BANDA ACEH – Kesiapan sarana dan prasarana menjelang pelaksanaan Angkutan Nataru 2023/2024 perlu dipersiapkan dengan maksimal. Menyikapi hal ini, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub RI menyelenggarakan konferensi video rapat teknis persiapan penyelenggaran angkutan Nataru 2023/2024, Jumat, 15 Desember 2023. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal beserta jajarannya turut menghadiri dan mengikuti kegiatan konferensi video ini.
Rapat teknis ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi serta Menhub Budi Karya Sumadi yang mengarahkan perlunya antisipasi terkait kegiatan masyarakat mulai libur sekolah dan libur Nataru 2023/2024. Sebab diperkirakan terjadinya pergerakan masyarakat yang masif pada momen ini.
“Kegiatan secara daring ini dimaksudkan untuk menjamin keamaan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta penyeberangan,” sebut Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani.
Dilanjutkannya, berdasarkan hasil survei potensi pergerakan Nataru 2023/2024 diperkirakan sebanyak 107,63 juta masyarakat akan bepergiaan atau setara 39.83 persen dari penduduk Indonesia. Data ini meningkat tajam dari tahun sebelumnya hanya pada angka 16,35 persen.
Dari hasil survei, didapatkan bahwa tujuan masyarakat bepergian di masa libur Nataru paling tertinggi adalah liburan ke lokasi wisata, 45,29 persen. Kemudian liburan pulang kampung 30,15 persen, dan merayakan Nataru di kampung halaman, 18,98 persen.
“Untuk itu, kami berharap Dishub di daerah dapat meningkatan pelayanan dengan mengatur manajemen rekayasa lalu lintas di lokasi wisata sehingga mengurangi kemacetan,” imbuhnya.
Hal penting lainnya yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan pemeriksaan kondisi teknis baik di pelabuhan sungai, danau, dan peyeberangan. Harapannya guna mencegah terjadinya kecelakaan di lokasi ini.
Sementara itu, pergerakan masa Nataru diperkirakan didominasi kendaraan pribadi yaitu mobil 35,57 persen atau 39,97 juta orang dan sepeda motor 17,92 persen atau 20,14 juta orang. Penggunaan moda terbanyak masih menggunakan angkutan jalan total sekitar 65,2 persen.
Oleh karena itu, Yani mengatakan perlu beberapa dukungan lintas sektor guna antisipasi pergerakan masyarakat ini. Diantaranya mendirikan posko pelayanan dan monitoring penyelenggaraan transportasi, koordinasi antar instansi terkait, memastikan kesipan jalur alternatif, menempatakn personil di pos pengamanan, pos pelayanan, posko terpadu, dan adanya simpul transportasi dengan berkoordinasi dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan barang. Selain itu, perlu antisipasi cuaca buruk berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau pemeriksaan kondisi teknis.(MR)
