi Aceh triwulan I 2022, Aceh menjadi daerah inflasi tertinggi kedua di Sumatera setelah provinsi Bangka Belitung dengan angka inflasi yang tercatat sebesar 3,63 % (yoy) atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya 2,24% (yoy). Dari analisis inflasi kelompok barang transportasi pada triwulan I 2022, tercatat inflasi sebesar 6,14% (yoy) dengan andil 0,74% terhadap inflasi secara keseluruhan lebih tinggi dibanding periode sebelumnya 0,57% (yoy). Naiknya angka inflasi kelompok transportasi bisa mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi dari sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan.
Disamping itu, merujuk pada hasil riset Kartiasih, F (2019), pertumbuhan ekonomi di provinsi – provinsi di Indonesia dipengaruhi oleh infrastruktur transportasi yang ada. Secara bersama sama infrastruktur transportasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dengan koefisien determinasi sebesar 99%. Secara parsial, jumlah mobil penumpang, mobil barang, sepeda motor, arus pesawat, dan arus bongkar muat barang di pelabuhan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sementara jumlah bis dan panjang jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, Pemerintah Aceh perlu mengambil kebijakan dan langkah strategis ke depan terkait pembenahan transportasi logistik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.
Untuk itulah, Dishub Aceh sebagai penanggung jawab transportasi dapat melakukan pembenahan transportasi logistik yang terintegral dan terkonsolidasi dengan beberapa upaya prioritas sebagai berikut:
1. Peningkatan Fasilitas Transportasi Logistik Pelabuhan
Di Aceh, ketersediaan fasilitas transportasi logistik pelabuhan yang menunjang kegiatan ekspor impor masih perlu peningkatan dan pembenahan. Bukti kuat perlunya prioritas pembenahan fasilitas transportasi logistik pelabuhan adalah keberhasilan Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I) Cabang Malahayati dalam menurunkan biaya logistik dari Jakarta-Aceh.
Pelabuhan Malahayati (terminal peti kemas) telah memiliki fasilitas dermaga yang mampu menampung 3 kapal berukuran 100 meter dengan muatan 300 TEUs peti kemas, ditambah dengan ketersediaan fasilitas pendukung lain seperti peralatan bongkar muat dan truk pengangkut. Akhirnya, biaya logistik dari Jakarta ke Aceh turun lebih murah dengan waktu yang relatif lebih singkat yaitu 4 hari (±Rp7,5 Juta). Perbandingannya adalah biaya logistik melalui angkutan darat Jakarta-Aceh via Merak-Bakauheni (± Rp17,5 juta) atau jalur pelayaran Jakarta-Belawan dan selanjutnya Belawan-Banda Aceh melalui angkutan darat (±Rp13,5 Juta) yang membutuhkan waktu 4-5 hari. (supplychainindonesia.com, 15/09/2017)
Safuadi, Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh menyebutkan beberapa kendala terkait lesunya ekspor barang di pelabuhan Aceh. Diantaranya, tidak adanya konsolidator dan kurangnya ketersediaan gudang logistik dengan ukuran yang layak. (detik.com, 11/08/2022).
Dalam mengatasi kendala di atas, Dishub Aceh dapat menerapkan program tol laut dari Kemenhub berupa konsep hub dan spoke yang menetapkan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan di Aceh. Penetapan status pelabuhan Hub dan spoke di Aceh diharapkan mampu mengatasi kurangnya konsolidator yang bertugas mengumpulkan komoditas ekspor Aceh. Sementara itu, terkait percepatan pembangunan fasilitas pergudangan (warehouses) dengan ukuran yang layak, Dishub Aceh dapat membangun kerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dalam penguatan transportasi logistik.
2. Optimalisasi Digitalisasi Layanan Logistik.
Optimalisasi penggunaan platform digitalisasi layanan kepelabuhan untuk perizinan dan pelayanan ekspor, impor yang terintegral Indonesia National Single Window (INSW) merupakan tugas Kemenhub dalam sistem ekosistem logistik nasional.
Di Aceh, Dishub Aceh sekiranya dapat segera mengambil peran dalam flaseperti SIMLALA (Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Laut), SITOLAUT (Sistem Informasi Tol Laut) dan penggunaan aplikasi Inaportnet sebagai sistem informasi standar pelayanan kapal dan barang pada pelabuhan-pelabuhan di Aceh.
Pada jalur darat sendiri, Dishub Aceh dapat menginisiasi hadirnya platform penyedia jasa logistik Aceh atau menggandeng perusahaan rintisan lokal atau nasional yang bergerak di bidang logistik untuk menggerakkan transportasi logistik komoditas memenuhi kebutuhan dalam daerah Aceh sendiri.
3. Penyediaan Moda Transportasi Pangan Strategis
Zaroni, Senior Consultant Supply Chain Indonesia dalam tulisannya “Sistem Logistik Pangan untuk Ketahanan Pangan” melihat masih lemahnya sistem logistik pangan di Indonesia. Pernyataan tersebut berdasarkan indikator terjadinya kelangkaan komoditas jenis pangan tertentu dan adanya disparitas harga untuk beberapa jenis komoditas antar daerah.Permasalahan pembenahan logistik pangan yang masih buruk berakibat pada menyusut dan menurunnya kualitas pangan. Selain itu, masalah biaya logistik yang mahal menyebabkan meningkatnya harga pangan pada tingkat eceran atau ritel. (truckmagz.com, 01/08/2021).
Di Aceh sendiri, permasalahan pokok yang mendasari pemicu naiknya laju inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau di Aceh adalah kurangnya ketersedian dan panjangnya mata rantai pasok komoditas.
Laju inflasi pada triwulan I 2002 tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 1,23% dan tingkat inflasi sebesar 4,59%. Komoditas penyumbangnya adalah cabai merah, minyak goreng, ikan tongkol, rokok kretek filter dan ikan tuna.
Melansir data perkembangan harga pangan periode Januari sampai dengan Agustus 2022 provinsi Aceh terlihat kenaikan harga yang signifikan dari komoditas pangan strategis seperti daging sapi, cabai merah keriting, cabai rawit dan bawang merah dalam rentang bulan Mei – Juli 2022. Kenaikan harga tersebut disinyalir karena produksi musiman, sehingga terjadi kekurangan ketersediaan. (hargapangan.id, 25/08/2022)
Sementara itu, hasil analisis pola distribusi perdagangan komoditas strategis Aceh tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh membuktikan adanya penambahan nilai Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) pelaku perdagangan utama pada komoditas beras, telur ayam ras, minyak goreng dan gula pasir. Penambahan nilai MPP dari rantai pasok komoditas sendiri akan mempengaruhi naiknya harga dari produsen ke konsumen akhir.
Pemerintah Aceh perlu mencari solusi alternatif baru dalam mengatasi sumbangan laju inflasi dari komoditas pangan strategis. Dalam hal ini, Dinas Pangan Aceh dapat merealisasikan distribusi pangan yang efektif dan efisien dengan melibatkan kerja sama lintas instansi seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, dan Dishub Aceh.
Dari segi transportasi logistik Dishub Aceh dapat menawarkan solusi berupa penyediaan moda transportasi pangan strategis Aceh menggunakan skema kerja sama dengan pihak swasta sebagai penyedia jasa logistik, perusahaan transportasi. Dishub Aceh dapat juga menginisiasi berdirinya perusahaan umum daerah (perumda) seperti halnya PT. Jasa Prima Logistics (JPLogistics) sebagai anak perusahaan dari Perum BULOG (Badan Urusan Logistik) dalam menyediakan moda trasportasi logistik.
Kehadiran moda transportasi pangan stategis Aceh dapat memberi keuntungan bagi rumah tangga dan industri pengolahan, dan kegiatan usaha lainnya karena memperoleh pangan dengan harga murah. Dilain pihak, bagi para agen, pedagang pengepul, pedagang grosir dan pedagang eceran, lancarnya aliran pergerakan komoditas dari produsen ke konsumen akhir merupakan jawaban atas permasalahan susutnya kualitas barang.
Sebagai langka awal, Dishub Aceh dapat saja melakukan rintisan dalam ruang lingkup ibukota provinsi berupa mobil truck, pick up atau sejenisnya dengan menyediakan tempat penyimpanan khusus menurut komoditasnya. Rute transportasi dapat di ujicoba melalui jalur – jalur utama penghubung pasar rakyat dalam wilayah kota Banda Aceh dan kabupaten Aceh Besar. Misalnya, rute Pasar Induk Lambaro – Pasar Keutapang – Neusu dan Rute Pasar Induk Lambaro – Pasar Peunayong – Pasar Al Mahirah, Lamdingin kota Banda Aceh.
Kesimpulan
Dishub Aceh dalam menjalankan fungsi terkait pelaksanaan dan pengkoordinasian perhubungan transportasi orang dan barang antar kabupaten/kota di dalam wilayah Aceh, membutuhkan komitment dan keseriusan dalam menghadapi tantangan terhadap pembenahan sektor transportasi logistik.
Prosesnya memang membutuhkan waktu, anggaran dan juga kolaborasi lintas sektor secara konsisten. Namun, keberhasilan Dishub Aceh dalam menurunkan biaya logistik sebagai hasil akhir pembenahan transportasi logistik akan mampu mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi Aceh dan sangat berpengaruh besar pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi Aceh.
Referensi:
Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional
Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. 2022. Laporan Perekonomian Provinsi Aceh Mei 2022. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh
Kartiasih, F. 2019. Dampak Infrastruktur transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia menggunakan Regresi Data Panel. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol.16. No 1.
BPS Provinsi Aceh. 2022. Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan II-2022. Berita Resmi Statistik, No. 41/08/Th. XXIV.
