Optimalisasi Pelayanan Pelabuhan Melalui Survei Kepuasan Penilaian Fasilitas

Setiap kendaraan pengantar calon penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, diharuskan menurunkan penumpang di area Drop Zone.

Pelayanan. Sebuah kata yang sering kita dengar namun acap kali masih dianggap sepele. Kata yang dianggap mudah, padahal dalam penerapannya cukup complicated. Tidak berwujud namun dirasakan keberadannya, tidak melalui ragawi cukup mengandalkan perasaan dan hati.

Pelayanan pada dasarnya menyangkut perasaan dan kenyamanan yang ditawarkan. Rasa menyenangkan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dan disertai dengan kemudahan dalam memenuhi segala kebutuhan. Intinya dengan pelayanan satu pihak berusaha memenuhi hak pihak lain baik melalui sistem, prosedur dan metode tertentu.

Banyak hal yang menguntungkan ketika pelayanan dijadikan prioritas. Misalnya dalam bidang bisnis. Keberhasilan suatu bisnis bukan hanya terletak pada produk yang dihasilkan. Dengan pelayanan yang memuaskan, pelanggan bahagia dan pada akhirnya tertarik untuk kembali dan melakukan pembelian ulang produk yang ditawarkan.

Begitu pula dengan Pelabuhan Ulee Lheue. Fasilitas publik yang dikatagorikan dalam kegiatan bisnis, menawarkan jasa transportasi penyeberangan bagi masyarakat Aceh. Konon katanya Pelabuhan Ulee Lheue sebagai pelabuhan penyeberangan “tersibuk” di Aceh.

Melalui pelabuhan ini ratusan orang setiap harinya hilir mudik dengan berbagai tujuan. Maka sudah seharusnya Pemerintah Aceh memberikan pelayanan yang mampu memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Apalagi Aceh terkenal dengan slogan “peumulia jamee adat geutanyoe” sebagai slogan selamat datang yang dihanturkan bagi pendatang. Apa yang terjadi jika pelayanan tidak diprioritaskan?

Dalam hal ini Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh berusaha “mengikat hati” pengguna Pelabuhan Ulee Lheue dengan berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik. Mencoba memahami pengunjung, membaca kebutuhan dan berusaha mengakomodir keinginan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan survei kepuasan pelanggan.

Dari kegiatan ini terlihat jelas adanya antusias masyarakat menyampaikan keluhan maupun apresiasi nya terhadap kualitas pelabuhan. Banyak responden yang terlibat sebagian besar berasal dari Kecamatan Baiturrahman yaitu sebanyak 18,4%.

Namun sebagian lainnya juga diikuti oleh masyarakat di luar Kota Banda Aceh, seperti Sabang dan Kota Medan. Lebih dari 60% responden yang terlibat merupakan penumpang, yaitu penumpang kapal cepat sebanyak 32,4% dan kapal lambat sebanyak 29,7%.

Survei kepuasan yang telah dilakukan ini erat kaitannya dengan kondisi kenyamanan, kebersihan fasilitas umum dan toilet pada pelabuhan. Kondisi kenyamanannya sendiri dinilai dari beberapa aspek seperti kondisi ruang tunggu, alur keberangkatan, kemudahan informasi, respon petugas sampai kepada penampilan petugasnya. Dan hasilnya cukup menyenangkan, yaitu sebesar 27% responden menyatakan sangat baik, 52% responden menyatakan baik dan selebihnya menyatakan cukup.

Begitu pula untuk kondisi kebersihan fasilitas. Yang meliputi ruang tunggu, lobi, jalur penumpang, area drop off dan toilet yang disediakan. 30% responden menyatakan sangat baik, 46% baik dan selebihnya penilaian buruk dan cukup sekitar 24%.

Dengan dilakukannya survei kepuasan setidaknya Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh menunjukkan loyalitasnya. Sungguh apalagi yang lebih membahagiakan bagi pemerintah selain melihat masyarakat bahagia dengan fasilitas publik yang tercipta. Dengan bertanya kepada masyarakat secara langsung pemerintah jadi lebih paham kekurangan yang ada saat ini dan permasalahan yang pernah dialami oleh masyarakat, dan pada akhirnya berharap mampu memberikan solusi yang tepat sasaran.

Selain kepuasan pelanggan, pelayanan di pelabuhan penyeberangan juga perlu didukung dengan fasilitas yang memadai. Sesuai standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan. Untuk memenuhi standar pelayanan tersebut, Dinas Perhubungan Aceh melalui Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda (PSM) juga melakukan penilaian terhadap kondisi fasilitas yang telah ada di pelabuhan saat ini.

Sehingga kedepannya anggaran yang ada dapat dialokasikan guna memperbaiki fasilitas yang ada, memperbaharui atau bahkan menambah fasilitas yang belum ada namun dibutuhkan. Kembali lagi, semuanya dilakukan demi memenuhi hak dan kenyamanan masyarakat.

Terlebih saat ini Pelabuhan Ulee Lheue telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, pastinya pelayanan harus lebih baik demi mendongkrak standar pelayanan pada pelabuhan penyeberangan. Apalagi pelabuhan penyeberangan menjadi satu-satunya akses masuk ke wilayah kepulauan.

Dengan berbagai kegiatan yang dilakukan, baik berupa survei kepuasan dan penilaian fasilitas. Pemerintah Aceh berupaya agar hasil dari survei ini dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. (Rahmi C. Nazir)

Download Tabloid Aceh TRANSit Edisi 8

Skip to content