BANDA ACEH – Beberapa waktu lalu, Aceh Tamiang mengalami bencana banjir dan longsor selama seminggu y6eang sangat berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas dan berdampak langsung pada terhentinya angkutan barang dan penumpang. Aktivitas lalu lintas lumpuh total, angkutan barang dan penumpang tidak dapat melintas sehingga menimbulkan antrian panjang kendaraan pada ruas jalan nasional.
Rabu pagi (30/11/2022), digelar rapat koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ) Provinsi Aceh di ruang Multimoda Dishub Aceh guna mengevaluasi kejadian tersebut. Rakor ini sebagai antisipasi penanganan kelancaran lalu lintas pada masa tanggap darurat dan mitigasi bencana yang mungkin terjadi ke depannya. Sehingga, kelumpuhan transportasi yang terjadi dapat diantisipasi sejak dini.
Seperti laporan yang dipaparkan Iwan Haji, Kasat Lantas Polres Aceh Tamiang, banjir dan longsor yang terjadi di Aceh Tamiang mengakibatkan kemacetan dan kerusakan beberapa ruas jalan nasional. Beberapa kendaraan bahkan ada yang tergelincir, dan menyebabkan kemacetan lebih panjang.
Beberapa tim yang telah dikerahkan, tambah Iwan Haji, mencoba mencari alternatif jalan yang dapat dilalui agar angkutan yang telah mengantri panjang dapat melintas, khususnya angkutan logistik.
Smeentara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Muji Ediyanto menyampaikan, keterlibatan seluruh pihak dalam menangani bencana ini sangatlah penting. “Seperti sungai sebagai tempat penampung air dari hutan ini perlu dijaga normalisasinya, sehingga debitnya tercukupi tidak meluap ke daratan, pihak balai wilayah sungai menjadi ahli dalam menangani masalah ini,” ungkapnya.
Dari bencana banjir dan longsor di Aceh Tamiang ini, memaksa Pemerintah dan pemangku kebijakan terkait harus sigap menangani dan tanggap darurat terhadap bencana alam yang terjadi. Pasalnya, jika acuh sekian menit saja akan berdampak ke seluruh lini kehidupan. Terlebih menyangkut dengan logistik, menyebabkan terjadinya kelangkaan pangan serta terputusnya akses transportasi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang LLAJ Dishub Aceh, Deddy Lesmana menyebutkan, perlu dukungan dan peran instansi lain secara kolaboratif untuk memastikan kelancaran transportasi, khususnya saat terjadi bencana.
“Untuk itu kita perlu melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas (MRLL) dan menyiapkan sarana transportasi darat/laut/udara sebagai alternatif peralihan untuk distribusi logistik merupakan alternatif solusi dalam penanganan bencana,” kata Deddy.
Dalam pelaksanaan tanggap darurat di lapangan, penanggulangan bencana alam bukan tanggung jawab BNPB atau BPBD saja, semua pihak berperan dan bertanggung jawab baik dari unsur pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan media.(AM)
