Aceh yang merupakan salah satu daerah rawan bencana, Tsunami 2004 menjadi catatan sejarah salah satu bencana terbesar yang pernah terjadi dengan korban jiwa yang cukup tinggi. Sedikit gambaran, saat kejadian tsunami tersebut seluruh kegiatan di Aceh lumpuh total baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, wisata dan aktivitas lainnya. Begitu pun aktivitas transportasi stagnan, fasilitas prasarana dan sarana transportasi hancur total.
Kebutuhan pengiriman logistik di penghujung tahun 2004 dilakukan satu-satunya dengan angkutan udara ke daerah yang terdampak bencana. Dalam keadaan darurat saat itu, Bandara yang ada kala itu difungsikan semuanya, bahkan tanah lapang dijadikan tempat landasan sementara.
Bercermin pada kejadian tersebut, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh berencana untuk bekerjasama dengan PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) untuk menyediakan angkutan udara yang tanggap akan bencana dan keadaan darurat, mengingat juga karekteristik geografi Aceh yang didominasi wilayah pegunungan dengan jalanan yang berkelok-kelok nan terjal serta relatif sempit. Kerja sama ini telah direalisasikan dalam sebuah nota kesepahaman (MoU -red) yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh dengan Direktur Utama PT. DI beberapa waktu lalu.
Malam ini, 22 April 2021, dalam kunjungan Pihak PT. DI ke Dishub Aceh untuk melakukan evaluasi MoU yang fokus pada kajian kebutuhan angkutan udara Aceh yang telah dilakukan bersama oleh Dishub Aceh dan PT. DI untuk menentukan langkah awal dalam mempersiapkan kerja sama lanjutan serta renewable terhadap MoU ke aspek teknis, mengingat N219 telah mendapat sertifikat oleh Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU). Acara ini diselenggarakan di Aula Dinas Perhubungan Aceh yang dihadiri oleh Direktur Niaga PT. DI, Ade Yuyu Wahyuna beserta jajarannya yang didampingi Kadishub Aceh, Junaidi beserta sejumlah pejabat struktural Dishub Aceh dan penasihat Gubernur Aceh bidang perhubungan.
Penyelenggaraan aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya yang membutuhkan mobilitas yang cukup tinggi dari kabupaten/kota menuju ibu kota Provinsi sebagai pusat aktivitas di Aceh yang dapat memakan waktu yang relatif lama serta jarak tempuh yang panjang dengan kondisi jalan yang terjal. Bandara SIM yang juga berada di wilayah Ibukota Provinsi juga menjadi tujuan pengembangan wilayah Aceh. “Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh yang mengarah Bandara SIM sebagai hub bandara yang ada di Aceh, maka kebutuhan angkutan udara menjadi perhatian khusus,” Ujar Junaidi dalam diskusi ini.
I G A N Satyawati, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis PT. DI menyampaikan juga bahwa ada empat tujuan utama tujuan program pengembangan Pesawat N219, yakni sebagai transportasi wisata, angkutan di area pegunungan, angkutan barang/kargo dan ambulans udara. Dengan demikian, pesawat N219 sangat cocok dengan kondisi Aceh secara kompleks.
“Sedikit tambahan, kami telah melakukan kajian mengenai karakteristik wilayah bandara terkhusus areal runway dari keseluruhan bandara yang ada di Aceh itu sudah dikonfigurasi dengan desain pesawat N219, namun ada keistimewaan khusus di Bandara Alas Leuser yang berada di Gayo Lues. Letak bandara yang berada di daerah perbukitan ini menjadi tantangan untuk melakukan konfigurasi kembali agar penerbangan ke wilayah negeri seribu bukit ini aman dan nyaman,” tambah Usep Ali Albayumi, Supervisor Pengembangan Bisnis Pesawat.
Pengembangan Pesawat N219 merupakan proyek ambisius untuk pengembangan karya dalam negeri dan Aceh merupakan customer pertama yang melakukan kerjasama dengan PT. DI, yang diharapkan dapat mengembangkan wilayah Aceh dengan daerah yang memiliki seribu keistimewaan alamnya, baik potensi wisata, perikanan dan masih banyak lainnya yang bertujuan akhir pada peningkatan sosial perekonomian masyarakat Aceh serta membuka ruang isolasi Aceh dengan terciptanya transportasi dengan prinsip keadilan. Dan juga, Pesawat N219 menjadi produk yang menjadi kepercayaan di industri pesawat terbang. (MS)